https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

August 29, 2021 – DarulHikamAlFikri

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Pandangan Ikatan Dokter Anak soal Sekolah Tatap Muka Segera Mulai

Pandangan Ikatan Dokter Anak soal Sekolah Tatap Muka Segera Mulai

nusantara7.com ,Jakarta – Beberapa daerah, termasuk di DKI Jakarta akan segera memulai sekolah tatap muka. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan pandangan hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat sekolah mulai dibuka.

Dalam keterangan resmi IDA yang ditandatangani oleh Ketua IDAI Aman B Pulungan dan Sekretaris Umum IDAI Hikari Ambara Sjakti, IDI menimbang tiga hal sebagai dasar memberikan pandangan.

“Pertama, telah dimulainya pelaksanaan imunisasi anak usia > 12 tahun dan usia dewasa. Kedua, Penurunan kasus COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia. Ketiga Penutupan sekolah yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun,” tulis IDAI dalam keterangan di situsnya, Minggu (29/8/2021). Continue reading →

Undang 7 Fraksi Bahas Formula E, Gubernur DKI Jakarta Dinilai Takut Hadapi Interpelasi

Undang 7 Fraksi Bahas Formula E, Gubernur DKI Jakarta Dinilai Takut Hadapi Interpelasi

nusantara7.com,Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memilih bermanuver politik menanggapi permintaan interpelasi Fraksi PDIP dan PSI berkaitan dengan pegelaran Formula E. Anies memilih mengundang 7 fraksi selain PDIP dan PSI untuk membahas Formula E hingga berujung pada penolakan interpelasi oleh 73 anggota dewan.

Manuver politik Anies itu dinilai janggal dan justru berpotensi merusak citranya. Lantas apa yang janggal dari manuver politik Anies tersebut?

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan kejanggalan tersebut. Dia awalnya membahas terkait beda hak interpelasi dengan hak angket DPRD.

“Gini dimulai dari definisi apa itu interpelasi, hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan, jadi hanya meminta keterangan terhadap kebijakan strategis yang dianggap berdampak luas buat masyarakat, beda dengan hak angket, kalau hak angket, dulu ada hak angket Century, hak angket pajak, itu menyita perhatian publik, prosesnya lama dan nuansanya memang cenderung politis, karena definisinya hak angket itu adalah hak untuk melakukan penyelidikan ketika pemerintah dianggap mungkin kebijakannya melanggar UU,” kata Yunarto saat dihubungi, Sabtu (28/8/2021).

Yunarto menilai interpelasi ini seharusnya menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta, khususnya Anies Baswedan, untuk menjelaskan dan meyakinkan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan pegelaran Formula E. Namun di sini, Yunarto justru melihat ada ketakutan Anies menghadapi hak interpelasi.

“Hak interpelasi ini seharusnya dilihat sebagai panggung yang bisa dimanfaatkan oleh Pemprov dalam konteks Formula E untuk mendapatkan semua dukungan, apa lagi Anies Baswedan kan orang yang senang untuk berdebat kah, untuk kemudian berdiskusi kah, karena memang orang yang senang bernarasi dan berwacana. Ketika ada kesan ketakutan terhadap hak interpelasi, kenapa saya katakan ada kesan ketakutan? Kan akhirnya tidak dihadapi, tidak mau memberikan keterangan,” ucapnya.

Yunarto menyebut ketakutan terhadap interpelasi ini lah yang akhirnya berujung pada kejanggalan terkait pelaksanaan Formula E yang tidak ingin dijelaskan Anies. Tak hanya itu, Menurutnya kejanggalan itu berujung pada kecurigaan kepada Anies terkait pegelaran Formula E.

“Ini artinya makin mengindikasikan menurut saya ya ada kejaggalan dalam pelaksanaaan Formula E yang tidak siap dijelaskan atau nggak bisa dijelaskan, sampai harus takut terhadap upaya memberikan keterangan dan malah menggunakan kekuatan adu kuat kekuatan politik dalam jumlah beasr untuk menggagalkan hal tersebut. Ini malah menambah kecurigaan menurut saya, harusnya pemerintah provinsi dalam hal ini memanfaatkan momen yang diberikan lewat interpelasi, kalau merasa kebijakannya benar, untuk kemudian menjelaskan atau mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk mendukung kegiatan ini,” tuturnya. Tak hanya menimbulkan kecurigaan, Yunarto menilai langkah manuver Anies ini juga pada akhirnya bisa merusak citra Anies sendiri di depan masyaarkat. Meski memenangka pertarungan politik di DPRD, Yunarto memastikan Anies kehilangan image di mata masyarakat.

“Menurut saya ini menambah kecurigaan sebagian pihak karena bukan gaya Anies Baswedan untuk tidak berani tampil dan bahkan tidak berani memberikan keterangan terkait kegiatan yang sangat dia banggakan, itu kan menyebabkan kecurigaan orang bertambah, apa yang janggal di situ, jadi pertarungan politiknya dimenangkan Anies tetapi ini bisa jadi bumerang untuk image Anies di mata sebagian masyarakat,” sebutnya.

Anies Undang 7 Fraksi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan perwakilan tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta. Begini momen pertemuan itu. Foto pertemuan Anies dengan tujuh fraksi DPRD DKI itu beredar di media sosial. Dalam pertemuan tersebut hanya fraksi PDIP dan PSI yang tak diundang.

Diketahui, pertemuan Anies dengan tujuh fraksi tersebut bertepatan sesudah fraksi PDIP dan PSI mengumumkan 33 anggota menandatangani usulan hak interpelasi terkait Formula E.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif, membenarkan foto pertemuan yang beredar itu. Syarif mengatakan tujuh fraksi yang hadir itu menolak interpelasi Anies.

“Iya,” ujar Syarif membenarkan foto yang beredar, Jumat (27/8/2021).

Dari foto yang beredar itu, terlihat juga ada Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Anies, Riza, dan seluruh anggota Dewan yang hadir tampak memakai masker.

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter menerangkan pertemuan tersebut digelar di rumah dinas Anies, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (26/8) malam. Ketujuh Fraksi yang hadir adalah Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.

Jupiter mengatakan banyak cara untuk meminta penjelasan kepada Pemprov DKI Jakarta, sehingga tak perlu ada interpelasi.

“Jadi tujuh fraksi ini menganggap belum diperlukan untuk menggunakan hak interpelasi. Karena ketika hak untuk bertanya dari Dewan kita masih bisa bertanya dengan cara-cara yang lain. Forum rapat kerja di komisi, raker banggar, ataupun seperti kesempatan tadi malam ini kami bisa langsung bertanya kan. Artinya, dengan suasana yang lebih baik,” ujarnya.

(dtk)

Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan : Pergantian Wabup Pamekasan masih menunggu petunjuk Kemenkumham

Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan : Pergantian Wabup Pamekasan masih menunggu petunjuk Kemenkumham

Madura9.com, Pamekasan – Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Fathor Rohman menyatakan pergantian wakil bupati yang kini kosong setelah meninggalnya Raja’e pada akhir 2020 belum bisa digelar secepatnya, karena masih menunggu hasil konsultasi dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Konsultasi ke Kementerian ini kami lakukan, karena terkendala tatib,” katanya di Pamekasan, Jumat, menjelaskan tindak lanjut pemilihan wabup Pamekasan.

Ketua DPRD Pamekasan ini menjelaskan, tata tertib yang ditetapkan dalam rapat DPRD Kabupaten Pamekasan diketahui ada pasal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Salah satunya, seperti tentang usulan bakal calon pengganti bagi bupati dan atau wakil bupati yang berhalangan tugas.

“Dalam tatib disebutkan bahwa usulan bisa dari fraksi dari partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati,” katanya.

Padahal, sambung politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu disebutkan hanya partai pengusung yang berhak mengajukan nama kepada bupati sebagai pengganti wakil bupati, kemudian bupati menindaklanjuti kepada legislatif

“Di tatib kami ada pasal yang seperti itu, dan jika itu dipaksakan maka akan benturan dengan peraturan yang di atasnya, padahal tatib inilah yang menjadi badan hukum di kabupaten terkait pergantian Wabup Pamekasan ini,” katanya.

Oleh karenanya, sambung dia, DPRD Pamekasan perlu berkonsultasi kepada terlebih dahulu, terkait adanya dua ketentuan yang bertentangan tersebut, agar tidak bermasalah di kemudian hari.

Jabatan wakil bupati Pamekasan kosong sejak 31 Desember 2020, karena Raja’e meninggal dunia. (ant)

FEB UNEJ Canangkan sebagai Kampus Pancasila

FEB UNEJ Canangkan sebagai Kampus Pancasila

Madura9.com , Jember  – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember ( UNEJ)  mencanangkan sebagai Kampus Pancasila (29/8/2021). Pencanangan ini dilatarbelakangi pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam setiap aktivitas di kampus.

Agenda yang menjadi bagian dari rangkaian Pancasila Campus Fair 2021 ini berupaya berupaya menghadirkan kembali ruh jiwa semangat para pahlawan dan para pendahulu, yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia menuju merdeka, serta menggugah kembali jiwa dan nila-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Berbagai kegiatan digelar dalam rangkaian ini, DI antaranya kompetisi TikTok, video orasi, dan twibbon yang bertema Kemerdekaan dan Pancasila. Selain itu juga menggelar diskusi interaktif oleh alumni FEB Unej, serta kuliah umum Profesor Yudi Latif yang pernah menjabat sebagai Ketua BPIP.

Hadir pula dalam acara yang berlangsung secara daring dan luring ini yaitu M. Sarmuji, SE M,Si., DR. Hary Soegiri, MBA., M.Si, dan Syamsul Qomar, SE.

Dekan FEB Universitas Jember Prof. Isti Fadah menuturkan, FEB Unej kini mendeklarasikan diri sebagai Kampus Pancasila. Hal ini menjadi semangat baru yang sangat sejalan dengan nafas perjuangan bangsa. “Launching ini juga membuktikan bahwa FEB siap menjadi promotor internalisasi Pancasila pada setiap ruang-ruang kampus,” ujarnya.

Dengan komitmen Pancasila yang dipegang, lanjut dia, maka dalam keberlanjutannya FEB akan dapat nilai kompetitif lebih dengan menghasilkan lulusan-lulusan yang Pancasilais. Pencangan FEB sebagai Kampus Pancasila ditandai dengan penyampaian ikrar dari para mahasiswa, tenaga pendidik, dan dosen, untuk selalu berperilaku dengan berlandaskan Pancasila.

Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng mengungkapkan, langkah pencanangan ini relevan dengan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Yaitu untuk menciptakan pelajar Pancasila dengan karakter kritis, kreatif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berahlak mulia dan berkebhinekaan global,” tegasnya.

Hal tersebut juga didukung oleh Syamsul Qomar, SE. yang hadir sebagai alumnus Universitas Jember sera daring, Menurut dia, ada sejumlah isu strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila, salah satunya berkaitan dengan pemahaman Pancasila. “Perlu ada peningkatan intensitas pembelajaran Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda,” imbuhnya.

Senada dengan ide tersebut, pemateri kedua DR. Hary Soegiri menambahkan bahwa nilai Pancasila juga harus menjadi bagian dari pendidikan karakter. Ini supaya mahasiswa mampu mempertahankan nilai-nilai kebangsaan.

“Bahkan juga harus bisa mengadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya. sind