https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

September 23, 2021 – DarulHikamAlFikri

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Pemkab Bangkalan Kejar Tatget Vaksin, Masyarakat Dihimbau Manfaatkan Dosis yang Tersedia

Pemkab Bangkalan Kejar Tatget Vaksin, Masyarakat Dihimbau Manfaatkan Dosis yang Tersedia

Nusantara7.com, Bangkalan – Kabupaten Bangkalan terus menyatukan komitmen untuk percepatan target vaksinasi di Bangkalan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, sampai 22 September 2021 pencapaian vaksin di Bangkalan telah mencapai 241.673 vaksinasi dari target sasaran 825.180.

Hal tersebut dengan rincian vaksinasi pertama mencapai 167.085 atau 20,25%, vaksinasi ke dua 72.470 atau 8,78% dan vaksinasi ke tiga 2.118 atau 61,77%. Sedangkan untuk sisa stock vaksin yang ada di Bangkalan saat ini masih terdapat 303.502 dosis. Dengan capaian yang sudah ada kekurangan vaksinasi dosis pertama sekitar 657.555 dan kekurangan dosis ke dua sekitar 752.170.

Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni MM berharap masyarakat dapat segera memanfaatkannya, sehingga target pencapaian vaksin dan herd imunity di Kabupaten Bangkalan dapat tercapai.

“Kita masih perlu bekerja keras dalam mengawal pencapaian vaksinasi di Kabupaten Bangkalan. karena itu rapat evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui permasalahan yang ada sekaligus menyusun strategi dalam upaya pencapaian vaksinasi,” ujar Wabup saat memimpin rapat evaluasi pencapaian target vaksinasi bersama unsur terkait di Pendopo Pratanu, Kamis (23/9/2021).

Untuk mencapai target vaksinasi dan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi dalam penanggulangan Covid-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan Sudiyo, Dinas kesehatan telah merumuskan beberapa langkah diantaranya adalah mendata siswa siswi yang belum melaksanakan vaksinasi dosis ke 1 dan 2, sehingga bisa menjadwal ulang pelayanan vaksinasi di masing-masing sekolah.

Kemudian memberdayakan bidan desa dan kader desa untuk melakukan house to house dan pembentukan 138 tim baru dari 281 desa. Dengan target sasaran masing-masing tim sebanyak 25 sasaran, memberdayakan bidan desa sebagai vaksinator dan sosialisasi memberikan informasi bagi warga yang belum melakukan vaksinasi oleh para kader.

“Selain itu kami juga akan memberlakukan syarat sertifikat vaksin ketika akan berkunjung ke tempat wisata, perayaan dan fasilitas publik lainnya. Selain itu tim satgas membuka pelayanan vaksinasi yang berpotensi terjadi kerumunan/keramaian dan drive thru di lokasi-lokasi tertentu. Selain itu kami juga akan terus mengoptimalkan kerjasama dengan lintas sektoral/tokoh agama untuk membuka pelayanan vaksinasi yang bersifat massal,” pungkasnya. (her/bkl)

Tiga Tahun Bangkalan Berbenah, Bangkalan Berubah

Tiga Tahun Bangkalan Berbenah, Bangkalan Berubah

Nusantara7.com, Bangkalan – Tiga  tahun sudah R Abdul Latif Amin Imron dan Mohni memimpin Kabupaten Bangkalan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Kamis (23/9/2021) tepat tiga tahun pasangan Ra Latif – Mohni memimpin Bangkalan.

Selama tiga tahun menahkodai kota dzikir dan shalawat Bangkalan, perlahan Bangkalan menuju Sejahtera. Dari 25 Kerja Bangkalan Sejahtera, tiap sektor terus bergerak menuju visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.

 Sejahtera Pintar dan Sehat

Masyarakat Bangkalan kini menuju Sejahtera Pintar dan Sehat. Yakni tiap siswa SD dan SMP bisa bersekolah tanpa pungutan biaya. Sedangkan pelajar SMA/SMK berstatus kurang mampu mendapatkan subsidi Rp 1.000.000.

Tak hanya itu, setara mahasiswa juga mendapatkan beasiswa. Pemkab Bangkalan mengucurkan 500 beasiswa untuk mahasiswa di perguruan tinggi bagi pelajar berprestasi. Selain pendidikan formal, Pemkab juga terus berikhtiar meningkatkan keterampilan dan mutu bagi Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren.

Saat ini masyarakat Bangkalan juga sudah tidak khawatir untuk berobat ke rumah sakit. Sebab berobat ke rumah sakit kini sudah gratis dan terjangkau. Perbaikan juga dilakukan di bidang mutu layanan tenaga perawat, bidan dan dokter melalui peningkatan kapasitas Puskesmas rawat inap dan perbaikan sistem rujukan antar fasilitas kesehatan (rumah sakit).

Dan tidak hanya itu, Tiap puskesmas kini memiliki tiga dokter dan penerima bantuan iuran pembayaran (BIP) per KK miskin.

 Perizinan

Pelayanan informasi, perizinan usaha serta urusan umum dipastikan tertata dengan baik. Semua warga dijamin mendapatkan hak pelayanan berkualitas, mudah dan cepat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain itu Pemkab juga menciptakan santri entrepreneurship dan 1.000 wirausahawan.

Juga tidak ketinggalan mengoptimalkan pelabuhan rakyat, revitalisasi terminal dan penetapan zonasi industri secara proporsional tak luput dari sentuhan. Bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran juga diberikan untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan koperasi. Desa/Kelurahan Juga mendapatkan satu mobil multiguna.

Disisi lain, Bupati juga memiliki program Sejahtera Mengayomi yakni menggerakkan barisan relawan sehati (Sejahtera Bersama Bupati) yang tanggap darurat bencana, kasus kesehatan dan kerentanan sosial.

Kesejahteraan para petani juga dipastikan melalui akses jaminan asuransi pertanian dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Bupati juga memberikan asuransi kesehatan bagi guru ngaji, imam masjid dan penjaga makam. Ketua RT dan RW pun mendapat insentif. Para nelayan juga mendapat asuransi. Setiap tahun jumlah penerima insentif guru madrasah diniyah dan pondok pesantren terus meningkat.

Sejahtera Membangun dari Pinggiran

Membangun infrastruktur menjadi fokus utama Ra Latif selama memimpin Bangkalan. Ia memastikan jalan kabupaten berstatus baik dan layak melalui pemerataan dan peningkatan akses jalan wilayah pelosok.

Juga meningkatkan PJU (Penerangan Jalan Umum) di pedesaan dan irigasi pertanian melalui jaringan pipanisasi pengeboran sumur menjadi perhatiannya. Selain itu memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk tepat waktu, penyediaan air bersih bagi rumah tangga pelosok, revitalisasi pasar-pasar desa dan pemanfaatan cold storage TPI sesuai kebutuhan.

Memfasilitasi perbaikan alat tangkap nelayan. Bagi pemerintah desa Pemkab memfasilitasi penguatan dan pendampingan bagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Serta memfasilitasi keunggulan lokal berbasis potensi sumber daya alam, industri kreatif dan ekonomi desa melalui optimalisasi BUMDes.

 Sejahtera Berbudaya

Menjadikan Masjid Syaichona Moh. Cholil sebagai pusat kebudayaan Islam dan mengembangkan Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Shalawat. Memfasilitasi kelompok kesenian, situs-situs budaya lokal, dan mengembangkan kegiatan kepemudaan dan olahraga serta menyelenggarakan festival kitab kuning tahunan bertaraf nasional.

 Revitalisasi Pasar

Ditengah keterbatasan anggaran Karena refocusing penanganan Covid-19, Pemkab mengupayakan revitalisasi dua pasar pada tahun 2021. Dua pasar tersebut yaitu pasar Tanah Merah dan pasar Blega. Untuk pasar tanah merah diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 5 Miliar untuk proses finishing. Sedangkan pasar Blega membutuhkan sekitar Rp 4 Miliar sampai Rp 9 Miliar untuk revitalisasi fasilitas pasar.

 Prioritas Pembangunan

Pada 2020 lalu Pemkab membangun gedung DPRD, gedung ULP, Gapura Blega dan gedung pelayanan SIM Polres Bangkalan. Selain itu pada tahun 2020 Pemkab juga membangun sejumlah fasilitas yaitu gedung barak Dalmas, Musala Kejari Bangkalan dan pos pantau rukyatul hilal.

 Tahun 2021 ini, Pemkab juga kembali menganggarkan untuk perbaikan RTLH (rumah tidak layak huni). Jumlah RTLH yang dibenahi oleh anggaran tahun ini, lebih meningkat dari tahun 2020 kemarin. Jika Tahun kemarin, jumlah RTLH yang ditangani pemerintah ada 54 unit rumah dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah, mencapai Rp 1 Miliar, tahun ini anggaran mengalami kenaikan yakni sebesar Rp 3 Miliar.

Setiap rumah direncanakan dianggarkan Rp 18 Juta. Sehingga total keseluruhan yang akan direnovasi diperkirakan mencapai 115 unit rumah.

 Pemberian Insentif Guru Ngaji dan Madin

Tiap tahun hampir 9 ribu orang lebih mendapatkan insentif Guru Ngaji dan Guru Madin (madrasah diniyah). Mereka menerima bantuan kisaran 200 ribu rupiah per bulan. Selain itu insentif juga diberikan kepada Takmir Masjid, penjaga makam serta ketua RT/RW.

Tak hanya memberikan bantuan langsung, untuk menyapa dan lebih cepat menampung keluh kesah masyarakat, Bupati Bangkalan juga menginisiasi kanal reaksi cepat dan spam lapor. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasi dan usulan yang bisa ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (bkl)

PKB dan Bupati Jember Sepakati Insentif dan Asuransi Ketenagakerjaan untuk Guru Ngaji

PKB dan Bupati Jember Sepakati Insentif dan Asuransi Ketenagakerjaan untuk Guru Ngaji

Nusantara7.com, Jember  – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah bertemu dengan Bupati Hendy Siswanto. Mereka membicarakan alokasi dana insentif guru ngaji dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021.

Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi dan Sekretaris Itqon Syauqi bertemu dengan Hendy di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (17/9/2021) kemarin. “Kami menyampaikan pesan dan amanat dari pengurus NU. Jadi NU melalui PKB menginginkan ada penghormatan terhadap guru ngaji dalam bentuk insentif, insya Allah terakomodasi di Perubahan APBD,” kata Ayub, Selasa (21/9/2021).

Kurang lebih ada 13 ribu orang guru ngaji yang akan menerima insentif. “Insya Allah nominalnya sekitar Rp 1,5 juta per orang, ditambah mendapatkan hak dan diikutkan program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan,” kata Ayub.

“Substantif, bupati sepakat dengan kami dan NU, bahwasanya guru ngaji adalah garda terdepan pembinaan karakter generasi bangsa. Maka ini harus diakomodasi, termasuk diikusertakan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Ayub.

Namun PKB mengusulkan agar anggaran insentif guru ngaji tidak dialokasikan sebagai bantuan sosial, agar bisa dianggarkan dan diberikan setiap tahun. “Dalam Peraturan Mendagri, bantuan sosial tidak bisa diberlakukan berturut-turut. Kami mengusulkan kepada bupati dan DPRD Jember agar bantuan ini berupa insentif agar bisa terus-menerus,” kata Ayub.

Ayub mendesak kepada pemerintah daerah dan pimpinan DPRD Jember agar berkonsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri. Bantuan sosial diberikan insidentil. “Guru ngaji masa insidentil? Mereka punya jadwal mengajar yang jelas, membantu program pendidikan pemerintah dalam menanamkan budi pekerti dan karakter serta dasar-dasar ilmu agama, dan itu dilakukan terus-menerus, sama halnya dengan guru tidak tetap dan kader posyandu. Mereka bisa mendapat insentif tiap tahun, kenapa guru ngaji kok tidak bisa?” katanya.

Rencananya, akan ada peningkatan jumlah guru ngaji yang akan mendapat bantuan dalam APBD Jember 2022 dari 13 ribu orang menjadi 24 ribu orang. “Itulah kenapa saya berharap anggaran untuk guru ngaji ini tidak dicantolkan sebagai bantuan sosial agar penataan anggaran untuk 2022 enak,” kata Ayub. [brj]

Bupati Lamongan Berharap Jaringan Gas Hadir di 27 Kecamatan

Bupati Lamongan Berharap Jaringan Gas Hadir di 27 Kecamatan

Nusantara7.com, Lamongan – Gas dalam kemasan LPG merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibangunnya Jargas (Jaringan Gas) adalah langkah kongkrit agar negara memiliki ketahanan dan kedaulatan energi yang kuat melalui penyediaan energi secara mandiri dengan pemanfaatan sumber energi gas bumi dalam negeri.

Di Kabupaten Lamongan, Jargas sendiri mulai masuk pada tahun 2019, sebanyak 4 ribu SR (sambungan rumah) telah dipasang. Hingga saat ini, ada 5.935 SR sedang dalam masa konstruksi. Nah, pada Selasa (21/9/2021), Bupati Lamongan Yuhronur Efendi membuka pelaksanaan konsultasi publik studi pendahuluan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) di Tanjung Kodok Beach Resort. Dalam konsultasi ini, peserta juga dapat memberikan masukan dan saran terkait pengembangan Jargas.

“Alhamdulillah, kita sudah ada 4 ribu SR kemarin, kemudian ini sekitar 6 ribu, hampir 10 ribu SR yang sudah dilaksanakan. Nah, hari ini kita lakukan konsultasi publik, maksudnya kita diminta untuk memberikan masukan pemikiran dalam percepatan pengembangan Jargas, supaya tidak hanya 10 ribu, kalau bisa lebih dari itu,” ujar bupati yang akrab disapa Bupati YES dalam sambutannya.

Selanjutnya, karena memiliki nilai lebih dibanding LPG, lanjut Bupati YES, Jargas diharapkan mampu mengurangi impor dan beban subsidi LPG. Gas bumi ini memiliki kelebihan berupa lebih bersih, lebih efisien, lebih aman, murah, dan mampu mengurangi beban negara.

Tak hanya itu, Bupati YES juga mengajak masyarakat untuk terus mendorong dan mensupport keberadaan Jargas di Lamongan. Ke depan, keberadaan Jargas juga diharapkan tidak hanya ada di 2 kecamatan (Deket dan Lamongan), namun kecamatan lain di Kabupaten Lamongan juga bisa merasakan manfaatnya.

“Monggo didorong dan disupport, kalau Jenengan mau, kita juga semangat. Mudah-mudahan ini bisa terwujud tidak hanya di Kecamatan Deket dan Lamongan, tapi juga di kecamatan lain. Suatu saat dengan KPBU ini, bisa ada jaringan gas di 27 kecamatan,” imbuh Bupati YES.

Sementara itu, Koordinator Perencanaan dan Pengadaan Infrastruktur Migas, Sugiharto menuturkan, bahwa target pemerintah 3.489.555 SR dengan skema pembiayaan melalui APBN dan Non-APBN. Non APBN ini, kata Sugiharto, menggunakan dana KPBU maupun BUMN.

“Pembangunan jargas dengan skema KPBU ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan jargas yang semakin masif, sehingga tujuan penghematan subsidi LPG, pengurangan defisit neraca perdagangan migas, serta target jargas sebanyak 4 juta SR dapat tercapai. Proses konsultasi ini untuk menguatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPBU dalam rangka mendiskusikan penjabaran pembangunan jargas,” terang Sugiharto. [brj]

Bupati Jember : Siapkan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Terkait Perpres

Bupati Jember : Siapkan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Terkait Perpres

Nusantara7.com, Jember  – Bupati Hendy Siswanto segera merespons Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, dengan mengalokasikan anggaran untuk pesantren dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021.

Hal ini dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi, Selasa (21/9/2021). “Saya mewakili Pengurus Cabang NU Jember menyampaikan soal aspirasi terkait perpres, Jumat (17/9/2021), dan disambut baik oleh bupati,” katanya.

Menurut Ayub, bupati menginginkan beberapa hal. “Pertama, bupati ingin mengajukan sarana dan prasarana pesantren, khususnya kebersihan tempat MCK (Mandi Cuci Kakus). Kedua, bupati menyampaikan bahwasanya akan ada pemberdayaan ekonomi di pesantren,” katanya.

Ayub meminta kepada bupati agar benar-benar memperhatikan kesiapan pesantren dalam menerima program pemberdayaan ekonomi. “Karena setiap pesantren tidak sama. Ada pesantren yang memiliki program pemberdayaan ekonomi dengan budidaya pertanian dan lainnya, serta pesantren yang mengembangkan wisata reliji,” katanya.

Ayub senang bupati menyambut baik keinginan warga nahdliyyin. “Saya sampaikan: Pak Bupati, yang terpenting dari aturan-aturan yang sudah ditelurkan pemerintah adalah implementasinya. Saya minta tahun depan kalau DPRD Jember tidak bisa mengajukan peraturan daerah inisiatif tentang pondok pesantren, ya eksekutiflah yang mengajukan. Jadi kelihatan bahwa bupati ada keinginan besar menyambut baik Undang-Undang Pesantren maupun Perpres Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren,” katanya. [brj]

Muktamar NU Paling Lambat Akhir 2021, Begitu Kesepakatan Rapat NU se-Jatim

Muktamar NU Paling Lambat Akhir 2021, Begitu Kesepakatan Rapat NU se-Jatim

Nusantara7.com, Surabaya – Ketua Ikatan Gus-gus Indonesia (IGGI) sekaligus Wakil Ketua PWNU Jatim, KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) memberikan pernyataan pers menjelang pelaksanaan Muktamar NU.

“Keputusan rapat pengurus harian PWNU dan Rapat Koordinasi PCNU se-Jatim telah menyepakati usulan agar muktamar 2021 dilaksanakan selambat lambatnya akhir tahun 2021. Dan, kami harap tidak ditunda lagi, setelah melalui perpanjangan waktu 1 tahun,” katanya, Selasa (21/9/2021).

Pengasuh Pondok Pesantren An Nur Bululawang, Kabupaten Malang ini juga menjelaskan, teknis pelaksaan muktamar dapat dilakukan secara aman dan tetap mengikuti protokol kesehatan, sebagaimana pelaksanaan kegiatan even akbar olahraga nasional PON yang akan diselenggarakan di Papua.

“Sama halnya juga dengan penyelenggaraan kegiatan penerbangan masyarakat di semua bandara setiap hari yang dapat berjalan tertib, dilakukan oleh ribuan orang dengan mewajibkan prokes, vaksin, swab antigen serta aplikasi peduli lindungi,” jelasnya.

Menurut dia, sudah seharusnya masa setahun penundaan muktamar yang sudah diberikan pada tahun 2020 dapat dimanfaatkan oleh pengurus PBNU untuk mempersiapkan muktamar 2021 secara bertanggung jawab. Sehingga, tidak ada lagi alasan untuk menjadikan pandemi sebagai penunda muktamar.

“Kesadaran membangun disiplin organisasi sesuai AD/ART hendaknya menjadi prioritas semua pihak agar dapat dijadikan landasan dan panutan oleh semua pengurus di semua tingkatan,” pungkasnya. [brj]

Pimpin PPP Jatim, Mundjidah Wahab – Habib Salim Berduet

Pimpin PPP Jatim, Mundjidah Wahab – Habib Salim Berduet

Nusantara7.com, Jakarta– Duet Hj Mundjidah Wahab – Habib Salim menjadi nahkoda baru dalam struktur kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur. Mundjidah merupakan Bupati Jombang, sedangkan Habib Salim Quraisy adalah salah satu pengasuh pondok Pesantren Ahlussunnah Wal Jamaah, Brani, Probolinggo.

Kepastian itu dilontarkan Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi, Selasa (21/9/2021). “Nyai Mundjidah sebagai Ketua DPW PPP Jatim, sedangkan Habib Salim Quraisy sebagai sekretaris,” ujar Arwani Thomafi dalam siaran persnya.

Arwani menjelaskan, duet Munjidah-Habib Salim diharapkan dapat mempercepat akselerasi konsolidasi PPP di Jawa Timur, khususnya dalam menyambut Pemilu 2024. Arwani secara langsung menyerahkan Surat Keputusan DPP PPP kepengurusan DPW PPP periode 2021-2026.

Hadir dalam penyerahan itu Waketum DPP Ermalena, Ketua DPP Ainul Yaqin dan Wasekjen Idy Muzayad. Dari DPW Jatim hadir Habib Salim Qurasy, KH Mujahid Ansori, KH Ansori Baidhowi dan sejumlah kader PPP Jatim. Penyerahan SK dilakukan di Kantor DPP PPP di Jakarta.

Lebih lanjut, Sekjen DPP PPP mengungkapkan, duet dari kalangan pesantren dan habaib ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan PPP di Jawa Timur. Sejarah PPP khususnya di Jawa Timur, lanjutnya, tidak dapat dilepaskan dari peran kiai, habaib dan pesantren.

Nyai Munjidah Wahab saat ini menjabat sebagai bupati Jombang. Ia juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Jombang. Nyai Munjidah Wahab merupakan salah satu puteri dari pendiri NU KH. Wahab Chasbullah. Sedangkan Sekretaris DPW PPP Jatim Habib Salim Quraisy merupakan Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo. [brj]