https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

May 2013 – Page 39 – DarulHikamAlFikri

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Dukun Syaiful Cabuli Lima Pasiennya

Dukun Syaiful Cabuli Lima Pasiennya

Bintang Pos, Malang – Praktik pengobatan alternatif di Kabupaten Malang ditengarai melanggar asusila. Dukun atas nama Syaiful Bahri (48), warga Dusun Sumber Jabon, Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, resmi ditahan petugas Polres Malang atas laporan mencabuli beberapa pasiennya. Continue reading →

Kasus Bimtek WW Masih Disupervisi Mabes

Kasus Bimtek WW Masih Disupervisi Mabes

Bintang Pos, Surabaya – Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Nur Cahyo Jungkung Madyo mengaku telah menerima jawaban dari Polrestabes Surabaya terkait surat yang ia kirimkan pada Pebruari 2013 lalu. Surat meminta penjelasan tentang perkembangan dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) yang ditangani Polrestabes Surabaya. Continue reading →

Jero Wacik: BBM akan Naik, BLT Wajib Jadi Harus Cair

Jero Wacik: BBM akan Naik, BLT Wajib Jadi Harus Cair

Bintang Pos, Jakarta – Presiden SBY telah memutuskan akan menaikan harga BBM Subsidi tahun ini namun harus ada Bantuan Langung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi yang dahulu disebut BLT. Skema BLSM ini masih harus menunggu proses persetujuan DPR, menurut Menteri ESDM Jero Wacik, DPR harus setuju pencairannya. Continue reading →

Napi Bisa Keluar Masuk Sel Sudah Rahasia Umum

Napi Bisa Keluar Masuk Sel Sudah Rahasia Umum

Bintang Pos, Jakarta – Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat menilai, banyaknya napi koruptor yang keluar masuk sel tahanan adalah sebuah rahasia umum. Untuk menghentikan tradisi itu, Martin mengusulkan agar mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditempatkan sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Continue reading →