https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

2021 – Page 32 – DarulHikamAlFikri

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

FK3I Gus Maftuch Tegaskan Kiai Marsudi yang Layak Gantikan Kiai Said Pimpin NU

FK3I Gus Maftuch Tegaskan Kiai Marsudi yang Layak Gantikan Kiai Said Pimpin NU

Nusantara7.com, Surabaya – Menjelang Muktamar NU mendatang, Forum Komunikasi Kiai Kampung Indonesia (FK3I) ikut angkat bicara.

Ketua FK3I, Mas Muhammad Maftuch yang akrab disapa Gus Maftuch menegaskan bahwa NU hanya layak dipimpin oleh seorang ulama yang sangat alim wa alamah wa faqih. Artinya, yang layak memimpin dan menakhodai NU adalah sosok yang sangat alim dan cerdas.

“Selain itu pula, menjadi Ketua NU haruslah peka zaman atau sesuai dengan keadaan dan kebutuhan zaman. Hal itu tanpa perlu dipaksakan dan dicari-cari, pastinya selalu begitu sosok yang menjadi Ketua Umum PBNU. Pada era saat ini, KH Marsudi Syuhud yang paling layak memimpin atau menakhodai PBNU untuk meneruskan estafet kepemimpinan KH Said Aqil Siraj,” tegas Gus Maftuch kepada media, Senin (11/10/2021).

Menjadi Ketum PBNU, menurut dia, adalah orang-orang pilihan, tidak seperti partai politik yang memakai poling-polingan. “Poling-polingan bukan tradisi budaya NU,” ujarnya.

Sementara itu, AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) yang juga merupakan pengurus FK3I menambahkan, selama satu dekade NU telah dipimpin KH Said Aqil Siraj, ulama yang sangat alim dan faqih dalam ilmu agama, terlebih ilmu kitabnya.

“Buya Said juga merupakan seorang profesor doktor yang tentunya ahli juga, pakar dalam banyak bidang, dan sangat dicintai warga Nahdliyyin yang ada di perkotaan ataupun yang berada di kampung atau desa. Beliau disegani dalam skala nasional, juga sangat dihormati di dunia Internasional. Hal itu tak lepas dari keilmuan dan kefaqihan Buya Said,” imbuh Gus Wal.

Selama memimpin NU, Kiai Said dinilai selalu peka dan peduli terhadap masalah dan penderitaan warga Nahdliyyin. Dewasa ini, hanya Buya Said dan KH Marsudi Syuhud yang peka terhadap masalah dan apa yang dialami warga Nahdliyyin.

Seperti beberapa hari ini, KH Marsudi Syuhud sangat prihatin ketika ada 600 KK atau sekitar 3.000 warga NU yang terdampak langsung dan 10.000 warga yang tidak terdampak langsung di Desa Blaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Tanah lahan pertaniannya dizalimi oleh penambangan Galian C yang dilakukan oleh PT Gemilang Bumi Sarana.

“Bahkan beliau sampai meneteskan air mata dan sangat terpukul hatinya ketika ada tujuh orang petani warga NU yang memperjuangkan membela tanah lahan pertaniannya malah dipanggil pihak Polres Kediri, karena diduga menghalangi aktivitas penambangan,” kata Gus Wal.

“KH Marsudi Syuhud selama mendampingi Buya Said Aqil Siraj telah membuktikan kelasnya sebagai pemimpin NU. Beliau selalu menomorsatukan kepentingan dan kemashlahatan warga NU,” katanya.

Gus Maftuch yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Nur Muhammad menyatakan, selain KH Marsudi Syuhud, belum ada figur lain saat ini yang pantas untuk menggantikan Buya Said Aqil sebagai Ketua Umum PBNU.

“Yang kapasitas, kapabilitas, kredibilitasnya seperti Buya Said, apalagi keilmuan, kealiman dan dan kefaqihannya. Mari kita bersama-sama selaku umat dan warga NU istighotsah, tahlil, mujahadah dan doa bersama semoga KH Marsudi Syuhud terpilih memimpin NU dalam Muktamar NU di Lampung, Desember nanti,” pungkasnya. (brj)

Kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Capai 82,8 Persen dilihat Tingkat Kepuasan Warga Jatim

Kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Capai 82,8 Persen dilihat Tingkat Kepuasan Warga Jatim

Nusantara7.com, Surabaya  – Tingkat kepuasan masyarakat Jawa Timur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 82,8 persen.

Angka kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Gubernur Jawa Timur tersebut berdasarkan hasil survei The Republic Institute yang dirilis Senin (11/10/2021).

Survei yang dilakukan pada masyarakat Jawa Timur dengan responden sebanyak 1.225 orang itu menyasar kriteria inklusi responden yang memiliki hak pilih pada Pemilu tahun 2018 lalu.

Survei ini dilakukan pada periode tanggal 1 hingga 13 September 2021 dengan metode multistage random sampling dengan margin error 2,8 persen.

Sufiyanto, Direktur Republic Institute menyampaikan, bahwa dalam survei ini menghasilkan sejumlah temuan hasil survei. Yang salah satunya adalah evaluasi kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi Jawa Timur.

“Dari hasil survei kami, kepuasan masyarakat Jatim terhadap kinerja Gubernurnya yaitu Ibu Khofifah adalah 82,8 persen. Kepuasan itu menyangkut apa yang dirasakan masyarakat dari kinerja pemerintah. Jadi, tak cukup hanya melihat tapi dirasakan. Dan ternyata nilainya tinggi,” kata Sufiyanto.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa tingkat kepuasan kinerja tersebut dilihat dari beberapa indikator. Tingkat kepuasan tertinggi masyarakat dari kinerja Pemprov tersaji dalam data evaluasi pembangunan terbaik.

Masyarakat Jatim menilai bahwa pembangunan pendidikan di kepemimpinan Gubernur Khofifah adalah yang terbaik yaitu 20,4 persen. Selanjutnya yang juga dinilai memuaskan dan terbaik adalah pembangunan di bidang kesehatan sebesar 16,4 persen, dan yang terbaik ketiga adalah pembangunan di bidang infrastruktur sebesar 16,1 persen.

“Yang kita lihat di sini, masyarakat menilai bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Jatim sangat bisa dirasakan. Misalnya untuk pendidikan, pembangunan akses pendidikan di beberapa lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren, fasilitasnya itu sangat dirasakan masyarakat,” tegas Sufiyanto.

Begitu juga di bidang pembangunan kesehatan. Menurutnya orang memaknai pembangunan kesehatan di Jatim terutama terkait infrastruktur kesehatan. Yang di era pandemi masyarakat banyak memanfaatkan akses kesehatan juga. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur yang dinilai masyarakat Jatim adalah yang terbaik.

Di sisi lain, dari hasil survei yang dilakukan The Republic Institute, masyarakat Jatim juga memiliki masukan terkait pembangunan yang masih harus mendapatkan perhatian ke depan.

Yaitu yang pertama adalah sektor kesempatan kerja sebesar 22,5 persen, perbaikan harga produk komoditas 13,7 persen, dan pelayanan kesehatan sebesar 12,7 persen.

“Jika dilihat secara keseluruhan dimana kepuasan masyarakat Jatim nilainya 82, kalau kuliah itu sudah nilai A. Ya nilainya sangat baik,” tegasnya.

Selain itu, survei kali ini juga memotret peluang-peluang para tokoh dalam bursa calon presiden tahun 2024 mendatang. Para responden menilai bahwa capres dengan popularitas terkuat adalah Prabowo Subianto dengan hasil survei 98,8 persen. Dan diurutan kedua tercatat ada nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan angka popularitas 97,8 persen.

“Namun jika dilihat antara Prabowo dan Khofifah, tingkat liketabilitasnya lebih besar Khofifah. Liketabilitas Khofifah 81,2 persen sedangkan Prabowo 57,1 persen, sebagai capres,” tegasnya. [brj]

Bupati YES: Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat membuahkan hasil IPM Lamongan Tinggi

Bupati YES: Pelaksanaan Program Kabupaten Sehat membuahkan hasil IPM Lamongan Tinggi

Nusantara7.com, Lamongan  – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lamongan saat ini berada pada angka 72,58, lebih tinggi dibandingkan capaian IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Ini merupakan bentuk capaian kesuksesan dari pelaksanaan program Kabupaten Sehat yang sudah sejak tahun 2010 telah dibentuk Forum Kabupaten Sehat.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat ditemui di Ruang Command Center, pada Senin (11/10/2021), setelah mengikuti verifikasi secara virtual oleh Kementrian Kesehatan dan Kementrian Dalam Negeri terkait Kabupaten Sehat.

“Kabupaten Lamongan saat ini IPM-nya berada dikategori tinggi, yakni ada pada angka 72,58. Salah satu unsur pendukung IPM yakni umur harapan hidup (UHH) Kabupaten Lamongan 71,40 tahun. Hal tersebut tak lepas dari program-program yang dilaksanakan, salah satunya program yang masuk dalam Kabupaten Sehat,” ungkap Bupati YES, sapaan akrab Bupati Lamongan.

Menurut Bupati YES, Kabupaten Sehat merupakan program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dukungan anggaran untuk pelaksanaan Forum Kabupaten Sehat pun telah tersedia sejak tahun 2018. Sedangkan anggaran untuk implementasi pelaksanaan program-program secara umum, tersebar di OPD atau kelembagaan terkait, seperti di Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan lain-lain.

Lebih lanjut, kata Bupati YES, Lamongan terus berusaha meningkatkan capaiannya dalam program Kabupaten Sehat menuju 7 tatanan, yakni tatanan pemukiman sarana dan prasarana sehat, sarana tertib lalu lintas dan transportasi, industri dan perkantoran sehat, pariwisata sehat, pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, dan sosial sehat.

Oleh karena itu, Bupati YES menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya seperti penetapan titik pantau pada tiap tatanan. “Pencapaian lainnya antara lain angka kesakitan DBD yang terus menurun, angka stunting yang juga terus menurun dan juga Angka Kematian Ibu dan Bayi juga terus menurun,” sambungnya.

Tak hanya itu, dalam penanganan pandemi Covid-19, Kabupaten Lamongan juga terus melakukan berbagai terobosan, di antaranya penyediaan rumah sakit lapangan, pembangunan RS Khusus Covid-19 yang tercepat dalam waktu 39 hari, GETAPAK (Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga), serta Grebek Vaksin Covid pertama.

Lalu, agar dapat mendukung percepatan pembangunan di Lamongan, Bupati YES menuturkan, berbagai inovasi juga diciptakan, yakni Home Care Service yang merupakan pendekatan pelayanan masyarakat dengan melibatkan peran serta perangkat daerah yang bergerak di bidang kesehatan, ekonomi, perumahan dan sanitasi, serta SAMTAKU (Sampah Tanggungjawabku) untuk penanganan sampah, yang saat ini sudah masuk dalam Kovablik Pemprov Jawa Timur. [brj]

Pembangunan Pelabuhan Giliyang Sumenep Tak Bisa Dilanjutkan,Tunggu Audit BPK

Pembangunan Pelabuhan Giliyang Sumenep Tak Bisa Dilanjutkan,Tunggu Audit BPK

Nusantara7.com, Sumenep – Proyek lanjutan Pelabuhan Giliyang, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep terancam tidak bisa dikerjakan tahun ini, mengingat hingga Oktober 2021, proyek tersebut belum ditender.

“Proyek itu tidak bisa ditender, karena harus menunggu audit BPK. Tanpa audit, kami tentu saja tidak berani untuk menggelar tender. Sampai sekarang belum ada kabar dari BPK. Kami juga masih menunggu,” kata Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, Senin (11/10/2021).

Proyek tersebut dianggarkan sebesar Rp 15 miliar melalu bantuan keuangan (BK) provinsi Jawa Timur. Pada 2019, pelaksananya terpaksa dilakukan putus kontrak lantaran sebelum selesai, bangunan pelabuhan itu sudah ambruk. Karena itu, masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang belum selesai.

“Kira-kira sisa 30 persen pekerjaan yang belum selesai. Diantaranya berupa penguatan stoper, pengecoran atas dermaga, dan finalisasi lainnya,” terang Dadang.

Ia melanjutkan, sisa pekerjaan itu harus dihitung terlebih dahulu oleh BPK. Tujuannya, untuk mengetahui sisa anggaran dan capaian pekerjaan. “Nah nanti ketika sudah diaudit, tidak ada alasan lagi untuk tidak ditender. Karena setelah audit nanti kan pasti ada rekomendasi dari BPK. Itu yang kami tunggu supaya tidak terjadi kesalahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga sangat menginginkan proyek pelabuhan Giliyang tersebut segera dilanjutkan. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi seperti ini.

“Kalau pelabuhan itu selesai, kami juga senang, karena berarti sarana transportasi laut kesana menjadi nyaman. Bahkan tidak menutup kemungkinan, pemanfaatan pelabuhan itu juga akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat,” tandasnya.

Pelabuhan Giliyang tersebut menjadi sarana mempermudah sandar kapal dari dan ke Pelabuhan Dungkek. Pulau Giliyang menjadi salah satu destinasi wisata yang menjadi unggulan, karena mempunyai kadar kemurnian oksigen terbaik kedua di dunia setelah Yordania. (brj)

BSSN dukung pengembangan digitalisasi UMKM Banyuwangi untuk aktivitas bisnis

BSSN dukung pengembangan digitalisasi UMKM Banyuwangi untuk aktivitas bisnis

Nusantara7.com,  Banyuwang – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendukung pengembangan digitalisasi UMKM di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, karena dengan media digital semua aktivitas bisnis bisa dijalankan dengan lebih cepat dan mudah.

Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan bahwa peluang ruang digital sangat luas, dan penggunaan media digital kini sudah menjadi keniscayaan bagi para pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM.

“Tapi adopsi teknologi pada sektor UMKM saat ini masih memiliki tantangan, yakni rendahnya tingkat literasi digital. Hal inilah yang menyebabkan rentannya UMKM mengalami serangan siber,” katanya dalam acara talkshow literasi digital dari Hotel Dialoog, Banyuwangi, Kamis.

Hinsa menjelaskan, semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi (TI) akan berbading lurus dengan risiko dan ancaman keamananannya.

“Maka pelaku UMKM Banyuwangi harus membekali diri dengan pengetahuan tentang keamanan siber agar bisa menjalankan bisnis secara nyaman dan aman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, Christiyanto Noviantoro mengemukakan dalam pandangan BSSN, Banyuwangi memiliki komitmen tinggi terhadap digitalisasi ekonomi, termasuk di sektor UMKM.

“Inilah alasan kami pilih Banyuwangi sebagai lokus #SiberminBaPer kali ini. Kami ingin pastikan pertumbuhan UMKM Digital di sini juga diimbangi ilmu keamanan siber,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani memaparkan berbagai program daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Salah satunya, Banyuwangi memiliki program UMKM Naik Kelas untuk menggerakkan ekonomi arus bawah.

“Program ini banyak sekali turunannya, termasuk dari sisi digitalisasi UMKM,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Banyuwangi juga punya program ongkos kirim gratis produk UMKM ke seluruh Indonesia, Warung Naik Kelas (Wenak) yang memberikan alat usaha produktif bagi warung-warung kecil, pendampingan pengurusan izin usaha, hingga pendampingan sertifikasi PIRT.

“Kami juga punya gerakan Hari Belanja ke Pasar dan UMKM yang digelar setiap bulan di tanggal cantik. Gerakan ini mengajak seluruh ASN dan karyawan BUMN/BUMD terlibat di dalamnya. Ini cara kami untuk menggerakkan perekonomian arus bawah,” katanya.

Untuk mendigitalisasi UMKM, menurut Ipuk, sebelum pandemi Banyuwangi rutin menggelar pelatihan pemaaran digital bagi pelaku UMKM daerah, sekitar 10 ribu UMKM dilatih go digital setiap tahunnya.

Namun, di masa pandemi strategi digitalisasi UMKM digelar dengan konsep yang berbeda. Di antaranya dengan menggelar program inkubasi “Jagoan Banyuwangi” yang terdiri atas Jagoan Tani, Jagoan Bisnis, dan Jagoan Digital.

“Jagoan Tani dan Jagoan Bisnis sudah kita gelar sebulan lalu. Jagoan Digital akhir bulan ini dimulai. Masing-masing menjangkau ratusan anak muda sesuai bidang usahanya masing-masing, yang syaratnya kemudian kita bikin harus go digital,” paparnya.

Talkshow #SiberminBaPeR diharapkan dapat memberikan literasi dan membangun kepedulian masyarakat tentang berbagai risiko ketika berinteraksi di ruang siber. Dengan demikian diharapkan muncul etika dan perilaku aman dalam berselancar di ruang siber. (ant)

PGN gandeng ASG manfaatkan gas bumi untuk rumah tangga

PGN gandeng ASG manfaatkan gas bumi untuk rumah tangga

Nusantara7.com,  Surabaya – Sebagai Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bekerja sama dengan PT Karunia Indo Sejahtera (KIS) sebagai bagian dari Agung Sedayu Group (ASG) untuk memanfaatkan gas bumi di kawasan rumah tangga dan komersial Pantai Indah Kapuk.

Direktur Sales dan Operasi PGN Faris Aziz dalam siaran persnya di Surabaya, Kamis mengatakan kerja sama ini meliputi Kawasan Bukit Golf Mediterania (PIK), Kawasan Pantai Maju (Golf Island), Kawasan Pantai Kita (River Walk), Kawasan PIK 2 dan PIK 2 Extenstion.

Faris menyebut, kebutuhan gas di kawasan itu yang akan dilayani secara bertahap mulai tahun 2022, sekitar 3 juta M³/bulan.

Ia menjelaskan penyaluran gas bumi di kawasan perumahan KIS menjadi bagian dari target memperluas pengembangan jaringan gas (jargas) yang mencapai target 4 juta SRT.

Faris menjelaskan, dalam menjalankan penugasan membangun jargas, PGN tidak sendiri dan berinisiatif bekerja sama dengan developer, yang diharapkan menjadi gaya hidup baru yang bisa dihadirkan di kawasan perumahan dan dapat menjadi role model bagi provinsi lain terkait jargas.

Direktur Restu Mahesa mengatakan, pemanfaatan gas bumi dapat meningkatkan nilai tambah produk ASG dan tentunya mendukung program langit biru pemerintah untuk meningkatkan akses gas bumi.

Selain itu, PGN dan KIS juga melaksanakan pengembangan pembangkit tenaga listrik dan konversi kendaraan operasional milik KIS dari berbahan bakar minyak menjadi berbahan bakar gas bumi (BBG) serta pengembangan layanan operasi dan pemeliharaan infrastruktur di Kawasan tersebut.

“Kami berharap agar kerja sama ini dapat terus berlanjut dan juga kami sampaikan ke depan, PGN akan terus menyalurkan gas bumi dengan pemanfaatan moda gas bumi non pipa (beyond pipeline), dalam bentuk Compressed Natural Gas (CNG) dan/atau Liquified Natural Gas (LNG) untuk memenuhi kebutuhan gas bumi nasional,” katanya.(ant)

Eri Cahyadi dukung pengembangan ekosistem startup Jepang-Surabaya

Eri Cahyadi dukung pengembangan ekosistem startup Jepang-Surabaya

Nusantara7.com,  Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendukung pengembangan ekosistem startup melalui workshop daring yang digelar Japan International Co-operation Agency (JICA) bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Fukoha, Jepang.

“Kami berharap melalui workshop daring selama dua hari ini (6-7 Oktober 2021) ini, para peserta dapat saling belajar dan saling bertukar pikiran terkait bagaimana mengembangkan ekosistem startup,” kata Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis.

Adapun workshop daring tersebut difokuskan membahas perkenalan ekosistem startup di Kota Fukuoka dan Surabaya, serta strategi pengembangan startup melalui pendanaan maupun peningkatan kualitas.

Peserta yang ikut dalam workshop tersebut meliputi unsur Pemkot Surabaya, Pemkot Fukuoka, para pengelola inkubasi startup di Surabaya dan Fukuoka, universitas dan komunitas.

Acara tersebut juga diisi oleh pitching empat startup perwakilan dari Surabaya yakni, ReBlood, TernakNesia, Jahitin dan Riliv. Mereka akan memaparkan startupnya di hadapan para investor potensial asal negeri Sakura.

Wali Kota Eri menambahkan, bahwa dalam mewujudkan ekosistem startup yang baik, pemkot tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, lanjut dia, pemkot secara intensif melibatkan universitas, sektor swasta dan juga komunitas dalam upaya pengembangan startup.

“Kami berharap koneksi ekosistem startup di Surabaya dan Fukuoka dapat terjalin, karena salah satu faktor penting untuk pertumbuhan startup adalah networking,” katanya.

Sementara itu, Deputi Direktur Jenderal Departemen Pengembangan Ekonomi dan Direktur untuk Pengembangan Sektor Swasta, JICA, Hironobu Murakami sebelumnya mengatakan, workshop daring ini adalah bagian dari pilot program JICA di bidang pengembangan startup.

Ia menambahkan, Fukuoka adalah kota terdepan dalam pengembangan startup di Jepang dan Surabaya punya banyak kesamaan dengan Fukuoka.

“Kami melihat komitmen semua pihak di Surabaya, mulai dari pemerintah kotanya, universitas, komunitas hingga masyarakatnya sangat kuat terhadap pengembangan startup,” ujarnya.

Oleh karen itu, kata dia, pihaknya memilih Surabaya sebagai kota pelaksanaan pilot program ini, dan harapannya selanjutnya akan tercipta koneksi ekosistem startup di Surabaya dan Fukuoka. (ant)

PT RNI ajak generasi milenial jadi petani tebu bantu transformasi industri gula nasional

PT RNI ajak generasi milenial jadi petani tebu bantu transformasi industri gula nasional

Nusantara7.com,  Jakarta  – PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sebagai calon induk Holding BUMN Pangan mengajak generasi milenial untuk menjadi petani tebu dalam rangka membantu transformasi industri gula nasional.

“Sesuai komitmen kami dalam peningkatan kemitraan dengan Mitra Petani tebu, kami mengajak milenial untuk ikut berperan sebagai petani dan berkontribusi untuk transformasi industri gula nasional,” kata Direktur Utama PT RNI, Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa ekosistem pangan harus terus dilakukan transformasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional, salah satunya sektor Pertanian. Hal ini pun sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang berharap generasi milenial dapat berkontribusi sebagai motor penggerak sektor pertanian.

PT RNI terus meningkatkan kemitraan dengan petani tebu. Saat ini terdapat 23.559 petani tebu rakyat yang tersebar di Pulau Jawa, di antaranya 4.136 petani di wilayah Jawa Barat, sebanyak 653 petani di Jawa Tengah dan 18.770 petani tebu di Jawa timur.

“Mitra petani berperan dalam produksi tebu dan bahan baku di pabrik gula, oleh karenanya peningkatan kemitraan dengan petani tebu terus dilakukan bersinergi dengan BUMDes setempat,” kata Arief.

Dia menyebut, profil sebaran data petani tebu saat ini terbanyak di wilayah Jawa Barat dengan jumlah 4.136 petani, sebaran data di antaranya Kabupaten Cirebon 1.262 petani, Kabupaten Indramayu 719 petani, Kabupaten Kuningan 38 petani, Kabupaten Majalengka 1.601 petani, Subang 515 dan Sumedang 1 petani.

Sementara data sebaran mitra petani tebu di Jawa Timur tercatat sebanyak 18.770 petani dengan sebaran di sntaranya Kabupaten Bojonegoro 89 petani, Gresik 77 petani, Jombang 38 petani, Kediri 25 petani, Lamongan 2 petani, Madiun 326 petani.

Kemudian Magetan 696 petani, Malang 16.786 petani, Mojokerto 44 letani, Nganjuk 73 petani, Ngawi 396 petani, Pasuruan 67 petani, Ponorogo 51 petani, Sidoarjo 98 petani dan Tuban 2 letani. Untuk sebaran data Jawa Tengah tercatat sebanyak 653 petani tebu.

“Kami berharap dengan peningkatan kemitraan petani ini dapat terus meningkatkan juga minat masyarakat lokal di daerah untuk bergabung menjadi petani modern, bahkan diharapkan ke depan profesi petani tebu turut dapat didominasi oleh generasi milenial, sinergi dengan Kementerian Pertanian,” katanya. (ant)

Komisi D: Tahun 2021 Beasiswa untuk Siswa SMP Naik 300 Persen

Komisi D: Tahun 2021 Beasiswa untuk Siswa SMP Naik 300 Persen

Nusantara7.com –Beasiswa bagi siswa SMP yang disiapkan Pemkot Surabaya naik 300 persen pada 2021. Pada 2020, pemkot menyalurkan beasiswa CSR perusahaan atau lembaga sebanyak Rp 4,057 miliar.

”Sedangkan pada 2021 meningkat menjadi Rp 12,513 miliar,” tutur Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah, Kamis (7/10).

Dari jumlah itu, total pelajar yang diberi beasiswa mencapai 4.188 siswa. ”Jumlah ini juga meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.116 siswa,” ujar Khusnul Khotimah.

Beasiswa bagi pelajar SMP itu makin lengkap dengan pemberian beasiswa bagi pelajar SMA/SMK yang diproyeksikan mulai 2022. Rencananya, Pemkot Surabaya akan mengucurkan dana sebesar Rp 47 M.

Dana tersebut akan disalurkan untuk pembelian seragam dan SPP. Total Rp 47.780.339.650 itu ke dalam anggaran belanja untuk beasiswa siswa SMA/SMK yang keluarganya masuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

”Selain beasiswa untuk pelajar SMP, SMA/SMK, Pemkot juga telah memiliki program beasiswa bagi anak-anak Surabaya yang kuliah di berbagai perguruan tinggi,” papar Khusnul Khotimah.

Dengan adanya beasiswa itu, menurut alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu, juga bakal menghapus siswa putus sekolah. Sehingga Surabaya ke depan menjadi daerah yang berkembang kualitas SDM-nya.

”Salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan kualitas SDM yang baik. Untuk itu, kami sangat senang, karena sudah tidak ada lagi alasan siswa putus sekolah karena tidak mampu bayar biaya pendidikan,” ucap Khusnul.

(jwp)

Finalis Adiwiyata Jatim 12 Sekolah di Surabaya Lolos Tahap Awal

Finalis Adiwiyata Jatim 12 Sekolah di Surabaya Lolos Tahap Awal

Nusantara7.com –Sebanyak 12 sekolah di Kota Surabaya dinyatakan lolos pada tahap awal atau tahap administrasi dan dokumentasi oleh tim penilai Adiwiyata Provinsi Jawa Timur 2021. Sejak beberapa waktu lalu, 12 sekolah itu dilakukan verifikasi lapangan tim penilai Adiwiyata dari Pemprov Jatim.

Hari ini (7/10), tim penilai itu melakukan verifikasi lapangan di SDN Ngagel 1 Jalan Ngagel Mulyo Nomor 35, Surabaya, Kamis (7/10). Bahkan, dalam verifikasi lapangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Suharto Wardoyo ikut hadir mendampingi tim penilaian itu. Mereka juga tampak akrab ketika meninjau beberapa sisi sekolah yang terlihat hijau.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, Sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah yang telah melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah (GPBLHS). Keduabelas sekolah itu telah menerapkan Perilaku Ramah Lingkungan (PRLH) yang menyangkut enam aspek, yaitu kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon/tanaman, konservasi air, konservasi energi dan inovasi terkait PRLH lain.

”Nah, tahun ini Pemkot Surabaya mengusulkan 15 Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi (CSAP), dan yang dinyatakan lolos administrasi dan dokumentasi tim penilai Adiwiyata Jatim ada 12 sekolah. Jadi, alhamdulillah mereka sudah lolos tahap awal,” kata Suharto Wardoyo di sela-sela mendampingi tim penilai dari provinsi itu.

Ke-12 sekolah itu adalah SDN Asemrowo, SDN Banjarsugihan II, SDN Banjarsugihan V, SDN Ngagelrejo I, SDN Pagesangan, SDN Wonokusumo V, SMPN 2, SMPN 22, SMPN 40, SMPN 49, dan SMPN 54.

”Verifikasi lapangan dari tim penilai Adiwiyata Jatim sudah turun ke beberapa sekolah itu dan kali ini jadwalnya di SDN Ngagelrejo I,” ujar Suharto Wardoyo.

Menurut dia, sejak 2007 hingga saat ini, di Surabaya sudah ada sebanyak 288 sekolah Adiwiyata, yang terdiri atas 20 sekolah Adiwiyata Mandiri, 22 sekolah Adiwiyata Nasional, 24 sekolah Adiwiyata provinsi, dan 222 sekolah Adiwiyata Kota Surabaya. ”Tentu ini capaian yang luar biasa, semoga ke depan terus nambah,” harap Suharto Wardoyo.

Sementara itu, Tim Verifikator dari Pemprov Jatim Dyah Larasayu mengakui, Kota Surabaya itu termasuk yang luar biasa dalam Adiwiyata selama ini. Terbukti, ketika mengusulkan 15 sekolah, hanya 3 sekolah yang tidak lolos administrasi dan dokumentasi dan 12 sekolah lainnya dinyatakan lolos.

”Padahal, biasanya kabupaten/kota hanya lolos 40–50 persen, dan Surabaya terpantau jauh dari 50 persen itu, karena hanya 3 sekolah yang tidak lolos. Kalau dilihat dari dokumen yang disetorkan, memang dokumennya memenuhi persyaratan, sehingga tinggal kita cek lagi kondisi sesungguhnya di sekolah, apakah benar seperti yang digambarkan di dalam dokumen,” kata Dyah.

Dia menjelaskan, sejak sebulan lalu sudah keliling bersama tim lain mengunjungi 169 sekolah yang lolos administrasi dan dokumentasi. Sekolah-sekolah itu tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

”Di tim itu ada berbagai profesi, sehingga saling melengkapi. Kita sepakat November sudah ada keputusan Gubernur Jatim tentang penghargaan Adiwiyata ini, sehingga bisa langsung diserahkan penghargaannya kepada pihak sekolah yang juara,” tutur Dyah.

(jwp)