September 2021 – Page 3 – DarulHikamAlFikri

PKS Jatim : Perjuangkan Syaikhona Kholil bergelar pahlawan nasional

LENSA MADURA·September 27, 2021September 28, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur berkomitmen terus memperjuangkan pemberian gelar terhadap ulama asal Madura, Syaikhona Muhammad Kholil, sebagai pahlawan nasional.

“Akan terus kami perjuangkan, beliau adalah guru dari para guru dan tokoh bangsa ini. Beliau guru para kiai yang menjadi spirit perjuangan melawan penjajah merebut kemerdekaan Indonesia,” ujar Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan ketika dihubungi dari Surabaya, Senin.

Jajaran pengurus, kata dia, telah mengusulkan melalui anggota DPRD dari PKS agar tak berhenti mengawal upaya pemberian gelar dengan harapan dikukuhkan pada tahun ini atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2021.

Sebagai salah satu bentuk keseriusan dukungan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berziarah ke makam Syaikhona Muhammad Kholil di Bangkalan di sela kunjungannya ke sejumlah kabupaten di Madura, Minggu (26/9).

Kedatangan Presiden PKS ke Madura dan berziarah ke Makam Syaikhona Kholil, kata Irwan, mempertegas sikap partai mendukung pemberian gelar pahlawan nasional.

Selain itu, rombongan pengurus DPP dan DPW PKS juga berkunjung ke kediaman KH Toha Cholili, yang merupakan cicit Syaikhona Cholil.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa sangat pantas jika Syaikhona Kholil dinobatkan menjadi pahlawan nasional.

“Beliau sengaja pulang ke Indonesia dari Mekkah untuk mengajarkan agama kepada para ulama, para tokoh yang menyemangati pejuang Indonesia kala itu,” kata dia.

Syaikhu juga menyebut, Syaikhona Kholil merupakan guru dari dua ulama terbesar Indonesia yang melahirkan ormas Islam terbesar Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, KH Hasyim Asyari serta KH Ahmad Dahlan.

Sementara itu, dukungan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Syaikhona Kholil muncul dari berbagai pihak, termasuk sejumlah partai politik.

Selain PKS, Partai Golkar dan Partai NasDem menunjukkan keseriusan dukungannya, termasuk menyelenggarakan seminar-seminar maupun upaya pemenuhan syarat lainnya.

Tak hanya itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar mendukung pemberian gelar tersebut karena memang Syaikhona Kholil dinilai sangat layak mendapatkannya.

Menurut dia, perjuangan Syaikhona Kholil bagi bangsa sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, bahkan menjadi guru para ulama yang sekarang telah bergelar pahlawan terlebih dahulu.

“Syaikhona Kholil adalah inspirasi bagi semua anak bangsa, sejak dulu sampai sekarang,” tutur KH Miftachul Akhyar yang juga Rais Aam PBNU tersebut. (ant)

DPD Golkar: Eri Cahyadi Dinilai Berhasil Rangkul Semua Elemen Masyarakat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 27, 2021September 28, 2021

Nusantara7.com, Surabaya– Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau langsung vaksinasi yang digelar oleh DPD II Golkar Surabaya di kantor DPD II Golkar Surabaya Jalan Adityawarman, Surabaya, Senin (27/9/2021). Bersama jajaran DPD Golkar Jawa Timur dan jajaran DPD Golkar Surabaya, ia sempat menyapa sejumlah warga yang hendak disuntik vaksin.

Eri menyampaikan terimakasih banyak kepada DPD Golkar karena sudah memberikan vaksin sebanyak 1000 dosis kepada warga Kota Surabaya. Bagi dia, ketika ada yang menggelar vaksin di Kota Surabaya, maka atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan mewakili warga Kota Surabaya, ia mengucapkan terimakasih banyak, karena ini akan semakin mempercepat target vaksinasi di Kota Surabaya.

“Vaksin yang diberikan hari ini dari Yellow Klinik yang dibawa langsung dari Jakarta ke Surabaya. Ini akan membantu warga Surabaya agar tervaksin semuanya, sehingga target herd immunity di Kota Surabaya bisa segera tercapai,” kata Eri.

Ia berharap semoga kegiatan vaksinasi di partai Golkar hari ini dapat menjadi contoh bahwa vaksinasi ini bisa dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Apalagi, Pemkot Surabaya tidak bisa sendiri, dan ketika berkolaborasi akan mampu memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya.

“Memang sudah ada beberapa partai yang melakukan vaksinasi, Cuma kami berharap kan tidak hanya sekali. Barangkali Golkar akan melakukan vaksinasi 1000 lagi di Surabaya, tentu kami sangat berterimakasih,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Surabaya Arif Fathoni menyampaikan terimakasih banyak karena Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah bersedia hadir untuk meninjau langsung vaksinasi di kantor DPD Golkar Surabaya itu. Ia juga memohon maaf kalau selama acara masih ada kekurangan. Namun, ia berharap tidak mengurangi substansi kegiatan vaksinasi yang merupakan upaya Partai Golkar dalam membantu pemkot menciptakan kekebalan komunal di Kota Surabaya.

“Kita semua bersepakat bahwa kita semuanya mendukung upaya Pak Wali dalam menangani Covid-19. Mudah-mudahan tahun 2022 nanti pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya sudah semakin maju kencang,” kata Arif.

Ketua DPD Golkar Jawa Timur M. Sarmuji juga menyampaikan rasa bangganya kepada Wali Kota Eri. Sebab, kini Surabaya sudah level 1 versi Asesmen Kemenkes. Menurutnya, keberhasilan ini berkat Wali Kota Eri mau melibatkan semua pihak, termasuk DPD Golkar Surabaya. “Hebatnya Pak Eri ini meskipun muda tetapi mampu menggandeng seluruh elemen masyarakat,” kata Sarmuji.

Ia juga mengakui bahwa mengamati betul langkah-langkah Wali Kota dalam memimpin Surabaya. Bahkan, beberapa hari lalu sudah mengumpulkan seluruh partai politik, mendengarkan dengan segala perspektif dari partai politik.

“Itu adalah langkah yang sangat keren menurut saya. Suatu waktu Pak Eri juga mungkin akan mendengarkan seluruh ormas-ormas mainstrem, mungkin juga awak media. Ini penting sebagai masukan bagi Pak Eri dalam mengambil kebijakan,” katanya.

Menurutnya, kemampuan untuk merangkul orang, kemampuan untuk mendengarkan semua orang, tidak dimiliki oleh setiap pemimpin. Bahkan, kemampuan untuk kadang-kadang menanyakan hal-hal yang sudah diketahui jawabannya, itu menjadi penting untuk melibatkan semua pihak.

“Saya ucapkan terimakasih juga karena sudah bersedia harid di Golkar Surabaya ini. Ini juga merupakan simbol bahwa Pak Eri ini mau merangkul DPD Partai Golkar Surabaya meskipun dulu tidak satu rombongan mendukung Pak Eri. Tapi ke depan, insyallah setiap langkah Pak Eri demi kemaslahatan warga Surabaya, maka DPD Golkar Surabaya akan mendukung penuh langkah-langkah itu,” tandasnya. (brj)

Penandatanganan Soft Launching Medical Tourism oleh Walikota Surabaya

KESEHATAN·September 27, 2021September 28, 2021

Nusantara7.com, Surabaya– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar soft launching Medical Tourism Surabaya dan penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan layanan wisata medis (medical tourism) di Kota Surabaya, Senin (27/9/2021).

Adapun penandatanganan nota kesepakatan bersama ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rektor Universitas Airlangga Prof Mohammad Nasih, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) wilayah Jawa Timur Dr Dodo Anondo, Ketua DPD Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) atau asosiasi agensi tur perjalanan Jatim Imam Mahmudi, Ketua Astindo Jawa Timur Yongky Yanwitarko, dan Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jatim Dwi Cahyono.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan medical tourism atau wisata medis ini untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik di Kota Surabaya. Sebab, Surabaya memiliki potensi besar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik di Surabaya maupun di Indonesia Timur.

“Jika kita bisa melakukan pelayanan ini, maka secara otomatis akan menggerakkan ekonomi, pariwisata, perhotelan, restoran dan semuanya yang ada di Kota Surabaya,” kata Eri.

Ia juga menjelaskan lebih detail sistem kerjasama itu. Nantinya, Medical Tourism Surabaya ini akan berbentuk sebuah aplikasi yang saat ini terus dikembangkan oleh Universitas Airlangga (Unair). Dalam aplikasi yang merupakan produk bersama itu, nantinya akan ada rumah sakit beserta layanan unggulannya serta biayanya, ada pariwisatanya, perhotelannya, restoran dan berbagai fasilitas lainnya.

Makanya, ketika ada orang sakit dan berobat ke Kota Surabaya, pasti ada keluarganya yang ikut, sehingga sebelum dia berangkat ke Surabaya, sudah daftar duluan arahnya nanti ke mana saja, mulai rumah sakitnya dimana, hotelnya di mana, dan akan berkunjung ke mana. Bahkan, nantinya akan dijemput dari bandara menggunakan ambulancenya dari mana.

“Itu sudah dirancang sejak awal, karena semuanya ini akan terangkai menjadi satu bagian,” tegasnya.

Eri menjelaskan bahwa sekitar 70 persen orang Indonesia berobat ke luar negeri, dan dari 70 persen itu, sebagian besar adalah warga Kota Surabaya. Padahal, pengobatan di Indonesia tidak kalah dengan di luar negeri.

Ia juga menceritakan pernah bertemu dengan seseorang yang menyampaikan bahwa awalnya orang tersebut tidak bisa didiagnosa di Surabaya, lalu dia ke luar negeri dengan menggunakan jet pribadi. Ternyata, sampai di luar negeri hasilnya sama dengan diagnosa di Kota Surabaya, sehingga dia menyampaikan bahwa sebenarnya dokter di Surabaya itu tidak kalah hebatnya dengan di luar negeri, karena hasil diagnosanya sama.

“Dari situ saya sadar bahwa kita punya kekuatan sebenarnya. Kita punya tenaga kesehatan yang hebat, punya rumah sakit yang hebat, sehingga bagaimana tugas kita sekarang untuk menggandengkan semua pelayanan itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan di Indonesia, khususnya di Surabaya, kenapa harus pergi berobat di luar negeri,” katanya.

Oleh karena itu, ia sangat yakin dengan kerjasama ini akan bisa mewujudkan medical tourism itu. Ia juga memastikan bahwa pelayanan ini dilaunching pada 10 November mendatang, sehingga pelayanannya juga bisa dimulai pada hari itu juga.

Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga Prof Mohammad Nasih mengatakan kerjasama ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah Surabaya dan bahkan Indonesia. Sebab, sudah bisa menghadirkan sebuah aktivitas yang menjanjikan, yaitu medical tourism.

“Boleh saja kemerdekaan itu diproklamirkan di Jakarta, tetapi perjuangan untuk terus mengibarkan dan justru pahlawan kemerdekaan itu justru berasal dari Surabaya dengan 10 Novembernya yang sungguh luar biasa, dan apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi catatan sejarah juga dari Kota Surabaya,” kata Prof Nasih.

Ia juga mengakui bahwa dalam jangka pendek, dia tidak terlalu berharap ada orang luar negeri berobat ke Indonesia. Namun, jangka pendeknya adalah mereka yang selama berobat ke luar negeri dapat dicegah dengan pelayanan yang sebaik-baiknya dan fasilitas yang sangat bagus di Kota Surabaya.

“Kuncinya menurut saya adalah koordinasi dan kerjasama serta integrasi diantara semua komponen ini, ya dokternya, rumah sakitnya, dan semuanya termasuk pemkot yang harus terus bersama-sama demi mensukseskan inovasi ini,” tandasnya. [brj]

Pemberantasan Distribusi Rokok Ilegal dengan Gandeng Masyarakat Melalui Kegiatan Sosialisasi

SEPUTAR JATIM·September 27, 2021September 28, 2021

Nusantara7.com, Kediri– Pemerintah Kota Kediri sosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan kepada Pemuda-Pemudi Muhammadiyah terkait bea dan cukai dengan menggandeng Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kota Kediri, Senin (27/9/2021).

“Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi produk hukum terkait dengan cukai, yang terlaksana dengan menggandeng ikatan pemuda-pemudi Muhammadiyah. Mengingat situasi saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19, panitia membagi kegiatan ke dalam dua hari, yakni hari Senin dan Rabu. Senin untuk pemuda, dan Hari Rabu untuk pemudi dengan topik kajian mengenai cukai,” papar Ardi Handoko, Kepala Bagian Kesra Kota Kediri.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Surya tersebut bertujuan untuk menghimpun pemuda-pemudi Muhammadiyah guna membangun wawasan serta membedah topik-topik kajian tertentu. Hal tersebut penting dilakukan demi mewujudkan sumber daya manusia yang kritis dan unggul untuk kemajuan kelompok maupun organisasi.

“Dengan adanya kegitan dari Bea dan Cukai ini, khususnya cukai rokok, Kami sangat mendukung kegiatan ini agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan pemerintah, terutama di bidang cukai, seperti rokok ilegal maupun minuman tanpa pita cukai jangan sampai beredar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu perku adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat demi memerangi permasalahan tersebut,” imbuh Ardi.

Pada kesempatan yang sama, Hendratno Agus Sasmito, Kepala Sub Seksi Layanan Informasi Bea Cukai Kediri menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri merupakan salah satu pemerintah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), oleh karena itu harus mengikutsertakan dari pihak Bea Cukai untuk memberikan pemahaman, penelaahan, tentang perundang-undangan Bea dan Cukai, penjelasan cukai, edukasi mengenai rokok ilegal, serta cara menangkal dan mempersempit peredaran rokok ilegal.

“Kalau masyarakat sudah paham mengenai cukai dan rokok ilegal tersebut, bisa sangat membantu kami dalam mengumpulkan penerimaan negara di sektor cukai,” jelas Hendratno. Pihaknya menambahkan bahwa cukai merupkan sektor yang komprehensif, jadi meskipun negara sedang digempur pandemi Covid-19 tetap dapat mencapai target yang telah dibebankan oleh pemerintah.

Sebelum mengakhiri materi, Hendratno mengimbau kepada masyarakat untuk turut serta dalam memberantas peredaran rokok ilegal. “Apabila menemukan barang ilegal tanpa cukai, yang harus dilakukan pertama, membeli produk tersebut. Setelah membeli diharapkan untuk melapor kepada aparat terkait, bisa aparat desa maupun kepolisian. Atau bisa menghubungi langsung nomor informasi DJBC Kota Kediri di nomor 081335672009,” terangnya.

Pemuda-pemudi Muhammadiyah melalui Nico Perlambang Agung, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Kediri mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Kediri khususnya melalui Bagian Kesra dan DJBC Kota Kediri karena berkat terselenggaranya kegiatan ini. “Kami semakin tercerahkan mengenai materi peraturan perundang-undangan, selain itu kami juga mendapatkan materi yang menarik mengenai pemuda dalam bingkai Islam dan Indonesia,” tambah Nico.

“Kami belum banyak mengetahui informasi mengenai cukai. Berkat informasi yang disampaikan narasumber dari DJBC Kota Kediri, kami semakin paham bahwa masalah cukai itu kompleks dan tidak sesederhana yang kita kira. Selama ini kita hanya tahu di permukaannya saja, tanpa mengetahui fungsi cukai dan landasan dalam membuat perundang-undangan mengenai cukai,” ungkapnya.

Pihaknya juga siap membantu pemerintah dalam memerangi peredaran rokok ilegal di masyarakat. “Kita sebagai masyarakat harus membantu pemerintah, khususnya dalam hal sosialisasi, termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat, karena apa yang dilarang dalam perundang-undangan cukai juga menjadi bagian larangan dalam agama yang menjadi misi dakwah Muhammadiyah. Jadi di sini ada kesamaan visi dalam menegakkan undang-undang, baik undang-undang pemerintahan maupun syariat,” ungkap Nico.

Menurutnya, Pemkot merupakan mitra kerja, pengayom masyarakat, serta pelindung organisasi seperti salah satunya Muhammadiyah, tentunya harus saling menjaga bersinergi. Ia menilai kegiatan ini merupakan langkah awal yang baik dalam menjalin sinergi antara Pemkot dengan Muhammadiyah. “Kami berharap semoga pada kesempatan-kesempatan berikutnya dapat diadakan kegiatan yang menjangkau masyarakat luas,” tandasnya. [brj]

2 Atlet Minta Restu Bupati Ra Latif Amin Bakal Berangkat Ke PON Papua

LENSA MADURA·September 27, 2021October 28, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Geliat olahraga di Kabupaten Bangkalan semakin menunjukkan kegembiraan. Setelah beberapa waktu lalu beberapa atlet asal Bangkalan diberangkatkan ke PON XX Papua.

Kali ini giliran National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Bangkalan, mendatangi rumah dinas Bupati, R Abdul Latif Amin Imron di Pendopo Agung, Senin (27/9/2021). Mereka minta restu pengiriman dua atlet disabilitas ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Ketua NPC Bangkalan, Choirur Rosyid menyampaikan, 2 atlet tersebut yaitu Yunus Riyadi ada di cabang olahraga (Cabor) tenis meja dan Arifin Subhan di Cabor sepak bola Cerebral Palsy (CP). Dalam pemberangkatan, mereka akan didampingi oleh pelatihnya.

“Kita akan berangkat bulan depan, semoga lancar dan bisa menyumbangkan medali untuk Bangkalan,” katanya.

Terkait pemberangkatan ke Papua akan dikoordinir melalui Provinsi Jawa Timur. Tentunya, kata dia, sebelum itu harus dilakukan cek kesehatan terlebih dahulu serta mentaati Protokol Kesehatan (Prokes) yang dianjurkan pemerintah.

“Pemberangkatan dari tanggal 2 sampai 15 November 2021 yang akan datang. Semoga tidak ada kendala,” ungkapnya.

Sementara itu Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron sangat mendukung dua atlet disabilitas yang akan diberangkat ke PON XX Papua. Menurut Bupati, para atlet yang ada di NPC ini sudah sering mengikuti ajang perlombaan di kancah internasional.

“Mudah-mudahan meraih prestasi dan mengharumkan nama baik Kabupaten Bangkalan,” pungkasnya. (bkl/ian)

Ra Latif Berpesan Segala Lapisan Masyarakat Tetap Patuhi Prokes, Meski PPKM Dilonggarkan

LENSA MADURA·September 27, 2021October 28, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangkalan memutuskan untuk melonggarkan kegiatan masyarakat yang berskala besar. Meski begitu masyarakat tidak sepenuhnya bisa menggelar kegiatan tanpa ada pemberitahuan atau izin dari Satgas Covid-19.

Menurut Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, Keputusan itu diambil sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bangkalan akibat dampak pandemi Covid-19.

Bupati berharap, semua lapisan masyarakat khususnya pelaku budaya dan seni sama-sama berkomitmen untuk selalu disiplin dalam menerapkan prokes (protokol kesehatan) terutama dalam melaksanakan kegiatan.

“Kalau ini bisa berjalan lancar, maka dengan sendirinya ekonomi Bangkalan akan cepat pulih. Untuk itu kami berharap masyarakat dan para tokoh berkomitmen untuk tetap menerapkan prokes dan percepatan vaksinasi,” ujarnya saat rapat koordinasi dan Silaturahmi seluruh tokoh Sandur, Budayawan, Pelaku Wisata, Seniman, Tokoh Karapan Sapi dengan Forkopimda Bangkalan di Pendopo Agung Bangkalan, Senin (27/09/2021).

Meski begitu, lanjut Bupati, masyarakat tidak bisa serta merta melaksanakan kegiatan berskala besar tanpa izin dari satgas Covid-19. Sebab setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang berskala besar harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Jadi harus ada pemberitahuan dulu ke satgas agar satgas bisa mengetahui siapa yang melaksanakan kegiatan dan dimana kegiatan itu dilaksanakan agar satgas juga bisa mengkroscek bagaimana penerapan protokol kesehatannya,” ungkap Bupati.

Bupati mengatakan, kategori kegiatan berskala besar yang dimaksud diantaranya adalah pagelaran kebudayaan seperti karapan sapi, hajatan yang mengundang orkes dan kegiatan yang menghadirkan banyak orang.

“Jadi harus benar-benar menerapkan prokes yang ketat, salah satunya adalah maksimal 50 persen dari kapasitas. Misalnya karapan sapi, panitia, peserta hingga penonton harus sudah divaksin kedua,” pungkasnya. (bkl)

4 Fakta Rumah Pegawai BUMN Dibobol

HUKUM DAN KRIMINAL·September 26, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Depok – Rumah milik Elsa, pegawai BUMN di kawasan Sawangan, Kota Depok, dibobol maling. Pelaku membawa kabur sejumlah uang hingga barang berharga lainnya dari rumah korban.

Pencurian itu terjadi pada Minggu (19/9) lalu. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian.

“Sudah pas hari itu juga ke Polsek, besokannya olah TKP, inafis juga sudah datang,” ujar Suhaima Shofia (57), ibunda korban ditemui di rumahnya, Sawangan, Depok, Selasa (21/9/2021).

Pelaku diduga masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jenderal rumah. Pencurian terjadi saat pemilik rumah sedang pergi.

Berikut fakta-fakta terkait kasus pembobolan rumah tersebut:

Rumah Ditinggal Berlibur

Shofia menyebut saat kejadian, rumah sang anak memang dalam kondisi kosong karena tengah berlibur. Pencurian ini diketahui pada Minggu (19/9) malam saat Elsa baru pulang ke rumahnya.

Elsa mendapati rumahnya sudah berantakan. Lemari acak-acakan, hingga terali jendela rusak.

“Pas dilihat gitu sudah ditaruh gitu, dihidupin lampu kamar itu kan mati lampunya, kan hidupin lampu dilihat sudah berantakan gitu pas dilihat gitu terali itu sudah kebuka gitu dicongkel,” kata Shofia.

Kerugian Sekitar Rp 350 Juta

Menurut Shofia, pelaku membawa sejumlah uang tunai, emas kawin hingga barang-barang elektronik milik pegawai BUMN tersebut. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp 350 juta.

“Sebangsa Rp 350 juta kali, tapi kalau sebangsa emas sama saya nggak tahu kalau punya, ada logam mulia, dua handphone, satu notebook, itu punyanya Icha (Elsa) datanya hilang,” sambungnya.

Tak Terpantau CCTV

Rumah milik Elsa telah dipasangi CCTV. Sayangnya, pelaku tidak terpantau kamera CCTV.

“Dua CCTV, tidak kelihatan dia ngintip, dia lewatin CCTV karena kamar tidak ada CCTV tidak mungkin kan,” ujarnya.

Shofia curiga maling ini maling yang sama beraksi juga sebelumnya di beberapa rumah di lingkungannya. Kecurigaan itu muncul karena, kata Shofia, dalam rentang dua minggu sudah 5 kali kejadian pencurian.

“Bisa jadi sih (maling yang sama) masa dalam dua minggu ini bisa terjadi,” ucapnya.

Pencurian Bukan Pertama Kali

Ketua RT setempat, Hariadi, mengatakan pencurian di lingkungannya itu sudah yang ketiga kalinya. Ke depan, pihaknya akan meningkatkan keamanan untuk mencegah pencurian terulang.

“Tiga rumah, ini lagi mau saya tingkatkan kualitas lingkungan untuk penjagaan keamanan,” kata Hariadi ditemui di rumahnya, Sawangan, Depok, Selasa (21/9).

Hariadi mengatakan pihaknya akan menerapkan sistem satu pintu bagi warga yang keluar-masuk lingkungan perumahan. Dia juga menyebut telah menyediakan motor untuk patroli keamanan.

“Buka-tutup satu pintu, begitu, di lingkungan RT saya ini, rencananya untuk keamanan saya juga sudah sediakan motor satgas,” ucapnya.

Hariadi juga meminta petugas keamanan masing-masing memiliki handy talkie (HT) agar bisa mengetahui kondisi di sekitar dan rumah mana saja yang sudah dikontrol.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sawangan. Saat ini pencurian di rumah kosong tersebut masih diselidiki polisi.

(dtk)

Putus Rantai Penyebaran Covid, Operasi Yustisi Tetap Digelar di Jombang

KESEHATAN, SEPUTAR JATIM·September 26, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Jombang – Meski Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sudah masuk PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 1, namun upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 terus dilakukan. Salah satunya adalah menggelar operasi yustisi di titik keramaian.

Hal itu untuk mengingatkan agar tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Masyarakat tetap diminta menerapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas). Salah satu titik keramaian yang dipantau petugas gabungan adalah Bravo Swalayan yang ada di Jl Nurcholis Madjid Jombang, Selasa (21/9/2021).

Razia ini melibatkan berbagai unsur. Di antaranya, Kodim 0814, Polres Jombang, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP Kabupaten Jombang. “Saat ini Jombang sudah level 1. Namun kami tetap menggelar operasi yustisi,” jelas Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Binmas Polres Jombang, Iptu Heru Widodo, saat melakukan operasi yustisi di Bravo Swalayan.

Operasi Yustisi terus digencarkan meski penyebaran COVID-19 di Jombang, Jawa Timur secara perlahan mulai melandai dan di PPKM turun level 1. Operasi Yustisi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan.

Dengan razia tersebut, Heru berharap, kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan semakin meningkat. Dengan begitu, kasus Covid-19 di Jombang tidak akan meningkat lagi seperti beberapa bulan sebelumnya. “Alhasil, masyarakat sudah tertib menggunakan masker dan menjaga jarak,” ujarnya. [brj]

Pengacara Nurkholis Menilai Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia Merupakan Pelecehan Hukum

HUKUM DAN KRIMINAL·September 26, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Pengacara Nurkholis Hidayat menilai langkah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke kepolisian merupakan pelecehan terhadap hukum (judicial harassment).

Nurkholis yang menjadi pengacara Fatia dan Haris Azhar, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/9), mengatakan Luhut yang merupakan pejabat publik yang seharusnya menjawab kritik masyarakat dengan klarifikasi, data dan kajian pembanding, serta dialog, bukan kriminalisasi terhadap aktivis.

Luhut yang didampingi oleh penasihat hukumnya Juniver Girsang, melaporkan Koordinator KontraS dan Direktur Lokataru ke Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, terkait pencemaran nama baik. Tidak hanya itu, Fatia dan Haris Azhar akan turut digugat lewat jalur perdata, kata Juniver kepada wartawan.

Keduanya dituntut membayar ganti rugi Rp100 miliar karena pencemaran nama baik terhadap LBP. Terkait itu, pengacara yang mewakili Haris Azhar, Nurkholis Hidayat menyesalkan langkah Luhut melaporkan kliennya.

’’Upaya hukum baik perdata atau pidana, bagi kami itu judicial harassment (pelecehan terhadap hukum, Red.),” sebut Nurkholis menanggapi laporan LBP.

Nurkholis menyebut pihak LBP belum memberi klarifikasi, jawaban, data-data dan hasil kajian pembanding yang diminta oleh pihak Haris Azhar. LBP hanya melayangkan somasi sebanyak tiga kali, kemudian laporan ke kepolisian.

Oleh karena itu, Haris belum berniat meminta maaf atau mengklarifikasi pernyataannya dalam sesi wawancara bersama Fatia yang disiarkan di media sosial YouTube.

Alasannya, LBP belum membantah dengan data-data valid hasil kajian koalisi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia, kata Nurkholis. Hasil kajian itu jadi rujukan pernyataan para terlapor pada sesi wawancara.

Kajian itu menduga adanya kepentingan bisnis yang mendorong operasi militer di Intan Jaya, Papua. Dalam kajian itu, LBP jadi salah satu pejabat publik yang kena sorotan. Dalam sesi jumpa pers yang sama, penasihat hukum Fatia, Asfinawati, mengingatkan pernyataan Koordinator KontraS ditujukan pada LBP sebagai pejabat publik, bukan pribadi.

”Kita harus berterima kasih pada Fatia dan Haris Azhar, karena menyuarakan kepentingan publik,” kata Asfinawati, yang saat ini aktif sebagai Ketua YLBHI.

Publik, menurut Asfinawati, punya kepentingan untuk mengawasi para pejabat agar mereka tidak terjebak dalam konflik kepentingan dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. ’’Harusnya, yang mengawasi Pemerintah itu masyarakat. Ini terbalik, Pemerintah mengawasi rakyat, bahkan mengkriminalisasi rakyat. Itu ciri-ciri pemerintah otoriter, karena pemerintah mengawasi rakyat,” terang Asfinawati. (jwp)

AA LaNyalla Ketua DPD RI Minta Menkeu Segera Sahkan Dana untuk Anak Yatim Piatu

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 26, 2021September 27, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani segera menyetujui anggaran untuk anak-anak yatim piatu yang telah disahkan oleh Komisi VIII DPR RI. LaNyalla menegaskan kesiapan lembaganya untuk mengawal penyaluran anggaran anak yatim yang telah resmi disahkan tersebut.

“Saya kira anggaran untuk anak yatim piatu ini amat penting untuk dialokasikan, terlebih di tengah masa pandemi Covid-19, di mana banyak anak-anak kehilangan orang tua mereka akibat terpapar Covid-19,” tutur LaNyalla.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang Komisi VIII anggaran yang dialokasikan untuk anak yatim piatu tersebut telah diketok palu. Namun, anggaran itu belum disetujui oleh Menteri Keuangan.

LaNyalla mengaku akan meminta jajarannya di DPD RI untuk bersama-sama melakukan monitoring terhadap anggaran tersebut. Ia tak mau anggaran tersebut jatuh kepada tangan yang tak berhak menerima, apalagi jika sampai diselewengkan.

“Kita harus mengawal anggaran ini agar sampai kepada anak yatim piatu yang berhak mendapatkan bantuan. Tidak boleh ada data yang keliru karena ini amanat,” pinta LaNyalla, Kamis (23/09/2021).

Anggaran untuk anak yatim piatu senilai Rp11,6 triliun telah diketok palu oleh Komisi VIII DPR RI. Anggaran sebanyak itu diperuntukkan bagi 4,05 juta orang untuk tahun anggaran 2022.

Menurut LaNyalla, anggaran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap anak-anak yatim piatu, terlebih yang menjadi korban Covid-19. “Anggaran ini merupakan perhatian pemerintah terhadap anak yatim piatu dan kita ketahui jumlah anak yatim piatu bertambah cukup signifikan yang disebabkan kasus meninggal orang tua anak karena Covid-19,” tutur dia.

Senator asal Jawa Timur ini mengajak masyarakat untuk ikut mengawal distribusi anggaran tersebut agar sampai kepada mereka yang benar-benar sesuai kriteria. Menurutnya, masyarakat perlu mengawal mulai dari pendataan hingga pencairan, jangan sampai ada anak yatim piatu yang terlewat.

“Masyarakat yang mengetahui terdapat anak yatim piatu, apalagi yang disebabkan Covid-19, maka harus membantu memasukkan datanya,” ajak LaNyalla. Sebagai bagian dari kelompok yang tahu betul kondisi di sekitar mereka, LaNyalla menilai masyarakat lah yang tahu betul kondisi dan keadaan anak-anak yatim piatu.

Itu sebabnya LaNyalla meminta masyarakat berpartisipasi aktif membantu anak-anak yatim piatu agar tersentuh program bantuan pemerintah ini.

“Mungkin ada anggota masyarakat yang tidak memahami mekanismenya sehingga tidak mendaftarkan. Dalam kasus seperti ini masyarakat harus membantu anak yatim tersebut,” kata LaNyalla. (jwp)