August 2021 – Page 12 – DarulHikamAlFikri

Jokowi minta perbankan beri perhatian khusus ke pertanian

NASIONAL·August 14, 2021August 15, 2021

Madura9, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta direktur utama (dirut) di industri perbankan untuk memberikan perhatian khusus guna mengembangkan potensi-potensi sektor pertanian, yang telah mampu merambah pasar dalam negeri, dan juga pasar ekspor mancanegara.

“Perkuat petani dengan akses permodalan, inovasi teknologi dan pendampingan. Saya sudah banyak berbicara dengan dirut-dirut perbankan, agar pertanian dapat mendapatkan perhatian khusus karena ini adalah kesempatan,” kata Presiden dalam Pelepasan Merdeka Ekspor Pertanian dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu.

Presiden mengatakan berbagai komoditas pertanian Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi produk unggulan ekspor. Misalnya, untuk komoditas porang yang sudah memiliki pasar besar untuk ekspor namun membutuhkan kegiatan pengolahan agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah.

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan program pemerintah untuk memajukan hilirisasi.

“Ada pasar yg besar, yang bisa kita masuki, tapi juga ekspornya jangan mentahan, apalagi dalam umbi-umbian, paling tidak dalam bentuk tercacah, atau syukur dalam bentuk barang jadi, atau beras porang yang sudah jadi. Target kita memang hilirisasi,” ujarnya.

Presiden meminta berbagai daerah juga mengembangkan sentra-sentra pertanian yang berorientasi ekspor. Saat ini, dari total 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baru 293 kabupaten dan kota yang memiliki sentra komoditas pertanian unggulan ekspor seperti untuk produk sawit, karet, kopi, dan beberapa komoditas lain yang diminati pasar global.

“Masih banyak komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan, sarang burung walet, tadi saya sudah sebut porang, minyak atsiri yang dalam beberapa tahun terakhir ini cukup berkembang, juga ada komoditas lain, bunga melati, tanaman hias, udamame, hortikultura lainnya yang kalau kita betul-betul berikan perhatian akan jadi sebuah produk yang baik untuk ekspor,” ujar dia.

Presiden Jokowi pada Sabtu ini dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, melepas ekspor komoditas pertanian secara serentak dari 17 pintu ekspor di berbagai bandara dan pelabuhan di Indonesia. ant

Khofifah : Jawa Timur ekspor komoditas pertanian senilai Rp1,3 triliun

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·August 14, 2021August 15, 2021

Madura9 , Surabaya – Provinsi Jawa Timur mengekspor komoditas pertanian senilai Rp1,3 triliun melalui Terminal Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

“Jatim menyumbang ekspor Rp1,3 triliun ke sejumlah negara. Artinya, masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat kinerja ekspor Jatim,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di sela kegiatan Merdeka Ekspor di Surabaya, Sabtu.

Ia menjelaskan dari total ekspor yang dikirimkan Jatim terdapat beberapa subsektor, seperti hortikultura sebanyak 3,2 juta kilogram dengan nominal senilai Rp133,135 miliar, perkebunan sebanyak 49,5 juta kilogram dengan nominal senilai Rp820,549 miliar, peternakan sebanyak 3,03 juta kilogram dengan nilai Rp144,154 miliar.

Kemudian, dari subsektor tanaman pangan sebanyak 1,38 juta kilogram dengan nilai Rp99,157 miliar, serta subsektor lain-lain sebanyak 34,4 ribu kilogram dengan nilai Rp111,086 miliar.

Khofifah menegaskan kegiatan ini sejalan dengan semangat Pemprov Jatim untuk terus mendorong percepatan peningkatan transaksi perdagangan luar negeri, serta menambah devisa melalui ekspor guna menyeimbangkan neraca perdagangan setempat.

Menurut dia, sejumlah strategi terus diupayakan untuk meningkatkan ekspor di Jatim, salah satunya dengan memberikan stimulus kepada pelaku usaha, baik di sektor pertanian, industri maupun perdagangan.

Sementara itu, pada kegiatan tersebut Gubernur Khofifah didampingi pejabat Forkopimda Jatim seperti Kapolda Jatim Irjen Polisi Nico Afinta, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, dan Pangkoarmada II Laksda Iwan Isnurwanto, serta jajaran eksportir maupun pelaku usaha.

Hadir pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan proses pelepasan ekspor dilakukan secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pelepasan ekspor komoditas pertanian dilaksanakan serentak di 17 pintu ekspor sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19, sekaligus untuk memperingati HUT Ke-76 RI.

Ia berharap ke depannya terus mendorong ekspor produk pertanian melalui Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks).

“Kami rencanakan kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahun. Tahun 2024 ditargetkan ekspor pertanian tiga kali lipat melalui peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya. ant

Demi Tercapainya Kekebalan Komunal, Ra Latif dukung Vaksinasi BPJS Ketenagakerjaan

LENSA MADURA, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 14, 2021August 15, 2021

Madura9, Bangkalan – Salah satu upaya dalam memutus penyebaran Covid-19 adalah dengan membentuk herd imunity atau kekebalan tubuh dalam kelompok masyarakat atau kekebalan komunal. Kemudian salah satu cara untuk pencapaian herd imunity tersebut adalah dengan pemberian vaksin terhadap masyarakat.

Hal itu diungkapkan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, saat meninjau vaksinasi yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Ra Latif, dukungan program vaksinasi juga diberikan oleh beberapa instansi dan elemen masyarakat, diantaranya oleh Mapolres Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, partai politik, ormas keagamaan. Kemudian pada hari ini dilaksanakan oleh BPJS Ketanagakerjaan pada para pekerja dan keluarganya.

Dijelaskanya, cakupan vaksinasi di Kabupaten Bangkalan sendiri masih cukup rendah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan per tanggal 12 Agustus dosis 1 total 10,36 persen. Sementara untuk dosis 2 baru mencapai 5,6 persen. Padahal target vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal di suatu daerah haru mencapai 70 persen.

Berbagai upaya dilakukan Pemkab Bangkalan untuk mencapai cakupan vaksin 70 persen. Salah satunya yakni dengan melibatkan berbagai pihak baik dalam memberikan edukasi serta pemberian suntikan dosis vaksinasi pada masyarakat.

“Kami selaku Pemerintah Kabupaten Bangkalan sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada BPJS Ketenagakerjaan yang telah ikut mensukseskan upaya percepatan vaksinasi di Kabupaten Bangkalan. Sekaligus melaksanakan kewajibannya dalam upaya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat pekerja Bangkalan pada masa pandemi saat ini,” ujar Ra Latif .

Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan mendukung program vaksinasi Pemerintah bagi pekerja dan masyarakat. Dengan tujuan untuk mendorong percepatan pembentukan herd immunity sebagai salah satu upaya menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

“Program vaksinasi ini digelar oleh BPJAMSOSTEK selama dua hari sebanyak 1.400 dosis vaksin untuk pekerja dan masyarakat umum di Madura,” ungkapnya. pemk

Porang Komoditi andalan, Nilai ekspor porang tahun kemarin mencapai Rp923,6 miliar

SEPUTAR JATIM·August 14, 2021

Madura9, Madiun – Kementerian Pertanian menyebut nilai ekspor porang pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp923,6 miliar hingga menjadikan komoditas tersebut ditetapkan sebagai mahkota masuk dalam program gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks).

“Porang menjadi pilihan Presiden Joko Widodo sebagai komoditas andalan baru di Indonesia, khususnya dalam rangka membuat alur ekspor yang beragam dan lebih optimal ke manca negara,” ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat mengunjungi industri pengolahan porang di PT Asia Prima Konjac di Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat, guna mempersiapkan peresmian yang akan dilakukan Presiden Jokowi untuk industri lanjutan yaitu beras porang.

Sesuai data, komoditas porang tersebut diekspor ke berbagai negara, seperti China, Thailand, Taiwan, Vietnam, Myanmar, Jepang, dan beberapa negara yang lain. Adapun porang yang diekspor dalam bentuk chip dan tepung porang.

Melihat potensi itu, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha terus memperbaiki alur budi daya porang yang lebih maju hingga proses pengolahan pascapanen.

Bahkan, saat ini industri pengolahan porang PT Asia Prima Konjac di Kabupaten Madiun telah berhasil memproduksi beras porang yang merupakan calon komoditas ekspor andalan.

Keberadaan porang tersebut didukung oleh kondisi Indonesia yang merupakan negara tropis sehingga sangat spesifik memiliki kemampuan untuk pembudidayaan porang.

“Porang menjadi komoditas negara tropis, spesifiknya Indonesia. Dan, Bapak Presiden mau melihat itu, utamanya industri pengolahan porang di Kabupaten Madiun,” kata dia.

Selain itu, untuk melindungi plasma nutfah, tidak diperkenankan untuk ekspor benih dan umbi porang. Karenanya, untuk menggairahkan petani porang, Kementan juga memberikan bantuan bibit, pupuk, dan pendampingan kepada petani setempat. Selanjutnya, pemerintah juga menyediakan fasilitas pinjaman modal dengan bunga rendah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada kunjungan ke Kabupaten Madiun tersebut, Mentan Syahrul juga menyalurkan bantuan KUR petani porang di Madiun dengan jumlah total mencapai Rp86 miliar. Terdiri, KUR dari BNI sebesar Rp36,2 miliar untuk 1.104 petani dan KUR dari BRI sebesar Rp49,8 miliar untuk 1.436 petani.

Dengan bantuan KUR tersebut, diharapkan semakin mendorong petani porang untuk memperluas area tanam komoditas tersebut.

Sesuai data, luas tanam porang secara nasional tahun 2020 mencapai sekitar 19.950 hektare dan di 2021 mencapai sekitar 47.461 hektare yang tersebar di 15 provinsi. Ditargetkan maksimal tahun 2024 menjadi 100.000 hektare.

Dalam kunjungan ke pabrik pengolahan porang di Kabupaten Madiun, Mentan didampingi oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami, Wabup Hari Wuryanto, dan jajaran eselon I di Kementerian Pertanian.ant

Wiku : Vaksin, No Hoaks dan peran tokoh agama optimistis akhiri pandemi

NASIONAL·August 14, 2021August 14, 2021

Madura9, Surabaya – Setahun lebih kita menghadapi pandemi COVID-19. Pemerintah beserta komponen masyarakat lainnya, bukan saja bekerja keras untuk mengurangi jumlah tambahan pasien dan menambah jumlah angka kesembuhan.

Saat bersamaan, pemerintah juga berhadapan dengan gempuran informasi bohong yang digerakkan oleh prasangka-prasangka, sehingga menghambat upaya menghilangkan wabah yang telah memorak-morandakan hampir semua sektor kehidupan ini, terutama ekonomi.

Penyuntikkan vaksin yang merupakan ikhtiar bersama untuk menciptakan kekebalan kelompok, dirongrong dengan informasi hoaks bahwa dalam cairan itu mengandung bahan mematikan secara pelan-pelan atau mengandung microchip dari negara pembuat vaksin untuk mematai-matai orang Indonesia.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito menegaskan bahwa vaksin COVID-19 tidak mengandung magnet.

Ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima dengan mencari fakta atas informasi tersebut berdasarkan bukti ilmiah dan berita yang berasal dari media atau kanal yang resmi.

Ia mengatakan, hoaks juga dapat menghambat upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia.

Sebelumnya, ahli fisika dari National High Magnetic Field Laboratory Amerika Serikat Eric Palm menegaskan tidak mungkin ada microchip magnetis yang terbawa dalam suntikan vaksin COVID-19.

Dia menjelaskan ukuran jarum vaksin yang sangat kecil, yakni sepersekian milimeter, hanya akan mampu membawa partikel magnetis dengan kadar yang sangat rendah.

Bahkan, kata dia, sebagaimana dilansir dari laporan BBC, jika ada yang menyuntikkan partikel yang ukurannya akan sangat kecil, tidak akan ada kekuatan yang cukup untuk benar-benar menahan magnet yang menempel di kulit.

Ketika kabar soal microchips itu sudah dibantah dengan argumentasi ilmiah, gempuran lain muncul, misalnya suntikan vaksin itu justru membuat orang sakit yang kemudian meninggal dunia. Hal itu juga terbantahkan dengan penjelasan ilmiah dari para pakar di bidang kedokteran.

Kabar tidak jelas lainnya yang juga marak adalah ada niat tidak baik dari pemerintah, khususnya tenaga kesehatan, yang sengaja menstatuskan semua pasien yang masuk ke rumah sakit sebagai pasien COVID-19 dengan tujuan tenaga kesehatan mendapatkan insentif. Dampak dari isu ini banyak warga yang enggan memeriksakan diri ke rumah sakit karena sindrom VOVID-19.

Bahkan, di beberapa daerah, petugas pemakaman jenazah penderita COVID-19 berhadapan langsung dengan kebringasan warga. Warga merebut jenazah dan memakamkan jenazah itu tanpa standar pemakaman COVID-19. Warga kemudian membakar keranda. Tidak jarang, petugas pemakaman juga mendapatkan perlakuan kekerasan dari warga, baik secara verbal maupun fisik.

Sejumlah tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien pengidap virus corona jenis baru ini mengungkapkan isi hatinya lewat status di media sosial. Apalagi, tenaga kesehatan yang berstatus tenaga honorer yang mengaku bekerja dengan penuh risiko dan gaji yang tidak seberapa, kemudian dicap memanfaatkan penderitaan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Padahal para tenaga honorer itu hanya mendapatkan honor setiap bulan sekitar Rp300.000.

Hal yang tak kalah gencarnya mendapatkan tantangan adalah kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat di tengah semakin tingginya angka positif.

Objek pembatasan yang paling sensitif adalah terkait pembatasan di rumah ibadah, sementara kegiatan ekonomi, seperti pasar atau mal, justru tetap dibuka. Tokoh agama kemudian menjelaskan argumen bahwa ibadah itu dapat dilakukan di rumah, sementara pasar yang keberadaan pedagangnya sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak bisa dikerjakan di rumah.

Masalahnya kemudian ditambah-tambahi bahwa kebijakan ini merupakan kerja politik bermotif ideologis untuk membatasi kegiatan umat beragama. Komunis menjadi tertuduh utama di balik semua ini. Isu ini memang menjadi hal yang super sensitif, karena negara kita pernah mengalami sejarah traumatik di masa tahun 1965-an atau sebelum dan setelahnya, terkait ulah Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ibarat memakan buah simalakama, apapun kebijakan pemerintah akan dianggap salah. Misalnya, pemerintah tidak menerapkan kebijakan pembatasan, termasuk di tempat ibadah, hampir bisa dipastikan bahwa pemerintah juga akan dicap salah. Pemerintah akan dinilai membiarkan wabah ini terus merajalela.

Pernah di suatu daerah, sebagian besar masyarakatnya tidak percaya bahwa virus ini ada. Mereka bahkan mempertontonkan sikapnya dengan tidak pernah mau memakai masker saat keluar dari rumah. Pada pertengahan 2021, daerah itu kemudian dilanda pandemi dan banyak pasien yang kemudian meninggal dunia. Kasus seperti ini efektif untuk mengingatkan masyarakat bahwa virus ini memang ada, namun risikonya sangat tinggi dengan menelan banyaknya korban meninggal.

Peran tokoh

Untuk menjalankan semua kebijakan penanganan pandemi ini, pemerintah sudah melibatkan semua unsur di luar pemerintahan, khususnya tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mengingat terus masifnya narasi yang menentang semua kebijakan itu, maka pelibatan tokoh agama dan masyarakat perlu terus digaungkan agar masyarakat turut bersama-sama bergandeng tangan dalam upaya mengatasi pandemi ini.

Komandan Polisi Militer Kodam V/Brawijaya Kolonel (CPM) Moh. Sawi yang menjadi perwira pengawas pelaksanaan PPKM dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di wilayah Kodim Sumenep, Madura, mengakui peran tokoh agama untuk mengingatkan masyarakat agar bersama-sama ikut serta memberantas wabah ini.

Program vaksinasi yang di kalangan perdesaan masih mengalami penolakan, peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk turun menyapa dan membersamai umat, dengan menyampaikan dalil-dalil agama bahwa menjaga kesehatan itu juga dalam rangka menjalankan perintah agama.

Peran tokoh agama ini, di budaya masyarakat Indonesia, tidak saja terlibat dalam gerakan kasat mata yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka, dari agama manapun, secara diam bersama dengan umatnya memanjatkan doa-doa untuk keselamatan bangsa ini. Kita yakin bahwa para tokoh agama itu memiliki komitmen kuat untuk memelihara warisan perjuangan para leluhur di masa lalu untuk terus dirawat, tidak hanya secara lahir, tapi juga batin.

Peran para tokoh agama dalam diam itu, bekerja seperti “efek kupu-kupu”. Sebagaimana dikutip wikipdeia, istilah ini pertama kali dipakai oleh Edward Norton Lorenz (seorang matematikawan dan meteorologi Amerika) yang merujuk pada sebuah pemikiran bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brasil, secara teori dapat menghasilkan tornado di Texas, beberapa bulan kemudian.

Fenomena ini juga dikenal sebagai sistem yang ketergantungannya sangat peka terhadap kondisi awal. Perubahan yang hanya sedikit pada kondisi awal, dapat mengubah secara drastis kelakuan sistem pada jangka panjang. Doa-doa yang dipanjatkan para tokoh agama tidak hanya menggedor “langit”, namun juga menebarkan energi positif untuk semua warga bangsa.

Dalam ajaran agama, penyakit ini yang menurunkan adalah Tuhan, maka Tuhan pulalah yang akan menghentikannya. Artinya kerja pemerintah dalam menangani pandemi ini, termasuk program vaksinasi, juga mendapatkan dukungan energi batin dari kelompok “para pendiam” yang kekuatannya menembus ruang waktu. Inilah landasan mengapa kita, yang dikenal sebagai bangsa spiritual, harus optimistis bahwa wabah ini akan segera berakhir.ant

Mahasiswa pelaku perusakan kampus IAIN Madura masuk DPO

LENSA MADURA·August 14, 2021

Madura9, Pamekasan – Tim Reskrim Polres Pamekasan, Jawa Timur, akhirnya menetapkan tiga dari delapan orang pelaku perusakan fasilitas kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura pada unjuk rasa rusuh 30 Juli 2021 dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Ketiga orang yang masuk DPO ini semuanya merupakan mahasiswa IAIN Madura,” kata Kasubbag Humas Polres AKP Nining Dyah di Pamekasan, Jumat.

Nining tidak bersedia menyebutkan secara terinci identitas ketiga orang mahasiswa IAIN Madura yang kini masuk DPO tersebut dengan dalih untuk kepentingan penyidikan.

“Yang jelas, ketiganya merupakan mahasiswa dan mereka juga terlibat secara langsung dalam kasus unjuk rasa rusuh kala itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan berdasarkan hasil penyidikan tim Reskrim Polres Pamekasan, ketiga orang mahasiswa yang masuk DPO itu, berdasarkan hasil pengembangan penyidikan pada lima tersangka lainnya yang telah ditangkap lebih dahulu.

“Saat ini, kami masih berupaya mencari ketiganya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Nining menjelaskan.

Sementara itu, tersangka lainnya yang telah ditangkap tim Reskrim Polres Pamekasan telah dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP.

Ancaman jerat pasal 170 tersebut tentang pengeroyokan, sedangkan pasal 406 tentang perusakan.

Satu tersangka lainnya dijerat dengan lima pasal, yakni Presiden Mahasiswa (Presma) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura berinial SB, Pasal 160, 170 ayat (1), Pasal 187 ayat (1) ke (1) dan Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo 55 KUHP.

“SB ini dijerat dengan lima pasal, karena yang bersangkutan merupakan penggagas, penggerak sekaligus koordinator lapangan unjuk rasa rusuh di kampus IAIN Madura yang terjadi pada 30 Juli 2021 tersebut,” ungkap Nining.

SB sempat menghilang selama sembilan hari, lalu menyerahkan diri ke Mapolres Pamekasan pada 7 Agustus 2021 atas bantuan salah seorang anggota DPRD Pamekasan.

Kasus unjuk rasa rusuh yang digerakkan oleh Presma IAIN Madura itu menuntut penurunan UKT 50 persen dari 30 persen yang ditetapkan pihak kampus.

Awalnya unjuk rasa berlangsung damai, namun dalam perkembangannya berubah menjadi rusuk. Sejumlah fasilitas kampus dirusak, seperti kaca aula, dan pos pengamanan dibakar oleh pengunjuk rasa yang dikomandani Presma IAIN Madura berinisial SB tersebut.ant

Menolak Vonis Mati untuk Kasus Narkoba – Korupsi

HUKUM DAN KRIMINAL, NASIONAL·August 13, 2021

Jakarta – Advokat senior Todung Mulya Lubis tetap menolak praktek hukuman mati yang dianggapnya sebagai membalas kejahatan dengan kejahatan. Keyakinan akan nilai-nilai tersebut kali ini ia wujudkan dalam bentuk novel, Menunda Kekalahan, yang diluncurkan Rabu kemarin.

“Ini salah satu berkah pandemi. Selain novel saya juga menulis tentang korupsi politik di Indonesia yang segera diterbitkan Melbourne University Press, Australia,” kata Todung yang sejak Februari 2018 lalu menjadi Duta Besar RI untuk Norwegia.

Khusus novel Menunda Kekalahan berlatar kisah nyata “Duo Bali Nine” asal Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Keduanya didakwa menyelundupkan narkoba dari Bali ke Australia pada 2005, dan dieksekusi mati sepuluh tahun kemudian.

Sebagai advokat yang pernah mendampingi mereka, Todung Mulya Lubis menilai aksi Myuran dan Andrew yang berusaha menyelundupkan narkoba dari Bali ke Australia sebagai kejahatan. Karena itu dia tidak keberatan dijatuhi hukuman seberat-beratnya asal bukan hukuman mati.

“Menjadi pengacara kasus narkoba Duo Bali Nine tidak membuat saya merasa bersalah karena tidak minta mereka dibebaskan. Tetap dihukum, tapi bukan vonis mati,” ujarnya.

Ia menilai para pengedar narkoba di lapangan itu biasanya orang-orang kecil, yang mudah tergiur dengan iming-iming uang besar dan abai dengan keselamat jiwa sendiri. Sementara para bandar dan jaringan internasional tetap sulit tersentuh hukum.

Bisnis narkoba, kata Todung Mulya Lubis, tak akan selesai cuma dengan mengeksekusi mati para pelaku lapangan. Karena bisnis itu melibatkan jaringan internasional yang sangat kuat. “Gak pernah berhenti kok bisnis narkoba di dunia manapun,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir ini di beberapa negara seperti Belanda, Kolombia, dan beberapa negara bagian AS mencoba melakukan dekriminalisasi narkoba. Dengan kebijakan tersebut orang boleh mengkonsumsi narkoba hingga batas jumlah tertentu tanpa dihukum. “Dengan kebijakan ini bisnis narkoba justru lebih bisa dikendalikan. Jadi, dekriminalisasi narkoba itu mengurangi angka kejahatan narkoba,” ujarnya.

Dalam kasus korupsi yang juga masuk kategori kejahatan luar biasa seperti halnya narkoba, Todung Mulya Lubis juga tetap tak setuju pelakunya dihukum mati. Dalam kasus korupsi dana bansos oleh Juliari P Batubara saat menjadi Menteri Sosial, dia mengaku sangat marah. Andai menjadi pengacaranya, dia setuju Juliari dihukum berat tapi tidak vonis mati.

“Kalau saya jadi kuasa hukumnya, saya tidak akan meminta dia dibebaskan, tetap minta dihukum tapi menolak hukuman mati. Karena itu menghapus hak dia untuk bertobat, menjadi orang yang baik kembali. Saya yakin dia menyesali apa yang telah dilakukan,” papar Todung Mulya Lubis.

Pada bagian lain, dia juga berbicara soal kendala diplomasi selama pandemi, lika-liku hubungannya dengan Jokowi, hingga peluang dan tantangan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk meraih nobel. Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Todung Mulya Lubis, “Menunda Kekalahan dan Hukuman Mati”. (dtk)

Afghanistan Makin Mencekam, Kota Terbesar Kandahar dan Herat Kini Dikuasai Taliban

MANCANEGARA·August 13, 2021

Kabul – Taliban merebut kota terbesar kedua dan ketiga di Afghanistan. Aksi tersebut semakin menekan pemerintah yang diperangi hanya beberapa minggu sebelum berakhirnya misi militer Amerika Serikat (AS) di Afghanistan.

Dilansir dari Associated Press, Jumat (13/8/2021), dua kota besar itu adalah Kandahar dan Herat. Perebutan dua kota besar itu menjadi kekuatan bagi Taliban, yang telah merebut 12 dari 34 ibu kota provinsi Afghanistan, sebagai bagian dari serangan selama seminggu.

Perebutan kota Ghazni, sementara itu, memotong jalan raya penting yang menghubungkan ibu kota Afghanistan, Kabul, dengan provinsi di selatan negara itu. Serangan-serangan ini merupakan bagian dari dorongan pemberontak sekitar 20 tahun setelah pasukan AS dan NATO menyerbu dan menggulingkan pemerintah Taliban.

Kabul sendiri belum secara langsung terancam oleh kekuatan Taliban. Namun, kekalahan dan pertempuran di tempat lain semakin memperketat cengkeraman kebangkitan Taliban yang diperkirakan menguasai lebih dari dua pertiga negara dan terus menekan serangan mereka.

Dengan keamanan yang memburuk dengan cepat, Amerika Serikat berencana mengirim 3.000 tentara untuk membantu mengevakuasi beberapa personel dari Kedutaan Besar AS di Kabul. Secara terpisah, Inggris mengatakan sekitar 600 tentara akan dikerahkan dalam jangka pendek untuk mendukung warga negara Inggris yang meninggalkan negara itu.

Ribuan warga Afghanistan telah meninggalkan rumah mereka di tengah kekhawatiran bahwa Taliban akan kembali memaksakan pemerintahan yang brutal dan represif, menghilangkan hak-hak perempuan dan melakukan amputasi di hadapan publik, rajam dan eksekusi. Pembicaraan damai di Qatar tetap terhenti, meskipun para diplomat bertemu sepanjang hari.

Penilaian intelijen militer AS terbaru menunjukkan Kabul bisa berada di bawah tekanan pemberontak dalam waktu 30 hari dan bahwa, jika tren saat ini bertahan, Taliban bisa mendapatkan kendali penuh atas negara itu dalam beberapa bulan. Pemerintah Afghanistan pada akhirnya mungkin terpaksa mundur untuk mempertahankan ibu kota dan hanya beberapa kota lain dalam beberapa hari mendatang jika Taliban mempertahankan momentum mereka.

Serangan gencar tersebut mewakili keruntuhan pasukan Afghanistan yang menakjubkan dan memperbarui pertanyaan tentang ke mana lebih dari USD 830 miliar yang dihabiskan oleh Departemen Pertahanan AS untuk berperang, melatih pasukan itu, dan upaya rekonstruksi pergi – terutama ketika para pejuang Taliban mengendarai Humvee buatan Amerika dan truk pikap dengan M-16. (dtk)

Harga PCR RI Lebih Mahal dari India

KESEHATAN·August 13, 2021

Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemekes) menanggapi perbedaan harga tes PCR India dan Indonesia yang terpaut cukup jauh. Kemenkes menegaskan penetapan harga tertinggi PCR di RI telah dikonsultasikan dengan berbagai pihak.

“Pada waktu penetapan SE PCR tentunya sudah dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait termasuk auditor, jadi Kemkes tidak melakukan penetapan sendiri sama seperti penetapan HET(harga eceran tertinggi) obat,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan, Kamis (12/8/2021).

Siti Nadia menyebut pihaknya terbuka untuk menerima kritik dan saran. Dia juga membuka kemungkinan evaluasi harga PCR jika diperlukan.

“Prinsipnya kami terbuka untuk berbagai masukan juga bila perlu dilakukan evaluasi tentang harga PCR ini,” kata Siti Nadia.

Dilansir dari India Today, Kamis (12/8), harga tes PCR di India makin lebih murah setelah pemerintah menurunkan harga tes untuk mendeteksi virus Corona itu. Harga tes PCR di India turun dari 800 rupee atau sekitar Rp 150 ribu menjadi 500 rupee atau Rp 96 ribu berdasarkan kurs hari ini.

Pemerintah melalui Kemenkes telah menetapkan tarif batas tertinggi untuk swab PCR mandiri sebesar Rp 900 ribu. Keputusan itu diambil setelah banyak pihak mengusulkan pemerintah menetapkan standar tarif karena harga selama ini yang terlalu mahal.

Terpaut jauhnya harga tes PCR di India dengan Indonesia ini pun disorot banyak pihak. Beberapa yang menyorot seperti pengacara kondang Hotman Paris hingga dr Tompi.

“Harga PCR atau swab harus semurah-murahnya!!! Negara harus hadir memastikan ini. Kenapa negara lain bisa lebih murah dari kita saat ini? Bukankah beli bayam 100 selalu lebih murah dari beli bayam 10. Ayolah Bisa! Mohon kendalinya Pak @Jokowi,” tulis Tompi di akun Twitternya.

(dtk)

Roy Suryo Nilai Penetapan Tersangka Richard Lee Sudah Tepat di Kasus Akses Ilegal

HUKUM DAN KRIMINAL·August 13, 2021

Jakarta – dr Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka kasus akses ilegal akun Instagram @dr.richard_lee dan penghilangan barang bukti. Pakar Telematika, Roy Suryo menilai penetapan tersangka Richard Lee di kasus itu sudah tepat.

“Awalnya KP (Kartika Putri) menuduh RL (Richard Lee) karena pencermaran nama baik, dan pelanggaran etika. Namun, saat lidik, dan posisi alat bukti sudah ditangan polisi, ternyata masih ada ilegal akses dari RL ke akun tersebut.Tindakan polisi terhadap RL bisa dibenarkan,” jelas Roy Suryo dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (12/8/2021) malam.

Sementara Roy Suryo mengapresiaai polisi yang tidak menahan Richard Lee di kasus itu. Roy Suryo menilai polisi bersikap bijaksana mendengar berbagai masukan atas kasus Richard Lee ini.

“Namun juga dengan tidak melakukan penahanan terhadap RL, saya rasa merupakan sikap yang bijak, sekaligus mendegan masukan-masukan dari masyarakat yang ikut menaruh atensi kasus ini,” katanya.

Lebih lanjut, Roy Suryo memiliki pandangan soal mengapa Richard Lee bisa mengakses secara ilegal akun Instagram yang telah disita polisi.

“Namun, dr RL login dan akses lagi IG tersebut melalui id di FB-nya (facebook) di mana hal tersebut memang mungkin dilakukan. Inilah yang disebut illegal akses,” katanya.

Diketahui, akun IG dr Richard disita polisi di kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri. Akun IG Richard Lee itu disita oleh Polisi berdasarkan penetapan PN Jaksel tanggal 8 Juni 2021.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan penangkapan Richard Lee ini didasari laporan pada 9 Agustus 2021. Barang bukti itu sendiri berkaitan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan artis Kartika Putri.

“Tanggal 9 Agustus kemarin adanya seseorang yang melakukan ilegal akses dan menghilangkan barang bukti. Teman-teman tahu bulan 12 (Desember) lalu ada laporan seseorang inisial K melaporkan seorang terlapor dokter RL ke sini melaporkan tentang pencemaran nama baik si pelapor di dalam salah satu akun @dr.richard_lee, di mana pelapor tidak menerima adanya cuitan dari RL di dalam akunnya,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Yusri mengatakan bahwa akun Instagram @dr.richard_lee ini telah disita dengan penetapan dari PN Jaksel pada 8 Juni 2021. Belakangan, penyidik menemukan Instagram @dr.richard_lee ini aktif kembali.

“Ini terjadi illegal access dan pencurian oleh seseorang kemudian dilakukan lidik dan sidik dan berdasarkan hasil penyidikan ternyata ditemukan yang melakukan ilegal akses dan pencurian yang ada di akun yang menjadi barang bukti ini dilakukan sendiri oleh Saudara RL,” jelas Yusri.

Richard Lee berstatus tersangka di kasus ini. Richard Lee kemudian dibebaskan tidak lebih dari 24 jam setelah ditangkap polisi di kediamannya, Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu (11/8).

(dtk)

r Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka kasus akses ilegal akun Instagram @dr.richard_lee dan penghilangan barang bukti. Pakar Telematika, Roy Suryo menilai penetapan tersangka Richard Lee di kasus itu sudah tepat.

Sementara Roy Suryo mengapresiaai polisi yang tidak menahan Richard Lee di kasus itu. Roy Suryo menilai polisi bersikap bijaksana mendengar berbagai masukan atas kasus Richard Lee ini.

“Namun juga dengan tidak melakukan penahanan terhadap RL, saya rasa merupakan sikap yang bijak, sekaligus mendegan masukan-masukan dari masyarakat yang ikut menaruh atensi kasus ini,” katanya.

Lebih lanjut, Roy Suryo memiliki pandangan soal mengapa Richard Lee bisa mengakses secara ilegal akun Instagram yang telah disita polisi.

“Namun, dr RL login dan akses lagi IG tersebut melalui id di FB-nya (facebook) di mana hal tersebut memang mungkin dilakukan. Inilah yang disebut illegal akses,” katanya.

Yusri mengatakan bahwa akun Instagram @dr.richard_lee ini telah disita dengan penetapan dari PN Jaksel pada 8 Juni 2021. Belakangan, penyidik menemukan Instagram @dr.richard_lee ini aktif kembali.

Richard Lee berstatus tersangka di kasus ini. Richard Lee kemudian dibebaskan tidak lebih dari 24 jam setelah ditangkap polisi di kediamannya, Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu (11/8).

(dtk)