November 2021 – Page 2 – DarulHikamAlFikri

Denni Puspa: Pencabutan Penerima Kartu Prakerja Turun 81 Persen

NASIONAL·November 28, 2021December 3, 2021

darulhikamalfikri.com, Jakarta – Hingga akhir November 2021, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mencatat jumlah penerima Kartu Prakerja yang dicabut pada 11 gelombang pada tahun ini sebanyak 86.878 orang. Jumlah ini jauh menurun jika dibandingkan dengan catatan pencabutan peserta pada 11 gelombang pertama Kartu Prakerja pada 2020 yang mencapai 478.619 orang.

Pasal 20 ayat 2 dan 3 pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 11/2020 menyebut bahwa penerima Kartu Prakerja wajib memilih pelatihan pertama tidak lebih dari 30 hari sejak mendapatkan pemberitahuan penetapan sebagai Penerima Kartu Prakerja dari Manajemen Pelaksana. Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak melakukan pemilihan pelatihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima Kartu Prakerja dicabut kepesertaannya.

“Kami bersyukur, pada tahun ini jumlah kepesertaan penerima Kartu Prakerja yang dicabut karena tak kunjung mengikuti pelatihan pertama turun drastis, hingga 81 persen,” kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.

Khusus untuk Gelombang 22 Kartu Prakerja atau gelombang terakhir yang dibuka pada tahun ini, Denni mengingatkan, hari terakhir untuk membeli pelatihan jatuh pada 30 November 2021.

“Kami mengingatkan Sobat Prakerja, khususnya peserta Gelombang 22, bahwa batas pembelian pelatihan Kartu Prakerja untuk menghabiskan saldo pelatihan ada pada 30 November 2021 dan batas penyelesaian pelatihan pertama Kartu Prakerja pada 4 Desember 2021,” katanya.

Denni Purbasari menekankan, Kartu Prakerja memang berbeda dengan program pemerintah lain di masa pandemi, termasuk pada bantuan-bantuan sosial lainnya. Selain 100 persen digital, program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja Indonesia ini punya karakteristik khusus yakni sifatnya ‘cash plus’.

“Beda dengan program perlindungan sosial yang lain, Program Kartu Prakerja ini memberi cash plus, di mana insentif uang diperoleh setelah pelatihan. Jadi ada aspek pengembangan human capitalnya,” terangnya.

Saat ini Program Kartu Prakerja menawarkan 571 pelatihan yang disediakan oleh 181 lembaga pelatihan yang memenuhi syarat melalui 7 platform digital. Dari 22 gelombang pendaftaran yang dibuka sejak 11 April 2020, telah ditetapkan sebanyak 11,4 juta orang penerima Kartu Prakerja dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia. [brj]

Eri Cahyadi: Semua Perizinan Melalui Aplikasi SSW!

SEPUTAR JATIM·November 27, 2021December 3, 2021

darulhikamalfikri.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkenalkan Surabaya Single Window (SSW) Alfa yang dapat mengakomodir semua perijinan di Kota Surabaya. Melalui SSW Alfa ini, semua perijinan di Surabaya dipastikan harus melalui aplikasi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sebenarnya SSW Alfa ini meneruskan yang sudah ada sekaligus menyempurnakan SSW yang sudah ada sebelumnya. Ia juga memastikan bahwa aplikasi ini sudah diujicobakan dan dalam waktu dekat akan segera dilaunching, dan mulai Senin sudah bisa digunakan oleh warga.

“Jadi, ke depan tidak ada lagi perijinan yang tidak melalui aplikasi. Semua perijinan harus melalui aplikasi SSW Alfa ini, di sini sudah lengkap semuanya,” kata Eri di ruang kerjanya, Balai Kota Surabaya, Sabtu (27/11/2021).

Menurutnya dengan adanya aplikasi ini, maka mengurus perijinan di Surabaya tidak perlu pindah-pindah seperti dulu lagi. Ia mencontohkan dulu kalau mau ngurus mal atau hotel, pertama harus mengajukan Amdal, lalu mengajukan izin drainase, baru setelah itu memasukkan IMB-nya, dan baru mengurus ijin pariwisatanya. “Sekarang tidak boleh lagi seperti itu,” tegasnya.

Saat ini kalau ada investasi yang mau masuk ke Surabaya, seperti mal atau hotel, mereka cukup mengajukan semua persyaratannya melalui aplikasi ini dan masuknya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya. Setelah mengajukan semua dokumen persyaratannya, lalu akan diundang untuk menjelaskan berkas-berkas yang sudah dimasukkan itu.

“Nah, saat diundang itu berbagai dinas pemkot duduk berbaris, mulai dari Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan Surabaya. Di Forum itu investor ini diminta menceritakan atau menjelaskan detail investasinya itu, mulai dari berapa lantai, drainasenya bagaimana dan pengaturan arus lalu lintasnya bagaimana dan sebagainya,” kata dia.

Apabila ada berkas yang masih kurang, maka dalam forum itu membuat berita acaranya, sehingga si investor ini harus melengkapi kekurangan berkas persyaratannya. Setelah kekurangannya dimasukkan ke dalam aplikasi, dan tim pemkot sudah menyampaikan oke, maka akan segera keluar semua perijinannya dalam waktu yang sudah ditentukan.

“Jadi, cukup satu kali pertemuan untuk membahas secara garis besarnya. Setelah oke, baru keluar semua perijinannya, Dinas Cipta Karya mengeluarkan IMB-nya, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengeluarkan ijin drainasenya, Dishub keluarkan izin lalinnya, sehingga tidak perlu ada pertemuan lagi,” tegasnya.

Selain perijinan dalam investasi, Eri juga mencontohkan perijinan permasalahan tanah yang biasanya ditangani oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah. Bahkan, ia menjelaskan bahwa ada pihak yang bilang kalau perijinannya lama atau ijin pemakaian tanahnya lama.

“Jadi, setiap ada masalah, silahkan langsung bisa dicek di aplikasi SSW Alfa ini. Setelah dicek, ternyata pajaknya belum dibayar, bagaimana mau keluar ijinnya kalau pajaknya belum dibayar,” ujarnya.

Eri juga memastikan bahwa ketika ada yang mengajukan perijinan, akan diketahui prosesnya sampai dimana, mulai dari stafnya siapa, naik ke Kasi berapa hari, naik ke Kabid berapa hari, naik ke sekretaris berapa hari, hingga naik ke kepala dinas berapa hari. Makanya, ia memastikan bahwa semua ini sangat berhubungan dengan kecepatan jajaran pemkot.

“Ketika ada salah satu staf yang bleset, maka hubungannya sama tunjangan kinerja, sehingga tunjangannya bisa turun. Jadi, semuanya harus cepat berpikir. Kalau pun ada ijin yang diminta lengkapi, maka alasannya harus masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Sekali lagi, kalau ada yang bilang perijinan itu lamban, silahkan buka saja di aplikasi ini,” imbuhnya.

Ia berharap dengan adanya aplikasi ini, maka perijinan di Kota Surabaya jauh lebih baik lagi ke depannya. Bahkan, ia juga berharap dengan adanya kemudahan perijinan ini, maka investasi yang masuk ke Kota Surabaya akan terus mengalir ke depannya. “Tentunya, dengan kemudahan perijinan ini, akan berpengaruh pada investasi yang masuk ke Surabaya,” pungkasnya. (brj)

Bursa Calon Ketua PCNU Gresik Bermunculan Jelang Konfercab

SEPUTAR JATIM·November 27, 2021December 3, 2021

darulhikamalfikri.com, Gresik – Bursa calon ketua umum PCNU Kabupaten Gresik terus bermunculan menjelang Konferensi NU Cabang (Konfercab) Gresik pada 5 Desember 2021.

Melihat situasi yang sangat dinamis itu, ditambah lagi dengan suasana menjelang Muktamar NU di Lampung. Para Gus (putra Kiai) dan alumni pondok pesantren di Gresik tergerak untuk turut menjaga kondusifitas jamiyah.

Para Gus dan Alumni Pesantren sengaja menemui Kiai Mulyadi, Sabtu (27/11). Rombongan tersebut menyampaikan tujuanya agar pimpinan PP Darul Ihsan Menganti, Gresik agar bersedia dicalonkan sebagai Ketua PCNU Gresik di Konfercab nanti.

“Kami dan teman-teman sangat yakin Kiai Mulyadi adalah pilihan yang tepat untuk menahkodai NU Gresik kedepan bersama Kiai Makhfud sebagai Rois Syuriah. Apa yang kami lakukan juga bagian dari mengamankan amanah dari KH. Masbuhin Faqih,” ujar Gus Suhaili alumni Pondok Alfadlu Kaliwungu yang juga Rois Syuriah MWC NU Manyar, Gresik, Sabtu (27/11/2021).

Dari rombongan itu terdapat H. Zainul Huda (Putra Kiai Masbuhin), Gus Saifuddin dari Wringinanom, dan beberapa alumni Pesantren Suci, Langitan dan Tambakberas.

Sementara itu, Kiai Mulyadi merasa terhormat mendapat kunjungan silaturrahim para Gus dan Alumni pesantren di kediamannya. Menurutnya, ini pertanda baik bagi masa depan jam’iyah dan jamaah saat para Gus dan Alumni Pondok terlibat aktif di NU.

“Gus Gus itu penjaga gawang jamiyah NU, agar khidmah di NU itu tidak diukur dengan materi apalagi kekuasaan. Saya sendiri sebenarnya lebih nyaman ngaji bersama santri-santri, tapi karena amanah Kiai-kiai sepuh termasuk Kiai Masbuhin dan sekarang panjenengan semua, saya manut, manut kiai,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, para Gus dan alumni itu melakukan pembacaan Rotib Al-Haddad dan Maulid Nabi dipimpin Ustad Nanang Abdillah. Semua ditujukan untuk para Muassis NU dan kesuksesan pelaksanaan Konfercab NU Gresik mendatang. [brj]

BKN Award 2021, Pemprov Jatim Raih Dua Kategori Penghargaan

SEPUTAR JATIM·November 27, 2021December 3, 2021

darulhikamalfikri.com, Surabaya – Pemprov Jatim mendapatkan dua penghargaan pada ajang Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2021. Jatim mendapatkan peringkat pertama pada dua kategori.

Dua penghargaan itu, yakni Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun dan Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala BKN RI, Dr Ir Bima Haria Wibisana, dan diterima oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/11/2021).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jatim untuk semakin meningkatkan kinerja kepegawaian, mulai dari perencanaan, pengawasan, dan seterusnya.

“Ini akan menjadi bagian penting untuk melompat berikutnya, yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKN, bagaimana efektivitas, efisiensi, dan kinerja yang makin meningkat, dengan lompatan lompatan sesuai dengan percepatan transformasi digital,” tegasnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga tampak senang, lantaran bukan hanya Jatim yang mendapatkan penghargaan, tetapi sejumlah kabupaten/kota juga menerima penghargaan BKN Award dari beberapa kategori.

“Saya rasa kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa, kebetulan banyak kepala daerah yang hadir secara langsung. Jadi, akan menjadi referensi bagi seluruh kepala daerah untuk melakukan peningkatan, efektivitas, efisiensi dan kinerja, yang terus lebih meningkat,” katanya.

“Sehingga, seluruh proses yang kita lakukan ini, yang harus terus melakukan improvement, inovasi, bagaimana meningkatkan kreatifitas, terutama ada proses di semua stakeholder, dari mulai pimpinannya juga I have to open mind, yang dibawa juga,” imbuhnya.

Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana ditemui usai memberikan penghargaan di Grahadi mengatakan, BKN sangat menghargai dan mengapresiasi pencapaian yang ditunjukkan oleh Provinsi Jatim.

Menurutnya, penghargaan tersebut adalah bukti ikhtiar dan upaya dari masing-masing instansi. “Baik provinsi dan kabupaten, untuk bisa meningkatkan kinerja pemerintahan. Dan, kinerja pemerintahan itu bisa meningkat, kalau ASN-nya juga tidak perlu memikirkan administrasinya,” ujarnya.

Bima Haria berharap, pemberian penghargaan ini, dapat memacu daerah daerah lain, juga provinsi lain, dan juga kabupaten/kota lain di Jatim, untuk lebih meningkatkan kinerja dari pemerintahan.

“Pemerintah itu kan bukan hanya pemerintah pusat saja, tapi juga provinsi dan kabupaten/kota. Itu juga perlu bersama-sama meningkatkan kinerjanya agar kinerja nasional itu bisa terbangun dan meningkat,” tambahnya.

“Jadi, kami sekali lagi perlu mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota di Jawa Timur, yang telah berusaha sungguh-sungguh untuk membangun birokrasi,” pungkasnya.

Berikut rincian daftar penerima penghargaan: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peringkat 1 Kategori Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Pemerintah Kabupaten Kediri, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Kota Madiun, Peringkat 1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Pemerintah Kota Surabaya, Peringkat 3 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Pemerintah Kabupaten Gresik, Peringkat 1 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT Pemerintah Kabupaten Lumajang, Peringkat 3 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Peringkat 2 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemerintah Kota Probolinggo, Peringkat 3 Kategori Penilaian Kompetensi. Pemerintah Kabupaten Lamongan, Peringkat 2 Kategori Implementasi Penilaian Kinerja. (brj)

Dewan Gresik Gelar Rapat Paripurna Secara Marathon untuk Sahkan APBD 2022 Rp 3,4 Triliun

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·November 27, 2021December 3, 2021

darulhikamalfikri.com, Gresik – Menjelang tutup tahun 2021, Dewan Gresik menggelar rapat paripurna secara marathon untuk mensahkan APBD sebesar Rp 3,4 triliun. Ada tiga rapat sekaligus yang dituntaskan dalam satu hari. Rapat itu diantaranya, penetapan beracara di DPRD, Propemperda, dan laporan badan anggaran (Banggar).

Kendati digelar di akhir pekan, namun beberapa anggota dewan tetap meluangkan waktunya mengikuti rapat paripurna yang digelar tiga kali sekaligus. Ada 42 orang anggota dewan yang hadir, serta 19 orang perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengikuti secara daring.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Nur Saidah, dan Nur Hamim serta Ketua Dewan Abdul Qodir. Pada rapat pertama menyampaikan penetapan beracara di DPRD. Sebagai juru bicara adalah Abdullah Munir dari Fraksi Gerindra.

“Di sesi ini kami menitikberatkan pada kode etik yang telah ditentukan bersama. Bagaimana menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, melakukan sidak, dan kunjungan kerja. Sedang tata beracara Badan Kehormatan, berkaitan dengan penyampaian pengaduan. Baik dari masyarakat, pimpinan atau anggota DPRD,” ujarnya, Sabtu (27/11/2021).

Usai menuntaskan rapat tersebut, kemudian dilanjut program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Juru bicara dalam penyampaian ini. Yakni, Didin Nurhudi dari Fraksi Nasdem. Politisi tersebut, menyampaikan usulan 18 ranperda yang nantinya ditetapkan menjadi perda.

“Ranperda ini merupakan usulan dari fraksi dan telah dibahas bersama untuk mendukung pembangunan Kabupaten Gresik,” tuturnya.

Di pembahasan terakhir, Ketua Dewan Abdul Qodir yang memimpin rapat laporan badan anggaran (Banggar) dengan juru bicara Jumanto lebih menekankan pada kekuatan APBD 2022 sebesar Rp 3,4 triliun.

“Kekuatan APBD itu terdiri dari pendapatan ai daerah Rp 1,2 triliun. Kemudian pendapatan dari transfer Rp 2,2 triliun serta lain-lain Rp 17 miliar,” katanya.

Menanggapi hal itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) mengikuti rapat via daring menyatakan terkait dengan itu semua. Pihaknya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengoptimalkan kekuatan APBD tahun 2022.

“Meski pembahasan ini ada dinamika tapi hal itu tidak ada masalah. Sebab, mengarahnya tetap ke pembangunan buat Kabupaten Gresik. Saran dan masukan dari fraksi dewan sangat diharapkan demi kemajuan bersama,” pungkasnya. [brj]

Hasil Penemuan Kasus Aktif di kantor Pemkot Surabaya

SEPUTAR JATIM·November 26, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih terus menggelar kegiatan penemuan kasus aktif (Swab Case Finding) di lingkungan perkantoran. Pelaksanaan tersebut, menyasar pada 10 persen dari total pegawai untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menyampaikan, hasil dari pelaksanaan tes swab tersebut, tidak ditemukan kasus baru. Artinya, selama dua hari pelaksanaan, para ASN di lingkungan Pemkot Surabaya dinyatakan negatif Covid-19.

“Tahap pertama kami mulai untuk ASN. Sebanyak 428 ASN sudah di tes swab dan Alhamdulillah hasilnya negatif semua,” kata Febri sapaan lekatnya, Jumat (26/11/2021).

Febri menerangkan, sebanyak 428 ASN tersebut, berasal dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, Administrasi Pemerintahan (Adpem) sebanyak 11 orang, Bagian Hukum sebanyak 44 orang, Badan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BAPOD) sebanyak 15 orang, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) sebanyak 7 orang.

Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (BLP2A) sebanyak 14 orang, Hubungan Masyarakat (Humas) sebanyak 4 orang, Bagian Kerjasama sebanyak 52 orang, Bagian Umum Protokol sebanyak 18 orang, Dinas Koperasi sebanyak 19 orang, dan Dinas Penanaman Modal sebanyak 2 orang.

Dinas Perdagangan sebanyak 18 orang, Dinas Perpustakaan sebanyak 43 orang, Dinas Pariwisata sebanyak 27 orang, Dispendukcapil sebanyak 19 orang, Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 17 orang, Dinas Perpustakaan dan Arsip sebanyak 3 orang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 13 orang, Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 79 orang, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) sebanyak 23 orang.

“Tahap pertama ini digelar hingga 6 Desember 2021 mendatang. Tahap kedua, yakni pada tanggal 2 Desember untuk lingkungan BUMD dan tahap ketiga pada tanggal 3 Desember untuk lingkungan BUMN, serta dilanjutkan ke perusahaan swasta,” terang dia.

Febri menjelaskan, bahwa pelaksanaan tes swab 10 persen tersebut, berdasarkan SE tentang Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Melalui Penemuan Aktif Kasus dan telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

“Kami juga memperhitungkan jumlah pegawai. Apabila, jumlah pegawai di atas 50 orang, maka akan dilakukan tes swab sebanyak 10 persen, tapi kalau itu dibawah 50 orang, maka seluruh pegawai di tempat kerja tersebut akan kami lakukan tes swab,” jelas dia.

Selain untuk mengawasi dan mengendalikan laju Covid-19 di Kota Surabaya, Febri mengatakan, bahwa pihaknya juga terus menggelar Swab Hunter dan Vaksin Hunter di tiap kelurahan di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan agar warga Kota Surabaya tidak abai dengan penerapan protokol kesehatan.

“Meskipun berdasarkan data lawancovid-19.surabaya.go.id per Kamis (25/11/2021) terdapat 9 orang positif Covid-19, maka kita tidak boleh abai dalam penerapan protokol kesehatan,” kata dia.

Disisi lain, dalam menyambut kebangkitan ekonomi tersebut, Pemkot Surabaya juga telah melaunching kawasan wisata Jalan Tunjungan dengan tagline Tunjungan Romansa. Febri menyampaikan, pihaknya juga melanjutkan dengan beberapa kegiatan, salah satunya ada penambahan aktivitas seni di beberapa titik yang telah ditentukan.

“Ini adalah kegiatan awal kebangkitan ekonomi. Harapannya dengan adanya Tunjungan Romansa ini, aktivitas perekonomian bisa kembali seperti semula. Ayo sama-sama menjaga dan terus mengetatkan penerapan protokol kesehatan,” pungkasnya. (brj)

Kemendagri Pantau Pelaksanaan Pilkades di Jember dan Sumenep Secara Virtual

NASIONAL·November 26, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di empat kabupaten, yakni Dairi, Jember, Sumenep, dan Halmahera Timur. Keempat kabupaten ini melangsungkan Pilkades pada Kamis (25/11/2021).

Pada kesempatan itu, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Aferi S. Fudail mencatat, secara umum Pilkades di empat daerah tersebut sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

“Kami memantau Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Desa Parsanga Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dan Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Aferi melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).

Selain itu, Aferi juga berpesan, agar keempat kabupaten tersebut dapat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkades, baik saat penghitungan suara maupun pelantikan kepala desa terpilih.

“Semoga seluruh kepala desa yang terpilih merupakan pilihan terbaik sesuai hati nurani masyarakat, profesional, berintegritas dan amanah serta semakin memajukan desa sekaligus mendukung visi misi kepala daerah,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, hadir melaporkan pelaksanaan di daerah masing-masing secara virtual, yakni Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman, Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Leonardus Sihotang.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, Pilkades di empat daerah tersebut berlangsung dengan kondisi beragam. Misalnya, di Kabupaten Dairi yang melaksanakan Pilkades di 106 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Ajang ini diikuti oleh 277 calon kepala desa (Cakades) dengan jumlah pemilih sebanyak 116.152 orang yang tersebar di 262 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berbeda dengan Dairi, Kabupaten Jember melangsung Pilkades di 59 desa yang berada di 25 kecamatan. Gelaran ini diikuti oleh 213 Cakades dengan jumlah pemilih sebanyak 409.452 orang yang tersebar di 908 TPS. Sedangkan Kabupaten Sumenep melaksanakan Pilkades di 84 desa pelaksana yang tersebar di 27 kecamatan. Pilkades ini diikuti oleh 242 Cakades dengan jumlah pemilih sebanyak 223.959 orang yang tersebar di 661 TPS. (brj)

PBNU : Muktamar NU Ditetapkan 17 Desember 2021

SEPUTAR JATIM·November 26, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Surabaya – Kepastian tanggal penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), akhirnya menemui titik terang. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, telah menerbitkan Surat Perintah.

Isinya memerintahkan panitia agar segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan muktamar pada tanggal 17 Desember 2021.

Surat perintah ini menjadi dasar dan pijakan bagi PBNU lewat panitia pengarah dan panitia pelaksana untuk mempercepat pelaksanaan muktamar dari tanggal yang ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Konbes dan Munas beberapa bulan lalu di Jakarta telah menyepakati bahwa Muktamar ke-34 NU akan diselenggarakan tanggal 23 hingga 25 Desember 2021 di Lampung.

“Surat Perintah ini ada latar belakangnya. Tidak ujug-ujug,” kata Ketua PBNU, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Jumat (26/11/2021) di Jakarta melalui rilisnya kepada beritajatim.com.

“Itulah kenapa saya bilang bahwa PBNU itu sedang tidak baik-baik saja,” tambah Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf.

Sebelum Surat Perintah itu dibuat, telah ada jadwal rapat untuk menyikapi status PPKM level 3 pada periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 secara nasional.

Peserta rapat, kata Gus Ipul menerangkan, adalah Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Rapat disepekati dilakukan hari Rabu tanggal 24 November 2021. Karena pada hari itu tidak dapat diambil keputusan alias deadlock, kata Gus Ipul lagi, maka Sekjen meminta agar rapat ditunda dan dapat dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2021.

“Jadi, Rabu sudah rapat. Rupanya tidak ditemukan kata sepakat untuk memajukan muktamar. Alasanya soal kesiapan panitia. Untuk mendapat laporan soal kesiapan, lalu rapat mencoba menghubungi panitia. Ternyata Pak Nuh selaku Ketua Panitia Pengarah sedang di lapangan, di Lampung. Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Pak Imam Aziz, hari Rabu itu tidak bisa dihubungi,” jelas Gus Ipul.

“Lalu, Saudara Sekjen minta rapat ditunda. Keempatnya sepakat bertemu lagi hari Kamis kemarin itu, dan mengundang Panitia Muktamar,” ujar Gus Ipul.

Rais Aam dan Katib Aam, lanjut Gus Ipul yang pernah Ketua Umum PP GP Ansor dua periode itu, datang kembali untuk melanjutkan rapat yang tertunda. Hingga sore hari, ternyata Ketua Panitia, Ketua Umum dan Sekjen tidak muncul.

Karena tidak ada kejelasan soal kehadiran Ketua Umum, Sekjen dan Ketua Panitia itulah, lanjut Gus Ipul, maka Rais Aam memutuskan untuk menerbitkan Surat Perintah. “Rapat Kamis itu, seharusnya dimulai ba’da Dzuhur. Tapi, jangankan Ketua Panitia, bahkan Ketua Umum dan Sekjen saja tidak muncul. Ini yang saya katakan bahwa PBNU itu tidak sedang baik-baik saja,” jelas Gus Ipul.

“Ketidakhadiran Ketua Panitia, Ketua Umum dan Sekjen di hari kedua rapat, menjadi petunjuk bahwa di sini terlihat tak ada komitmen menjalankan hasil rapat,” imbuhnya.

Kini, dengan terbitnya Surat Perintah, maka simpang siur soal kapan muktamar, terjawab sudah. “Semua pihak harus mematuhi keputusan Rais Aam, sebagai pemegang komando tertinggi PBNU,” pungkas Gus Ipul. [brj]

18 ASN Terima Bansos dari Kemensos di Ponorogo

SEPUTAR JATIM·November 26, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Ponorogo – Ada belasan aparatur sipil negara (ASN) di Ponorogo yang menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Hal tersebut diungkapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Ponorogo usai menerima rilis data dari Kemensos. Ada 26 ASN yang terindikasi menerima bansos tersebut. Namun, setelah ditelusuri Dinsos yang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), ternyata hanya 18 ASN yang mendapatkan bansos tersebut.

“Dari rilisan Kemensos 26 orang, setelah kita ditelusuri dengan Dispendukcapil dan BKPSDM ternyata yang 8 orang bukan ASN. Jadi hanya 18 ASN yang selama ini menerima bansos,” kata Kepala Dinsos PPPA, Supriyadi saat ditemui awak media di kantornya, Jumat (26/11/2021).

Hasil penelusuran itu, kata Supriyadi pihaknya sudah melaporkan kembali ke Kemensos untuk ditindaklanjuti. Dia menyebut jika 18 orang ini, sebelum menjadi ASN, mereka sudah menjadi keluarga penerima manfaat (KPM). Seharusnya, ketika mereka sudah menjadi ASN, melaporkannya.

“Sampai ada rilis Kemensos, belum ada pemberitahuan dari desa atau yang bersangkutan,” katanya.

Mereka menjadi KPM itu bervariasi, ada yang sejak tahun 2014, ada juga pada tahun 2017. Kebanyakan mereka mendapatkan bansos jenis bantuan pangan non tunai (BPNT). Ada juga dua orang yang mendapatkan BPNT dan program keluarga harapan (PKH).

“Mayoritas mendapatkan BPNT. Namun, dari 18 ASN itu, ada 2 orang yang menerima BPNT dan PKH,” katanya.

Untuk 2 ASN penerima PKH ini sudah mulai proses graduasi. Sementara untuk penerima BPNT masih ditindaklanjuti oleh Kemensos. Nantinya bakal diminta kartu keluarga sejahtera(KKS) milik para ASN tersebut.

“Kalau KKS-nya diambil, mereka tidak bisa bertransaksi. Penerimaan bansos terakhir untuk ASN ini pada bulan September lalu,” pungkasnya. [brj]

Usai Pilkades Bupati Minta Masyarakat Kembali Bersatu tanpa Provokasi

LENSA MADURA·November 25, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Sumenep – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep pada Kamis (25/11/2021) telah usai. Hampir semua desa telah menyelesaikan proses penghitungan suara.

Bupati Sumenep, Ach. Fauzi meminta agar masyarakat kembali bersatu setelah Pilkades ini. Menurutnya, para calon dan para pendukungnya, baik yang terpilih maupun tidak, bisa beraktifitas kembali seperti biasa.

“Jadi tidak ada lagi provokasi-provokasi. Pilkades sudah selesai. Boleh beda pilihan, tapi jangan bermusuhan,” katanya.

Bupati Sumenep melakukan pemantauan langsung pelaksanaan Pilkades di beberapa desa. Pemantauan tersebut dilakukan bersama jajaran Forkopimda, yakni Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua DPRD. Selain itu juga ikut mendampingi, Ketua Pengadilan Agama, dan Sekda Sumenep.

“Kami berharap tidak ada ‘polarisasi’ di masyarakat setelah Pilkades. Semuanya harus kembali bersatu untuk bersama-sama membangun desanya agar lebih baik,” tandasnya.

Ia meyakini tidak ada kecurangan dalam Pilkades kali ini, karena di tiap TPS ada dua saksi dari masing-masing calon. “Ini ada saksinya. Bukan cuma satu. Tapi dua. Jadi saya pikir kok sulit ya untuk terjadi kecurangan,” ucapnya.

Pada Kamis (25/11/2021), sebanyak 84 desa di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep baik wilayah daratan maupun kepulauan, melaksanakan pilkades serentak. [brj]