August 2021 – Page 18 – DarulHikamAlFikri

Zainudin Amali : Presiden Jokowi akan terima langsung tim Olimpiade di Istana

NASIONAL·August 5, 2021August 6, 2021

Madura9, Jakarta – Presiden Joko Widodo akan menerima langsung atlet-atlet Indonesia yang telah berlaga di Olimpiade Tokyo 2020 di Istana setelah mereka menyelesaikan masa karantina selama delapan hari.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali saat menyambut kedatangan rombongan terakhir tim Indonesia di Olimpiade Tokyo di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis dini hari.

Para kontingen akan melakukan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah dengan menjalani karantina, kata Zainudin dalam jumpa pers yang diikuti virtual di Jakarta.

Setelah itu akan ada lanjutan penyelenggaraan sambutan, dan insyaallah Bapak Presiden akan menerima langsung kedatangan kontingen Indonesia di Istana. Nanti kami akan menginformasikan lagi ke CdM (Chef de Mission), semoga lancar, ujar dia menambahkan.

Rombongan terakhir yang dipimpin oleh Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Olimpiade Tokyo Rosan P Roeslani telah tiba di Tanah Air pada Kamis dini hari.

Ada sembilan atlet yang tergabung dalam kelompok terakhir ini, yaitu Greysia Polii, Apriyani Rahayu, Anthony Sinisuka Ginting, dan Praveen Jordan dari cabang bulu tangkis.

Ada pula Lalu Muhammad Zohri dan Alvin Tehupeiory dari atletik, Vidya Rafika dari cabang menembak, serta Rahmat Erwin Abdullah dan Nurul Akmal dari cabang angkat besi.

Setelah seluruh rombongan tiba di Indonesia, Zainudin juga merencanakan untuk langsung melakukan pertemuan membahas evaluasi kegiatan Olimpiade Tokyo bersama CdM, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), serta pimpinan setiap cabang olahraga yang tampil di Tokyo.

Tak hanya itu, Kemenpora juga, lanjut dia, akan mulai mempersiapkan diri untuk kualifikasi Olimpiade Paris 2024 mendatang agar prestasi atlet Indonesia bisa semakin meningkat sehingga dapat memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia.ant

Karna : Pengajuan pinjaman dana PEN untuk rakyat Situbondo

SEPUTAR JATIM·August 5, 2021August 6, 2021

Madura9, Situbondo – Bupati Situbondo Karna Suswandi menegaskan bahwa pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Masyarakat (PEN) yang merupakan program pemerintah pusat untuk kepentingan rakyat dalam rangka memulihkan perekonomian dampak pandemi COVID-19.

“Yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah mengusulkan pinjaman PEN adalah selain ada refocusing anggaran, juga karena keterbatasan APBD kita. Karena APBD dari tahun ke tahun terus menurun dampak pandemi,” kata Bung Karna, sapaan bupati, di Situbondo, Jawa Timur, Kamis.

Menurut ia, pro-kontra suatu kebijakan di daerah adalah hal yang wajar dan semua pihak semestinya bersikap dengan kepala dingin. Pemerintah daerah sengaja mengajukan pinjaman PEN ke pemerintah pusat karena dana yang dibutuhkan untuk pembangunan sangat mendesak.

Bung Karna menjelaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN itu diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19.

“Karena kita semua tidak pernah tahu, sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Pemerintah pusat mengeluarkan program pinjaman dana melalui program PEN ini, sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mengatasi infrastruktur, khususnya di perdesaan. Bentuknya adalah pinjaman dengan bunga kecil,” tuturnya.

Kata dia, pengajuan pinjaman PEN sebesar Rp250 miliar akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan juga irigasi pertanian. Tujuannya untuk pemulihan ekonomi rakyat akibat pandemi.

“Semakin banyak kegiatan pembangunan infrastruktur tentunya pertumbuhan ekonomi akan membaik. Perlu kami sampaikan di masa pandemi pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi sampai minus 2,33 persen,” ucapnya.

Bupati menambahkan ada ratusan ruas jalan di perdesaan yang rusak dan jika dibiarkan, kondisi infrastruktur jalan itu akan rusak berat dan sulit ditangani oleh pemerintah daerah.

“Mendapatkan pinjaman PEN bukan perakara yang mudah, karena ada sekitar 300 kabupaten/kota di Indonesia yang mengajukan pinjaman PEN ke pemerintah pusat. Situbondo masih belum tahu, apakah pengajuan pinjaman ini disetujui atau ditolak. Ini bentuk usaha kami,” ujarnya. ant

Kasus beras bansos berkutu di Bangkalan segera diusut Polisi

SEPUTAR JATIM·August 5, 2021August 6, 2021

Madura9, Bangkalan – Anggota DPRD Jawa Timur Mathur Husairi meminta polisi mengusut kasus temuan beras bercampur kutu dan tidak layak konsumsi untuk program bantuan sosial dari Kementerian Sosial bagi warga miskin dan kurang mampu di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

“Kasus di Bangkalan ini merusak citra Kemensos. Oleh karena itu, polisi perlu mengusut, perusahaan penyalur bantuan tersebut,” katanya dalam keterangan persnya kepada media di Bangkalan, Kamis.

Kasus temuan beras berkutu untuk bantuan sosial warga terdampak COVID-19 dari Kemensos itu merupakan kiriman dari salah satu perusahaan.

Mathur menjelaskan niat baik pemerintah telah ternodai dengan kasus beras berkutu itu, sehingga aparat perlu mengusut hal itu. Apalagi bantuan tersebut untuk warga yang memang sangat membutuhkan.

“Atas dasar itulah, kami meminta agar aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

Beras bantuan sosial yang ditemukan banyak kutu dan berbau apak itu rencananya didistribusikan untuk 3.000 keluarga penerima manfaat.

Beras itu tiba di kantor Dinas Sosial Bangkalan pada 31 Juli dan pada 4 Agustus 2021. Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak melakukan inspeksi mendadak ke Bangkalan setelah mendapat laporan soal temuan beras berkutu untuk bansos.

Kala itu, Wagub meminta agar pendistribusian beras bantuan tersebut ditahan dulu dan beras berkutu itu agar diganti dengan beras bagus dan layak konsumsi.

Mengenai permintaan anggota DPRD Jatim itu, Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan dengan meminta penjelasan dari sejumlah pihak yang terlibat. ant

Komandan Pomdam V/Brawijaya cek pelaksanaan PPKM di Sumenep

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 5, 2021August 6, 2021

Madura9, Surabaya – Komandan Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) V/Brawijaya Kolonel CPM Moh. Sawi mengecek pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Kodim Sumenep, Madura.

“Saya ditugaskan oleh Bapak Pangdam V/Brawijaya (Mayjen TNI Suharyanto) menjadi perwira pengawas pelaksanaan PPKM dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di wilayah Kodim Sumenep dan hari ini saya melakukan pengawasan di wilayah Sumenep,” ujar Kolonel Sawi dalam siaran pers diterima ANTARA di Surabaya, Kamis malam.

Perwira menengah melati tiga itu menyatakan dari laporan Komandan Kodim Sumenep Letkol Inf Nur Cholis diketahui bahwa pelaksanaan PPKM dan penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di wilayah itu sudah berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu, tim Kodam V/Brawijaya juga melihat langsung kenyataan di lapangan dan diperoleh gambaran bahwa aparat pemerintah sudah menjalankan tugas dengan baik dalam upaya mencegah virus Corona semakin meluas.

Selain itu, masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan, dinilai sudah memiliki kesadaran untuk menghindarkan diri dari infeksi virus yang sangat berbahaya tersebut.

“Jadi kami juga melihat langsung bagaimana masyarakat mematuhi protokol kesehatan, antara lain dengan mengenakan masker. Kami juga menerima laporan bahwa terkait vaksinasi, masyarakat Sumenep juga sangat antusias,” ucap-nya.

Hanya, kata dia, untuk masyarakat perdesaan, khususnya di wilayah kepulauan di Sumenep, vaksinasi itu masih terjadi perbedaan pandangan sehingga tidak sedikit warga yang masih takut divaksin.

Karena itu, Kodim Sumenep kini menjalin kerja sama dengan sejumlah tokoh agama dan organisasi keagamaan, seperti MUI, NU dan Muhammadiyah, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa suntikan vaksin itu aman.

“Jadi, di desa-desa ini memang masih perlu upaya terus menerus untuk sosialisasi mengenai manfaat vaksin dalam menghadapi pandemi saat ini. Kodim sendiri, selama ini juga sudah melakukan pendekatan ke masyarakat, misalnya, dengan memberi bantuan, seperti beras dan kebutuhan lainnya,” katanya. ant

Mengenal Terapi Bekam basah dan kering

KESEHATAN·August 5, 2021August 8, 2021

Madura9, Jakarta – Terapi bekam merupakan pengobatan kuno dengan aplikasi sederhana. Terapi ini merangsang otot, membantu mengatasi nyeri, dan sakit yang ditimbulkan dari berbagai jenis penyakit. Bekam sangat populer di Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Bekam dapat meningkatkan atau menekan hormon, merangsang atau memodulasi kekebalan hingga menghilangkan zat berbahaya dari tubuh yang dapat mengurangi rasa sakit. Terapi bekam memiliki beragam jenis. Namun yang paling banyak diterapkan adalah jenis bekam kering dan bekam basah.

Dalam satu sesi, terapi bekam membutuhkan waktu 20 menit dan dilakukan dalam lima langkah untuk jenis bekam kering. Jenis bekam kering dilakukan dengan cara menarik kulit ke dalam cangkir tanpa bekas luka. Berikut lima langkah untuk melakukan jenis bekam kering:

Isapan primer
Pada tahap ini, terapis mengalokasikan titik atau area tertentu serta membersihkannya. Setelah itu menentukan cangkir yang tepat dan menyedot udara dalam cangkir menggunakan api, isapan listrik, atau secara manual. Kemudian mengoleskan cangkir ke kulit dan biarkan selama tiga hingga lima menit.
Skarifikasi atau tusukan
Terapis membuat sayatan dangkal pada kulit menggunakan pisau bedah nomor 15 sampai 21 atau menusuk dengan jarum dan perangkat auto-lancing.
Waktunya mengisap
Ini adalah saat darah keluar dari tubuh melalui pori-pori kulit. Terapis akan melakukan kembali langkah pertama dalam waktu tiga hingga lima menit.
Melepaskan cangkir
Membersihkan area bekas cangkir
Mensterilisasi dengan membalut area bekas cangkir ditempatkan dengan pembersih kulit.

Berbeda dengan bekam kering, teknik bekam basah dilakukan dengan mengoyakkan kulit sehingga darah terisap ke dalam cangkir. Suction dan skarifikasi merupakan dua teknik utama terapi bekam basah.

Semakin kuat tekanan isap, semakin banyak darah yang terangkat, dan keluar menuju cangkir. Bekas seusai terapi bekam menandakan tekanan isap terlalu kuat atau cangkir digunakan secara tidak benar. Selama terapi bekam berlangsung, pasien dapat meminta terapis untuk mengatur kuat lemahnya isapan sesuai keinginan.

Terapi bekam relatif aman, terlebih jika datang ke praktisi yang sudah terlatih dan profesional. Beberapa efek samping yang dirasakan setelah menjalani terapi bekam antara lain, rasa tidak nyaman terutama pada titik-titik di mana cangkir menyentuh kulit, luka bakar, memar, sampai infeksi kulit.

Bekas bekam berupa memar terjadi karena kerusakan sel darah. Darah merembes dari pembuluh dan masuk ke jaringan. Ini merupakan bagian dari terapi yang normal dan tidak menyakitkan. temp

Khofifah: Kunci percepatan vaksinasi di Jatim adalah Sinergisitas dan kolaborasi

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 4, 2021August 5, 2021

Madura9, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan sinergisitas dan kolaborasi menjadi kunci sukses percepatan layanan vaksinasi bagi masyarakat di wilayah setempat.

“Maksimalisasi sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai elemen strategis atau pemangku kebijakan tentunya akan mempercepat capaian vaksinasi,” ujar Khofifah di sela meninjau vaksinasi massal di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu,4/8.

Berbagai elemen tersebut, kata dia, seperti berbasis kampus, tempat pelayanan kesehatan, hingga perusahaan-perusahaan.

Gubernur Khofifah menambahkan dalam menerapkan sinergisitas dan kolaborasi, Dinas Pendidikan diminta fokus melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi, sedangkan Dinas Kesehatan Jatim menyinergikan dengan semua elemen strategis di Jatim.

Selain itu, vaksinasi massal merupakan wujud sinergisitas dan kolaborasi dengan pendekatan pentaheliks antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan perguruan tinggi.

“Seperti di UINSA seperti sekarang, universitas menyiapkan tempat dan kegiatan, Pemprov Jatim menyiapkan dosis vaksin, sementara Pemkot Surabaya menyiapkan tenaga kesehatan dan vaksinator,” ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Menurut dia, cara tersebut adalah program gotong royong dan semua pihak wajib bergandengan tangan membangun sinergisitas serta kolaborasi untuk bersama-sama memberikan layanan percepatan vaksinasi bagi masyarakat.

“Jadi ini akan menjadi format kebersamaan, kegotongroyongan dan keguyubrukunan di antara seluruh pemangku kebijakan di Jatim,” kata dia.

Pada kesempatan sama, mantan Menteri Sosial tersebut menjelaskan terdapat 4,2 juta masyarakat di Jatim yang masuk tahap vaksin dosis kedua sudah jatuh tempo.

Karena itulah, Khofifah memerlukan dukungan pasokan vaksin dari pemerintah pusat dan telah dilaporkan kepada Menteri Kesehatan maupun Menteri Dalam Negeri.

Vaksinasi massal di UINSA Surabaya digelar 4-5 Agustus 2021 dengan sasaran 5.000 peserta atau disiapkan 5.000 dosis vaksin untuk sivitas akademika universitas setempat, serta sebagian warga sekitar lingkungan kampus.

Turut hadir pada kesempatan tersebut sekaligus mendampingi Gubernur Khofifah adalah Rektor UINSA Prof Masdar Hilmy, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta sejumlah kepala dinas terkait. ant

Wagub Jatim minta segera diganti kualitas bagus, Saat temukan beras bansos berkutu

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 4, 2021August 5, 2021

Madura9, Bangkalan – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak minta beras berkutu untuk bantuan sosial dari Kementerian Sosial bagi masyarakat Bangkalan diganti dengan beras kualitas bagus.

“Saya mengapresiasi Pemkab Bangkalan dan saya berterima kasih kepada Pak Bupati dan Kadinsos atas kerja cepatnya. Pagi-pagi bangun saya diberi info dan saya langsung lapor Ibu Gubernur, dan Ibu Gubernur bilang untuk menindaklanjuti dengan segera,” katanya saat meninjau langsung kondisi beras bantuan sosial berkutu tersebut di Kabupaten Bangkalan, Rabu.

Bantuan sosial berupa beras sebanyak 3.000 paket tersebut merupakan program dari Kementerian Sosial RI.

Saat dilakukan pengecekan, beras yang dikemas dengan bertulis “Bantuan Beras PPKM Darurat Kemensos RI” tersebut berwarna kuning dan berkutu.

“Jadi tadi kita menemukan bahwa kualitas beras bantuan ini memang tidak baik, tetapi sebenarnya banyak juga program-program bantuan pemerintah yang kualitas berasnya baik, termasuk yang dari Bulog itu baik,” kata Wagub.

Saat melakukan pengecekan, Wagub Jatim itu didampingi Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Wibagio Suharta.

Saat itu, Wagub Emil meminta agar bantuan tersebut tidak didistribusikan terlebih dahulu.

Dalam beberapa hari ke depan, Emil memastikan beras pengganti akan segera dikirimkan untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

“Ini tadi saya telpon Pak Alwi (Kadinsos Jatim), artinya hitungan hari harus sudah sampai penggantinya, karena masyarakat sudah nunggu,” katanya, menerangkan.

Menurut Emil, permasalahan harus diatasi bersama. Peran dari pemerintah daerah sangat penting dalam membantu pengawalan program yang datang dari Pemerintah Pusat.

“Ini kerja bersama, Kemensos ngurusi seluruh Indonesia dan Kemensos pun akan senang, tau ada temuan ini. Kita temukan karena pemda memang diminta Kemensos untuk turut mengawal penyaluran bansos. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah penting, jadi mohon di maklumi bahwa pemerintah daerah harus bisa membantu Kemensos mengawal program ini,” tuturnya.

Mantan Bupati Trenggalek ini juga berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di seluruh wilayah Jawa Timur.

Kasus beras berkutu di Bangkalan itu, hanya sebagian saja, karena di beberapa kabupaten lain kualitasnya bagus.

“Tolong diingat, dari seluruh Jatim yang bermasalah ada di beberapa daerah, jadi yang lainnya menerima beras dengan kualitas bagus. Tetapi yang sedikit tapi bermasalah ini harus segera ditindak cepat,” katanya.

“Kami yakin juga kalau ini ada kaitan dengan amanah dari pemasok yang tidak baik, Kemensos akan mengambil tindakan, saya yakin,” ujarnya.

Selain itu, Emil sangat mengapresiasi respon cepat dari Pemkab Bangkalan dan berharap komunikasi seperti ini akan terus berjalan dengan baik.

Terakhir, Emil pun mengatakan bahwa antisipasi harus dilakukan dalam melihat masalah yang terjadi karena operasi bantuan ini dibuat simultan dengan melibatkan berbagai sumber.

“Antisipasinya kita akan kumpulkan semua data ini dan pastikan pemasoknya, kalau memang bener masalahnya dari penyedia, ya, harus dapat sanksi agar tidak terulang kembali,” ujarnya. ant

Ra Latif Kembali Beri Insentif 9.312 Guru Ngaji dan Madin Bangkalan

LENSA MADURA·August 4, 2021August 5, 2021

Madura9, Bangkalan – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron kembali memberikan insentif kepada ribuan guru ngaji dan madrasah diniyah (madin), Rabu (4/8). Secara simbolis realisasi program bupati dan wakil Bupati tersebut diberikan di Pendapa Agung, Rabu (4/8).

Bupati yang akrab disapa Ra Latif itu menyampaikan, dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan insentif kepada guru ngaji dan madin.

”Insentif untuk guru ngaji dan madin ini program prioritas Pemkab Bangkalan yang sudah berjalan mulai 2018 lalu,” terangnya.

Insentif diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemkab Bangkalan kepada guru ngaji dan madin. Karena, mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan keagamaan di Kota Salak.

”Semoga pemberian insentif ini membantu dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan bagi guru ngaji dan madin serta meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat,” harap mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu.

Menurutnya, dedikasi guru ngaji dan madin sangat besar. Mereka tidak hanya mencetak generasi yang bisa mengaji, tapi juga berkarakter religi. Atas nama Pemkab Bangkalan, pihaknya menyampaikan banyak terima kasih atas pengabdian guru ngaji dan madin.

”Berapa pun insentif yang diberikan, tidak akan sebanding dengan jasa guru ngaji dan madin berikan. Semoga ke depan akan ada kenaikan sesuai dengan fiskal daerah sehingga bisa meningkatkan nilai insentifnya,” katanya.

Menurut Ra Latif, ada 9.312 guru ngaji dan madin yang mendapat insentif. Besaran bantuannya Rp 200 ribu per bulan. *Sedangkan yang direalisasikan, Rabu (4/8) untuk periode April hingga Juni*.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan Agus Zein mengatakan, insentif yang diberikan merupakan janji politik Bupati Ra Latif dan Wabup Mohni. Itu karena Pemkab Bangkalan menyadari peran guru ngaji dan madin yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan generasi muda.

”Sudah selayaknya kalau mereka diapresiasi oleh Pemkab Bangkalan dengan pemberian insentif,” tandasnya. Ram

Bangkalan Siap Lakukan Kolaborasi dengan BNPB

LENSA MADURA·August 3, 2021August 4, 2021

Madura9, Bangkalan – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ganip Warsito membuka webinar Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kolaboratif dalam Mempercepat Penanganan Covid-19, Senin (02/08/2021). Acara yang bertujuam untuk meningkatkan alur koordinasi antar semua unsur dalam penanganan Covid-19 itu turut diikuti oleh Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron dan perangkat terkait.

Ra Latif mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan siap menjalin kolaborasi dengan pihak mana pun untuk pengendalian Covid-19.

“Kami berkomitmen untuk siap berkolaborasi dengan pihak mana pun dalam menekan laju Covid-19,” kata Ra Latif.

Sementara itu, Ganip Warsito menyebutkan bahwa kasus aktif di Indonesia hingga 25 Juli 2021 tercatat sejumlah 573.908 atau 18,2 persen dari total kumulatif.

“34 Provinsi di Indonesia tren kasus aktifnya meningkat. Sehingga perlu adanya penanganan kolaboratif antar berbagai pihak. Tercatat kasus positif baru sebesar 38.672 jiwa. Total kasus sembuh mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa dan jumlah kumulatif kematian sebanyak 83.279 jiwa,” jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya mengungkapkan bahwa penanganan berskala mikro dinilai efektif dalam menangani pandemi ini.

“Pengendalian di daerah sangat berperan dalam menekan kasus Covid-19 dengan melibatkan seluruh pihak dari tingkat Provinsi, Kabupaten Kota, Desa/Kelurahan, hingga ke RT/RW,” pungkasnya.Nuo

Mendagri terbitkan tiga instruksi Perpanjangan PPKM level 4

NASIONAL·August 3, 2021August 3, 2021

Madura9, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Senin, menerbitkan tiga instruksi kepada kepala daerah terkait perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa, Bali, dan daerah-daerah selain dua pulau tersebut.

Tiga Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) itu, masing-masing bernomor 27, Inmendagri No. 28, dan Inmendagri No.29 diterbitkan sebagai panduan bagi kepala daerah dalam melaksanakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 3-9 Agustus 2021.

Sebagian besar ketentuan pembatasan, khususnya untuk daerah-daerah yang masuk level 3 dan level 4 tidak banyak yang berubah. Kegiatan non esensial masih diwajibkan berlangsung secara virtual, sementara aktivitas esensial diperbolehkan beroperasi sampai 50 persen dari kapasitas normal.

Kemudian, kegiatan pada sektor kritikal diperbolehkan berlangsung secara langsung/tatap muka 100 persen, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Namun, untuk daerah-daerah yang masuk pada level 2, ada penambahan kapasitas pada sektor esensial jadi 75 persen.

Untuk sektor layanan pemerintahan di wilayah level 3 dan level 4 hanya boleh beroperasi 25 persen dari kapasitas normal, tetapi pada daerah level 2, sektor itu boleh beroperasi sampai 50 persen.

Inmendagri No.27 Tahun 2021 menetapkan daerah-daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang masuk dalam level 4, level 3, dan level 2.

Daerah-daerah yang masuk dalam daftar wilayah level 3 dan level 4, antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Yogyakarta dan Bali, seluruh kabupatennya masuk dalam wilayah level 4.

Sementara itu, Inmendagri No.28 Tahun 2021 menetapkan daerah-daerah yang masuk level 4 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Mendagri mengeluarkan instruksi khusus di luar wilayah Jawa dan Bali mengingat adanya lonjakan kasus COVID-19 di daerah-daerah tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

Terakhir, Inmendagri No.29 Tahun 2021 memberi panduan detail bagi kepala daerah yang wilayahnya masuk level 3, level 2, dan level 1. Mendagri lewat instruksinya itu juga meminta kepala daerah mengoptimalkan fungsi posko komando COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. ant