September 2021 – DarulHikamAlFikri

Ketua MPR Akui Sosialisasi Empat Pilar Lewat Media Massa Dan Media Sosial Lebih Efektif

PENDIDIKAN·September 30, 2021

Nusantara7.com,– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR harus memiliki resonansi ke seluruh penjuru Tanah Air. Karenanya, penggunaan media massa dan media sosial dalam melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI perlu terus dimasifkan.

“Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bisa dilakukan menggunakan program-program di televisi yang memiliki rating penonton tinggi dan digemari masyarakat luas. Penyampaian materi nilai-nilai kebangsaan bisa diberikan secara ringan, segar dan jenaka, tanpa mengurangi nilai subtansi kebangsaan,” ujar Bamsoet usai tampil dalam acara televisi Opera Van Java, Selasa malam (28/9) kemarin.

Ia memaparkan, cara-cara konvensional dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI melalui ceramah-ceramah resmi dari satu tempat ke tempat lain sudah agak tertinggal di tengah kemajuan teknologi yang ada. Terlebih, saat ini berdasarkan data Internet World-Stats per akhir Maret 2021, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 212,35 juta user. Sementara, We Are Social dan Hootsuite tahun 2000 mencatat tingkat penetrasi internet melalui smartphone di Indonesia mencapai 96 persen.

“Pemanfaatan teknologi dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI adalah suatu keniscayaan. Semua pihak harus mampu beradaptasi. Karenanya, saya banyak melakukan sosialisasi melalui berbagai platform media sosial, semisal Youtube, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR RI perlu menyasar seluruh kelompok umur. Mulai dari usia Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Untuk itu, perlu dikaji metode yang tepat dan efektif bagi kelompok-kelompok usia tersebut.

“Materi sosialisasi perlu dibuat beragam. Selama ini kita tidak banyak memiliki jenis materi untuk semua kelompok sasaran. Ke depan, perlu disusun materi yang berbeda dan disesuaikan dengan kelompok sasaran. Membuat komik, film animasi, film berdurasi pendek 3 atau 5 menit, lagu Empat Pilar, stand up comedy dan lain-lain sebagai sarana penyampaian sosialisasi Empat Pilar MPR RI perlu terus dikembangkan,” pungkasnya.

(jwp)

Menteri Pendidikan Nadiem Lebih Khawatir Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Daripada Penyebaran Covid-19

PENDIDIKAN·September 30, 2021

Nusantara7.com, – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, selain penularan Covid-19 di satuan pendidikan, hal menakutkan lainnya adalah dampak permanen daripada pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Lebih menyeramkan lagi buat saya adalah dampak permanen daripada PJJ. Ini yang saya wanti-wanti setiap kepala daerah, setiap pemda,” jelasnya melalui webinar Bangkit Bareng dikutip, Selasa (29/9).

Terlebih lagi untuk jenjang pendidikan dasar, seperti PAUD dan SD. Mereka belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dan butuh didikan dari para guru di satuan pendidikannya.

“Apalagi yang PAUD dan SD di mana murid-muridnya tidak bisa divaksin, mereka lebih penting lagi untuk melangsungkan PTM. PAUD dan SD itu yg dampaknya lebih permanen lebih parah lagi dan kebutuhan mereka untuk PTM lebih tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, wacana menolak PTM terbatas tidak masuk akal ditengah adanya dampak learning loss. Sebab, terkait dengan penularan hanya tinggal penerapan protokol kesehatannya saja di sekolah.

“Kalau ada wacana-wacana bahwa harus tunggu vaksin dulu sebelum masuk PTM. Bagaimana yang mayoritas murid kita di bawah umur 12 tidak bisa divaksin dan mereka lah yang paling punya risiko terbesar untuk pelaksanaan PJJ. Jadi ini harus dimengerti,” tambah Nadiem.

“Jadi penyebaran Covid tentu kita harus selalu wasapda, kita dan Kemenkes sangat memastikan prokes bukan hanya terjadi, tapi kita melakukan hal-hal di luar itu untuk memastikan secara statistik kita bisa mengukur (dampak learning loss),” pungkasnya.

(jwp)

Komisi III DPR Sarifuddin Suding Pertanyakan Rencana Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK

NASIONAL·September 30, 2021

Nusantara7.com,– Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bakal merekrut 56 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di Polri.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Kapolri Sigit tersebut. Hal ini memang perlu dilakukan untuk menghindari kegaduhan terkait polemik TWK ini.

“Saya kira itu langkah bijak ya, paling tidak untuk menghindari kegaduhan terhadap 56 pegawai KPK yang diberhentikan oleh institusinya. Persoalannya, apakah Novel menerima itu atau tidak. Tapi paling tidak ada satu solusi yang ditawarkan institusi kepolisian,” ujar Suddin kepada wartawan, Rabu (29/9).

Namun demikian, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini mempertanyakan kenapa 56 pegawai nonaktif tersebut diterima untuk menjadi pegawai oleh Polri. Namun ditolak oleh lembaga antirasuah.

“Sehingga yang jadi pertanyaan, batasan atau parameter dalam TWK ini apa?. Ini yang saya herankan, ini sebetulnya parameter dan untuk mengukur apa? ini kan ada dua institusi penegak hukum yang sama-sama dalam konteks sebagai aparat pemberantasan korupsi,” katanya.

“Di satu sisi KPK menyatakan tidak lolos dalam konteks itu, tapi di sisi lain kepolisian menerima, sehingga muncul pertanyaan ini parameter apa yang digunakan,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Sudding mengaku pihaknya bakal mengkonfirmasi Kapolri Sigit pada rapat kerja dengan Komisi III DPR ini. Hal supaya ada penjelasan rinci terkait polemik 56 pegawai nonaktif KPK yang tidak lolos TWK.

“Paling tidak supaya ini tidak samar-samar dan ada satu penjelasan yang betul-betul terang benderang, itu diungkapkan saja ketika nanti kita rapat dengan KPK dan kepolisian,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 27 September 2021 lalu. Sigit memohon kepada Jokowi agar 56 pegawai tak lolos TWK bisa direkrut menjadi ASN Polri.

Sigit mengatakan surat itu telah mendapatkan balasan dari Presiden Jokowi. Pada prinsipnya kepala negara ini merestui usulan dirinya. Surat balasan itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Oleh sebab itu, Sigit mengaku saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses perekrutan 56 pegawai nonaktif KPK untuk menjadi ASN Polri.

Adapun, 56 orang pegawai nonantif KPK akan resmi dipecat karena tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Mereka akan resmi dipecat pada 30 September 2021 ini.

Para pegawai nonaktif KPK itu sudah memperjuangkan hak mereka ke Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dua lembaga itu menyatakan ada permasalahan dalam proses peralihan kepegawaian KPK lewat TWK ini. (jwp)

Polri Selamatkan 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri Bukan Bertugas Penyidik

NASIONAL·September 30, 2021

nusantara7.com,– Polri “menyelamatkan” 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di korps Bhayangkara tersebut. Meski begitu, para ASN dari KPK itu dipastikan tidak ditugaskan sebagai penyidik.

Ketentuan itu berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. “Kalau mendasari Undang-Undang Kepolisian sih enggak (jadi penyidik) ya, karena penyidik, penyidik pembantu maupun penyelidik itu anggota Polri bukan ASN Polri,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Rabu (29/9). Dengan demikian, kendati 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri, tetapi mereka tidak ditugaskan sebagai penyidik.

Saat ini Polri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB); serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih membahas teknis alih status 56 pegawai KPK tersebut. “Ikuti saja prosesnya,” jelas Agus.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 56 pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran itu merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya para pegawai KPK itu sebagai ASN di lembaga antirasuah tersebut.

“Kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri,” kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).

Sigit mengaku usulan itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Presiden Jokowi sudah membalas suratnya melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021.

“Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri,” imbuhnya.

Dalam surat tersebut Jokowi memberikan petunjuk untuk Polri berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN. Saat ini proses mekanisme perekrutan masih dibahas bersama. (jwp)

Bupati Ra Latif Ikuti Rakor Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Bersama Wakil Presiden

LENSA MADURA·September 30, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur terkait upaya penanggulangan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima Kabupaten, Kamis (30/9/2021).

Rapat juga dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Parawansa, Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.

Dalam kesempatan tersebut Wapres meminta kepada mereka untuk menentukan lokus prioritas, mengutamakan sumber daya dan mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah.

“Kombinasi dua indikator itu diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa anggaran bukan menjadi tantangan utama dalam upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021. Pemerintah menambah alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut lewat program bantuan sosial.

“Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 itu akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem selama tiga bulan hingga akhir 2021,” ujarnya.

Total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Timur sebanyak 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga.

Lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021 ialah Kabupaten Probolinggo (114.250 jiwa atau 9,74 persen).

Kabupaten Bojonegoro (50.200 jiwa atau 6,05 persen), Kabupaten Lamongan (87.620 jiwa atau 7,37 persen), Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura (123.490 jiwa atau 12,44 persen), dan Kabupaten Sumenep di Pulau Madura (130.750 jiwa atau 11,98 persen).

Sementara Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan di Kabupaten Bangkalan ada 25 desa yang tersentuh program pengentasan kemisikinan ektrem. 25 desa itu tersebar di 5 Kecamatan. Kecamatan Kokop meliputi Desa Durjan, Bandang Laok, Tlokoh, Mandung dan Katol Timur.

Kecamatan Konang meliputi Desa Genteng, Durin Timur, Durin Barat, Batokaban, dan Galis Dajah. Kecamatan Geger meliputi Desa Lerpak, Togubang, Katol Barat, Banyoning Laok, dan Geger.

Kecamatan Modung meliputi Desa Serabi Timur, Kolla, Alas Kokon, Pakong, dan Patenteng. Kecamatan Blega meliputi Desa Alas Raja, Lombang Dajah, Bates, Karang Nangka dan Rosep.

“25 desa itu ditargetkan entas dari desa miskin di tahun 2024 nanti. Setidaknya menjadi desa mandiri,” ujar Bupati usai acara. (yus/igo)

Presiden hormati putusan MK dan MA terkait polemik TWK pegawai KPK

NASIONAL·September 30, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman menyampaikan Presiden Joko Widodo menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai polemik tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Fadjroel saat ditanya mengenai sikap Presiden Jokowi terhadap desakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang meminta Kepala Negara turun tangan mengatasi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

“Presiden sudah sampaikan kepada media massa bahwa beliau ingin menghormati kesopanan di dalam ketatanegaraan, jadi beliau menghormati apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi dan apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung tentang persoalan yang terjadi di KPK,” jelas Fadjroel kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Fadjroel menyampaikan Presiden Jokowi mengetahui bahwa KPK adalah lembaga independen. Walaupun berada dalam rumpun eksekutif, tetapi KPK, termasuk juga Komnas HAM atau KPU, merupakan lembaga otonom dan berhak melaksanakan aktivitas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.

“Jadi, Presiden, beliau mengatakan ‘saya menghormati kesopanan dalam ketatanegaraan’, jadi beliau menghormati putusan yang sudah diambil MK maupun MA,” kata Fadjroel.

Fadjroel mengatakan bahwa demonstrasi yang dilakukan BEM SI di KPK menunjukkan bahwa kritik tetap tumbuh di dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah mengatakan tanpa kritik maka demokrasi tidak akan bisa berkembang.

“Nah, akan tetapi beliau selalu mengingatkan selain memakai Pasal 28 UUD 1945, tapi juga harus mengikuti Pasal 28 J di mana harus mengikuti undang-undang, kemudian juga terkait dengan aturan agama dan lain-lain. Tapi, terkait undang-undang, selama mahasiswa mengadakan demonstrasi atau siapa pun, termasuk yang terakhir misalnya, yang melakukan demo ketika Presiden dalam perjalanan ke wilayah-wilayah, itu dilindungi UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi yang diajukan Muh Yusuf Sahide selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia.

Dalam putusan uji materi Nomor 34/PUU-XIX/2021, MK menyatakan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mengatur soal peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, berlaku bukan hanya bagi pegawai KPK yang tidak lolos TWK, melainkan untuk seluruh pegawai KPK, atau tidak bersifat diskriminasi sehingga tetap konstitusional.

Mahkamah Agung juga menolak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021).

Uji materiil Perkom 1/2021 tersebut diajukan dua orang pegawai KPK, yaitu Yudi Purnomo dan Farid Andhika. (ant)

Dialog Dengan Para Nelayan, Ra Latif Tampung Masukan Soal Merosotnya Hasil Tangkapan

LENSA MADURA·September 30, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan Ra Latif Amin nampaknya memiliki agenda untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

Ya, kegiatan itu tidak lain adalah menyapa masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Sepulu Rabu (30/9/2021) malam. dimana masyarakatnya yang kebanyakan adalah nelayan.

Dalam kegiatan yang merupakan janji politik sejak awal itu ia banyak mendapatkan masukan dari masyarakat khususnya para nelayan.

Diantaranya yakni mengenai semakin sulitnya mencari ikan karena adanya pembatasan wilayah tangkap oleh pertamina yang berdampak pada hasil tangkap yang menurun drastis.

“Kami melakukan serap aspirasi khusus kepada nelayan, nantinya akan kami carikan solusi terbaik agar hasil tangkap ikan para nelayan ini kembali normal,” ungkap Bupati.

Kegiatan yang dikemas dengan ngobrol santai Semalam Bersama Bupati Ra Latif dengan Tema “Nyapah Dhisah Masettong Pangestoh” terus dilakukan. Selain itu bupati juga bertemu dengan para Kepala Desa.

Tidak hanya soal tangkapan ikan yang merosot, para nelayan juga mengeluhkan minimnya perhatian pertamina (PHE-WMO) kepada para nelayan terdampak eksplorasi migas di laut utara Bangkalan.

Bupati berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pihak pertamina sehingga penyaluran tanggungjawab sosial atau CSR lebih tepat sasaran.

“Sehingga ada perhatian khusus kepada para nelayan, dan bisa menikmati karena mereka terdampak,” katanya.

Selain menyerap aspirasi para nelayan, Bupati Ra Latif juga menyalurkan bantuan berupa bibit ikan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Yakni berupa bibit ikan bandeng sebanyak 200.000 ekor dan 5.000 ekor. (ian/bkl)

BPSDM Jatim Bedah Buku ‘Towards Collaborative and Inclusive Learning Center karya Dr. Hary Wahyudi

PENDIDIKAN·September 29, 2021September 30, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim menggelar Dialog dan Bedah Buku Towards Collaborative and Inclusive Learning Center karya salah satu Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Jatim, Dr Hary Wahyudi.

Bedah buku yang digelar secara virtual ini sekaligus dikemas dalam acara NGOPI (Ngobrol Pintar) di BPSDM Jatim. Bedah buku tersebut menghadirkan pembahas yakni Deputi Bidang Kebijakan Bangkom ASN LAN RI, Dr. Muhammad Taufik, DEA, Asdep Manajemen Katrier dan Talenta SDM Aparatur KemenPan RB, Aba Subagja, MAP.

Buku Towards Collaborative & Inclusive Learning Center ini sendiri berisi tentang program-program pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan oleh BPSDM Jawa Timur. Tidak hanya itu, buku ini menggambarkan langkah-langkah strategis yg dilaksanakan BPSDM Jatim dalam membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta.

Saat membuka acara tersebut, Kepala BPSDM Jatim, Aries Agung Paewai mengapresiasi buku yang menceritakan tentang pengembangan kompetensi ASN yang dilakukan BPSDM Jatim. Menurutnya, buku ini tidak hanya bermanfaat untuk insan BPSDM Jatim sendiri, tapi juga untuk ASN tidak hanya di Pemprov Jatim, tapi untuk berbagai instansi lain di seluruh Indonesia.

“Buku ini tidak hanya memacu kami di BPSDM Jatim untuk terus mengembangkan inovasi untuk terus meningkatan kualitas pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Jatim. Tujuan kami agar bisa menghasilkan lulusan pelatihan yang berkualitas,” kata Aries.

Aries mengatakan, sebagaimana amanah Pesiden RI saat pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu bahwa pemerintah harus kolaboratif. Ego kelembagaan harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama. Ego sektoral yang terkotak-kotak sudah tidak relevan dan harus ditinggalkan. Kolaborasi dan sinergi antar lembaga harus ditingkatkan.

“Tren kolaborasi muncul dari pertumbuhan pengetahuan dan kapasitas kelembagaan. Apalagi ketika pengetahuan manjadi semakin terpesialisasi dan terdistribusi, dan infrastruktur kelembagaan menjadi lebih kompleks dan saling membutuhkan,” katanya.

Untuk itu, maka praktik collaborative governance merupakan proses dan struktur pengambilan keputusan serta manajemen publik yang melibatkan berbagai institusi pemperintah baik pusat, daerah, organisasi swasta dan masyarakat yang melintasi batas-batas organisasi.

“Hal ini untuk melaksanakan tujuan publik, termasuk dalam pengembangan kompetensi aparatur pemerintah mesti dilakukan secara kolaboratif dan inklusif,” katanya.

Lebih lanjut Aries mengatakan, BPSDM Jatim terus mendorong para widyaiswara-nya untuk terus mengembangkan kreativitas dan berkarya. Tidak hanya melalui inovasi pengajaran tapi juga karya-karya seperti menulis buku.

Aries berharap, karya-karya para ASN dapat dibaca dan menjadi penambah wawasan bagi para ASN kita ke depan untuk lebih produktif selain bekerja melayani masyarakat para ASN juga diharapkan dapat menciptakan inovasi-inovasi secara mandiri untuk mewujudkan ASN yang berkualitas dan profesional.

“Pak Hary ini salah satu widyaiswara kami yang terus menghasilkan karya-karya berkualitas. Semoga ini memacu widyaiswara lain agar terus berinovasi dan berkreativitas,” katanya.

Ditambahkannya, kgiatan NGOPI (Ngobrol Pintar) pertama kali ia gagas ini dipandang sangat perlu untuk terus memberikan kesempatan dan apresiasi yang positif bagi para ASN yang sudah sangat banyak inovasi dan karyanya. Inovasi dan karya tersebut tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat tapi juga ASN.

“Sehingga wadah kegiatan Ngopi (ngobrol pintar) membeda buku dan juga sekaligus berdialog ini akan memberikan pencerahan dari berbagai narasumber dan semakin menguatkan tambahan wawasan kita terhadap berbagai hal tentang ilmu-ilmu birokrasi, pelayanan, administrasi dan hal lain sehingga pengembangan kompetensi ASN terus berjalan tanpa henti,” katanya.

“Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan di BPSDM Jatim secara virtual dengan maksud agar para ASN yg mengiktui atau masyarakat yang mengikuti lebih fleksible dalam waktu bisa sambil bekerja dan menyimak NGOPI sambil menyelesaikan tugas-tugas kantor,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Bangkom ASN LAN RI, Dr. Muhammad Taufik, DEA mengatakan, penyelenggaraan pengembangan kompetensi harus dilaksanakan secara kolaboratif dan inklusif. Melalui collaborative, governance akan mampu memecahkan masalah yang tidak dapat dilakukan organisasi secara individual.

Tidak hanya itu, governance diharapkan mampu membangun basis rasa memiliki
(Ownership) yang luas dan komitmen berbagai pihak yang berkepentingan. Serta mampu mewujudkan pemahaman yang lebih baik dan memecahkan masalah kompleks yang banyak melibatkan pemangku kepentingan.

“Kepempinan Kolaboratif dalam Manajemen Corporate University untuk wujudkan Pengembangan Kompetensi berkelas dunia,” kata Taufik.

Sebelumnya, Asdep Manajemen Katrier dan Talenta SDM Aparatur KemenPan RB, Aba Subagja, MAP mengatakan bahwa kolaborasi juga merupakan salah satu core value ASN yakni Ber-AKHLAK. Yaitu ASN yang memiliki pedoman dan menerapkan perilaku untuk selalu berorientasi melayani, bertindak terukur akuntabel, kompeten dalam menjalankan profesi, loyal pada pimpinan pemerintah.

“Serta menjaga harmoni, menjaga kesejukan dan keragaman, kolaborasi dan selalu adaptif terhadap perubahan. Jadi kolaborasi menjadi core value ASN yang sangat penting” ungkap Aba.

Acara NGOPI (ngobrol pintar) seri 4 yang berisi bedah buku ini diikuti 100 peserta dari berbagai instansi secara interaktif. Kegiatan NGOPI ini sendiri merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jatim dalam rangka memberikan apresiasi bagi para ASN yang ada di Jawa Timur atas karyanya menulis dan menyusun buku atau tulisan. (brj)

Dispenad Tinjau Program TMMD ke-112 Pengaspalan Jalan Rute Gerilya PB Sudirman Kediri – Nganjuk

SEPUTAR JATIM·September 29, 2021September 30, 2021

Nusantara7.com, Kediri – Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), pada hari ini meninjau lokasi sasaran program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD 112) di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Selasa (28/9/2021).

Team Dispenad yang terdiri dari Kasubdispenmediek Kolonel Inf Maskun Nafik. S. H selaku Kasipulinfomediek, Mayor Inf Suwandi selaku Baginfomediek Subdispenmediek Dispenad/Creative, Serda Eko Darmawan Fauzi dan Serda M. Khamid Efendi selaku Campres, Serda Dimas Wahyu Anggara Santoso dan Praka Rizki Kesuma selaku Editor.

Tiba di lokasi TMMD Desa Kalipang, Tim Dispenad langsung disambut oleh Dandim 0809/Kediri Letkol Rully Eko Suryawan, S.Sos, Perwira Koordinator TMMD Kapten Inf Muryono, Danramil 0809/05 Grogol Kapten Chb Tommy Wibisono, Komandan SSK TMMD Letda Inf Asmaun, Kepala Manajer BRI Cabang Kediri Daim dan Pendim 0809/ Kediri 3 personil.

Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Rully Eko Suryawan S.Sos mengatakan, kedatangan Tim Dispenad dalam rangka meninjau lokasi sasaran TMMD 112 di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Kemudian mereka akan melakukan peliputan selama dua hari, mulai hari ini dan hari besok.

Sejumlah sasaran TMMD yang digelar oleh Satgas TMMD Kodim 0809/Kediri di Desa Kalipang yang memasuki hari ke 14 ini dilakukan peninjauan oleh tim Dispenad yang kemudian dilaporkan kepada pimpinan pusat.

“Tadi yang ditinjau oleh team adalah sasaran pengerjaan fisik yaitu jalan aspal di Dusun Krampyang Desa Kalipang Kecamatan Grogol yang merupakan jalan tembus penghubung antar desa antar Kabupaten ke wilayah Desa Bajulan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Disana tim melakukan beberapa pemotretan dan wawancara. Sejauh ini pengerjaan TMMD 112 di Desa Kalipang berjalan dengan lancar dan aman,” terang Letkol Inf Rully Eko Suryawan saat diwawancarai awak media. [brj]

Pemkab Gresik Kebut Proyek Pembangunan Tanggul Parapet Kali Lamong, Optimis Selesai Akhir Tahun

SEPUTAR JATIM·September 29, 2021September 30, 2021

Nusantara7.com, Gresik – Pemkab Gresik terus mengebut pembangunan proyek tanggul parapet Kali Lamong di Desa Jono, Kecamatan Cerme, Gresik pasalnya pengerjaan baru berjalan 65 persen. Pembangunan proyek dua tahap itu optimis bakal selesai akhir tahun.

Sambil menunggu pengerjaan parapet yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Pemkab Gresik juga telah menganggarkan Rp 8,3 miliar yang diambil dari APBD 2021.

Sesuai planning-nya anggaran tersebut akan digunakan untuk normalisasi atau pengerukan sungai di wilayah Benjeng dan Balongpanggang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik Achmad Wasil menuturkan, saat ini BBWS tengah menyelesaikan tanggul parapet sepanjang 1,3 kilometer. Pengerjaan itu menggunakan APBN senilai Rp 100 miliar.

“Selain membebaskan lahan, pemkab juga menganggarkan dana Rp 8,3 miliar. Dana itu rinciannya Rp 5 miliar untuk membeli tiga unit alat berat, dan Rp 3 miliar untuk pelaksanaan pengerukan sungai yang proses lelangnya menunggu P-APBD digedok,” tuturnya, Selasa (28/09/2021).

Wasil menjelaskan pengerukan sedimen yang berada di Kali Lamong itu akan dilakukan di Desa Lundo, Deliksumber, Munggugiyanti, Munggugebang, Banjaragung, dan Bulangkulon. Semua desa itu, berada di Kecamatan Benjeng dan Balongpanggang.

Ia menambahkan, tahun depan anggaran untuk pengerukan Kali Lamong sudah disiapkan sebesar Rp 5 miliar. Anggaran itu, diluar pembebasan lahan. Pasalnya, sampai tahun 2025 dana yang disiapkan buat pembebasan lahan mencapai Rp 799 miliar untuk pembebasan 282 hektar.

“Proyek penanganan banjir akibat meluapnya Kali Lamong ada beberapa tahapan. Diantaranya, pembangunan tanggul parapet, pembuatan embung, hingga sudetan,” imbuhnya.

Berdasarkan site plann-nya pengendalian Kali Lamong di Gresik meliputi di enam kecamatan dengan total luas 282,78 hektar atau 2.391 bidang. Rinciannya, tanah kas desa (TKD) 79 bidang, Wakaf 2 bidang, Pemerintah 1 bidang dan masyarakat 2.309 bidang. Sementara Kali Lamong sendiri melintasi Gresik sepanjang 64 kilometer. (brj)