2021 – Page 14 – DarulHikamAlFikri

Dewan Gresik Gelar Rapat Paripurna Secara Marathon untuk Sahkan APBD 2022 Rp 3,4 Triliun

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·November 27, 2021December 3, 2021

darulhikamalfikri.com, Gresik – Menjelang tutup tahun 2021, Dewan Gresik menggelar rapat paripurna secara marathon untuk mensahkan APBD sebesar Rp 3,4 triliun. Ada tiga rapat sekaligus yang dituntaskan dalam satu hari. Rapat itu diantaranya, penetapan beracara di DPRD, Propemperda, dan laporan badan anggaran (Banggar).

Kendati digelar di akhir pekan, namun beberapa anggota dewan tetap meluangkan waktunya mengikuti rapat paripurna yang digelar tiga kali sekaligus. Ada 42 orang anggota dewan yang hadir, serta 19 orang perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengikuti secara daring.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Nur Saidah, dan Nur Hamim serta Ketua Dewan Abdul Qodir. Pada rapat pertama menyampaikan penetapan beracara di DPRD. Sebagai juru bicara adalah Abdullah Munir dari Fraksi Gerindra.

“Di sesi ini kami menitikberatkan pada kode etik yang telah ditentukan bersama. Bagaimana menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, melakukan sidak, dan kunjungan kerja. Sedang tata beracara Badan Kehormatan, berkaitan dengan penyampaian pengaduan. Baik dari masyarakat, pimpinan atau anggota DPRD,” ujarnya, Sabtu (27/11/2021).

Usai menuntaskan rapat tersebut, kemudian dilanjut program pembentukan peraturan daerah (Propemperda). Juru bicara dalam penyampaian ini. Yakni, Didin Nurhudi dari Fraksi Nasdem. Politisi tersebut, menyampaikan usulan 18 ranperda yang nantinya ditetapkan menjadi perda.

“Ranperda ini merupakan usulan dari fraksi dan telah dibahas bersama untuk mendukung pembangunan Kabupaten Gresik,” tuturnya.

Di pembahasan terakhir, Ketua Dewan Abdul Qodir yang memimpin rapat laporan badan anggaran (Banggar) dengan juru bicara Jumanto lebih menekankan pada kekuatan APBD 2022 sebesar Rp 3,4 triliun.

“Kekuatan APBD itu terdiri dari pendapatan ai daerah Rp 1,2 triliun. Kemudian pendapatan dari transfer Rp 2,2 triliun serta lain-lain Rp 17 miliar,” katanya.

Menanggapi hal itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) mengikuti rapat via daring menyatakan terkait dengan itu semua. Pihaknya bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengoptimalkan kekuatan APBD tahun 2022.

“Meski pembahasan ini ada dinamika tapi hal itu tidak ada masalah. Sebab, mengarahnya tetap ke pembangunan buat Kabupaten Gresik. Saran dan masukan dari fraksi dewan sangat diharapkan demi kemajuan bersama,” pungkasnya. [brj]

Hasil Penemuan Kasus Aktif di kantor Pemkot Surabaya

SEPUTAR JATIM·November 26, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih terus menggelar kegiatan penemuan kasus aktif (Swab Case Finding) di lingkungan perkantoran. Pelaksanaan tersebut, menyasar pada 10 persen dari total pegawai untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menyampaikan, hasil dari pelaksanaan tes swab tersebut, tidak ditemukan kasus baru. Artinya, selama dua hari pelaksanaan, para ASN di lingkungan Pemkot Surabaya dinyatakan negatif Covid-19.

“Tahap pertama kami mulai untuk ASN. Sebanyak 428 ASN sudah di tes swab dan Alhamdulillah hasilnya negatif semua,” kata Febri sapaan lekatnya, Jumat (26/11/2021).

Febri menerangkan, sebanyak 428 ASN tersebut, berasal dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yakni, Administrasi Pemerintahan (Adpem) sebanyak 11 orang, Bagian Hukum sebanyak 44 orang, Badan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BAPOD) sebanyak 15 orang, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) sebanyak 7 orang.

Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (BLP2A) sebanyak 14 orang, Hubungan Masyarakat (Humas) sebanyak 4 orang, Bagian Kerjasama sebanyak 52 orang, Bagian Umum Protokol sebanyak 18 orang, Dinas Koperasi sebanyak 19 orang, dan Dinas Penanaman Modal sebanyak 2 orang.

Dinas Perdagangan sebanyak 18 orang, Dinas Perpustakaan sebanyak 43 orang, Dinas Pariwisata sebanyak 27 orang, Dispendukcapil sebanyak 19 orang, Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 17 orang, Dinas Perpustakaan dan Arsip sebanyak 3 orang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 13 orang, Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 79 orang, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) sebanyak 23 orang.

“Tahap pertama ini digelar hingga 6 Desember 2021 mendatang. Tahap kedua, yakni pada tanggal 2 Desember untuk lingkungan BUMD dan tahap ketiga pada tanggal 3 Desember untuk lingkungan BUMN, serta dilanjutkan ke perusahaan swasta,” terang dia.

Febri menjelaskan, bahwa pelaksanaan tes swab 10 persen tersebut, berdasarkan SE tentang Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Melalui Penemuan Aktif Kasus dan telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

“Kami juga memperhitungkan jumlah pegawai. Apabila, jumlah pegawai di atas 50 orang, maka akan dilakukan tes swab sebanyak 10 persen, tapi kalau itu dibawah 50 orang, maka seluruh pegawai di tempat kerja tersebut akan kami lakukan tes swab,” jelas dia.

Selain untuk mengawasi dan mengendalikan laju Covid-19 di Kota Surabaya, Febri mengatakan, bahwa pihaknya juga terus menggelar Swab Hunter dan Vaksin Hunter di tiap kelurahan di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan agar warga Kota Surabaya tidak abai dengan penerapan protokol kesehatan.

“Meskipun berdasarkan data lawancovid-19.surabaya.go.id per Kamis (25/11/2021) terdapat 9 orang positif Covid-19, maka kita tidak boleh abai dalam penerapan protokol kesehatan,” kata dia.

Disisi lain, dalam menyambut kebangkitan ekonomi tersebut, Pemkot Surabaya juga telah melaunching kawasan wisata Jalan Tunjungan dengan tagline Tunjungan Romansa. Febri menyampaikan, pihaknya juga melanjutkan dengan beberapa kegiatan, salah satunya ada penambahan aktivitas seni di beberapa titik yang telah ditentukan.

“Ini adalah kegiatan awal kebangkitan ekonomi. Harapannya dengan adanya Tunjungan Romansa ini, aktivitas perekonomian bisa kembali seperti semula. Ayo sama-sama menjaga dan terus mengetatkan penerapan protokol kesehatan,” pungkasnya. (brj)

Kemendagri Pantau Pelaksanaan Pilkades di Jember dan Sumenep Secara Virtual

NASIONAL·November 26, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di empat kabupaten, yakni Dairi, Jember, Sumenep, dan Halmahera Timur. Keempat kabupaten ini melangsungkan Pilkades pada Kamis (25/11/2021).

Pada kesempatan itu, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes Aferi S. Fudail mencatat, secara umum Pilkades di empat daerah tersebut sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

“Kami memantau Desa Lae Parira Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Desa Parsanga Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dan Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Aferi melalui pernyataan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).

Selain itu, Aferi juga berpesan, agar keempat kabupaten tersebut dapat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkades, baik saat penghitungan suara maupun pelantikan kepala desa terpilih.

“Semoga seluruh kepala desa yang terpilih merupakan pilihan terbaik sesuai hati nurani masyarakat, profesional, berintegritas dan amanah serta semakin memajukan desa sekaligus mendukung visi misi kepala daerah,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, hadir melaporkan pelaksanaan di daerah masing-masing secara virtual, yakni Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman, Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Leonardus Sihotang.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, Pilkades di empat daerah tersebut berlangsung dengan kondisi beragam. Misalnya, di Kabupaten Dairi yang melaksanakan Pilkades di 106 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Ajang ini diikuti oleh 277 calon kepala desa (Cakades) dengan jumlah pemilih sebanyak 116.152 orang yang tersebar di 262 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berbeda dengan Dairi, Kabupaten Jember melangsung Pilkades di 59 desa yang berada di 25 kecamatan. Gelaran ini diikuti oleh 213 Cakades dengan jumlah pemilih sebanyak 409.452 orang yang tersebar di 908 TPS. Sedangkan Kabupaten Sumenep melaksanakan Pilkades di 84 desa pelaksana yang tersebar di 27 kecamatan. Pilkades ini diikuti oleh 242 Cakades dengan jumlah pemilih sebanyak 223.959 orang yang tersebar di 661 TPS. (brj)

PBNU : Muktamar NU Ditetapkan 17 Desember 2021

SEPUTAR JATIM·November 26, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Surabaya – Kepastian tanggal penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU), akhirnya menemui titik terang. Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, telah menerbitkan Surat Perintah.

Isinya memerintahkan panitia agar segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan muktamar pada tanggal 17 Desember 2021.

Surat perintah ini menjadi dasar dan pijakan bagi PBNU lewat panitia pengarah dan panitia pelaksana untuk mempercepat pelaksanaan muktamar dari tanggal yang ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Konbes dan Munas beberapa bulan lalu di Jakarta telah menyepakati bahwa Muktamar ke-34 NU akan diselenggarakan tanggal 23 hingga 25 Desember 2021 di Lampung.

“Surat Perintah ini ada latar belakangnya. Tidak ujug-ujug,” kata Ketua PBNU, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Jumat (26/11/2021) di Jakarta melalui rilisnya kepada beritajatim.com.

“Itulah kenapa saya bilang bahwa PBNU itu sedang tidak baik-baik saja,” tambah Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf.

Sebelum Surat Perintah itu dibuat, telah ada jadwal rapat untuk menyikapi status PPKM level 3 pada periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 secara nasional.

Peserta rapat, kata Gus Ipul menerangkan, adalah Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Rapat disepekati dilakukan hari Rabu tanggal 24 November 2021. Karena pada hari itu tidak dapat diambil keputusan alias deadlock, kata Gus Ipul lagi, maka Sekjen meminta agar rapat ditunda dan dapat dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2021.

“Jadi, Rabu sudah rapat. Rupanya tidak ditemukan kata sepakat untuk memajukan muktamar. Alasanya soal kesiapan panitia. Untuk mendapat laporan soal kesiapan, lalu rapat mencoba menghubungi panitia. Ternyata Pak Nuh selaku Ketua Panitia Pengarah sedang di lapangan, di Lampung. Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Pak Imam Aziz, hari Rabu itu tidak bisa dihubungi,” jelas Gus Ipul.

“Lalu, Saudara Sekjen minta rapat ditunda. Keempatnya sepakat bertemu lagi hari Kamis kemarin itu, dan mengundang Panitia Muktamar,” ujar Gus Ipul.

Rais Aam dan Katib Aam, lanjut Gus Ipul yang pernah Ketua Umum PP GP Ansor dua periode itu, datang kembali untuk melanjutkan rapat yang tertunda. Hingga sore hari, ternyata Ketua Panitia, Ketua Umum dan Sekjen tidak muncul.

Karena tidak ada kejelasan soal kehadiran Ketua Umum, Sekjen dan Ketua Panitia itulah, lanjut Gus Ipul, maka Rais Aam memutuskan untuk menerbitkan Surat Perintah. “Rapat Kamis itu, seharusnya dimulai ba’da Dzuhur. Tapi, jangankan Ketua Panitia, bahkan Ketua Umum dan Sekjen saja tidak muncul. Ini yang saya katakan bahwa PBNU itu tidak sedang baik-baik saja,” jelas Gus Ipul.

“Ketidakhadiran Ketua Panitia, Ketua Umum dan Sekjen di hari kedua rapat, menjadi petunjuk bahwa di sini terlihat tak ada komitmen menjalankan hasil rapat,” imbuhnya.

Kini, dengan terbitnya Surat Perintah, maka simpang siur soal kapan muktamar, terjawab sudah. “Semua pihak harus mematuhi keputusan Rais Aam, sebagai pemegang komando tertinggi PBNU,” pungkas Gus Ipul. [brj]

18 ASN Terima Bansos dari Kemensos di Ponorogo

SEPUTAR JATIM·November 26, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Ponorogo – Ada belasan aparatur sipil negara (ASN) di Ponorogo yang menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Hal tersebut diungkapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Ponorogo usai menerima rilis data dari Kemensos. Ada 26 ASN yang terindikasi menerima bansos tersebut. Namun, setelah ditelusuri Dinsos yang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), ternyata hanya 18 ASN yang mendapatkan bansos tersebut.

“Dari rilisan Kemensos 26 orang, setelah kita ditelusuri dengan Dispendukcapil dan BKPSDM ternyata yang 8 orang bukan ASN. Jadi hanya 18 ASN yang selama ini menerima bansos,” kata Kepala Dinsos PPPA, Supriyadi saat ditemui awak media di kantornya, Jumat (26/11/2021).

Hasil penelusuran itu, kata Supriyadi pihaknya sudah melaporkan kembali ke Kemensos untuk ditindaklanjuti. Dia menyebut jika 18 orang ini, sebelum menjadi ASN, mereka sudah menjadi keluarga penerima manfaat (KPM). Seharusnya, ketika mereka sudah menjadi ASN, melaporkannya.

“Sampai ada rilis Kemensos, belum ada pemberitahuan dari desa atau yang bersangkutan,” katanya.

Mereka menjadi KPM itu bervariasi, ada yang sejak tahun 2014, ada juga pada tahun 2017. Kebanyakan mereka mendapatkan bansos jenis bantuan pangan non tunai (BPNT). Ada juga dua orang yang mendapatkan BPNT dan program keluarga harapan (PKH).

“Mayoritas mendapatkan BPNT. Namun, dari 18 ASN itu, ada 2 orang yang menerima BPNT dan PKH,” katanya.

Untuk 2 ASN penerima PKH ini sudah mulai proses graduasi. Sementara untuk penerima BPNT masih ditindaklanjuti oleh Kemensos. Nantinya bakal diminta kartu keluarga sejahtera(KKS) milik para ASN tersebut.

“Kalau KKS-nya diambil, mereka tidak bisa bertransaksi. Penerimaan bansos terakhir untuk ASN ini pada bulan September lalu,” pungkasnya. [brj]

Usai Pilkades Bupati Minta Masyarakat Kembali Bersatu tanpa Provokasi

LENSA MADURA·November 25, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Sumenep – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sumenep pada Kamis (25/11/2021) telah usai. Hampir semua desa telah menyelesaikan proses penghitungan suara.

Bupati Sumenep, Ach. Fauzi meminta agar masyarakat kembali bersatu setelah Pilkades ini. Menurutnya, para calon dan para pendukungnya, baik yang terpilih maupun tidak, bisa beraktifitas kembali seperti biasa.

“Jadi tidak ada lagi provokasi-provokasi. Pilkades sudah selesai. Boleh beda pilihan, tapi jangan bermusuhan,” katanya.

Bupati Sumenep melakukan pemantauan langsung pelaksanaan Pilkades di beberapa desa. Pemantauan tersebut dilakukan bersama jajaran Forkopimda, yakni Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua DPRD. Selain itu juga ikut mendampingi, Ketua Pengadilan Agama, dan Sekda Sumenep.

“Kami berharap tidak ada ‘polarisasi’ di masyarakat setelah Pilkades. Semuanya harus kembali bersatu untuk bersama-sama membangun desanya agar lebih baik,” tandasnya.

Ia meyakini tidak ada kecurangan dalam Pilkades kali ini, karena di tiap TPS ada dua saksi dari masing-masing calon. “Ini ada saksinya. Bukan cuma satu. Tapi dua. Jadi saya pikir kok sulit ya untuk terjadi kecurangan,” ucapnya.

Pada Kamis (25/11/2021), sebanyak 84 desa di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep baik wilayah daratan maupun kepulauan, melaksanakan pilkades serentak. [brj]

Pilkades di Sumenep, Rudiyanto Raup Suara Terbanyak Namun Telah Meninggal

LENSA MADURA·November 25, 2021December 2, 2021

Terasberita9.com, Sumenep – Ada yang tidak biasa dalam penghitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.

Dari tiga calon kepala desa (cakades), yang memperoleh suara terbanyak adalah Rudiyanto, dengan 1.344 suara. Disusul Moh. Munandar 1.005 suara, dan Abdul Latif mengantongi 31 suara. Namun cakades yang memperoleh suara terbanyak, yakni Rudiyanto, telah meninggal dunia sebelum hari H pemungutan suara Pilkades. Rudiyanto merupakan calon petahana.

“Hasil penghitungan suara yang kami lakukan, almarhum Rudiyanto mendapatkan suara terbanyak. Selisih suaranya dibanding perolehan terbanyak kedua adalah 339 suara,” terang Ketua Panitia Pilkades Rubaru, Sumenep, Moh Fikri, Kamis (25/11/2021).

Versi masyarakat Desa Rubaru, Rudiyanto disukai karena selama menjabat kepala desa, cukup banyak kemajuan di Rubaru, termasuk infrastruktur. Selain itu, selama ini, almarhum dikenal selalu ada untuk masyarakatnya. Karena itu, masyarakat tetap bersikeras memilih Rudiyanto, meski sudah meninggal.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli menjelaskan, untuk Pilkades Rubaru tetap bisa dilangsungkan meski ada calon yang meninggal. “Di Desa Rubaru kan ada 3 calon. 1 meninggal. Jadi masih ada 2 calon. Ini memang boleh dan sah pemungutan suaranya,” terang Ramli.

Namun menurutnya, hasil pemungutan suara itu bisa disahkan apabila calon yang dipilih masih hidup. Apabila calon yang terpilih ternyata sudah meninggal, maka hasil pilkades ini tidak dapat disahkan.

“Karena itu, untuk Desa Rubaru ini harus dilakukan pemungutan suara ulang pada Pilkades berikutnya. Untuk menjalankan roda pemerintahan desa, maka Bupati nanti akan menunjuk PJ hingga pelaksanaan Pilkades berikutnya,” papar Ramli.

Peraturan tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 6, PP 43, Perbup 54 tahun 2019, dan Perbup 15 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Sumenep. Pada Kamis (25/11/2021), sebanyak 84 desa di 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep baik wilayah daratan maupun kepulauan, melaksanakan pilkades serentak. [brj]

Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, Uncategorized·November 25, 2021November 30, 2021

Terasberita9.com, Jumlah keterwakilan perempuan dalam proses seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu RI dinilai tidak ideal. Proses di tahap seleksi selanjutnya diharapkan bisa memperhatikan aspek keterwakilan kaum hawa di lembaga penyelenggara.

Berdasar data yang dirilis tim seleksi (timsel), dari 629 calon yang lulus administrasi, hanya 167 yang perempuan. Terdiri atas 97 calon KPU (27,5 persen) dan 70 calon Bawaslu (25,3 persen) dari total calon di setiap lembaga.

Menurut Beni Telaumbanau, peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), jumlah perempuan yang mendaftar tahun ini naik dibanding lima tahun lalu. Namun, jumlah laki-laki yang mendaftar naik lebih signifikan, sehingga secara persentase partisipasi perempuan turun. Dari catatan puskapol, lima tahun lalu persentase calon perempuan KPU 29,2 persen dan Bawaslu 26,4 persen. ”Jumlah kandidat perempuan menunjukkan peningkatan. Walaupun secara persentase tidak berubah jauh, bahkan cenderung menurun,” ujarnya dalam diskusi kemarin (22/11).

Angka tersebut belum ideal. Pasalnya, ketersediaan calon perempuan yang tersisa sudah di bawah angka ideal 30 persen. Dia menambahkan, dari sisi kapasitas, calon penyelenggara perempuan terbilang kompeten. Dari hasil kajiannya, ada 16 orang yang berlatar belakang pendidikan doktoral dan 83 orang berlatar belakang magister.

Sementara itu, pegiat pemilu yang juga mantan komisioner Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan, problem keterwakilan perempuan kerap terganjal saat fit and proper test di DPR. Sejumlah calon perempuan kerap kandas saat uji kelayakan dan kepatutan di dewan. ”Padahal DPR yang menyusun undang-undang, tapi mereka sendiri yang melanggar,” tuturnya.

Tahun ini, Beni berharap amanah UU Penyelenggara Pemilu itu bisa dipenuhi. Hal itu bisa dimulai di level timsel. Dia mengusulkan adanya kebijakan afirmasi. ”Sebanyak 30 persen dari 48 orang yang lolos tahap selanjutnya harus ada perempuan,” ucapnya. Jika berdasar ranking tidak memenuhi, timsel bisa mengambil kebijakan dengan mengambil 30 persen dari peringkat teratas calon perempuan. (jwp)

39 Pemda Masuk Nominator IGA Tahun 2021

NASIONAL·November 25, 2021November 30, 2021

Terasberita9.com, Jakarta – Sebanyak 39 pemerintah daerah (Pemda) masuk Nominator Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021. Adapun ke 39 Pemda tersebut telah dibagi ke dalam beberapa klaster, yakni 7 Pemerintah Provinsi, 12 Pemerintah Kota, 12 Pemerintah Kabupaten, 5 Pemda di daerah perbatasan, serta 3 Pemda di daerah tertinggal.

“Pemerintah daerah yang menjadi nominator dalam tahapan presentasi kepala daerah tahun 2021 adalah sebanyak 39,” kata Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Selasa (23/11/2021).

Adapun nominator pada klaster provinsi adalah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Jambi. Sementara nominator pada klaster kabupaten yaitu Banyuwangi, Wonogiri, Bogor, Muara Enim, Lampung Barat, Tabalong, Indragiri Hilir, Tanggamus, Musi Rawas, Tegal, Hulu Sungai Selatan, dan Bojonegoro.

Sedangkan nominator pada klaster kota, yaitu Singkawang, Surabaya, Padang Panjang, Cimahi, Yogyakarta, Tangerang, Mojokerto, Probolinggo, Pariaman, Bandung, Pekanbaru, dan Makassar. Kemudian, nominator pada klaster daerah perbatasan yakni Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berikutnya, nominator pada klaster daerah tertinggal yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Belu, serta Kabupaten Nabire. Diketahui, secara umum penilaian inovasi daerah dan pemberian penghargaan IGA ini dilakukan melalui empat tahapan, yakni tahapan penjaringan, tahapan pengukuran, tahapan penilaian, validasi lapangan, hingga penetapan dan pemberian penghargaan.

Sebelumnya, Pemda melakukan pelaporan atas inovasi yang dilakukan selama 2 tahun terakhir secara online, realtime dan transparan melalui laman https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/. Hingga 17 September 2021 telah terhimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil sementara pengukuran mandiri, sebanyak 126 Pemda masuk dalam kategori sangat inovatif, yang terdiri dari 13 provinsi, 79 kabupaten, dan 34 kota.

Eko menambahkan, untuk menjaga objektivitas, akuntabilitas, dan kualitas pengukuran inovasi daerah, dilakukan quality control dengan melibatkan pihak eksternal yang bekerja secara independen. Proses peninjauan kembali atau quality control tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kualitas inovasi berdasarkan bukti pencapaian program atau inovasi daerah.

“Pada tahap presentasi kepala daerah ini, kepala daerah nominator hasil validasi dan quality control memaparkan penerapan inovasi yang dilakukan dalam kurun waktu dua tahun terakhir,” ujar Eko.

Tak hanya itu, kepala daerah juga akan mempresentasikan inovasinya di hadapan tim penilai yang berasal dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, KemenPAN RB, BRIN, Bappenas, LAN RI, UI, dan kemitraan partnership. “Tahap presentasi kepala daerah dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 23 hingga 25 November 2021,” tambahnya.

Sebagai informasi, penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan IGA Tahun 2021 ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; serta Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. (brj)

Pemkab Kediri Apresiasi Ribuan Penerima PKH Mengundurkan diri Secara Mandiri

SEPUTAR JATIM·November 24, 2021November 25, 2021

Terasberita9.com, Kediri – Pemerintah mengapresiasi banyaknya jumlah warga yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengundurkan diri secara mandiri. Pengunduran diri itu menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Koordinator PKH Kabupaten Kediri Totok Agung Pujiarto menyampaikan, sampai dengan bulan September 2021, tercatat yang telah keluar dari kepesertaan PKH sejak 2018-November 2021 sebesar 38.633 KPM PKH. Adapun, KPM PKH yang keluar dari kepesertaan PKH dinamakan sebagai KPM graduasi.

“Jumlah itu (38.633) ada yang graduasi secara alami, ada yang sejahtera mandiri, ada pula yang tergraduasi by sistem karena data kependudukannya belum padan,” katanya.

Totok menjelaskan, yang dimaksud KPM Graduasi secara alami yakni keluar dari kepesertaan karena sudah tidak memiliki persyaratan komponen PKH. Komponen itu meliputi ibu hamil, balita, anak sekolah mulai SD, SMP, SMA, lansia dan disabilitas berat. Adapun jumlahnya sebanyak 28.645 KPM.

Kemudian, graduasi sejahtera mandiri yakni mereka yang keluar karena mengundurkan diri atas kesadarannya karena sudah sejahtera. Jumlahnya, sebanyak 7.773 KPM. Adapun, yang tergraduasi by sistem, karena data kependudukan belum padan dengan DTKS sebanyak 2.215 KPM.

“Kita akan mendorong supaya KPM PKH dapat sejahtera dan mandiri, dan itu adalah salah satu tugas dari pendamping PKH,” ucapnya.

Untuk mencapai target itu, dalam setiap pertemuan bulan bersama KPM PKH, selalu disampaikan modul FDS (Family Development Session). Salah satunya adalah modul ekonomi yang berisi tiga sesi tentang pengelolaan keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung, terakhir merintis usaha.
“Harapannya KPM PKH dapat meningkat pengetahuannya dalam bidang ekonomi keluarga dan dengan rintisan usaha kecilnya, dapat meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera dan mandiri,” paparnya.

Melihat jumlah kepesertaan KPM PKH yang mengundurkan diri secara mandiri sampai angka 7.773 KPM, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono atau akrab disapa Mas Dhito menyatakan, jangka panjang pemerintah menargetkan tidak ada lagi penerima manfaat. Capaian target itu dapat terwujud bilamana warga sudah naik pada tatanan level sejahtera.

“Tentunya kami berterimakasih kepada para petugas pendamping PKH yang telah bekerja keras membantu pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan di masyakat,” tandasnya. [brj]