September 28, 2021 – DarulHikamAlFikri

Pemanfaatan DBHCHT Untuk peningkatan Mutu dan Pemulihan Ekonomi Daerah

LENSA MADURA·September 28, 2021October 28, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangklan terus berkoordinasi dengan Bea Cukai mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Koordinasi tersebut merupak langkah atau upaya dalam mewudjudkan optimalisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

DBHCHT adalah bagian dari transfer dana ke daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau. DBHCHT digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi di daerah.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni saat melakukan dialog bersama Kepala Kantor Bea Cukai Madura, Yanuar Calliandra, Selasa (28/9/2021) di Pendopo Agung Bangkalan. Menurut Wabup, Kabupaten Bangkalan menerima 15 M dana bagi hasil cukai dan tembakau. Salah satu peruntukannya ialah digunakan untuk penanganan Covid-19.

“Peruntukannya untuk tahun ini hampir 75 persen untuk penanganan Covid-19, sisanya untuk sosialisasi dam penindakan rokok ilegal,” terang Wabup. Sementara itu Kepala Kantor Bea Cukai Madura, Yanuar Calliandra mengatakan, Pemkab Bangkalan sudah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat tentang pemanfaatan DBHCHT. Sehingga Pemkab diperbolehkan mengalokasikan 75 persen DBHCHT untuk penanganan Covid-19. (ian/bkl)

Moeldoko Berdayakan Peran Pesantren Cegah Radikalisme, JAMMI Dukung Imbauannya

SEPUTAR JATIM·September 28, 2021

Nusantara7.com,– Pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyatakan radikalisme dan intoleransi yang menyusup di tengah masyarakat dan lembaga pendidikan, direspons oleh banyak kalagan. Salah satunya Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI).

Moeldoko juga menilai, pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter secara komprehensif dan kolaboratif, di antaranya dengan melibatkan peran pondok pesantren (Ponpes).

Koordinator nasional JAMMI, Irfaan Sanoesi mengatakan, pernyataan Moeldoko tersebut harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Misalnya temuan Badan Intelejen Negara (BIN) di lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi yang menemukan 39 persen mahasiswa terpapar paham radikalisme.

Irfaan juga menambahkan penelitian terbaru Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta pada tahun 2021 mengungkap 30,16 persen mahasiwa memiliki sikap toleransi yang rendah.

“Embrio paham radikalisme kan sikap intoleransi. Tidak bisa menerima perbedaan, dan memaksakan kehendak,” terangnya, .

“BIN menemukan sekitar 39 persen mahasiswa terpapar paham radikalisme. Sementara itu, embrionya, sikap intoleransi diungkap oleh riset PPIM UIN Jakarta pada tahun 2021. Mereka menemukan 30,16 persen mahasiswa memiliki sikap toleransi yang rendah,” sambungnya.

Oleh karena itu, menurut JAMMI, imbauan KSP Moeldoko ini mesti menjadi perhatian bersama bagi pemerintah maupun kalangan elemen masyarakat.

“Ini alarm dini bagi semua pihak agar mewaspadai gerakan dan paham terorisme yang menyusup di tengah masyarakat,” kata Irfaan.

Lebih lanjut, JAMMI mengajak semua anak bangsa bahu membahu melakukan upaya preventif terbaik agar paham intoleransi dan radikalisme ini tidak merusak integrasi bangsa.

“Saya kira salah satu upaya itu, seperti yang Pak Moeldoko singgung saat di Pesantren Lirboyo, perlunya revitalisasi peran pesantren sebagai pusat pembangunan karakter. Tentu memerlukan dukungan dan political will pemerintah agar dapat melibatkan pesantren dalam tiap program upaya preventif, deradikalisasi maupun counter-narasi paham radikalisme apalagi terorisme,” jelasnya.

Pihaknya juga meyakini jejaring pesantren berkontribusi besar dalam meng-counter narasi-narasi paham keagamaaan yang rigid dan kaku. JAMMI misalnya menyebut peran pesantren yang biasa belajar kitab kuning bercorak ahlus sunnah wal jama’ah an-nahdiyah yang membentuk pola pikir yang inklusif, moderat, dan mencintai tanah air.

Begitu juga kontribusi jejaring alumni pesantren yang menyebarkan paham agama wasatiyah (moderat) yang mematahkan paham radikalisme sehingga paham itu tidak laku di tengah masyarakat. Sementara
di perguruan tinggi, JAMMI berharap agar pemerintah dapat membuka lebar gerbang perguruan tinggi negeri maupun swasta bagi kalangan santri. Jauh lebih baik jika pemerintah menyediakan beasiswa.

“Santri masuk kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) itu udah biasa, tapi kalau masuk PTN seperti UI (Universitas Indonesia), UGM (Universitas Gadjah Mada), ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Institut Pertanian Bogor) dan sebagainya itu ‘kan jarang banget. Barangkali mahasiswa yang terpapar itu belum pernah berkenalan dengan kitab-kitab kuning sehingga mudah terdoktrin paham radikalisme,” pungkasnya.

(jwp)

DPR Cari Plt Sementara Pengganti Azis Syamsuddin

HUKUM DAN KRIMINAL·September 28, 2021

Nusantara7.com,– Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan dewan akan menyelenggarakan rapat pimpinan guna mencari pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan Azis Syamsuddin sementara waktu sebagai Wakil Ketua DPR.

Hal ini dikatakan Dasco setelah Azis Syamsuddin mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua DPR lantaran telah menyandang status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus penanganan perkara di Lampung Tengah.

“Ada mekanisme rapat untuk mendelegasikan Plt ketika satu orang berhalangan. Misalnya ada kunjungan kerja ke daerah bisanya disepakati Plt sementara kita yang bersangkutan tidak bisa menjalankan tugasnya,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/9).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menambahkan, sampai saat ini belum ada surat masuk dari Fraksi Partai Golkar terkait nama pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR.

“Sampai dengan hari ini kita belum ada surat masuk,” katanya.

Dasco mengaku, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Fraksi Partai Golkar terkait nama yang bakal menggantikan Azis Syamsuddin tersebut. DPR saat ini hanya menunggu satu nama yang diajukan oleh partai yang dikepalai Airlangga Hartarto ini.

“Biarkanlah berproses sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar kita yang di DPR tinggal menunggu hasil dari mekanisme intenal Partai Golkar,” ungkapnya.

Sementara itu, Dasco mengaku posisi kosong yang ditinggalkan Azis Syamsuddin tidak berpengaruh terhadap kerja pimpinan dewan. Sebab pimpinan DPR berjumlah lima orang, ketika ada satu yang berhalangan maka bisa digantikan yang lain.

“Saya sampaikan bahwa dalam pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, jadi tidak akan menganggu pengambilalihan keputusan yang harus dikakukan oleh forum rapat pimpinan DPR,” pungkasnya.

Diketahui, Azis Syamsuddin telah mengirimkan sepucuk surat kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua DPR. Setidaknya ada tiga nama calon kuat yakni Ahmad Doli Kurnia, Melchias Marcus Mekeng, dan Adies Kadir.

Adapun, dalam perkara penanganan perkara di Lampung Tengah Azis Syamsuddin bersama Aliza Gunado yang juga merupakan politikus Golkar diduga menyuap eks penyidik KPK dari unsur Polri Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3,1 miliar. Suap tersebut diduga diberikan terkait perkara korupsi Dana Alokasi Khusus atau DAK di Lampung Tengah yang tengah ditangani KPK.

(jwp)

Annisa Pohan: Perempuan Rentan Alami KDRT Selama Pandemi

NASIONAL·September 28, 2021

Nusantara7.com,– Pada masa pandemi ini, beban perempuan sebagai manajer rumah tangga menjadi berlipat ganda. Pasalnya, kata Ketua Umum Srikandi Demokrat Annisa Pohan Yudhoyono, seluruh anggota keluarga yang ada melakukan kegiatan serempak di rumah.

“Beban ganda ini berpotensi memicu ketidakharmonisan rumah tangga dan membuat perempuan makin rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga,” ujar Annisa saat membuka Webinar Nasional Srikandi Demokrat di Jakarta (25/9).

Mengutip UN Women survey, Annisa mengungkapkan, 82 persen wanita di seluruh dunia mengalami penurunan pendapatan yang signifikan serta kehilangan pekerjaan. Karena itu, perempuan harus memiliki daya saing baik secara individual maupun komunal.

“Daya saing adalah bagaimana meningkatkan nilai diri kita, mengembangkan keunggulan diri dalam usaha apapun yang kita lakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan, selama masa pandemi perempuan dibayang-bayangi resiko kesehatan yang lebih tinggi, baik mental maupun fisik. Tapi ia mengaku optimistis kalau perempuan itu selalu mampu keluar dari situasi-situasi yang paling pelik.

“Kita lihat pada masa-masa konflik dan kerusuhan. Perempuan itu seperti legenda burung Phoenix, selalu bisa hidup dari wreckage, bangkit dari abu kerusakan,” papar Andy.

Psikolog keluarga dan praktisi konseling kesehatan mental, Ita D. Azly mengungkapkan cara agar perempuan bisa menjadi tangguh. Karena itu perempuan harus membangun kesadaran diri, sebagai dasar untuk mengembangkan diri sendiri.

“Kita perlu membangun kompetensi diri dan kemudian kompetensi sosial,” imbuhnya.

Diketahui, webinar nasional ini dihadiri juga Ketua Persaudaraan Istri Anggota (PIA) Fraksi Partai Demokrat DPR RI Aliya Rajasa Yudhoyono, anggota F-PD DPR RI Hj. Meilani Suharli dan ketua panitia Dr. Susilawati. (jwp)

25 Desa Berencana Akan “Disulap” Jadi Desa Mandiri

LENSA MADURA·September 28, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni mengikuti rapat virtual dengan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Selasa (28/9/2021). Dalam rapat virtual tersebut masalah yang sedang dibahas adalah mengenai penanggulangan kemiskinan utamanya percepatan penanggulangan kemiskinan yang ekstrem.

Mohni mengatakan, di Kabupaten Bangkalan terdapat dua puluh lima desa yang bakal tersentuh program pengentasan kemisikinan ektrem. 25 desa itu tersebar di 5 Kecamatan. Yakni Kecamatan Kokop meliputi (Desa Durjan, Bandang Laok, Tlokoh, Mandung dan Katol Timur). Kecamatan Konang meliputi Desa Genteng, Durin Timur, Durin Barat, Batokaban, dan Galis Dajah.

Kecamatan Geger meliputi Desa Lerpak, Togubang, Katol Barat, Banyoning Laok, dan Geger. Kecamatan Modung meliputi Desa Serabi Timur, Kolla, Alas Kokon, Pakong, dan Patenteng. Kecamatan Blega meliputi Desa Alas Raja, Lombang Dajah, Bates, Karang Nangka dan Rosep.

“25 desa itu ditargetkan entas dari desa miskin pada tahun 2024 nanti. Setidak-tidaknya menjadi desa mandiri,” ujar Mohni.

Kegiatan pengentasan kemuiskinan desa tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Bangkalan menjadi salah satu dari lima daerah di Jawa Timur yang menjadi pilot project program Percepatan Pengentasan Kemiskinan bersama Sumenep, Lamongan, Probolinggo dan Bojonegoro

Selama penanganan, nantinya Pemerintah Pusat akan mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah baik Pemkab maupun Provinsi, sambung Mohni. (ian/bkl)

PKB: Wajib Usung Capres Sendiri Untuk Menang pada Pemilu Serentak 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 28, 2021September 30, 2021

Nusantara7.com, Jakarta– Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 memang belum dimulai. Namun, langkah persiapan menyongsong agenda Pemilu 2024 terus dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satunya dengan melakukan penataan struktur kepartaian hingga ke tingkat ranting.

Wakil Ketua Umum PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid mengatakan, Pemilu 2024 adalah momentum bagi PKB untuk mewujudkan kembali kekuatan PKB yang dulu pernah menjadikan kader terbaiknya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden.

“Pemilu 2024 itu adalah pemilihan serentak, pilpres dan pileg. Dua-duanya harus menang, baru sempurna,” ujar Jazilul Fawaid seperti dalam pernyataan tertulisnya, hari ini.

Dikatakan Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid–langkah untuk memenangkan pemilu serentak harus dibuktikan dengan dua hal, yakni menang di legislatif dan PKB harus bertekad untuk mengusung calon presiden (capres) sendiri. Sebab, dalam pemilu serentak, ada efek ekor jas, dimana parpol yang memiliki capres atau cawapres lah yang paling diuntungkan karena dipastikan akan mendongkrak perolehan suara partai.

“Pemilu lalu kita masih ada KH Ma’ruf Amin yang punya identitas ke-NU-an dan juga PKB. Bayangkan jika pada 2024 di gambar pasangan capres-cawapres tidak ada gambar PKB atau tokoh kita, kita terpaksa berkampanye untuk orang lain,” ujarnya.

Namun, karena ada syarat presidential threshold (PT) 20 persen untuk bisa mengusung pasangan calon, kata Gus Jazil, mau tidak mau PKB harus mencari tandem partai lain untuk berkoalisi. “Kita berharap 2024 suara PKB mengalami kenaikan dengan target 100 kursi DPR RI atau sekitar 15 persen suara di DPR,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, kata Gus Jazil, satu langkah yang harus dilakukan yaitu menggaungkan calon presiden atau calon wakil presiden dari internal PKB sendiri. “Kalau ada masukan dari DPW silakan dibahas siapa yang pas,” katanya.

Untuk target 100 kursi DPR, PKB melakukan penetapan kepengurusan DPC-DPW se-Indonesia dan penandatangan pakta integritas. Langkah itu dimaksudkan agar pengurus partai bukan menjadi urusan, tapi pengurus adalah bagian dari penataan struktur pemenangan. “Selepas ditandatangani harus menata struktur sampai tingkat ranting, struktur paling bawah sebagai alat pemenangan,” urainya.

Sementara coaching clinic dan pencalegan dini sebagai langkah cepat sehingga persiapan yang dilakukan semakin matang menyongsong Pemilu 2024.

Disisi lain, Gus Jazil mengaku optimistis perolehan suara PKB di Sumsel pada Pemilu 2024 mendatang akan meningkat. “Untuk wilayah Sumatera, basis suara PKB yaitu Lampung, Sumsel, Aceh, dan Riau. Nah untuk Lampung sudah jebol dua dapil, Aceh dua dapil. Sumsel baru satu. Kami berharap 2024 Dapil 1 da 2 Sumsel terisi untuk kursi DPR RI, seperti halnya Lampung dan Aceh. Minimal 2 dapil terisi dua-duanya. Syukur-syukur kalau bisa lebih,” katanya.

Menurut Gus Jazil, selama ini sebenarnya grassroot atau massa akat rumput PKB di Sumsel cukup kuat. Namun, hal itu tidak cukup sehingga perlu dilakukan penataan struktur kepengurusan hingga tingkat bawah.

“Teman-teman PKB harus ditata agar mampu menyapa dan mencari caleg yang kompeten. Saya yakin 2 dapil di Sumsel ini bukan sesuatu yang mustahil untuk diisi kedua-duanya,” tuturnya. [brj]