2021 – Page 37 – DarulHikamAlFikri

KPK Tegaskan Pria Ngaku Eks Satpam Sengaja Sebarkan Hoaks soal Bendera HTI

NASIONAL·October 2, 2021

Nusantara7.com, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, adanya penyebaran foto berupa bendera Hizbut Tahrir Indonesia di lantai 10 Gedung Merah Putih KPK adalah berita bohong alias hoaks. Hal ini setelah pihak KPK memeriksa sejumlah saksi mengenai adanya informasi tersebut.

“Dalam persitiwa penyebaran foto bendera mirip HTI di salah satu ruang kerja Gedung KPK Merah Putih pada September 2019, tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, bukti dan keterangan lain yang mendukung,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (1/10).

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menegaskan, pria yang mengaku mantan personel keamanan atau satpam di Gedung Merah Putih KPK itu dinilai sengaja menyebarkan berita bohong alias hoaks.

“Sehingga disimpulkan bahwa yang bersangkutan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi tidak benar (bohong) dan menyesatkan ke pihak eksternal. Hal tersebut kemudian menimbulkan kebencian dari masyarakat yang berdampak menurunkan citra dan nama baik KPK,” sesal Ali.

Dia menyampaikan, perbuatan tersebut
dikategorikan pelanggaran berat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 huruf s Perkom Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

“Perbuatan yang bersangkutan juga melanggar Kode Etik KPK sebagaimana diatur Perkom Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK,” papar Ali.

Dia menyampaikan, pernyataan ini juga
dinilai melanggar integritas, untuk memiliki komitmen dan loyalitas kepada komisi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi/golongan dalam pelaksanaan tugas, melaporkan ke atasan, Direktorat Pengawasan Internal, dan/atau melalui whistle blowing apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Komisi, tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Komisi.

“Yang bersangkutan juga melanggar nilai profesionalisme, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis,” tegas Ali.

Sedangkan bagi pegawai yang memasang bendera tersebut, terbukti tidak memiliki afiliasi dengan kelompok/organisasi terlarang. Sehingga tidak terdapat peraturan yang melarang atas perbuatannya.

“Namun KPK mengingatkan seluruh insan komisi, demi menjaga kerukunan umat beragama, insan KPK harus menghindari penggunaan atribut masing-masing agama di lingkungan kerja KPK kecuali yang dijadikan sarana ibadah,” pungkas Ali.

(jwp)

Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Papua untuk membuka PON XX

NASIONAL·October 2, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo bertolak ke Provinsi Papua untuk melakukan kunjungan kerja, membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, dan meresmikan sejumlah infrastruktur.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Kepala Negara beserta rombongan berangkat melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Presiden Jokowi dan rombongan akan langsung bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Papua, antara lain Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin, serta Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar.

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua akan dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi, Sabtu (2/10). Multieven olahraga ini mempertandingkan 37 cabang olahraga.

(ant)

Aktivis Reformasi ’98 Aven Januar Harapkan Jangan Ada Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

NASIONAL·October 1, 2021October 2, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Menjelang tujuh tahun kepemimpinan Jokowi, Jaringan Aktivis Reformasi ’98 menggelar diskusi dan konsolidasi nasional mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi. Rekomendasi konsolidasi nasional yang dijaring dari puluhan aktivis akan disampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi.

Penggagas Jaringan Aktivis Reformasi ’98 yang sekaligus menjadi Host dalam kegiatan ini, Aven Januar menyatakan, bahwa rekomendasi ini penting untuk mengawal bersama kepemimpinan Joko Widodo dalam masa jabatan yang tersisa kurang lebih 2,5 tahun.

“Kondisi Republik Indonesia saat ini sedang menuju masa transisi, dari pandemi menuju endemi, yang mana banyak prasyarat yang harus dipenuhi menuju berakhirnya pandemi. Yakni, persoalan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Aven Januar kepada media, Jumat (1/10/2021).

Pada kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasannya adalah Yordan M Batara Goa, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga mantan Aktivis Reformasi 1998 dari elemen GMKI Surabaya.

Yordan memaparkan bahwa beban berat sejarah aktivis reformasi ’98 adalah mengawal serta mengkritisi setiap periode kepemimpinan presiden pascareformasi. Dibutuhkan energi yang besar bagi para aktivis untuk tetap terlibat dalam mengawal agenda reformasi menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik.

“Dalam konsolidasi nasional ini dibutuhkan pemikiran yang alternatif dan kritis, tapi tetap solutif bagi bangsa Indonesia. Aktivis ’98 memiliki daya kritis tersebut mengingat sejarah pergolakan di era penurunan Soeharto waktu itu yang menempa pemikiran kritis para aktivis,” tukasnya.

Iwan Dwi Laksono , Ketua Umum DPP Jaman yang juga mantan Ketua Umum LMND Pusat di era pasca reformasi memaparkan, bahwa saat ini Jokowi beserta jajarannya harus dengan cepat melakukan gerakan pemulihan ekonomi nasional. Beberapa sektor ekonomi yang harus dibenahi adalah dukungan pusat pada sektor UMKM.

Selain itu, terkait krisis politik, Iwan berharap tidak ada lagi upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

“Salah satu amanat reformasi adalah mencegah terjadinya potensi kekuasaan yang semakin korup. Jokowi hari ini sudah baik, tapi jika diperpanjang masa jabatannya akan menimbulkan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi kembali,” tegas Iwan.

Anto Kusumayuda, Ketua Umum PPJNA 98 yang juga aktivis Pijar di era reformasi ’98 berpendapat saat ini Jokowi memiliki kepemimpinan yang baik, tetapi tidak didukung anggota kabinet yang mumpuni. Untuk itu, Jokowi harus mengganti menteri-menteri yang merupakan kepanjangtanganan oligarki orde baru.

“Jokowi harus mampu menggiatkan kembali para menterinya khususnya yang leading sektor ekonomi, dalam hal ini bisa mendukung perbaikan ekonomi nasional,” papar Anto.

Pada kesempatan yang terakhir, Henky Kurniadi, anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDI Perjuangan memaparkan, bahwa aktivis ’98 harus fokus kembali dengan terlibat aktif dalam gerakan sektoral rakyat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional Presiden Jokowi beserta jajarannya.

“Aktivis harus mulai terlibat dalam sektor Koperasi Rakyat dan UMKM, bahu membahu membantu rakyat yang kesulitan dalam membangun koperasi dan UMKM yang berkinerja baik. Catatan penting adalah saat krisis ekonomi 1998 yang paling survive adalah sektor UMKM,” tutur Henky Kurniadi.

Ketua Panitia Kegiatan Diskusi dan Konsolidasi Nasional Jaringan Aktivis Reformasi ’98, Aven Januar akan mendokumentasikan dan mengirim kepada Presiden Jokowi dengan tujuan menjadi masukan bagi agenda pemulihan ekonomi nasional.

“Hari ini, kegiatan ini telah diikuti 60 orang dari berbagai elemen aktivis dari berbagai kota. Ada dari Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo, Bojonegoro dan Jember. Kegiatan ini akan rutin terselenggara setiap dua bulan sekali di Jatim,” pungkas Aven. (brj)

Gubernur Jatim Ajak Masyarakat Jadikan Pancasila Modal Bangkit dari Keterpurukan akibat Pandemi Covid-19

SEPUTAR JATIM·October 1, 2021October 2, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai modal untuk bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi Covid-19.

Caranya, dengan mengamalkan, mengimplementasikan dan menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, persatuan, empati, dan solidaritas antar sesama. Dengan begitu, ia meyakini segala tantangan dan kesulitan akan bisa dihadapi Bangsa ini dengan ketangguhan dan kebersamaan.

“Dalam konteks pandemi ini kita melihat kecenderungan sikap-sikap seperti individualisme. Namun di sisi lain kita juga melihat kebangkitan nilai-nilai luhur Pancasila seperti empati, solidaritas, dan gotong royong antar sesama. Kita melihat bagaimana banyak orang tergerak untuk membantu sesama dalam situasi yang sulit. Saya yakin nilai-nilai-nilai ini akan menjadi modal bagi kita untuk bangkit dari pandemi ini,” kata Khofifah usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (1/10/2021).

Menurutnya, Hari Kesaktian Pancasila ini juga menjadi gambaran kuat bahwa nilai-nilai luhur Pancasila selalu berhasil membawa Bangsa Indonesia keluar dari segala tantangan dan kesulitan. Bahwa Pancasila tidak hanya sebagai falsafah dan ideologi bangsa, tapi juga menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari.

“Pandemi Covid-19 ini mengguncang segala sektor kehidupan. Di masa-masa sulit seperti ini, nilai-nilai Pancasila justru menjadi pondasi untuk bertahan menghadapinya. Ini sekaligus menjadi momen kita dalam meningkatkan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air,” katanya.

Khofifah mengatakan, Pancasila harus lebih dari sekadar menjadi ideologi dan falsafah yang menentukan cara pandang kita terhadap persoalan. Namun, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi panduan hidup yang menuntun cara berperilaku, terutama dalam semangat untuk bangkit dari pandemi sehingga terwujud Jatim tangguh. Hal ini selaras dengan tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini yakni ‘Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila’.

“Setiap sila dalam Pancasila itu panduan yang jelas dalam melangkah hari ini. Misalnya saat menghadapi pandemi Covid-19 kita mesti memulainya dengan berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama), menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari ujian-NYA untuk membuat kita lebih tangguh. Kemudian bagaimana kita harus menumbuhkan empati (sila kedua) dan gotong royong (sila ketiga),” terangnya.

Sementara sila keempat dan kelima, lanjut Khofifah, dapat menjadi pedoman dalam membangun kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat. Ia menyebut relasi pemerintah dan warga semakin terbuka dan transparan sehingga diharapkan bisa terbangun suasana saling mendukung.

“Kami bersyukur bahwa penanganan pandemi ini berjalan baik atas kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kehidupan demokratis, pemerintah tak bisa sendiri dalam menjalankan pembangunan tetapi perlu aspirasi dan partisipasi masyarakat (sila keempat). Kalau sinergi itu terbangun baik maka kita akan bisa mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat (sila kelima),” tuturnya.

Lebih lanjut Khofifah menyampaikan bahwa Pancasila juga menjadi bagian dari pengikat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memaksimalkan, mengikhtiarkan, melaksanakan, mengimplementasikan, dan menjalankan filosofi dasar dari nilai-nilai Pancasila.

“Jadi, kalau misalnya kaitan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa jadilah umat beragama yang baik yang menjalankan kaidah-kaidah keagamaannya dengan tetap memberikan penghormatan penghargaan kepada umat lain. Kemudian Persatuan Indonesia bahwa keberadaan 714 suku bangsa di Indonesia adalah anugerah yang luar biasa yang Allah sudah turunkan ke bumi Indonesia,” katanya.

Keberagaman dan kebhinekaan ini, lanjutnya, adalah Sunnatullah dan sebuah keniscayaan. Maka keberagaman kebhinekaan itu harus diikat dengan Pancasila, baik ormas apapun, organisasi profesi apapun, dan parpol apapun maka asasnya Pancasila.

“Mari kita jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh persaudaraan persatuan dan kesatuan. Ini tugas kita bersama untuk mengimplementasi dari pelaksanaan sila-sila Pancasila Itulah yang harus kita maksimalkan dimanapun kita melaksanakan tugas, profesi apapun dan dalam format apapun,” terangnya.

Dalam kesempatan ini, orang nomor satu di Jatim ini kembali menyampaikan apresiasinya bagi seluruh pihak yang telah bahu membahu dan bergotong royong dalam menangani pandemi Covid-19. Hal ini menjadi bentuk komitmen, sinergi dan kolaborasi berbagai pihak tidak hanya Pemprov Jatim, tapi juga seluruh jajaran Forkopimda Jatim, pemkab/pemko, nakes, perguruan tinggi, media dan seluruh elemen masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari kasus Covid-19 di Jatim yang terus menurun. Berdasarkan rilis harian Kemenkes RI dan RS Online periode 15 Juli-27 September 2021, beberapa unsur mengalami penurunan. Diantaranya, kasus harian dari 8.230 menjadi 92. Artinya, terjadi penurunan sebanyak 98 persen pada rentang waktu periode tersebut. Kasus kematian harian mengalami penurunan dari 211 orang menjadi 14 atau turun sebanyak 93 persen.

Dari segi keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) juga mengalami penurunan baik Isolasi, ICU pada RS, maupun BOR pada RS Lapangan. BOR Isolasi pada periode 15 Juli-27 September 2021 menurun dari 81 persen menjadi 6 persen atau terjadi penurunan sebesar 75 persen. BOR ICU menurun dari 78 persen menjadi 11 persen atau turunnya sebanyak 67 persen.

Sementara BOR RS Lapangan juga mengalami penurunan dari 74 persen menjadi 5 persen atau turun 69 persen.

“Alhamdulillah, RS darurat Covid-19 Indrapura yang pernah merawat pasien total 10.559 orang, per kemarin sudah nol. Dan Alhamdulillah 28 kab/kota di Jatim sudah masuk level 1. Semoga semua terkendali dan terus melandai. Terima kasih semua nakes yang melayani pasien dengan sepenuh hati. Mari tetap jaga prokes dan percepat vaksinasi,” pungkasnya.

Turut hadir Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mohamad Dofir, Pamgkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, Wadan Kodiklat Laksda TNI Agus Hariadi, jajaran Forkopimda Provinsi Jatim, Kepala Perwakilan BI Jatim Budi Hanoto, Kanreg IV OJK Jatim Bambang Mukti Riyadi, Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan, Rektor UINSA Prof. Masdar Hilmy, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, para Kepala OPD di lingkungan Provinsi Jatim, serta tokoh agaman dan tokoh masyarakat Jatim. [brj]

DPRD Jember : Laporkan Dana Covid Rp 107 M Masa Pemerintahan Bupati Faida

HUKUM DAN KRIMINAL·October 1, 2021October 2, 2021

Nusantara7.com, Jember – DPRD Jember, Jawa Timur, segera melaporkan temuan dana Covid-19 sebesar Rp 107,09 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan ke aparat penegak hukum.

“Itu kan jelas. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berkali-kali bilang fraud, fraud, fraud. Itu harus ada yang bertanggungjawab, harus dipertanggungjawabkan. Pokoknya setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Rp 107 miliar ini merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan saat mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020, tahun terakhir pemerintahan Bupati Faida. BPK menilai, penyajian kas di bendaharawan pengeluaran sebesar Rp107.097.212.169,00 tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Uang sebesar itu meliputi beberapa jenis belanja yaitu belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis (ATK, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, APD), belanja modal (alat kesehatan, wastafel), belanja bansos (sembako, uang tunai).

Menurut Itqon, kalau temuan ini tidak segera dilaporkan ke aparat penegak hukum, maka persoalan akan berlarut-larut. Pemkab Jember berpotensi mendapat opini buruk kembali. Selama temuan itu belum bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan, maka akan terus melekat pada neraca keuangan Pemkab Jember.

Pimpinan DPRD Jember akan melakukan rapat untuk menentukan lembaga penegak hukum yang dilapori. “Mana yang paling memungkinkan, karena agenda Dewan padat. Ini masih akan dimatangkan oleh tenaga ahli kami di DPRD,” kata Itqon.

“Semangat kami cuma satu: agar ini tidak menjadi beban kepada siapapun kepala daerah yang menjabat di Jember. Kalau ini tetap jadi beban, sampai kapan Jember jadi bahan bully-bully-an. Daerah lain mendapat (opini audit dari BPK) Wajar Tanpa Pengecualian, di sini disclaimer, tidak wajar,” kata Itqon.

Itqon mengaku sebelumnya sudah pernah menyerahkan hasil audit BPK kepada Kejaksaan Negeri Jember. “Tapi menurut salah satu tim ahli kami, itu kurang, karena seharusnya yang diserahkan ke aparat penegak hukum adalah hasil audit investigasi yang sudah menyebutkan angka kerugian negaranya berapa,” katanya.

“Audit investigasi itu kewenangan BPK RI, dan kita juga belum tahu kapan tim ini akan turun ke Jember. Jadi memang toh pada akhirnya jika ditindaklanjuti aparat penegak hukum, aparat juga akan minta bantuan BPK untu menghitung nilai kerugian negara,” kata Itqon.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, temuan Rp 107 miliar harus cepat keluar dari neraca keuangan pemkab. “Salah satu caranya adalah harus ada keputusan dari hakim pengadilan, yang berarti harus diselesaikan secara hukum melalui aparat penegak hukum. BPK juga berperan aktif untuk melakukan audit investigasi. Informasi yang kami terima, BPK akan melakukan itu,” katanya. [brj]

Wali kota Surabaya Eri Cahyadi Mutasi 129 Pejabat Pemkot Surabaya

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 1, 2021October 2, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan mutasi dan rotasi 129 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mutasi dan rotasi dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa Perangkat Daerah (PD), mulai dinas, kecamatan dan kelurahan.

Acara pelantikan 129 pejabat tersebut, berlangsung di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya Lantai 6, Jum’at (1/10/2021). Rinciannya, Kepala Dinas / Kepala Bagian ada empat orang, Camat lima orang, Lurah 30 orang, Kasi Kecamatan / Kasubag Kecamatan / Kasi Kelurahan sebanyak 76 orang dan Sekretaris Kecamatan / Badan /Dinas / Kabid sebanyak 14 orang.

Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa kelurahan dan kecamatan adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Karena itu, ia meminta kepada para pejabat yang baru saja dilantik agar bekerja semaksimal mungkin.

“Karena itu saya ingin betul tolong tunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya,” kata Eri.

Karenanya, ia kembali mengingatkan kepada seluruh pejabat pemkot, utamanya yang baru saja dilantik agar mengubah mindset bahwa kantor kelurahan dan kecamatan bukanlah tempat orang buangan. Bagi Wali Kota Eri, kelurahan atau kecamatan adalah tempat yang terbaik dan merupakan ujung tombak Pemkot Surabaya.

“Ketika njenengan (anda) hari ini diberikan amanah untuk yang terbaik kepada masyarakat, maka jangan pernah sia-siakan amanah ini. Karena pelayanan kita itu adalah kewajiban dan tugas kita sebagai aparat dan pejabat negara,” tegasnya.

Eri menegaskan, bahwa ketika saat ini dilantik menjadi pejabat struktural, bukan berarti akan selamanya mengemban amanah itu. Sebab, ia akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabat tersebut apakah sesuai dengan output atau target yang ditetapkan.

“Saya akan melakukan evaluasi setiap setahun sekali. Evaluasi ini adalah kinerja njenengan (anda) terkait dengan output apakah sesuai atau tidak. Ketika output njenengan tidak sesuai, maka bisa berhenti menjadi fungsional untuk dilatih kembali diklat kekurangannya apa, atau bahkan bisa jadi staf,” katanya.

Ketika pejabat tidak mampu mencapai output yang dihasilkan, Eri menilai, bahwa itu merupakan kesalahan yang fatal. Meski begitu, pejabat yang baru saja dilantik hari ini harus berbangga hati karena sudah diberikan kepercayaan untuk mengemban amanah dan tanggung jawab.

“Hari ini njenengan (anda) patut berbangga, karena njenengan saya berikan kepercayaan. Karena dari ratusan orang yang sudah dilakukan asesmen, hanya njenengan yang lulus,” ungkap dia.

Eri berharap, hasil asemen ini bukan hanya terbaik dalam bentuk tulisan saja. Tapi bagaimana hasil dari asesmen itu bisa diimplementasikan di masyarakat. Ia meyakini, para pejabat yang baru saja dilantik itu mampu menjalankan amanah yang telah diberikan.

“Saya berharap dengan pelantikan hari ini, pertama maka pelayanan masyarakat lebih cepat. Kedua inovasi, lebih-lebih lagi di kelurahan dan kecamatan lebih cepat jalannya. Njenengan (anda) saya percaya ada di sana,” terangnya.

Dia kembali berpesan kepada mereka yang dilantik itu agar melepaskan ego sebagai seorang pejabat. Ia ingin agar para pejabat itu menanamkan ke hati bahwa mereka adalah seorang pelayan masyarakat. Sebab, gaji yang mereka dapatkan berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

“Ini waktunya njenengan (anda) memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Saya yakin anda adalah orang-orang yang hebat, amanah dan bisa berkorban untuk masyarakat. Selamat bertugas dengan hati yang ikhlas, berjuang tanpa pamrih dan bahagiakan selalu masyarakat Surabaya,” tandasnya. [brj]

Bupati YES Lamongan : Waspada Bahaya Paham Komunis, Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila

SEPUTAR JATIM·October 1, 2021October 2, 2021

Nusantara7.com, Lamongan – Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, lantaran TNI telah dinilai berhasil dalam meredam gejolak peristiwa G30S PKI.

Pada tahun ini, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema ‘Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila’. Meski masih dilaksanakan secara hybrid (kombinasi daring dan luring), sederhana, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes) secara ketat, namun upacara berjalan khidmat hingga akhir pelaksanaannya.

Dalam kesempatan yang sama, seluruh pejabat Forkopimda dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Lamongan di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan mengikuti momen upacara tersebut yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta secara virtual, Jumat (1/10/2021).

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi mengingatkan kepada masyarakat akan bahaya paham komunis dalam persatuan NKRI. Menurutnya, momen ini adalah sarana untuk mengenang masa pengkhianatan Gerakan 30 September (G30S) oleh PKI.

“Saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat, bahwa komunis ini sangat berbahaya. Momen ini mengingatkan kepada kita, bahwa komunis itu bisa menjelma segala bentuk, bermacam-macam, tidak hanya perlawanan fisik, tapi juga yang lebih kita harus waspada dan hati-hati ini merasuk kepada kehidupan sosial yang kadang-kadang tidak kita sadari,” ujar Bupati YES, sapaan akrab Bupati Lamongan.

Sehubungan dengan gerakan komunis yang menurutnya sangat berbahaya tersebut, Bupati YES mengajak kepada masyarakat untuk memberitahukan kepada seluruh generasi penerus tentang bahaya komunis dan tetap waspada. Selain itu, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk mensosialisasikan Pancasila sebagai dasar, guna mencegah dan menangkal masuknya paham komunis, khususnya di Lamongan.

“Momen ini kita gunakan untuk mensosialisasikan bahwa kita harus terus waspada. Dengan Pancasila yang sudah disepakati oleh seluruh pendiri bangsa ini, kita bisa mencegah dan menangkal masuknya paham komunis itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Lamongan,” tandas orang nomor satu di Lamongan tersebut.

Lebih jauh, Bupati YES menuturkan, bahwa Peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen bagi Indonesia untuk berikrar membulatkan tekad dalam mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk berjuang melawan berbagai tantangan, tak terkecuali pandemi Covid-19.

“Momen Hari Kesaktian Pancasila ini bisa jadi semangat untuk melawan rong-rongan dari dalam maupun luar negeri yang ingin menumbangkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selain itu, kita juga harus tangguh menghadapi tantangan, termasuk Covid-19. Saling membantu dan menguatkan dalam menata pemulihan ekonomi di masa pandemi,” terangnya. [brj]

Ketua MPR Akui Sosialisasi Empat Pilar Lewat Media Massa Dan Media Sosial Lebih Efektif

PENDIDIKAN·September 30, 2021

Nusantara7.com,– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR harus memiliki resonansi ke seluruh penjuru Tanah Air. Karenanya, penggunaan media massa dan media sosial dalam melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI perlu terus dimasifkan.

“Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bisa dilakukan menggunakan program-program di televisi yang memiliki rating penonton tinggi dan digemari masyarakat luas. Penyampaian materi nilai-nilai kebangsaan bisa diberikan secara ringan, segar dan jenaka, tanpa mengurangi nilai subtansi kebangsaan,” ujar Bamsoet usai tampil dalam acara televisi Opera Van Java, Selasa malam (28/9) kemarin.

Ia memaparkan, cara-cara konvensional dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI melalui ceramah-ceramah resmi dari satu tempat ke tempat lain sudah agak tertinggal di tengah kemajuan teknologi yang ada. Terlebih, saat ini berdasarkan data Internet World-Stats per akhir Maret 2021, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 212,35 juta user. Sementara, We Are Social dan Hootsuite tahun 2000 mencatat tingkat penetrasi internet melalui smartphone di Indonesia mencapai 96 persen.

“Pemanfaatan teknologi dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI adalah suatu keniscayaan. Semua pihak harus mampu beradaptasi. Karenanya, saya banyak melakukan sosialisasi melalui berbagai platform media sosial, semisal Youtube, Instagram, Facebook dan media sosial lainnya,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR RI perlu menyasar seluruh kelompok umur. Mulai dari usia Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Untuk itu, perlu dikaji metode yang tepat dan efektif bagi kelompok-kelompok usia tersebut.

“Materi sosialisasi perlu dibuat beragam. Selama ini kita tidak banyak memiliki jenis materi untuk semua kelompok sasaran. Ke depan, perlu disusun materi yang berbeda dan disesuaikan dengan kelompok sasaran. Membuat komik, film animasi, film berdurasi pendek 3 atau 5 menit, lagu Empat Pilar, stand up comedy dan lain-lain sebagai sarana penyampaian sosialisasi Empat Pilar MPR RI perlu terus dikembangkan,” pungkasnya.

(jwp)

Menteri Pendidikan Nadiem Lebih Khawatir Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Daripada Penyebaran Covid-19

PENDIDIKAN·September 30, 2021

Nusantara7.com, – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, selain penularan Covid-19 di satuan pendidikan, hal menakutkan lainnya adalah dampak permanen daripada pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Lebih menyeramkan lagi buat saya adalah dampak permanen daripada PJJ. Ini yang saya wanti-wanti setiap kepala daerah, setiap pemda,” jelasnya melalui webinar Bangkit Bareng dikutip, Selasa (29/9).

Terlebih lagi untuk jenjang pendidikan dasar, seperti PAUD dan SD. Mereka belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dan butuh didikan dari para guru di satuan pendidikannya.

“Apalagi yang PAUD dan SD di mana murid-muridnya tidak bisa divaksin, mereka lebih penting lagi untuk melangsungkan PTM. PAUD dan SD itu yg dampaknya lebih permanen lebih parah lagi dan kebutuhan mereka untuk PTM lebih tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, wacana menolak PTM terbatas tidak masuk akal ditengah adanya dampak learning loss. Sebab, terkait dengan penularan hanya tinggal penerapan protokol kesehatannya saja di sekolah.

“Kalau ada wacana-wacana bahwa harus tunggu vaksin dulu sebelum masuk PTM. Bagaimana yang mayoritas murid kita di bawah umur 12 tidak bisa divaksin dan mereka lah yang paling punya risiko terbesar untuk pelaksanaan PJJ. Jadi ini harus dimengerti,” tambah Nadiem.

“Jadi penyebaran Covid tentu kita harus selalu wasapda, kita dan Kemenkes sangat memastikan prokes bukan hanya terjadi, tapi kita melakukan hal-hal di luar itu untuk memastikan secara statistik kita bisa mengukur (dampak learning loss),” pungkasnya.

(jwp)

Komisi III DPR Sarifuddin Suding Pertanyakan Rencana Kapolri Rekrut 56 Pegawai KPK

NASIONAL·September 30, 2021

Nusantara7.com,– Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bakal merekrut 56 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN di Polri.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Kapolri Sigit tersebut. Hal ini memang perlu dilakukan untuk menghindari kegaduhan terkait polemik TWK ini.

“Saya kira itu langkah bijak ya, paling tidak untuk menghindari kegaduhan terhadap 56 pegawai KPK yang diberhentikan oleh institusinya. Persoalannya, apakah Novel menerima itu atau tidak. Tapi paling tidak ada satu solusi yang ditawarkan institusi kepolisian,” ujar Suddin kepada wartawan, Rabu (29/9).

Namun demikian, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini mempertanyakan kenapa 56 pegawai nonaktif tersebut diterima untuk menjadi pegawai oleh Polri. Namun ditolak oleh lembaga antirasuah.

“Sehingga yang jadi pertanyaan, batasan atau parameter dalam TWK ini apa?. Ini yang saya herankan, ini sebetulnya parameter dan untuk mengukur apa? ini kan ada dua institusi penegak hukum yang sama-sama dalam konteks sebagai aparat pemberantasan korupsi,” katanya.

“Di satu sisi KPK menyatakan tidak lolos dalam konteks itu, tapi di sisi lain kepolisian menerima, sehingga muncul pertanyaan ini parameter apa yang digunakan,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Sudding mengaku pihaknya bakal mengkonfirmasi Kapolri Sigit pada rapat kerja dengan Komisi III DPR ini. Hal supaya ada penjelasan rinci terkait polemik 56 pegawai nonaktif KPK yang tidak lolos TWK.

“Paling tidak supaya ini tidak samar-samar dan ada satu penjelasan yang betul-betul terang benderang, itu diungkapkan saja ketika nanti kita rapat dengan KPK dan kepolisian,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi pada 27 September 2021 lalu. Sigit memohon kepada Jokowi agar 56 pegawai tak lolos TWK bisa direkrut menjadi ASN Polri.

Sigit mengatakan surat itu telah mendapatkan balasan dari Presiden Jokowi. Pada prinsipnya kepala negara ini merestui usulan dirinya. Surat balasan itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Oleh sebab itu, Sigit mengaku saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses perekrutan 56 pegawai nonaktif KPK untuk menjadi ASN Polri.

Adapun, 56 orang pegawai nonantif KPK akan resmi dipecat karena tidak lolos TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Mereka akan resmi dipecat pada 30 September 2021 ini.

Para pegawai nonaktif KPK itu sudah memperjuangkan hak mereka ke Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dua lembaga itu menyatakan ada permasalahan dalam proses peralihan kepegawaian KPK lewat TWK ini. (jwp)