2021 – Page 34 – DarulHikamAlFikri

BUMD Pemkot Surabaya Kucurkan Pinjaman Modal Usaha untuk UMKM melalui program PUSPITA

EKONOMI BINIS·October 7, 2021October 8, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19 ini. Komitmen ini diwujudkan melalui produk PUSPITA yang dikeluarkan salah satu BUMD pemkot, yakni PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, di samping upaya penanggulangan Covid-19, fokus utama pemkot saat ini adalah bagaimana menggerakkan dan meningkatkan perekonomian UMKM.

“Fokus saat ini adalah bagaimana meningkatkan dan menggerakkan ekonomi umat, serta meningkatkan taraf hidup warga Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (4/10/2021).

Eri menyatakan dukungannya kepada BPR Surya Artha Utama yang berinovasi menggerakkan perekonomian UMKM Surabaya. Namun demikian, ia juga menginginkan adanya pendampingan terhadap setiap pelaku UMKM tersebut.

“Kalau sudah ada pinjaman, teman-teman UMKM harus didampingi terus. Posisinya jangan sampai dia (pelaku UMKM) jadi lemah, jatuh. Kita harus menguati,” ujarnya.

Eri menilai, apabila ada UMKM Surabaya yang memanfatkaan program PUSPITA, artinya mereka mempunyai semangat untuk berubah. Akan tetapi, yang paling penting adalah bagaimana pendapatan mereka harus lebih meningkat.

“Kalau dia (sebelum pinjam) untung Rp200 ribu, maka kalau sudah pinjam untungnya harus Rp300 ribu atau Rp 400 ribu. Jangan sampai, kalau ada pinjaman tapi tidak ada peningkatan pendapatan,” terangnya.

Karenanya, ia juga menginstruksikan kepada Perangkat Daerah (PD) terkait untuk melakukan pendampingan kepada mereka. Jangan sampai, pendapatan mereka justru merugi, karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan.

“Nanti kita dampingi terus. Kita pantau berapa pendapatannya, perkembangannya. Kita support alat-alatnya juga. Dan mereka bisa pinjam dana untuk beli bahan-bahannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama, Renny Wulandari menjelaskan, bahwa sebagai salah satu BUMD milik pemkot, pihaknya juga berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kami optimalkan di masa pandemi ini untuk meningkatkan ekonomi UMKM. Jadi, kami mengeluarkan produk PUSPITA. Yakni, Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh. Yang mana, bunganya ringan, setahun hanya 3 persen,” kata Renny.

Renny menjelaskan, bahwa program ini fokus utamanya adalah untuk membantu UMKM Surabaya. Bahkan, program yang telah dilaunching pada 31 Mei 2021 hingga sekarang, sudah membiayai pinjaman kepada 419 pelaku UMKM Surabaya. “Sejak dilaunching sampai bulan Agustus 2021, kami sudah membiayai 419 UMKM yang tersebar di Surabaya. Nilainya, lebih dari Rp1 miliar,” ungkap dia.

Pihaknya menyatakan, bakal terus memprioritaskan program PUSPITA agar dapat menyasar kepada para pelaku UMKM Surabaya. Hal ini sebagaimana instruksi Wali Kota Eri Cahyadi yang menginginkan adanya program pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya bagi UMKM.

“Kami upayakan terus sesuai arahan Pak Wali Kota sampai dengan 2022. Kami harapkan UMKM bisa eksis, bangkit lagi dari dampak pandemi,” katanya.

Upaya menggerakkan perekonomian UMKM yang dilakukan BPR Surya Artha Utama, rupanya diganjar penghargaan berupa Top Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Awards 2021. Tak hanya itu, penghargaan ini juga diberikan kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

“Kami juga mendapat kan award, penghargaan salah satu BUMD yang terbaik. Dan Pak Wali Kota sebagai pembina BUMD juga mendapat award itu,” ungkap dia.

Khusus pada program PUSPITA, Renny menerangkan, bahwa BPR Surya Artha Utama telah menyiapkan total pinjaman Rp2 miliar. Hingga saat ini, ada sekitar 419 UMKM yang telah memanfaatkan program tersebut dan ditargetkan dapat terserap seluruhnya hingga akhir tahun 2021.

“Kami ada dana yang bisa diserahkan ke PUSPITA ini sebesar Rp2 miliar. Sekarang terserap Rp1 miliar lebih. Jadi, kami bergerak terus, dan kami optimis sampai akhir tahun capai target (Rp2 miliar),” tandasnya. [brj]

Eri Cahayadi Kumpulkan Camat, Lurah, dan Sekcam yang Baru Dilantik Sebagai Pioner Perubahan

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 7, 2021October 8, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan dan memberi pengarahan khusus bagi para camat, lurah, dan Sekretaris Kecamatan yang baru dilantik pada Jum’at (1/10/2021) lalu.

Eri mengaku sengaja mengumpulkan Camat, Lurah, dan Sekcam yang baru dilantik itu supaya mereka bisa mengikuti perubah-perubahan yang sangat cepat yang ada di wilayah mereka masing-masing. Makanya, ia pun meminta para pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan itu untuk langsung bekerja mulai hari ini.

“Saya ingin panjenengan semua bekerja dengan hati, bukan karena perintah saya, tolong cintai pekerjaan panjenengan, sehingga empati nanti akan muncul dengan sendirinya. Tolong selalu dekat dengan warga untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Eri saat memberi pengarahan khusus di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Senin (4/10/2021).

Ia juga memastikan bahwa saat ini di kelurahan dan kecamatan itu bukan orang-orang buangan, tapi mereka adalah orang-orang pilihan yang memang dalam hasil asesmennya memungkinkan untuk menjabat Camat, Lurah dan Sekcam. Ia juga yakin bahwa pejabat yang baru dilantik itu akan menunjukkan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depannya.

“Saya berharap panjenengan bisa menjadi pioner-pioner perubahan. Panjenengan harus bisa membuktikan bahwa saat ini kelurahan dan kecamatan adalah kumpulan orang-orang hebat,” ujarnya.

Oleh karena itu, ketika di awal-awal bekerja di kelurahan atau kecamatan, Eri meminta untuk menginventarisir berbagai masalah yang ada di wilayah itu, mulai dari masalah stunting, genangan air, dan berbagai masalah lainnya. Selanjutnya, ia meminta untuk segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

“Pelajari masalah-masalah itu lalu tolong segera selesaikan,” tegasnya.

Apabila menemukan kendala dalam menyelesaikan masalah itu, Wali Kota Eri meminta untuk berdiskusi dengan sesama lurah, jika tidak bisa lagi maka harus meminta pertolongan dan saran dari camatnya. Namun, jika tidak bisa diselesaikan lagi, ia meminta untuk segera berkoordinasi dengan Kabag Pemerintah, kepala dinas, hingga para asisten, supaya didampingi pula oleh jajaran samping.

“Nah, beginilah sistem birokrasi yang sebenarnya. Ke depan, saya ingin seperti itu, sehingga semua masalah bisa segera diselesaikan,” imbuhnya.

Eri juga berkali-kali meminta kepada camat, lurah dan sekcam yang baru dilantik itu untuk selalu turun ke masyarakat dan menemui masyarakat. Bahkan, kalau posisinya sebagai lurah, ia meminta untuk sering-sering turun ke RW-RW di wilayahnya masing-masing. Hal ini penting untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Surabaya.

“Insyallah nanti saya akan ngantor di kelurahan lagi. Kalau saya ngantor di kelurahan berarti Pak Lurah harus sudah tahu berbagai masalah di setiap RW di wilayahnya. Jadi, ayo turun, dekat dengan masyarakat. Jangan biasakan menjadi pejabat yang hanya duduk di belakang meja,” tegasnya.

Apalagi, ke depan ia memastikan bahwa semua pelayanan harus sudah berhenti di tingkat kelurahan. Bahkan, ia juga meminta beberapa dinas untuk segera menerjunkan stafnya di tingkat kelurahan, supaya pelayanan kepada masyarakat bisa segera berhenti di tingkat kelurahan.

“Jadi, tolong segera dicari apa saja yang dibutuhkan untuk bisa melakukan percepatan-percepatan, lalu segera usulkan,” kata dia.

Di samping itu, Eri juga mengaku pada malam hari masih terbiasa keliling di berbagai sudut Kota Surabaya. Pada saat keliling itu, ia mengaku masih menemui ada beberapa pedagang dan warga yang tidak jaga jarak dan kurang mematuhi protokol kesehatan.

“Nah, kalau ada yang seperti itu, tolong jangan diobrak, tapi diedukasi dan diberi tahu supaya selalu menjaga protokol kesehatan, karena saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir. Mari bersama-sama menyejahterakan warga Kota Surabaya,” tandasnya. [brj]

Dewan Energi Nasional dan Wagub Emil Rumuskan Strategi Energi Terbarukan di Jatim

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 7, 2021October 8, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan kerja Dewan Energi Nasional (DEN) dan Komisi VII DPR RI di Gedung Negara Grahadi, Senin (4/10/2021).

Adapun pembahasan dalam kunjungan tersebut ialah dalam upaya peningkatan kontribusi Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Jawa Timur dalam rangka pencapaian paling sedikit 25 persen dalam Bauran Energi Nasional pada tahun 2025.

“Kami berterima kasih kepada Dewan Energi Nasional yang telah berkunjung di Jawa Timur. Dalam hal ini kami mewakili Ibu Gubernur yang kebetulan sedang berada di Papua dalam agenda PON XX, jadi kami yang menerima,” kata Emil.

Wakil Gubernur yang juga pernah berkarier di World Bank ini menuturkan bahwa sebenarnya terdapat payung hukum untuk memfasilitasi penanganan krisis dan darurat energi.

“Sebenarnya ada payung hukum untuk krisis dan darurat energi. Mungkin kalau krisis itu situasi besar ya, tapi kalau darurat sering terjadi loh. Misalnya saat ada gangguan suplai BBM, ada gangguan tertentu yang sangat berdampak kepada ketersediaan pasokan energi di masyarakat,” ungkapnya.

Ia menyampaikan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) terkait Energi Baru Terbarukan agar bisa lebih efektif dan diprioritaskan. “Untuk Rencana Umum Energi Daerah, intinya bagaimana kita bisa lebih efektif lagi mencapai target dalam kaitan dengan bauran energi, supaya energi baru terbarukan bisa diprioritaskan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya. “Banyak tantangannya, tadi detail kita bahas dan akan kita tindaklanjuti bersama-sama baik dari sisi harga. Kita bagi tiga, ada yang di jaringan PLN, ada yang di luar jaringan PLN dan transportasi. Inilah kemudian yang coba kita petakan termasuk kaitannya dengan memperkokoh daya saing industri di Jawa Timur,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yudha, menjelaskan terkait kategori krisis energi atau darurat energi. “Tadi saya sampaikan apa saja yang harus dilakukan dan tata urutannya kalau misalkan kondisi daerah dinyatakan krisis energi atau kondisi daerah dinyatakan darurat energi,” ungkapnya.

“Kalau misalkan infrastrukturnya terganggu itu kan berarti darurat. Paling tidak kita sama di dalam pemahaman ini, sehingga kami yakin nanti ke depan akan baik untuk Jawa Timur, dan ini fungsi daripada Dewan Energi Nasional yang diketuai oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.

Terakhir, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2014-2018 ini menyampaikan Dewan Energi Nasional akan lebih dekat dengan daerah terutama dalam implementasi Rencana Umum Energi Daerah.

“Dengan demikian kita mengetahui progresnya dan capaiannya, karena ini adalah turunan dari Rencana Umum Energi Nasional. Jadi, apa yang pemerintah pusat dalam hal ini Dewan Energi Nasional bisa membantu mengakselerasi daripada program-program energi tersebut di daerah,” pungkasnya. [brj]

Pamekasan Raih Penghargaan Anugrah Prahita Ekapraya Kategori Madya

LENSA MADURA·October 6, 2021

nusantara7.com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, meraih Anugerah Prahita Ekapraya (APE) Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia (PPA RI).

Penghargaan tersebut merupakan perhargaan tertinggi dibandingkan raihan serupa yang didapat tiga kabupaten lain di Madura, di mana ketiga kabupaten di Pulau Garam, hanya mendapat predikat pratama.

“Anugerah ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi terkait pengarusutamaan gander,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A dan KB) Pamekasan, Yudhistina, Selasa (5/10/2021).

Prestasi tersebut berdasar penilaian dari Kementerian PPA RI yang dilakukan secara independen. “Pemkab Pamekasan tidak pernah mendapat APE sejak 2016 hingga 2018, namun berkat kerjasama dari semua pihak akhirnya kembali kita dapatkan,” ungkapnya.

“Jadi predikat ini kita dapatkan berdasar penilaian tim independen PPA RI, di mana pada edisi 2020 yang penilainnya dilakukan pada Maret 2021, kita berhasil mendapat penghargaan ini dengan predikat Madya,” sambung Yudhistina.

Dari itu pihaknya berharap penghargaan tersebut dapat menjadi pemicu sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, termasuk jajaran Pemerintah Dasa (Pemdes), agar melakukan peka terhadap persoalan gender.

“Dengan penghargaan ini tentunya kita harapkan kedepan peran dan partisipasi semua OPD hingga jajaran pemerintah desa. Sehingga penghargaan ini dapat memicu motivasi kita untuk meningkatkan responsif terhadap persoalan gender, khususnya di Pamekasan,” jelasnya.

Sementara untuk pengambilan penghargaan APE dari Kementerian PPA RI tersebut, diwakili Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama DP3A KB Pamekasan, di Jakarta, 6 September 2021 lalu. [brj]

Bupati dan Wabup Gresik Janji Di Depan Petani Tuntaskan Kali Lamong

SEPUTAR JATIM·October 6, 2021

Nusantara7.com, Gresik – Permasalahan Kali Lamong yang kerap kali meluap saat musim hujan segera teratasi. Dihadapan puluhan petani Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Gresik. Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) bersama Wabup Aminatun Habibah (Bu Min) berjanji secepatnya menuntaskan Kali Lamong.

Persoalan itu harus segera diselesaikan. Pasalnya, selama ini Kali Lamong yang melintasi Desa Sukoanyar yang notabene merupakan daerah penghasil pertanian.

Berdasarkan data Dinas Pertanian (Distan) Gresik, luas lahan pertanian di Kecamatan Cerme sebesar 6.668 hektar dengan produksi 34.788 ton.

“Potensi sektor pertanian di Kecamatan Cerme diyakini akan lebih meningkat apabila masalah pengairan dan banjir Kali Lamong bisa dicarikan solusinya,” ujar Camat Cerme, Suyono, Selasa (5/10/2021).

Mengenai permasalahan iti, Wabup Gresik Bu Min menuturkan, masalah pengairan untuk lahan pertanian dan banjir Kali Lamong sudah menjadi fokus pemerintah daerah yang tertuang dalam program Nawa Karsa.

“Saat ini sudah dimulai penanggulangan banjir Kali Lamong. Pembebasan tanah dan normalisasi sudah dimulai sebagai salah satu usaha, sehingga ketika musim hujan tidak banjir. jadi panjenengan tandur niku tenang,” ujarnya.

Ia menjelaskan pengerukan sungai yang saat ini dilakukan bertujuan agar kedalaman sungai tidak semakin dangkal, sehingga debit air waktu musim hujan mampu ditampung dan tidak meluber.

“Ini sudah menjadi keinginan Pak Bupati dan Saya, Kali Lamong selain di keruk, juga dibuatkan sudetan untuk mengisi waduk – waduk yang nantinya akan digunakan untuk mengairi lahan pertanian waktu musim Kemarau,” paparnya.

Sementara Bupati Gresik Gus Yani mengatakan terkait dengan penanganan hama tikus. Menurutnya, selain menggunakan cara tradisional dan alami, juga sebaiknya memanfaatkan perkembangan teknologi.

“Anak-anak SMK kita ini pinter – pinter, langganan juara lomba robot. Saya sudah ketemu untuk dibuatkan robot pengusir tikus,” ungkapnya. (brj)

Kabupaten Sumenep Capaian Vaksinasi Baru 22 Persen

LENSA MADURA·October 6, 2021

Nusantara7.com, Sumenep – Angka capaian vaksinasi di Kabupaten Sumenep hingga saat ini baru sekitar 22 persen. Capaian tersebut jauh di bawah target nasional sebesar 70 persen.

“Kami semua terus berupaya keras untuk mendongkrak capaian vaksinasi. Semua pihak sudah diminta untuk lebih aktif. Mulai camat, kepala desa, kapolsek, danramil, babinkamtibmas, pokoknya semua harus sama-sama bergerak untuk percepatan vaksinasi,” kata Bupati Sumenep, Ach. Fauzi, Senin (04/10/2021).

Namun ia sedikit lega, karena angka vaksinasi di Sumenep dalam 10 hari terakhir menunjukkan trend peningkatan signifikan. Biasanya dalam satu hari, warga yang divaksin hanya berkisar 1.800 – 2.400 orang. Namun belakangan ini menjadi 6.000 – 10.000 orang per hari yang divaksin.

“Peningkatan animo itu menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin juga meningkat. Semoga akan terus meningkat, hingga capaian vaksinasi di Sumenep sesuai yang diharapkan,” ujar Fauzi.

Ia menuturkan, untuk daerah-daerah di Jawa Timur, target capaian vaksinasi sebanyak 8.800 orang per hari. Namun khusus untuk Sumenep, pihaknya mentargetkan mampu memvaksin 10.000 orang per hari.

“Mangkanya ini perlu kerja keras semua elemen masyarakat. Kalau ada desa yang capaian vaksinasinya rendah, kami panggil kalebunnya. Ditanya, kendalanya apa? Nanti akan dibantu tim kabupaten turun langsung, demi melakukan percepatan vaksinasi,” terangnya. [brj]

Pemkab Sampang : 230 PNS Purna Tugas per Tahun 2021

LENSA MADURA·October 6, 2021

Nusantara7.com, Sampang – Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, mengalami pengurangan. Pasalnya, sebanyak 230 PNS akan memasuki masa pensiun per tahun 2021.

Kepala BKPSDM setempat, Arief Lukman Hidayat membenarkan hal itu. Semua PNS yang pensiun rata-rata akibat sudah memasuki masa usia pensiun.

“Juni kemarin sudah 230 ASN yang purna tugas. Mereka dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” terangnya, Selasa (5/10/2021).

Ia menambahkan, penentuan masa pensiun setiap PNS tidak sama. Ketentuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tenaga administrator yang rata-rata berada di OPD berbatas usia 58 tahun. Sementara untuk tenaga fungsional sampai 60 tahun.

“Kalau guru ada pembatasan berbeda karena fungsional. Sehingga siapapun yang jabatannya fungsional batas waktunya sampai 60 tahun mengabdi,” tegasnya.

Disinggung soal kebutuhan PNS di Sampang, pria yang akrab disapa Yoyok ini tidak bisa merinci lantaran kuota untuk rekrutmen PNS tergantung dari Pemerintah Pusat.

“Soal kuota kami hanya menerima instruksi dari pemerintah pusat. Sejak lama BKPSDM sudah mengajukan penambahan kuota. Namun belum berhasil,” tandasnya.

Sekedar diketahui, jumlah total PNS di Sampang sebanyak 7.236 orang. Mereka terdiri dari berbagai bidang. Mulai dari guru, tenaga administrator maupun tenaga kesehatan. [brj]

Kapolri: Selamat HUT TNI ke 76, Sinergitas TNI-Polri Mutlak Sebagai Kekuatan Strategis Hadapi Tantangan

NASIONAL·October 6, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta keluarga besar Polri menyampaikan ucapan atas hari jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-76, yang jatuh pada hari ini, (5/10/2021).

“Saya Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta keluarga besar Polri mengucapkan Dirgahayu TNI ke-76. Semoga TNU semakin profesional, disiplin, militan dan rendah hati serta dapat senantiasa mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Indonesia Maju. Bersatu, berjuang, kita pasti menang untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh,” kata Sigit beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri berpangkat Komjen dalam tayangan video ucapan HUT ke-76 TNI.

Sigit menekankan, sinergitas dan soliditas TNI-Polri adalah kunci untuk menghadapi segala bentuk tantangan ataupun ancaman yang masuk ke Indonesia.

“Soliditas dan sinergitas TNI-Polri mutlak diperlukan sebagai sumber kekuatan strategis dalam rangka menghadapi berbagai tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks,” ujar eks Kapolda Banten ini.

Salah satu sinergitas dan soliditas itu diantaranya saat ini adalah, TNI bersama dengan Polri sama-sama menjadi pilar utama dalam menghadapi penanganan Pandemi Covid-19 atau virus corona yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

“Pada situasi Pandemi Covid-19 saat ini, TNI bersama Polri merupakan salah satu pilar utama, dalam berbagai upaya pengendalian Covid-19 mulai penegakan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), penguatan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) maupun akselerasi vaksinasi,” ucap mantan Kabareskrim Polri itu.

Sepanjang 76 tahun berkiprah di Indonesia, Sigit menegaskan bahwa TNI selalu setia menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dari segala bentuk ancaman yang ada.

“Dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri dengan profesionalisme, loyalitas dan pengabdiannya TNI selalu hadir dalam mengawal serta menjaga pertahanan wilayah NKRI, baik di darat, laut, maupun udara,” tutur Sigit.

Pada momentum HUT TNI, Kapolri beserta jajaran Mabes Polri juga menyempatkan diri untuk memberikan kejutan dengan membawa kue ulang tahun kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di kantornya Subden Merdeka Barat Denma Mabes TNI, Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Mendapatkan kejutan kecil dari Kapolri, Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Kapolri beserta seluruh jajaran Korps Bhayangkara.

Hadi menyebut, sepanjang menjabat sebagai Panglima, dirinya selalu mendapatkan dukungan ataupun bentuk sinergitas lainnya dari jajaran Polri.

“Diujung masa pengabdian saya pada HUT TNI ke-76, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran Polri atas kerjasama dan sinergitas kurang lebih selama 4 tahun saya menjabat Panglima TNI telah didukung penuh oleh Polri,” kata Hadi.

Hadi menekankan, meskipun akan memasuki masa purna-tugas, kedepannya jajaran TNI bakal terus bersinergi dan menjaga soliditas yang ada dan sudah baik selama ini bersama dengan Polri.

“Dan saya mengharapkan diakhir pengabdian saya, junior-junior saya nanti akan melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen antara TNI-Polri dengan tetap menjaga sinergi TNI-Polri. Dengan bersinergi kita TNI-Polri akan bersatu, berjuang, pasti kita menang,” ujar Hadi. (brj)

Mahasiswa UTM Bikin Aplikasi Mudahkan Pelaku UKM Bertransaksi dan Go Digital

LENSA MADURA·October 6, 2021November 2, 2021

nusantara7.com, Bangkalan – Dukungan terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Bangkalan terus berdatangan. Semenjak pandemi Covid-19 melanda, hampir semua sektor lumpuh termasuk perekonomian. Itulah salah satu yang melatarbelakangi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura (UTM) membuat aplikasi GGSSPEED.

Aplikasi tersebut sengaja dibuat oleh mahasiswa UTM dengan tujuan memberikan pelayanan maksimal kepada UMKM khususnya UMKM lokal Bangkalan.

Salah satu inisiator pembuat aplikasi A Wasil Alfi Yunis mengatakan, pembuatan aplikasi tersebut bertujuan agar sejawatnya dapat tetap bisa berkumpul dalam satu perusahaan. Selain itu agar UMKM khususnya di Bangkalan bisa menuju digitalisasi, mengingat saat ini masih pandemi.

“Aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai jasa, mulai dari driver online, makanan dan berbagai jasa lainnya,” ujarnya, Rabu (6/10/2021).

Yunis menjelaskan, untuk menggunakan aplikasi tersebut bisa diakses dengan cara mendownload di playstore. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk mengisi data diri.

Lalu diarahkan untuk mendaftar kemitraan, setelah itu akan ada MoU dibaca dan diisi. Setelah semuanya lengkap, admin akan meng-ACC dan akan ada instruksi didalamnya mengenai upload produk dan pengisian harga.

“Untuk harga jauh di bawah aplikasi lain. Kalau di aplikasi lain biasanya 9 ribu di kami hanya 5 ribu. Di aplikasi ini juga tidak ada mark up harga, jika di offlinenya harga barangnya 10 ribu, maka di aplikasi ini juga akan 10 ribu,” jelasnya.

Selain itu, aplikasi tersebut juga sudah bisa menggunakan cryptocurrency (uang digital) dalam proses transaksinya. “Itu juga menjadi salah satu poin kelebihan aplikasi ini,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi UTM A Yahya Surya Winata mengatakan, pembuatan aplikasi tersebut memang inovasi dari mahasiswa. Namun dalam prosesnya tetap ada dorongan dari para dosen dengan seringnya mereka mengajak diskusi dalam proses lahirnya aplikasi ini.

“Ini yang pertama khususnya di Fakultas Ekonomi atau mungkin di UTM, karena mahasiswa ini belum lulus, kalau sebelumya mahasiswa baru melakukan hal semacam ini ketika sudah lulus,” katanya.

Dia berharap dilaunchingnya aplikasi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi bahwa memulai bisnis itu tidak harus menunggu selesai kuliah.

“Memulai bisnis itu bisa dilakukan saat menempuh kuliah, sehingga ketika sudah lulus bisa langsung merekrut tenaga kerja dan memberi manfaat kepada orang lain,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan, Iskandar Hidayat mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada para mahasiswa dan UTM dengan dilaunchingnya aplikasi tersebut. Menurutnya secara tidak langsung akan sangat membantu UMKM lokal.

Selain itu, akan menjadi tantangan bagi Pemkab Bangkalan, karena dengan demikian, Pemkab harus meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM terutama di bidang mutu dan kualitas. “Karena tidak menutup kemungkinan konsumen akan mencari kualitas yang terbaik,” katanya.

Dalam upaya pembinaan UMKM, dia mengaku selalu menganggarkan setiap tahunnya. Namun dalam 2 tahun terakhir ini anggaran tersebut direfocusing untuk penanganan covid-19.

“Untuk tahun 2022 kami anggarkan sekitar 500 juta. Semoga tidak direfocusing lagi sehingga UMKM bisa meningkatkan produknya,” pungkasnya. (yus/igo)

Bertandang ke Kementerian PUPR, Pembangunan PUPR di Bangkalan Dapat Angin Segar

LENSA MADURA·October 6, 2021November 2, 2021

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron terus melakukan road show ke kementerian di Jakarta. Kali ini Bupati Ra Latif berserta rombongan berkunjung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (6/10/2021).

Ra Latif ditemui Sekjen Kementerian PUPR Ir. Mohammad Zainal Fatah. Pada kesempatan itu Ra Latif menyampaikan tentang pengelolaan aset BPWS yang kini diserahkan ke Kementerian PUPR seperti Tanean Suramadu dan SPAM (Sistem Penyedia Air Minum) sisi Madura. Menurut Ra Latif kedua aset yang dibangun oleh BPWS tersebut diserahkan ke Kementrian PUPR.

Selain menyampaikan dua aset itu, Bupati juga menyampaikan Rencana pembangunan jalan lingkar selatan yang menghubungkan antara Kecamatan Labang ke Kecamatan Sreseh, Sampang. Selanjutnya Bupati juga menyampaikan soal penanganan Sungai Blega dan abrasi di pesisir utara dan selatan wilayah Bangkalan.

“Kita sampaikan beberapa hal itu ke Pak Sekjen PUPR. Alhamdulillah ada respon positif,” kata Ra Latif.

Menurut Ra Latif tanggapan dan saran dari Sekjen PUPR khusus untuk Tanean Suramadu dapat di kelola bersama antar 4 kabupaten di Madura. Karena di wilayah tersebut ada bangunan yang menggambarkan 4 Kabupaten di Madura.

“Sedangkan untuk SPAM Tangkel akan dilakukan kajian pemanfaatan dan operasionalnya. Untuk jalan lintas selatan juga dilakukan kajian karena sudah masuk di Perpres 80 Tahun 2019, dan diharapkan dimasukkan dalam program strategis nasional,” imbuhnya.

Sementara untuk penanganan Sungai Blega dan abrasi di kawasan pesisir, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Timur. “Karena itu menjadi kewenangan Provinsi dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VIII,” tuturnya. (eko/igo)