https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

December 3, 2021 – DarulHikamAlFikri

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

PTPN XIV bersinergi dengan Petrokimia Gresik sosialisasikan program makmur BUMN

PTPN XIV bersinergi dengan Petrokimia Gresik sosialisasikan program makmur BUMN

darulhikamalfikri.com, Sulawesi Selatan  –  PT Perkebunan Nusantara XIV melalui unit usaha PKS Luwu bersinergi dengan PT Petrokimia Gresik sejak bulan November 2021 hingga saat ini melakukan sosialisasi Program Makmur BUMN.

Hal itu dikemukakan Manajer PKS Luwu, Wardi Samad dalam keterangan persnya di Makassar, Jumat.

Dia mengatakan, PKS Luwu adalah salah-satu unit usaha yang memiliki petani plasma dengan kondisi kelangkaan pupuk saat ini.

Karena itu, PKS Luwu menjadi fasilitator kegiatan untuk berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia melalui PT Petrokimia Gresik melakukan Program Makmur Bersinergi/kolaborasi dalam implementasi core value AKHLAK, bersama PTPN XIV dan Bank BUMN.

“PT Petrokimia Gresik memberikan kesempatan pada petani melalui daftar CPCL (Calon Petani Calon Lahan) yang diajukan. Seperti kebutuhan pupuk per tahun, PT Petrokimia Gresik akan menjamin kuantitas dan kualitas pupuk untuk petani tebu dan sawit,” ujarnya.

PT Petrokimia Gresik sebagai pabrikan pupuk dan perbankan BRI maupun Bank Syariah Indonesia/BSI sebagai penyedia dana untuk skema pinjaman bagi petani atau Kelompok Tani Kelapa Sawit.

Menurut Wardi, pemaparan Program Makmur BUMN ini memberikan rekomendasi pemupukan untuk para petani maupun petani binaan PTPN XIV Unit Usaha PKS Luwu.

Pada kesempatan itu juga, dilakukan pengujian sampel tanah yang diambil dari salah-satu kebun petani plasma terdekat dari PKS Luwu, yaitu Mashur di Desa Lagego, untuk melihat kandungan Nitrogen, Pospat, Kalium, pH, dan Organik tanah.

“Bagi petani yang tidak memiliki modal/cash, dapat dibantu melalui Bank BUMN, pada kesempatan itu BRI menyampaikan ada KUR untuk petani dengan bunga yang rendah 3,75 persen per tahun.

Dengan jaminan kualitas pupuk, lanjut Wardi, akan lebih efektif pemupukan pada tanaman yang juga didukung analisa tanah oleh PT Petrokimia Gresik, sehingga jumlah atau dosis pupuk yang diberikan tepat sesuai kebutuhan tanaman dari kondisi tanah berdasarkan analisa.

Pihak PT Petrokimia Gresik juga menyampaikan harga khusus pupuk bagi petani yang mengikuti Program Makmur BUMN. (ant)

Bonsai tembus pasar luar negeri Harap Pemkab Kediri

Bonsai tembus pasar luar negeri Harap Pemkab Kediri

darulhikamalfikri.com, Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengharapkan agar budi daya tanaman bonsai bisa lebih luas lagi pasarnya, bahkan mampu menembus pasar luar negeri seperti tanaman hias lainnya.

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mendorong agar para pembudidaya menjadi lebih bersemangat sehingga hasil tanaman pun nanti juga bisa menembus pasar ekspor seperti tanaman hias.

“Kami harap bonsai ini nantinya bisa menembus pasar ekspor menyusul bunga (tanaman hias), bisa masuk ke negara lain,” kata Wabup di Kediri, Jumat.

Komunitas pecinta tanaman bonsai menggelar pameran bonsai di area Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dengan protokol kesehatan yang ketat.

Panitia acara, Edi Yuwono mengatakan kegiatan pameran ini sengaja digelar sebagai salah satu upaya mendorong para pembudidaya tanaman bonsai untuk semangat lagi dalam budi daya.

“Kegiatan ini diikuti teman-teman pemula. Awalnya, kami memasang target bisa masuk 150 pohon, ternyata sat ini sudah 215 pohon dan ini melampaui target,” katanya.

Ia juga mengatakan, persiapan kegiatan ini sangat singkat sekitar dua pekan. Namun, animo para peserta ternyata juga sangat bagus, yang terbukti dari jumlah peserta yang cukup banyak.

Pameran ini diikuti pecinta tanaman bonsai dari berbagai daerah baik Kediri hingga Surabaya. Pameran digelar di halaman Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, pada 2-6 Desember 2021. Tanaman yang dibawa pun beragam.

Dalam kegiatan ini, selain pameran juga ada lomba. Para peserta bisa ikut di kelas prospek mulai dari small (0-30 centimeter), medium (31-60 cm), large (61-90 cm), dan extra large (91-120 cm).

Sedangkan di kelas jadi, peserta bisa mendaftar di kategori small (0-30 centimeter), medium (31-60 cm), large (61-90 cm), dan extra large (91-120 cm). Kegiatan lomba itu juga memperebutkan hadiah hingga jutaan rupiah.

Kegiatan ini juga digelar dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Setiap tamu yang berkunjung harus menunjukkan kartu vaksinasi atau aplikasi PeduliLindungi. Panitia juga melakukan cek suhu badan. Jika suhu badan tinggi, tidak diizinkan untuk masuk ke lokasi.

Selain itu, di lokasi pun jumlah peserta yang masuk juga dibatasi. Hal ini guna mencegah adanya kerumunan, karena saat ini masih pandemi COVID-19. (ant)

Sekjen PBNU : Tantangan Demokrasi, Pandemi percepat penurunan kualitas demokrasi Indonesia

Sekjen PBNU : Tantangan Demokrasi, Pandemi percepat penurunan kualitas demokrasi Indonesia

darulhikamalfikri.com, Surabaya – Pandemi COVID-19 ikut mempercepat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara. Meski demikian, demokrasi dianggap bisa terus bertahan di tengah tekanan selama pandemi, kata salah pengurus PBNU.

“Penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara selama pandemi itu bagian dari tantangan demokrasi di tengah pandemi,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama, Helmy Faishal Zaini dalam siaran persnya, Jumat, usai diskusi “Menuju Bali Democracy Forum : Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri”

Helmy yang juga anggota Komisi I DPR RI itu menyebut, tantangan itu antara lain dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi. Pada pelantar digital itu bertebaran berbagai hal yang justru mengancam demokrasi.

“Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” ujarnya.

Prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang. Hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu itu.

Di sisi lain, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat.

Padahal, kata dia, kematangan demokrasi lebih dari hal itu. Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran untuk mengembangkan demokrasi. Sebab, proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang.

Menurut dia, tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar. Demokrasi tidak hanya dari paradigma sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik.

Demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik seperti diterapkan di Indonesia.

Pakar politik internasional Universitas Paramadia, Mahmud Syaltout yang juga hadir dalam diskusi itu mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi. Pada situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.

Tekanan ekonomi, kata dia, juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal demokrasi membutuhkan keragaman.

“Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Perancis. Selama pandemi, seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Perancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor itu.

Sementara di sejumlah negara lain, tekanan ekonomi berujung pada penggulingan pemerintah. Di sejumlah negara, ada kudeta yang antara lain dipicu alasan itu.

Ia juga menyebut, demokrasi memang harus ditumbuhkan dari dalam negeri. Sebab, pemaksaan dengan alasan mendorong demokratisasi adalah pelanggaran.

“Ada negara-negara yang mengintervensi negara lain dengan alasan mendorong demokrasi. Tindakan itu melanggar demokrasi,” kata dia.(ant)

Jokowi ingatkan penurunan kepuasan publik di bidang hukum

Jokowi ingatkan penurunan kepuasan publik di bidang hukum

darulhikamalfikri.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya atas penurunan kepuasan publik terhadap penegakan hukum termasuk dalam kebebasan berpendapat.

“Berkaitan dengan kepuasan publik terhadap bidang hukum, supaya kita tahu, 2019-2020 naik, tapi masuk ke 2021 turun sedikit, hati-hati,” kata Presiden Jokowi di Bali, Jumat.

Hal tersebut disampaikan saat pengarahan Presiden Jokowi kepada Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 Kabupaten Badung, Bali.

“Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu, ini dilihat masyarakat loh. Masyarakat itu menilai dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei, artinya sering saya sampaikan ya memang ketegasan harus gigit siapapun yang terbukti melakukan tindak kejahatan pada negara juga masyarakat,” ungkap Presiden

Presiden Jokowi juga mengingatkan dengan penurunan indeks kebebasan berpendapat di Indonesia.

Dalam Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6.3. Meski peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48.

Skor tersebut merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam 14 tahun terakhir. Indonesia pun dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

“Karena ini persepsi lagi, dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi. Sedikit-sedikit ditangkap, oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis, persuasif dan dialog,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menyebutkan contoh penghapusan mural yang mengkritik dirinya beberapa waktu lalu.

“Contoh kecil-kecil saja, mural dihapus. Saya tahu nggak mungkin perintahnya Kapolri, perintahnya Kapolda juga nggak mungkin, perintahnya Kapolres juga mungkin, nggak mungkin. Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu beritahu kapolsek-kapolsek itu urusan kecil,” tambah Presiden.

Sebelumnya ada mural pada dinding terowongan inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta di Batuceper, Kota Tangerang, Banten yang dihapus.

“Saya datang ke sebuah daerah ada mural dihapus, ramai, wah Presiden yo urukan? Urusan mural, oh urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa, ada mural saja takut, ngapain?” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi meminta agar aparat membedakan antara kritik yang membangun dan kritik yang mengganggu ketertiban masyarakat.

“Baca ini hati-hati. Ini kebebasan berpendapat, tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi di balik Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif,” kata Presiden.

Ia pun meminta agar di alam demokrasi, pemerintah tetap harus menghormati kebebasan berpendapat dan menyerap aspirasinya.

“Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini? Saya tanya ke Kapolres, kenapa bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan,” tegas Presiden. (ant)