November 2021 – Page 3 – DarulHikamAlFikri

Pilkades di Sumenep, Rudiyanto Raup Suara Terbanyak Namun Telah Meninggal

LENSA MADURA·November 25, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Sumenep – Ada yang tidak biasa dalam penghitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.

Dari tiga calon kepala desa (cakades), yang memperoleh suara terbanyak adalah Rudiyanto, dengan 1.344 suara. Disusul Moh. Munandar 1.005 suara, dan Abdul Latif mengantongi 31 suara. Namun cakades yang memperoleh suara terbanyak, yakni Rudiyanto, telah meninggal dunia sebelum hari H pemungutan suara Pilkades. Rudiyanto merupakan calon petahana.

“Hasil penghitungan suara yang kami lakukan, almarhum Rudiyanto mendapatkan suara terbanyak. Selisih suaranya dibanding perolehan terbanyak kedua adalah 339 suara,” terang Ketua Panitia Pilkades Rubaru, Sumenep, Moh Fikri, Kamis (25/11/2021).

Versi masyarakat Desa Rubaru, Rudiyanto disukai karena selama menjabat kepala desa, cukup banyak kemajuan di Rubaru, termasuk infrastruktur. Selain itu, selama ini, almarhum dikenal selalu ada untuk masyarakatnya. Karena itu, masyarakat tetap bersikeras memilih Rudiyanto, meski sudah meninggal.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli menjelaskan, untuk Pilkades Rubaru tetap bisa dilangsungkan meski ada calon yang meninggal. “Di Desa Rubaru kan ada 3 calon. 1 meninggal. Jadi masih ada 2 calon. Ini memang boleh dan sah pemungutan suaranya,” terang Ramli.

Namun menurutnya, hasil pemungutan suara itu bisa disahkan apabila calon yang dipilih masih hidup. Apabila calon yang terpilih ternyata sudah meninggal, maka hasil pilkades ini tidak dapat disahkan.

“Karena itu, untuk Desa Rubaru ini harus dilakukan pemungutan suara ulang pada Pilkades berikutnya. Untuk menjalankan roda pemerintahan desa, maka Bupati nanti akan menunjuk PJ hingga pelaksanaan Pilkades berikutnya,” papar Ramli.

Peraturan tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 6, PP 43, Perbup 54 tahun 2019, dan Perbup 15 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Sumenep. Pada Kamis (25/11/2021), sebanyak 84 desa di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep baik wilayah daratan maupun kepulauan, melaksanakan pilkades serentak. [brj]

Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, Uncategorized·November 25, 2021November 30, 2021

Terasberita9.com, Jumlah keterwakilan perempuan dalam proses seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu RI dinilai tidak ideal. Proses di tahap seleksi selanjutnya diharapkan bisa memperhatikan aspek keterwakilan kaum hawa di lembaga penyelenggara.

Berdasar data yang dirilis tim seleksi (timsel), dari 629 calon yang lulus administrasi, hanya 167 yang perempuan. Terdiri atas 97 calon KPU (27,5 persen) dan 70 calon Bawaslu (25,3 persen) dari total calon di setiap lembaga.

Menurut Beni Telaumbanau, peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), jumlah perempuan yang mendaftar tahun ini naik dibanding lima tahun lalu. Namun, jumlah laki-laki yang mendaftar naik lebih signifikan, sehingga secara persentase partisipasi perempuan turun. Dari catatan puskapol, lima tahun lalu persentase calon perempuan KPU 29,2 persen dan Bawaslu 26,4 persen. ”Jumlah kandidat perempuan menunjukkan peningkatan. Walaupun secara persentase tidak berubah jauh, bahkan cenderung menurun,” ujarnya dalam diskusi kemarin (22/11).

Angka tersebut belum ideal. Pasalnya, ketersediaan calon perempuan yang tersisa sudah di bawah angka ideal 30 persen. Dia menambahkan, dari sisi kapasitas, calon penyelenggara perempuan terbilang kompeten. Dari hasil kajiannya, ada 16 orang yang berlatar belakang pendidikan doktoral dan 83 orang berlatar belakang magister.

Sementara itu, pegiat pemilu yang juga mantan komisioner Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan, problem keterwakilan perempuan kerap terganjal saat fit and proper test di DPR. Sejumlah calon perempuan kerap kandas saat uji kelayakan dan kepatutan di dewan. ”Padahal DPR yang menyusun undang-undang, tapi mereka sendiri yang melanggar,” tuturnya.

Tahun ini, Beni berharap amanah UU Penyelenggara Pemilu itu bisa dipenuhi. Hal itu bisa dimulai di level timsel. Dia mengusulkan adanya kebijakan afirmasi. ”Sebanyak 30 persen dari 48 orang yang lolos tahap selanjutnya harus ada perempuan,” ucapnya. Jika berdasar ranking tidak memenuhi, timsel bisa mengambil kebijakan dengan mengambil 30 persen dari peringkat teratas calon perempuan. (jwp)

39 Pemda Masuk Nominator IGA Tahun 2021

NASIONAL·November 25, 2021November 30, 2021

Terasberita9.com, Jakarta – Sebanyak 39 pemerintah daerah (Pemda) masuk Nominator Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021. Adapun ke 39 Pemda tersebut telah dibagi ke dalam beberapa klaster, yakni 7 Pemerintah Provinsi, 12 Pemerintah Kota, 12 Pemerintah Kabupaten, 5 Pemda di daerah perbatasan, serta 3 Pemda di daerah tertinggal.

“Pemerintah daerah yang menjadi nominator dalam tahapan presentasi kepala daerah tahun 2021 adalah sebanyak 39,” kata Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Selasa (23/11/2021).

Adapun nominator pada klaster provinsi adalah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jambi. Sementara nominator pada klaster kabupaten yaitu Banyuwangi, Wonogiri, Bogor, Muara Enim, Lampung Barat, Tabalong, Indragiri Hilir, Tanggamus, Musi Rawas, Tegal, Hulu Sungai Selatan, dan Bojonegoro.

Sedangkan nominator pada klaster kota, yaitu Singkawang, Surabaya, Padang Panjang, Cimahi, Yogyakarta, Tangerang, Mojokerto, Probolinggo, Pariaman, Bandung, Pekanbaru, dan Makassar. Kemudian, nominator pada klaster daerah perbatasan yakni Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berikutnya, nominator pada klaster daerah tertinggal yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Belu, serta Kabupaten Nabire. Diketahui, secara umum penilaian inovasi daerah dan pemberian penghargaan IGA ini dilakukan melalui empat tahapan, yakni tahapan penjaringan, tahapan pengukuran, tahapan penilaian, validasi lapangan, hingga penetapan dan pemberian penghargaan.

Sebelumnya, Pemda melakukan pelaporan atas inovasi yang dilakukan selama 2 tahun terakhir secara online, realtime dan transparan melalui laman https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/. Hingga 17 September 2021 telah terhimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil sementara pengukuran mandiri, sebanyak 126 Pemda masuk dalam kategori sangat inovatif, yang terdiri dari 13 provinsi, 79 kabupaten, dan 34 kota.

Eko menambahkan, untuk menjaga objektivitas, akuntabilitas, dan kualitas pengukuran inovasi daerah, dilakukan quality control dengan melibatkan pihak eksternal yang bekerja secara independen. Proses peninjauan kembali atau quality control tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kualitas inovasi berdasarkan bukti pencapaian program atau inovasi daerah.

“Pada tahap presentasi kepala daerah ini, kepala daerah nominator hasil validasi dan quality control memaparkan penerapan inovasi yang dilakukan dalam kurun waktu dua tahun terakhir,” ujar Eko.

Tak hanya itu, kepala daerah juga akan mempresentasikan inovasinya di hadapan tim penilai yang berasal dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, KemenPAN RB, BRIN, Bappenas, LAN RI, UI, dan kemitraan partnership. “Tahap presentasi kepala daerah dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 23 hingga 25 November 2021,” tambahnya.

Sebagai informasi, penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan IGA Tahun 2021 ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; serta Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. (brj)

Pemkab Kediri Apresiasi Ribuan Penerima PKH Mengundurkan diri Secara Mandiri

SEPUTAR JATIM·November 24, 2021November 25, 2021

Terasberita9.com, Kediri – Pemerintah mengapresiasi banyaknya jumlah warga yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengundurkan diri secara mandiri. Pengunduran diri itu menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Koordinator PKH Kabupaten Kediri Totok Agung Pujiarto menyampaikan, sampai dengan bulan September 2021, tercatat yang telah keluar dari kepesertaan PKH sejak 2018-November 2021 sebesar 38.633 KPM PKH. Adapun, KPM PKH yang keluar dari kepesertaan PKH dinamakan sebagai KPM graduasi.

“Jumlah itu (38.633) ada yang graduasi secara alami, ada yang sejahtera mandiri, ada pula yang tergraduasi by sistem karena data kependudukannya belum padan,” katanya.

Totok menjelaskan, yang dimaksud KPM Graduasi secara alami yakni keluar dari kepesertaan karena sudah tidak memiliki persyaratan komponen PKH. Komponen itu meliputi ibu hamil, balita, anak sekolah mulai SD, SMP, SMA, lansia dan disabilitas berat. Adapun jumlahnya sebanyak 28.645 KPM.

Kemudian, graduasi sejahtera mandiri yakni mereka yang keluar karena mengundurkan diri atas kesadarannya karena sudah sejahtera. Jumlahnya, sebanyak 7.773 KPM. Adapun, yang tergraduasi by sistem, karena data kependudukan belum padan dengan DTKS sebanyak 2.215 KPM.

“Kita akan mendorong supaya KPM PKH dapat sejahtera dan mandiri, dan itu adalah salah satu tugas dari pendamping PKH,” ucapnya.

Untuk mencapai target itu, dalam setiap pertemuan bulan bersama KPM PKH, selalu disampaikan modul FDS (Family Development Session). Salah satunya adalah modul ekonomi yang berisi tiga sesi tentang pengelolaan keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung, terakhir merintis usaha.
“Harapannya KPM PKH dapat meningkat pengetahuannya dalam bidang ekonomi keluarga dan dengan rintisan usaha kecilnya, dapat meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera dan mandiri,” paparnya.

Melihat jumlah kepesertaan KPM PKH yang mengundurkan diri secara mandiri sampai angka 7.773 KPM, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono atau akrab disapa Mas Dhito menyatakan, jangka panjang pemerintah menargetkan tidak ada lagi penerima manfaat. Capaian target itu dapat terwujud bilamana warga sudah naik pada tatanan level sejahtera.

“Tentunya kami berterimakasih kepada para petugas pendamping PKH yang telah bekerja keras membantu pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan di masyakat,” tandasnya. [brj]

Wakil Ketua DPRD Dorong Pemkot Membuka Semua Kelas SD-SMP

PENDIDIKAN·November 24, 2021November 25, 2021

Terasberita9.com, Surabaya – Pertahanan terkuat dari serangan virus Corona atau Covid-19 adalah diri sendiri. Berupa ketaatan menjalani 3 M, yakni menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan secara bersih.

Dengan pertahanan 3 M, masyarakat bisa lebih aman dalam menjalani aktivitas keseharian. Persoalannya, aktivitas saat ini masih dalam berbagai pembatasan. Misalnya aktivitas belajar mengajar di sekolah. Aktivitas di sekolah belum selonggar aktivitas di pasar.

Situasi itulah yang dilihat oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti. Maka, Reni mendorong Pemkot untuk membuka semua kelas SD maupun SMP.

“Jadi sekolah belum berjalan normal, ini saya kira yang harus mendapat perhatian dan saya mendorong agar sekolah SD/SMP di Kota Surabaya tidak hanya yang masuk itu kelas 6 atau mungkin SMP ya. Kelas-kelas lainnya diberi kesempatan untuk masuk juga,” kata Reni saat dihubungi, Selasa (23/11/2021).

Legislator PKS ini mengatakan jika kemudian ada orang tua tidak memberikan izin untuk mengikuti PTM itu tidak menjadi masalah, terpenting dia menegaskan untuk membuka semua kelas tidak hanya kelas 6 untuk SD.

“Untuk orang tua yang punya pilihan-pilihan tidak masalah yang masih berkenan untuk di rumah tidak apa-apa, tapi untuk SD buka, jangan hanya kelas 6. Karena kondisinya pun kita lihat sekarang disini juga ramai (pasar Tunjungan, red.),” tegas Reni.

Menurutnya sekolah semestinya sudah memiliki sistem yang mengatur keamanan dan prosedur protokol kesehatan. Kalaupun kemudian nanti ada kasus, dia meminta sekolah menyiapkan mitigasi yang cepat.

“Misalkan, ada yang terpapar itu nanti mitigasinya disiapkan secara cepat. Tetapi bukan berarti kemudian kita lama tidak membuka PTM di sekolah,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut Reni, ketika datang ke pembukaan pasar Tunjungan sangat ramai. Lantas, dia memikirkan bagaimana nasib anak-anak yang sekolah.

“Kasihan anak yang sekolah, harusnya diberi kesempatan untuk memulai pembelajaran tatap muka. Itu saya kira yang harus mendapat perhatian, saya sangat berharap untuk segera PTM dibuka kembali dan diperlakukan untuk semua kelas,” ucapnya.

Dia berharap PTM segera dinaikkan dari 25% menjadi 50% secara bertahap sampai kemudian bisa mencapai 100% kehadiran. Mengingat semua telah berjalan normal.

“Semoga tidak ada gelombang baru, atau gelombang ketiga di bulan Desember atau mungkin di tahun depan, jaga kesehatan selalu, semangat selalu kita sama-sama doakan yang terbaik untuk Surabaya,” tandasnya.

Lantas bagaimana tanggapan dari Pemerintah Kota Surabaya?

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang hendak menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) harus dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Dia juga menegaskan bahwa setiap sekolah yang akan melakukan PTM itu harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.

“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka, mulai dari SD-SMP saya ingin tatap muka (PTM). Tapi harus menjalankan asesmennya dulu, kalau lulus asesmen baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” kata Eri saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dan Forum Ilmiah Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan yang digelar di Graha Sawunggaling, komplek gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (23/11/2022).

Dia kembali menegaskan bahwa saat ini boleh atau tidak boleh dibukanya sekolah itu bukan karena Pemkot Surabaya melarang. Akan tetapi, pemkot berusaha memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid terlebih dahulu, sebelum melaksanakan PTM.

“Anak-anak yang ikut PTM harus melalui persetujuan orang tuanya, meskipun sedikit yang masuk harus tetap digelar PTM,” tegasnya.

Eri juga menjelaskan bahwa setelah dinyatakan lulus asesmen, maka masing-masing sekolah harus melakukan simulasi. Setelah simulasi dinilai berhasil, maka sekolah itu diperbolehkan untuk buka dan melaksanakan PTM.

“Maka dari itu, mulai saat ini kita belajar menerapkan prokes. Insya Allah, saya pastikan lagi harus ada izin dari orang tuanya. Kalau saya bilang hari ini buka, ya harusnya hari ini sudah bisa buka, masio (meskipun) siswanya 5 sampai 10 orang, ya kita buka. Kalau kita yakin melakukan ini (PTM), yang lainnya saya yakin akan ikut. Kalau nggak ada yang yakin, kapan mulainya? Bismillah saja,” kata dia.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah serta guru dalam menjaga dan mengawasi prokes para siswa-siswinya saat di sekolah. Dia juga mengingatkan, agar para wali murid turut andil dalam mengawasi anak-anaknya setelah mengikuti PTM di sekolah.

“Karena untuk menjaga ini (prokes) tidak bisa sendiri. Saya nyuwun tulung (minta tolong) pengertiannya. Kenapa? Nanti muncul anggapan ada klaster sekolah, padahal anaknya sendiri kalau main keluar rumah tidak menggunakan masker. Nanti kalau kena Covid-19, bilangnya gara-gara di sekolah. Kan nggak fair juga,” tuturnya.

Eri itu berharap, sebelum sekolah dibuka, ia meminta warga Kota Surabaya bisa mengedukasi diri sendiri soal pentingnya menjaga prokes. Bukan itu saja, ia juga ingin para wali murid, kepala sekolah dan guru SD – SMP se-Surabaya, turut serta mengedukasi anak-anaknya sebelum mengikuti PTM di sekolah.

“Bahkan, saya mengedukasi diri saya sendiri. Ayo, seluruh warga Surabaya mengedukasi dirinya sendiri, semua orang tua, guru, kepala sekolah dan semuanya mengedukasi. Ayo kita jalan bareng, tidak bisa saling menyalahkan dalam hal ini (menerapkan prokes). Insyallah bisa,” pungkasnya. [brj]

Pemprov Jatim Beri Penghargaan Desa dan Kelurahan Berseri di Lamongan

SEPUTAR JATIM·November 24, 2021November 25, 2021

Terasberita9.com, Lamongan – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan penghargaan kepada 5 (lima) desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan sebagai desa dan kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari).

Penghargaan tersebut terdiri dari 3 kategori, mulai dari desa/kelurahan pratama, madya, serta desa/kelurahan mandiri. Penyerahan penghargaan berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/11/2021).

“Desa Deket Kulon dan Kelurahan Jetis meraih penghargaan untuk kategori pratama, Kelurahan Sukomulyo dan Kelurahan Sukorejo kategori Madya, kemudian Desa Deket Wetan kategori Mandiri,” kata Kepala DLH Lamongan, Anang Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (24/11/2021).

Menurut Anang Taufik, bahwa penghargaan tersebut diraih berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Berseri dari Provinsi Jawa Timur.

Kriteria penilaiannya meliputi presentasi kepala desa dan ketua kader lingkungan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan sumber daya alam.

“Program desa/kelurahan Berseri merupakan program Jawa Timur yang luar biasa, dan Pemkab Lamongan telah membangun bibit desa Berseri melalui program Lamongan Green and Clean (LGC),” tutur Anang.

Hingga tahun 2021, Anang menyebut, di Lamongan telah terdapat 275 desa/kelurahan LGC dan 15 desa/kelurahan Berseri. [brj]

Reni Astuti: Dispendik Wajib Bantu Sekolah untuk Lulus Assessment PTM

PENDIDIKAN·November 24, 2021November 25, 2021

Terasberita9.com, Surabaya – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mendorong Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah yang belum lulus assessment. Dia menyebut banyak menerima laporan dimana masih banyak sekolah SD dan SMP yang belum lulus asesment dan mendapatkan rekomendasi untuk menyelenggarakan PTM.

“Surabaya sudah zona kuning sejak September lalu, sangat disayangkan jika masih banyak SD/SMP yang belum lulus asesment. Ini kewajiban Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah tersebut, kepala Dinas Pendidikan tolong fokus urus ini, kasihan anak Surabaya yang ingin segera PTM jadi tidak terlayani,” kata Reni, saat dihubungi Rabu (24/11/2021).

Reni menuturkan bahwa dalam SKB 4 Menteri no.23425/A5/HK.01.04/2021, pemerintah daerah wajib membantu satuan pendidikan memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan.

Dalam SKB 4 Menteri ini juga diatur bahwa prosedur PTM menjadi 2 model yaitu PTM masa transisi dan PTM masa kebiasaan baru.

Jika di masa transisi kegiatan olahraga dan ekstrakulikuler tidak diperbolehkan, di masa kebiasaan baru sudah diperbolehkan dengan prokes. Begitu juga kantin sekolah diperboleh dibuka.

“Dinas pendidikan agar segera mengklasifikasi sekolah kedalam 2 prosedur PTM ini. Saya minta SKB 4 Mentri ini diperhatikan dan segera tindak lanjut, fokus siapkan PTM yang sehat sekaligus PJJ yang inovatif, dengan demikian semua siswa terlayani dengan baik dan aman,” jelas Reni.

Legislator PKS ini mendorong dinas pendidikan lebih sigap dalam memperluas kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan PTM agar kesenjangan layanan pendidikan tidak terjadi di Surabaya.

“Sekali lagi, tolong sekolah yang dinilai dinas belum layak PTM agar dibantu, hadir dan bantu sekolah yang masih kesulitan penuhi sarana prasarana dan kendala lainnya, agar semua siswa terlayani,” pungkas Reni. [brj]

Walikota Surabaya Minta Semua Sekolah Gelar PTM dengan Prokes Ketat

PENDIDIKAN·November 23, 2021November 25, 2021

Terasberita9.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Dia juga menegaskan bahwa setiap sekolah yang akan melakukan PTM itu harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.