https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

2021 – Page 15 – DarulHikamAlFikri

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Wakil Ketua DPRD Dorong Pemkot Membuka Semua Kelas SD-SMP

Wakil Ketua DPRD Dorong Pemkot Membuka Semua Kelas SD-SMP

Terasberita9.com, Surabaya  – Pertahanan terkuat dari serangan virus Corona atau Covid-19 adalah diri sendiri. Berupa ketaatan menjalani 3 M, yakni menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan secara bersih.

Dengan pertahanan 3 M, masyarakat bisa lebih aman dalam menjalani aktivitas keseharian. Persoalannya, aktivitas saat ini masih dalam berbagai pembatasan. Misalnya aktivitas belajar mengajar di sekolah. Aktivitas di sekolah belum selonggar aktivitas di pasar.

Situasi itulah yang dilihat oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti. Maka, Reni mendorong Pemkot untuk membuka semua kelas SD maupun SMP.

“Jadi sekolah belum berjalan normal, ini saya kira yang harus mendapat perhatian dan saya mendorong agar sekolah SD/SMP di Kota Surabaya tidak hanya yang masuk itu kelas 6 atau mungkin SMP ya. Kelas-kelas lainnya diberi kesempatan untuk masuk juga,” kata Reni saat dihubungi, Selasa (23/11/2021).

Legislator PKS ini mengatakan jika kemudian ada orang tua tidak memberikan izin untuk mengikuti PTM itu tidak menjadi masalah, terpenting dia menegaskan untuk membuka semua kelas tidak hanya kelas 6 untuk SD.

“Untuk orang tua yang punya pilihan-pilihan tidak masalah yang masih berkenan untuk di rumah tidak apa-apa, tapi untuk SD buka, jangan hanya kelas 6. Karena kondisinya pun kita lihat sekarang disini juga ramai (pasar Tunjungan, red.),” tegas Reni.

Menurutnya sekolah semestinya sudah memiliki sistem yang mengatur keamanan dan prosedur protokol kesehatan. Kalaupun kemudian nanti ada kasus, dia meminta sekolah menyiapkan mitigasi yang cepat.

“Misalkan, ada yang terpapar itu nanti mitigasinya disiapkan secara cepat. Tetapi bukan berarti kemudian kita lama tidak membuka PTM di sekolah,” ungkapnya.

Apalagi, lanjut Reni, ketika datang ke pembukaan pasar Tunjungan sangat ramai. Lantas, dia memikirkan bagaimana nasib anak-anak yang sekolah.

“Kasihan anak yang sekolah, harusnya diberi kesempatan untuk memulai pembelajaran tatap muka. Itu saya kira yang harus mendapat perhatian, saya sangat berharap untuk segera PTM dibuka kembali dan diperlakukan untuk semua kelas,” ucapnya.

Dia berharap PTM segera dinaikkan dari 25% menjadi 50% secara bertahap sampai kemudian bisa mencapai 100% kehadiran. Mengingat semua telah berjalan normal.

“Semoga tidak ada gelombang baru, atau gelombang ketiga di bulan Desember atau mungkin di tahun depan, jaga kesehatan selalu, semangat selalu kita sama-sama doakan yang terbaik untuk Surabaya,” tandasnya.

Lantas bagaimana tanggapan dari Pemerintah Kota Surabaya?

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang hendak menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) harus dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Dia juga menegaskan bahwa setiap sekolah yang akan melakukan PTM itu harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.

“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka, mulai dari SD-SMP saya ingin tatap muka (PTM). Tapi harus menjalankan asesmennya dulu, kalau lulus asesmen baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” kata Eri saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dan Forum Ilmiah Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan yang digelar di Graha Sawunggaling, komplek gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (23/11/2022).

Dia kembali menegaskan bahwa saat ini boleh atau tidak boleh dibukanya sekolah itu bukan karena Pemkot Surabaya melarang. Akan tetapi, pemkot berusaha memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid terlebih dahulu, sebelum melaksanakan PTM.

“Anak-anak yang ikut PTM harus melalui persetujuan orang tuanya, meskipun sedikit yang masuk harus tetap digelar PTM,” tegasnya.

Eri juga menjelaskan bahwa setelah dinyatakan lulus asesmen, maka masing-masing sekolah harus melakukan simulasi. Setelah simulasi dinilai berhasil, maka sekolah itu diperbolehkan untuk buka dan melaksanakan PTM.

“Maka dari itu, mulai saat ini kita belajar menerapkan prokes. Insya Allah, saya pastikan lagi harus ada izin dari orang tuanya. Kalau saya bilang hari ini buka, ya harusnya hari ini sudah bisa buka, masio (meskipun) siswanya 5 sampai 10 orang, ya kita buka. Kalau kita yakin melakukan ini (PTM), yang lainnya saya yakin akan ikut. Kalau nggak ada yang yakin, kapan mulainya? Bismillah saja,” kata dia.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah serta guru dalam menjaga dan mengawasi prokes para siswa-siswinya saat di sekolah. Dia juga mengingatkan, agar para wali murid turut andil dalam mengawasi anak-anaknya setelah mengikuti PTM di sekolah.

“Karena untuk menjaga ini (prokes) tidak bisa sendiri. Saya nyuwun tulung (minta tolong) pengertiannya. Kenapa? Nanti muncul anggapan ada klaster sekolah, padahal anaknya sendiri kalau main keluar rumah tidak menggunakan masker. Nanti kalau kena Covid-19, bilangnya gara-gara di sekolah. Kan nggak fair juga,” tuturnya.

Eri itu berharap, sebelum sekolah dibuka, ia meminta warga Kota Surabaya bisa mengedukasi diri sendiri soal pentingnya menjaga prokes. Bukan itu saja, ia juga ingin para wali murid, kepala sekolah dan guru SD – SMP se-Surabaya, turut serta mengedukasi anak-anaknya sebelum mengikuti PTM di sekolah.

“Bahkan, saya mengedukasi diri saya sendiri. Ayo, seluruh warga Surabaya mengedukasi dirinya sendiri, semua orang tua, guru, kepala sekolah dan semuanya mengedukasi. Ayo kita jalan bareng, tidak bisa saling menyalahkan dalam hal ini (menerapkan prokes). Insyallah bisa,” pungkasnya. [brj]

Pemprov Jatim Beri Penghargaan Desa dan Kelurahan Berseri di Lamongan

Pemprov Jatim Beri Penghargaan Desa dan Kelurahan Berseri di Lamongan

Terasberita9.com, Lamongan  – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan penghargaan kepada 5 (lima) desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan sebagai desa dan kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari).

Penghargaan tersebut terdiri dari 3 kategori, mulai dari desa/kelurahan pratama, madya, serta desa/kelurahan mandiri. Penyerahan penghargaan berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/11/2021).

“Desa Deket Kulon dan Kelurahan Jetis meraih penghargaan untuk kategori pratama, Kelurahan Sukomulyo dan Kelurahan Sukorejo kategori Madya, kemudian Desa Deket Wetan kategori Mandiri,” kata Kepala DLH Lamongan, Anang Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (24/11/2021).

Menurut Anang Taufik, bahwa penghargaan tersebut diraih berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Berseri dari Provinsi Jawa Timur.

Kriteria penilaiannya meliputi presentasi kepala desa dan ketua kader lingkungan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan sumber daya alam.

“Program desa/kelurahan Berseri merupakan program Jawa Timur yang luar biasa, dan Pemkab Lamongan telah membangun bibit desa Berseri melalui program Lamongan Green and Clean (LGC),” tutur Anang.

Hingga tahun 2021, Anang menyebut, di Lamongan telah terdapat 275 desa/kelurahan LGC dan 15 desa/kelurahan Berseri. [brj]

Reni Astuti: Dispendik Wajib Bantu Sekolah untuk Lulus Assessment PTM

Reni Astuti: Dispendik Wajib Bantu Sekolah untuk Lulus Assessment PTM

Terasberita9.com, Surabaya – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mendorong Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah yang belum lulus assessment. Dia menyebut banyak menerima laporan dimana masih banyak sekolah SD dan SMP yang belum lulus asesment dan mendapatkan rekomendasi untuk menyelenggarakan PTM.

“Surabaya sudah zona kuning sejak September lalu, sangat disayangkan jika masih banyak SD/SMP yang belum lulus asesment. Ini kewajiban Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah tersebut, kepala Dinas Pendidikan tolong fokus urus ini, kasihan anak Surabaya yang ingin segera PTM jadi tidak terlayani,” kata Reni, saat dihubungi Rabu (24/11/2021).

Reni menuturkan bahwa dalam SKB 4 Menteri no.23425/A5/HK.01.04/2021, pemerintah daerah wajib membantu satuan pendidikan memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan.

Dalam SKB 4 Menteri ini juga diatur bahwa prosedur PTM menjadi 2 model yaitu PTM masa transisi dan PTM masa kebiasaan baru.

Jika di masa transisi kegiatan olahraga dan ekstrakulikuler tidak diperbolehkan, di masa kebiasaan baru sudah diperbolehkan dengan prokes. Begitu juga kantin sekolah diperboleh dibuka.

“Dinas pendidikan agar segera mengklasifikasi sekolah kedalam 2 prosedur PTM ini. Saya minta SKB 4 Mentri ini diperhatikan dan segera tindak lanjut, fokus siapkan PTM yang sehat sekaligus PJJ yang inovatif, dengan demikian semua siswa terlayani dengan baik dan aman,” jelas Reni.

Legislator PKS ini mendorong dinas pendidikan lebih sigap dalam memperluas kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan PTM agar kesenjangan layanan pendidikan tidak terjadi di Surabaya.

“Sekali lagi, tolong sekolah yang dinilai dinas belum layak PTM agar dibantu, hadir dan bantu sekolah yang masih kesulitan penuhi sarana prasarana dan kendala lainnya, agar semua siswa terlayani,” pungkas Reni. [brj]

Walikota Surabaya Minta Semua Sekolah Gelar PTM dengan Prokes Ketat

Walikota Surabaya Minta Semua Sekolah Gelar PTM dengan Prokes Ketat

Terasberita9.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta semua sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Dia juga menegaskan bahwa setiap sekolah yang akan melakukan PTM itu harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.

“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka, mulai dari SD-SMP saya ingin tatap muka (PTM). Tapi harus menjalankan asesmennya dulu, kalau lulus asesmen baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” kata Eri saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dan Forum Ilmiah Guru dan Tenaga Kerja Kependidikan yang digelar di Graha Sawunggaling, komplek gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa (23/11/2022).

Dia kembali menegaskan bahwa saat ini boleh atau tidak boleh dibukanya sekolah itu bukan karena Pemkot Surabaya melarang. Akan tetapi, pemkot berusaha memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid terlebih dahulu, sebelum melaksanakan PTM.

“Anak-anak yang ikut PTM harus melalui persetujuan orang tuanya, meskipun sedikit yang masuk harus tetap digelar PTM,” tegasnya.

Eri juga menjelaskan bahwa setelah dinyatakan lulus asesmen, maka masing-masing sekolah harus melakukan simulasi. Setelah simulasi dinilai berhasil, maka sekolah itu diperbolehkan untuk buka dan melaksanakan PTM.

“Maka dari itu, mulai saat ini kita belajar menerapkan prokes. Insya Allah, saya pastikan lagi harus ada izin dari orang tuanya. Kalau saya bilang hari ini buka, ya harusnya hari ini sudah bisa buka, masio (meskipun) siswanya 5 sampai 10 orang, ya kita buka. Kalau kita yakin melakukan ini (PTM), yang lainnya saya yakin akan ikut. Kalau nggak ada yang yakin, kapan mulainya? Bismillah saja,” kata dia.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah serta guru dalam menjaga dan mengawasi prokes para siswa-siswinya saat di sekolah. Dia juga mengingatkan, agar para wali murid turut andil dalam mengawasi anak-anaknya setelah mengikuti PTM di sekolah.

“Karena untuk menjaga ini (prokes) tidak bisa sendiri. Saya nyuwun tulung (minta tolong) pengertiannya. Kenapa? Nanti muncul anggapan ada klaster sekolah, padahal anaknya sendiri kalau main keluar rumah tidak menggunakan masker. Nanti kalau kena Covid-19, bilangnya gara-gara di sekolah. Kan nggak fair juga,” tuturnya.

Eri itu berharap, sebelum sekolah dibuka, ia meminta warga Kota Surabaya bisa mengedukasi diri sendiri soal pentingnya menjaga prokes. Bukan itu saja, ia juga ingin para wali murid, kepala sekolah dan guru SD – SMP se-Surabaya, turut serta mengedukasi anak-anaknya sebelum mengikuti PTM di sekolah.

“Bahkan, saya mengedukasi diri saya sendiri. Ayo, seluruh warga Surabaya mengedukasi dirinya sendiri, semua orang tua, guru, kepala sekolah dan semuanya mengedukasi. Ayo kita jalan bareng, tidak bisa saling menyalahkan dalam hal ini (menerapkan prokes). Insyallah bisa,” pungkasnya. [brj]

Kota Kediri Seksi untuk Investasi, Daya Tarik Mudahnya Pelayanan Perijinan

Kota Kediri Seksi untuk Investasi, Daya Tarik Mudahnya Pelayanan Perijinan

Terasberita9.com, Kediri  – Pelayanan perizinan yang mudah menjadi salah satu daya tarik investasi di Kota Kediri. Hal itu disampaikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat membuka Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal Sosialisasi Kepatuhan Pelaksanaan Berusaha yang bertempat di Grand Surya Hotel, Selasa (23/11/2021).

Wali Kota Kediri melanjutkan, indikator lain yang menjadikan Kota Kediri menarik bagi investor yaitu percepatan pembangunan Kawasan Selingkar Wilis, Jalur Lintas Selatan, serta Bandara Kediri yang direncanakan selesai dan beroperasi pada akhir 2024.

Selain itu, Kota kediri juga berhasil mendapatkan predikat 10 besar kota dengan indeks toleransi tertinggi serta menjadi 10 booming cities di Indonesia pada tahun 2020 dan berhasil meraih penghargaan TPID terbaik kawasan Jawa-Bali 2017-2019.

“Kita juga menyediakan lahan peruntukan industri sebesar 50ha. Kota Kediri juga memiliki bonus demografi sejak 2018. Pembangunan tol Nganjuk-Kediri Tulungagung direncanakan selesai pada akhir 2024. Selain itu mobilitas penduduk di Kota Kediri mencapai hampir 2 juta saat siang hari,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Mas Abu itu.

Pembangunan sistem yang baik dan berintegritas terus dibangun Pemerintah Kota Kediri agar dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan optimal.

“Di Kota Kediri yang kita bangun sistemnya, supaya investasi ke depan berjalan dengan baik. Kita sudah mencoba bagaimana caranya supaya investasinya bagus, orang mencari izin tidak susah. Sebelum ada Online Single Submission (OSS), kita sudah punya Kediri Single Window for Investment (KSWI). Kami juga sudah menyederhanakan perizinan. Dari ratusan perizinan, kita sederhanakan menjadi puluhan,” terangnya.

Wali Kota Kediri juga memaparkan, Incremantal Capital Output Ratio (ICOR) Kota Kediri yang rendah di angka 3,6. ICOR merupakan salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Semakin rendah nilai ICOR, maka semakin efisien suatu wilayah untuk investasi.

“Kalau dulu perizinan sulit, sekarang sudah ada OSS dari pemerintah pusat dan dari situ kita lihat ICOR-nya Kota Kediri ini rendah. Ini artinya bagus dan ini kita lakukan karena kita sadar bahwa Kota Kediri ini adalah kota perdagangan dan jasa. Kita tambah menjadi kota pendidikan juga supaya perekonomian bertumbuh lebih eksponensial di masa yang akan datang,” jelasnya.

Terakhir, Wali Kota Kediri berpesan kepada para pelaku usaha terkait penyerapan tenaga kerja di Kota Kediri, melakukan kewajiban kemitraan dengan koperasi dan UMKM, melaksanakan kewajiban CSR serta menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara berkala.

“Semoga kita terus bisa bersinergi untuk membangun Kota Kediri yang lebih baik, kita harus lakukan sustainable development. Kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan semua orang yang ingin berinvestasi khususnya di Kota Kediri dan semoga serapan tenaga kerja di Kota Kediri semakin bagus lagi,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala DPM PTSP Kota Kediri Edi Darmasto, Pimpinan Kadin Kota Kediri, Gapensi Kota Kediri, Gapeksindo Kota Kediri, Gapeknas Kota Kediri, Akli Kota Kediri, Hiswana migas Kota Kediri, Gaikindo Kota Kediri, pimpinan dan penanggunjawab perusahaan dan anggota Kadin Kota Kediri. [brj]

Gubernur Jatim Jajaki Kerjasama Pembangunan SRRL dengan Jerman

Gubernur Jatim Jajaki Kerjasama Pembangunan SRRL dengan Jerman

Terasberita.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjajaki kerjasama dengan KfW (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau) Office Jakarta atau Bank Pembangunan Jerman untuk pembangunan jalur kereta api di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).

Jalur kereta api tersebut untuk mempercepat konektivitas guna mendorong pertumbuhan perekonomian di kawasan satelit Jawa Timur. Penjajakan kerjasama tersebut disampaikan Khofifah saat menerima Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/11/2021).

Menurut Khofifah, rencana pembangunan jalur kereta api Surabaya Regional Railways Lines (SRRL) di wilayah Gerbangkertasusila ini sejalan dengan mandat Perpres No. 80 Tahun 2019. Dimana, salah satu poin pentingnya yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertosusila.

“Ini menjadi kebutuhan dari konektivitas di wilayah Gerbangkertasusila, sekaligus melaksanakan salah satu dari mandat Perpres No. 80 Tahun 2019 yaitu membangun konektivitas transportasi publik di wilayah Gerbangkertasusila. Mengenai hal ini sudah pernah berdiskusi dengan beberapa menteri sampai dengan Bapak Presiden RI Jokowi. Apakah ada yang elevated, underground, atau menggunakan rel yang ada?” jelas Khofifah.

Khofifah menyebut, dari pemaparan yang disampaikan KwF atau Bank Pembangunan Jerman akan ada beberapa format pembangunan SRRL wilayah Gerbangkertosusila. Pertama jalur Stasiun Gubeng-Sidoarjo. Kedua jalur Stasiun Gubeng-Stasiun Kota-Stasiun Pasar Turi. Selanjutnya Lamongan-Gresik, Gubeng – Mojokerto. Sementara format pembiayaan yang disampaikan yaitu hibah dan pinjaman (loan).

Sebagai informasi, rencana total pembiayaan pembangunan SRRL Fase 1 rencananya mencapai USD 337.977.800. Dengan rincian terdiri dari total hibah sebesar USD 89.222.800 dan pinjaman (loan) 248.755.000.

“Mr Olaf telah berkomunikasi dengan Menkeu dan Menteri Bappenas. Nanti selanjutnya juga akan dilakukan komunikasi dengan Walikota Surabaya beserta jajaran terkait pembangunan ini. Setelah selesai semua, baru pihak KfW akan menyampaikan untuk mendapat persetujuan dari Bank Pembangunan Jerman baik membantu lewat hibah maupun loan,” kata Khofifah.

Selain menjalankan mandat Perpres No. 80 Tahun 2019, lanjut Khofifah, pembangunan SRRL ini menjawab kebutuhan transportasi publik yang modern, pro environment, pro climate. Serta mengedepankan aspek ramah lingkungan.

“Transportasi publik ini modern, pro environment, pro climate, mengedepankan aspek ramah lingkungan. Karena sentralnya di Surabaya yang menjadi Kota Terbersih se-ASEAN . Maka tentu prosesnya harus dikomunikasikan dengan persetujuan Pemkot Surabaya,” tandasnya.

Sementara itu, Green Infrastructure Initiative (GII) Portofolio Manager KfW Frankfurt Jerman Olaf Georke mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Gubernur Khofifah proyek pembangunan terkait SRRL. Ia pun memuji Kota Surabaya yang sangat bersih dan penghijauannya juga bagus sehingga tepat melakukan pembangunan SRRL ini.

“Bagi Jerman, Kota Surabaya dipandang sebagai kota yang sangat bersih dan hijau. Sejalan dengan kegencaran Pemerintah Indonesia dan Jerman dalam pembangunan hijau, maka pembangunan SRRL itu akan pro environment dan pro climate,” pungkasnya.

Turut mendampingi pertemuan tersebut Kepala Bappeda Jatim, Kepala Dishub Jatim, Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim. [brj]

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Kediri Atas Raperda APBD 2022

Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Kediri Atas Raperda APBD 2022

Terasberita.com, Kediri  – Pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2022 Kota Kediri memasuki tahapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri. Sebanyak delapan fraksi menyampaikan pandangan umumnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/11/2021) bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri.

Sebagian besar fraksi menyampaikan pandangan umum dan pertanyaan terhadap beberapa kegiatan Raperda APBD tahun anggaran 2022 Kota Kediri. Mulai dari upaya pemulihan ekonomi Kota Kediri, pembangunan jalan tol, pembangunan ring road, pembangunan Jembatan Jongbiru, hingga upaya pencegahan agar tidak terjadi gelombang Covid-19 di Kota Kediri.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan jawaban atas pandangan umum dari fraksi-fraksi. Fokus Pemerintah Kota Kediri di tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi. Apalagi selama pandemi Covid-19 Kota Kediri perekonomian Kota Kediri terkontraksi begitu dalam. Pemerintah Kota Kediri akan berupaya semaksimal mungkin mempertahankan PPKM level 1 sehingga perekonomian bisa berjalan dengan lancar.

“Kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan perekonomian seperti sedia kala. Kita tidak bisa serta merta seperti nanti di tanggal 24 Desember ditetapkan PPKM level 3 meskipun sebenarnya kita berada di level 1. Tapi tidak masalah karena ini untuk menjaga stabilitas nasional. Setelah itu kita gencarkan pemulihan perekonomian,” ujarnya.

Untuk pembangunan ring road, memang Kota Kediri ini perlu dibuat jalan lingkar. Di samping saat ini ada proyek strategis nasional yakni jalan tol dan bandara. Untuk pembangunan ring road Pemerintah Kota Kediri harus bekerjasama dengan banyak pihak karena keterbatasan wilayah dan anggaran.

“Pertama, keterbatasan anggaran kalau tanah itu milik pemda tidak masalah dipakai. Tapi kalau bukan milik pemda maka kami dengan DPRD perlu mempersiapkan anggaran untuk membeli lahannya. Lalu bekerja sama dengan Kabupaten Kediri juga, karena juga melintasi daerah Kabupaten Kediri. Kita bekerjasama dengan Kementrian PUPR. Serta bekerjasama dengan Provinsi Jawa Timur. Kalau semua bisa kerjasama maka semua akan terhubung,” jelasnya.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Katino dan Firdaus serta dihadiri perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Sekretaris DPRD Kota Kediri Rahmad Hari Basuki, Kepala OPD, dan anggota DPRD Kota Kediri.

Untuk pandangan umum fraksi PDIP diwakili oleh Regina Nadya Suwono, fraksi PAN diwakili Anton Dipayasa, fraksi Gerindra diwakili oleh Sriana, fraksi Nasdem diwakili Choirudin Mustofa, fraksi PKB diwakili Afif Fachrudin Wijaya, fraksi Demokrat diwakili Ashari, fraksi Karya Nurani diwakili Bambang, dan fraksi Keadilan Pembangunan diwakili Nurfulaily. [brj]

Dukung Densus 88 Untuk Berantas Terorisme, GP Ansor Lamongan dalam bentuk Tanda Tangan

Dukung Densus 88 Untuk Berantas Terorisme, GP Ansor Lamongan dalam bentuk Tanda Tangan

Terasberita9.com, Lamongan – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Lamongan mendukung penuh keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memberantas aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Aksi dukungan tersebut berlangsung di sela-sela acara pelantikan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, bertempat di Mahkota Cafe & Resto, Jalan Jombang-Babat, Minggu (21/11/2021).

Secara serentak, ratusan kader GP Ansor dan Banser Lamongan melakukan tanda tangan pada banner berukuran 2 meter persegi sebagai bentuk dukungan terhadap pasukan elit Kepolisian Republik Indonesia tersebut.

Bahkan, sejumlah tokoh NU, di antaranya Rais Syuriah PCNU Babat, KH Mustaqim, Ketua Tanfidziyah PCNU Babat, KH Agus Ma’mun, dan para tokoh pemuda yang hadir saat itu turut serta menandatangani dukungan terhadap Densus 88 Antiteror ini.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Lamongan, Muhammad Masyhur mengungkapkan, bahwa penandatangan dukungan ini dimaksudkan agar Densus 88 Antiteror Polri bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya, yang salah satunya untuk memberikan rasa aman bagi setiap warga.

“Kami setuju Densus 88 melakukan langkah tegas terhadap kelompok atau pribadi yang terindikasi melakukan radikalisme atau ekstremisme di Indonesia,” kata Masyhur, kepada awak media, Minggu (22/11/2021).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara aman, sehingga jangan sampai terjadi konflik gara-gara gerakan provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan negara ini. “Radikalisme atau ekstremisme yang dapat mengarah atau dapat menganggu negara kesatuan ini tidak boleh terjadi dan dibiarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Masyhur menyampaikan, GP Ansor memiliki tanggungjawab untuk menjaga negara ini dari segala aksi ekstremisme yang mengarah atau dapat merusak persatuan dan kesatuan negara yang telah diperjuangkan oleh para founding fathers ini.

Sebagaimana dalam sejarahnya, Masyhur menambahkan, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peranan penting dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Ansor dalam hal ini akan terus memperkuat organisasi dengan masyarakat, supaya tidak ikut terlibat dalam gerakan radikalisme,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Babat, Muhammad Mukhlis yang baru saja dilantik mengatakan, GP Ansor ke depan tidak hanya menjaga keberlangsungan dakwah Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) Annahdliyah saja.

Tetapi, juga harus menjadi organisasi yang mandiri dan bisa memberikan manfaat terhadap anggota dan masyarakat sekitar melalui program kerja ranting Ansor yang bersinergi dengan pemerintahan desa.

Selain itu, menurut Mukhlis, sinergi tersebut harus terjalin kuat demi membangun kemandirian organisasi, baik melalui sektor pemberdayaan maupun sektor lainnya. “Kebetulan kami juga mengundang para Kades di acara pelantikan ini, harapannya nanti ranting Ansor yang ada di desa bisa bersinergi dengan pemerintahan desa dalam melaksanakan programnya,” ucap Mukhlis dalam sambutannya.[brj]

Wagub Jatim Emil Dardak dan Ustadz Abdul Somad bertemu di Gontor Ponorogo

Wagub Jatim Emil Dardak dan Ustadz Abdul Somad bertemu di Gontor Ponorogo

Terasberita9.com, Ponorogo – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berkunjung ke Ponorogo. Kunjungannya di hari Minggu (21/10) ini, untuk menghadiri acara pernikahan Naahilah Hunafaa’ Al Qudsy dengan Hanif Indra Kusuma yang digelar di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).

Dalam kesempatan itu, istri Arumi Bachsin itu, didapuk untuk mengisi sambutan. Dalam awal sambutannya, Emil berceletuk bahwa saat ini dirinya sedang audisi untuk menjadi santri naturalisasi di Pondok Mondern Darussalam Gontor.

“Saya ceritanya sedang diaudisi untuk menjadi santri naturalisasi. Kalau tadi pak Bupati Ponorogo sudah diakui, kalau saya masih proses,” ujar Mantan Bupati Trenggalek sembari tertawa, pun diikuti gelak tawa hadirin yang undangannya terbatas tersebut.

Emil menceritakan bahwa kehadirannya di Pondok Modern Darussalam Gontor kali ini menjadi ajang nostalgia bagi dirinya. Terutama saat dirinya dulu masih menjadi Bupati Trenggalek. Seringnya ke Pondok, karena dirinya bupati yang bertetanggaan dengan Ponorogo.

Selanjutnya, Emil mengutarakan secara singkat tentang silsilah keluarga KH Hasan Besari yang ternyata masih ada silsilah dengan keluarga besar ayahandanya, Hermanto Dardak.

“Terus kalau ngerunut-runut Kyai Hasan Sahal, katanya wonten Kyai di ponorogo yang masih nyambung keturunannya itu ke Trenggalek yaitu Kyai Hasan Besari. Dimana itu memang kalau dari ayah saya keatasnya. Keluarganya memang disebutnya Kauman. Dan tinggalnya disamping masjid. Eyang putri kami itu memang kakeknya-lah yang mendirikan Masjid Jami Trenggalek,” ulas Emil.

“Jadi salah satu ilmu jadi santri salah satunya ilmu nasab, kalau ditanya bener atau tidaknya garis silsilahnya, wallahualam,” terus Emil.

Dia menyebut jika semua akan menjadi saudara jika ditarik dari atas. Sehingga nanti tumbuh rasa persaudaraan. Dimana muaranya akan memunculkan suasana guyub seperti acara pernikahan ini.

“Jadi gatuk gatuk kiri kanan, lama lama semua orang saya akui saudara semua disini dan memang itu semua intinya jadi saudara kalau ditarik diatas,” tandasnya yang kemudian disambut tawa oleh para hadirin.

Menurutnya, Pondok Modern Darussalam Gontor memilik kenangan tersendiri bagi Emil. Sebab di pondok yang berada di Kecamatan Mlarak ini, merupakan tempat terakhir pertemuannya dengan adik kandungnya Eril Dardak, yang meninggal pada tiga tahun silam.

“Keluarga saya disini merasa sangat dekat, karena waktu itu memori terakhir bersama adik saya Eril Dardak dan saat itu kita menghadiri pernikahan,” ucapnya.

“Ini adalah takziah sekaligus juga mendoakan dan memberi kekuatan dan ini benar-benar sangat berkesan bagi kami,” tambah Emil.

Ditengah sambutannya, Emil juga sempat menyapa Ustad Abdul Somad yang juga hadir secara langsung.

“Jadi kalau ditanya ini acara internal rasanya internal, karena saya yakin buat Ustad Abdul Somad ini internal, buat saya juga boleh mengaku ini internal karena kedekatan,” terang Emil.

Setelah itu, Pria berusia 37 tahun tersebut kembali berceletuk, berharap agar dirinya lulus audisi menjadi ‘santri naturalisasi’ Pondok Modern Darussalam Gontor.

“Saya berharap mudah mudahan beberapa penyampaian saya ini bisa diluluskan untuk menjadi santri naturalisasi,” ucapnya sambil tersenyum.

Sebagai penutup sambutannya, Emil berharap agar Ponpes Modern Darussalam Gontor akan terus melahirkan banyak tokoh penting yang memberikan sumbangsih besar bagi Indonesia.

Tak hanya itu, seusainya memberikan sambutan, Emil yang hendak turun dari panggung acara, diminta tetap di panggung karena band pengiring tiba-tiba memainkan lagu kemesraan. “Ya, ini syarat terakhir untuk menjadi santri naturalisasi, bernyanyi lagu kemesraan,” celetuk Emil dan diikuti gela tawa dari seluruh tamu.

Sembari tetap bermasker, Emil melantunkan lagu “Kemesraan”.

Sementara itu, Ustadz Abdul Somad (UAS) yang dapat giliran sambutan setelah Emil, merespon candaan Emil Dardak sebelumnya. UAS menyampaikan bahwa dirinya juga sudah menjadi santri sejak menikah dengan Fatimah Az Zahra yang merupakan alumnus Ponpes Gontor.

“Saya sebenarnya sudah jadi santri sejak 6 bulan lalu saat dinikahkan dengan alumnus Gontor, tapi kali ini mengikuti evaluasi semester,” kata UAS sambil tersenyum.(brj)

Demi Pemerintahan Baik dan Hebat, Bupati Pamekasan Pastikan Transparansi di Lingkungannya

Demi Pemerintahan Baik dan Hebat, Bupati Pamekasan Pastikan Transparansi di Lingkungannya

Terasberita9.com, Pamekasan – Bupati Pamekasan, Badrut Tamam memastikan transparansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dipimpinnya, guna memastikan kondisi pemerintahan yang baik dan hebat.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pamekasan, tentang Pengelolaan Keuangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBCHT) di Kota Malang, Sabtu (20/11/2021) lalu.

“Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang secara teknis dan pengelolaannya dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus jelas dan transparan, termasuk tentang DBCHT,” kata Bupati Pamekasan, Badrut Tamam.

Bentuk transparansi tersebut tentunya harus dibuktikan dengan beragam informasi yang akurat, informatif dan edukatif. “Sosialisasi dan publikasi ini sebagai upaya penyeimbang informasi yang benar dan edukatif, khususnya bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dari itu pihaknya mengajak seluruh elemen OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, untuk bersama menjadikan Pamekasan sebagai kabupaten yang hebat dan luar biasa, serta selalu menyajikan informasi yang positif dan edukatif.

“Mari jadikan Pamekasan ini sebagai kabupaten yang berdaya saing dengan kabupaten/kota maju lain di Indonesia. Sebab semangat kebersamaan dengan komitmen bersama tentunya dapat mewujudkan Pamekasan berkemajuan,” pungkasnya. [brj]