https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

2021 – Page 50 – DarulHikamAlFikri

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Surabaya PPKM Level 3, Akses Jalan Mulai Dibuka

Surabaya PPKM Level 3, Akses Jalan Mulai Dibuka

Madura9, Surabaya – Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 baru diterapkan di Surabaya. Sejumlah ruas jalan di Surabaya masih mengalami penyekatan walaupun telah dilonggarkan pada PPKM level 4 kemarin.

Eka (31) yang berprofesi sebagai ojek online mengeluhkan jalanan yang masih disekat. “Walaupun dilonggarkan tetapi kadang di jam tertentu kan masih macet, kayak di depan itu (depan bundaran Waru),” ujarnya.

Dikonfirmasi, AKBP Teddy Chandra selaku Kasatlantas Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa di masa PPKM level 3, peraturan pembatasan jalan masih sama seperti sebelumnya.

“Untuk pengendalian dan pembatasan mobilitas di jalan masih sama,” ujar Teddy.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut akan terus berlangsung hingga ada evaluasi lebih lanjut.

“Masih sama hingga ada evaluasi, nantinya ini untuk menjaga masyarakat juga agar angka penularan tidak naik lagi,” ujarnya.

Tidak lupa, Teddy pun berpesan agar masyarakat tetap menaati protokol kesehatan yang ada. Ia pun menghimbau agar masyarakat tidak keluar rumah jika memang tidak ada kepentingan.

“Tetap taati protokol kesehatan agar kita bisa menang melawan pandemi ini,” tutup Teddy. (brj)

Ponorogo Kembali Masuk PPKM Level 4, Kematian Positif Covid Tinggi

Ponorogo Kembali Masuk PPKM Level 4, Kematian Positif Covid Tinggi

Madura9, Ponorogo – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Ponorogo kembali diperpanjang lagi. Hal tersebut berdasarkan Intruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 35 tahun 2021 tentang PPKM level 4,3,2 Covid-19 di Jawa-Bali tertanggal 23 Agustus 2021.

Kabupaten Ponorogo yang minggu lalu turun ke level 3, dalam Inmendagri yang aktif sampai tanggal 30 Agustus itu, kembali naik menjadi level 4. Dengan naik level ini, praktis akan dilakukan pengetatan kegiatan yang sebelumnya dilonggarkan saat di level 3.

“Saya rasa kita akan menyesuaikan ketentuan yang ada. Kalau diberlakukan PPKM level 4, tentu teknisnya akan menyesuaikan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono, Selasa (24/8/2021).

Agus mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kembalinya Ponorogo ke level 4. Angka kematian (fatality rate) pasien Covid-19 di bumi reyog yang cukup tinggi.

“Ya saya rasa kembalinya Ponorogo ke level 4 karena jumlah pasien positif yang meninggal masih tinggi,” katanya.

Selain tingkat kematian pasien Covid-19 yang tinggi, Agus menyebut jumlah tracing dan testing harian di bumi reyog juga masih rendah atau belum memenuhi target yang dibebankan oleh pemerintah. Terlebih lagi mobilitas masyarakat di waktu malam hari juga masih cukup tinggi.

“Ini yang lagi kita bahas dalam rapat evaluasi PPKM bersama Forkopimda di Makodim 0802 Ponorogo hari ini,” katanya.

Dalam rapat hari ini, kata Agus semua sepakat untuk mensukseskan program tracing. Sebab, jika hanya mengandalkan dari tenaga kesehatan (nakes) di puskesmas akan sulit tercapai target. Sebab menyadarkan masyarakat juga tidak gampang. Butuh kerjasama lintas sektor untuk mendukung tracing dan testing ini.

“Jadi kalau mengandalkan teman-teman di puskesmas saja juga sulit, sebab menyadarkan masyarakat juga tidak gampang,” pungkasnya Agus.

Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal di Ponorogo sudah mencapai 1.136 orang. Hal tersebut berdasarkan data dari Dinkes Jatim. Dalam PPKM level 3 sebelumnya, yakni periode 16-23 Agustus 2021, tercatat ada 101 orang yang meninggal karena covid-19. Dalam sehari bisa terjadi 13-15 kasus kematian akibat virus corona tersebut. (brj)

Ra Latif Bupati Rancang Teknis Penyaluran Bantuan Anak Yatim Korban Covid-19 di Bangkalan

Ra Latif Bupati Rancang Teknis Penyaluran Bantuan Anak Yatim Korban Covid-19 di Bangkalan

Madura9.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan tengah merancang teknis bantuan untuk anak yatim akibat pandemi Covid-19, Selasa (24/08/2021). Hal tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang telah memakan banyak korban ini mengakibatkan sejumlah anak kehilangan orang tuanya.

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan bahwa anak yatim yang orang tuanya meninggal karena Covid-19 akan mendapatkan tiga jaminan.

“Pemerintah akan bertanggung jawab agar mereka mendapatkan jaminan hidup, pendidikan, dan kesehatan,” kata Ra Latif.

Dirinya menambahkan jika anak-anak yatim tersebut sangat membutuhkann uluran tangan dari berbagai pihak.

“Mereka merasakan beban dan tekanan yang sangat berat karena kehilangan orang tua akibat Covid-19. Jadi kita harus bersama-sama memberi perhatian, kesehatan, dan pendidikan untuk mereka,” tambahnya.

Sedangkan Wakil Bupati Bangkalan, Mohni mengungkapkan upaya pemberian bantuan tersebut adalah akan menjadi prioritas Pemkab Bangkalan.

“Pemberian bantuan ini adalah bentuk kepedulian untuk anak yatim yang orang tuanya meninggal karena Covid-19,” ungkapnya.

Mohni menyebutkan berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Bangkalan, selama tahun 2020 hingga saat ini tercatat sebanyak 760 orang meninggal akibat Covid-19. Nantinya data ini akan dijadikan acuan untuk penyaluran bantuan.

“Data yang ada nanti kita kirim ke Dinas Sosial untuk diverifikasi siapa saja yang layak menerima bantuan,” pungkasnya. nuo

Ra Latif Perhatikan Masyarakat Pesisir dengan Berikan Bantuan Sosial

Ra Latif Perhatikan Masyarakat Pesisir dengan Berikan Bantuan Sosial

Madura9.com, Bangkalan – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan 1.250 paket beras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Kali ini Pemkab Bangkalan menyalurkan beras tersebut kepada para nelayan. Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron menyerahkan secara langsung kepada perwakilan kelompok nelayan dari Kampung Lebak dan Kampung Bandaran di Pendopo Agung Bangkalan, Senin (23/08/2021).

Ra Latif mengatakan bahwa dengan penyaluran bantuan untuk nelayan tersebut, maka pasokan bantuan dari Kemensos telah disalurkan semua.

“Dengan penyaluran 1.250 beras kepada para nelayan ini artinya bantuan dari Kemensos sudah tersalurkan seluruhnya kepada masyarakat yang terdampak pandmei Covid-19,” katanya.

Selain memberikan beras, Ra Latif juga menyalurkan alat kesehatan dan multivitamin guna menjaga kesehatan tubuh para nelayan.

“Kami juga memberikan masker dan multivitamin untuk mereka agar tetap bisa melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya serta tetap bisa memenuhi stok ikan di Bangkalan,” terangnya.

Dirinya berharap, para nelayan bisa terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh Pemkab Bangkalan ini.

“Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat. Semoga ditengah pandemi ini, para nelayan tetap semangat melaut, karena mereka penyangga nutrisi masyarakat,” harapnya. nuo

Ra Latif Beri Jaminan Hidup Nenek Lansia Sebatang Kara

Ra Latif Beri Jaminan Hidup Nenek Lansia Sebatang Kara

Madura9.com, Bangkalan – Sri Ermiati, perempuan lanjut usia asal Kampung Kidul Dalam, Kelurahan Keraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Dirinya hidup sebatang kara tanpa ada yang merawat dengan tergeletak lemas di atas tempat tidur yang terbuat dari bambu. Untuk makan pun, ia menunggu bantuan dari para tetangganya.

Kondisi yang sedemikian rupa menarik perhatian Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron. Di tengah kesibukannya, ia menyempatkan diri untuk bergegas mendatangi rumah kontrakan Ermiati, Senin (23/08/2021).

“Ternyata tetangga dari Rumah Dinas Pendopo ada warga tidak mampu yang kondisinya sangat memprihatinkan dan membutuhkan bantuan,” kata Ra Latif.

Ra Latif mengungkapkan bahwa Ermiati akan mendapat jaminan dan akan segera dibawa ke RSUD Syamrabu untuk mendapatkan perawatan.

“Ibu Ermiati akan segera dibawa ke RSUD Syamrabu untuk didiagnosa penyakitnya. Seluruh pembiayaan tentu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangkalan,” ungkapnya.

Selain itu, Ra Latif juga akan memberikan jaminan masa tua melalui Dinas Sosial. Sehingga Ermiati bisa menjalani masa tua sebagaimana mestinya.

“Kami perintahkan Dinas Sosial untuk mengurus semua kebutuhannya, karena yang bersangkutan tidak mau dikirim ke panti jompo,” terangnya.

Ketua Dewan Kesehatan Rakyat, Muhyi mengapresiasi langkah cepat Bupati Bangkalan yang sigap dengan kondisi warganya.

“Alhamdulillah Bupati Bangkalan turun langsung melihat kondisi Ibu Ermiati dan memberikan pelayanan kesehatan serta jaminan masa tua. Ini di luar ekspektasi kami,” ujarnya. nuo

Jokowi-Anies di Peresmian Jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading

Jokowi-Anies di Peresmian Jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini meresmikan jalan tol Pulo Gebang – Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer. Peresmian dilakukan di gerbang tol Cakung.

Jokowi terlihat menggunakan rompi keamanan berwarna pink. Dengan tulisan Indonesia Maju di bagian depan dan peta Indonesia di bagian belakang.

Dalam peresmian ini turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Komisaris Utama Jakarta Toll Road Development.

“Dengan mengucap Bismillahirohmanirohim, jalan tol segmen Kelapa Gading-Pulo Gebang Pagi ini saya nyatakan diresmikan,” ucap Jokowi dalam peresmian. Kemudian diikuti dengan simbolis penempelan kartu uang elektronik di replika gerbang tol.

Jalan tol ini diharapkan Jokowi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan membuat mobilitas barang antar kota Jakarta dan sekitarnya semakin baik.

“Jalan tol ini, merupakan bagian dan melengkapi jalan tol metropolitan Jabodetabek dan merupakan bagian juga lingkar dalam Jakarta dan lingkar luar Jakarta atau JORR,” kata.

Dia mengharapkan dengan selesainya jalan tol Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 km ini kecepatan distribusi logistik akan semakin baik. Daya saing komoditas juga akan semakin baik.

“Karena jalan tol ini terkait dengan KEK Marunda dan terhubung juga dengan pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga akan perkuat meningkatkan daya saing kita dan utamanya mobilitas orang di Jakarta akan semakin baik. Lalu mobilitas barang antar kota, kota Jakarta dan sekitarnya akan semakin baik,” jelasnya.

Menurut Jokowi, yang tidak kalah pentingnya moda pembiayaan yang kita harapkan ini bisa dilakukan di jalan tol jalan tol yang lain yaitu memadukan anggaran bauran pendanaan.

Baik itu antara Kementerian dan perusahaan BUMN, Kementerian – BUMN – Swasta atau KPBU atau mempercepat proyek jalan tol yang sudah direncanakan.

“Saya harap skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di seluruh pelosok tanah air dan mengatasi ketimpangan antar daerah antar provinsi dalam pembangunan infrastruktur ini dan mempercepat kontektivitas kita,” jelas dia. (dtk)

Luhut Sebut PPKM Kebijakan Semi Lockdown Terkait Pemulihan Ekonomi

Luhut Sebut PPKM Kebijakan Semi Lockdown Terkait Pemulihan Ekonomi

Jakarta – Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut PPKM adalah kebijakan semi lockdown. Hal ini diungkapkan Luhut saat bicara soal pemulihan ekonomi di Indonesia di tahun 2021.

Menurutnya, di pertengahan 2021 pemulihan ekonomi terlihat sangat kuat dan cukup mengejutkan. Luhut yakin perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh di paruh kedua 2021.

Meskipun sejak bulan Juli hingga sekarang kebijakan PPKM yang dia sebut semi lockdown belum berhenti dilakukan, Luhut mengatakan saat ini pembukaan kegiatan ekonomi sudah dilakukan bertahap. Hal itu diyakini dapat memicu pemulihan ekonomi yang cepat.

“Ekonomi menunjukkan pemulihan yang kuat sampai pertengahan 2021, ini surprise buat kita. Meskipun bulan Juli itu kita katakanlah semi lockdown dengan PPKM, tapi pas kita buka, pemulihan ekonomi itu cepat sekali,” papar Luhut dalam peringatan HUT BPPT secara virtual, Senin (23/8/2021).

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke jalur positif di kuartal II-2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,07% di kuartal II.

Ekonomi minus telah dirasakan Indonesia sejak kuartal II-2020, yaitu minus 5,32%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi berlanjut ke kuartal III-2020 dengan minus 3,49% dan resmi membuat Indonesia masuk jurang resesi.

Kontraksi ekonomi belum berakhir di kuartal IV-2020, tercatat ekonomi masih minus 2,19%. Masuk tahun baru, di kuartal I-2021 ekonomi pun masih minus di level 0,74%.

Kembali ke Luhut, meskipun ekonomi sudah dibuka dan sinyal pemulihan ekonomi terlihat, dia mengingatkan agar masyarakat tidak cepat puas. Dia meminta masyarakat tetap berhati-hati akan ancaman virus Corona, protokol kesehatan wajib dijaga. Pertemuan langsung pun diminta Luhut jangan banyak dilakukan.

“Tapi ingat, harus hati-hati karena kalau banyak tadi pertemuan dan dia ada yang belum divaksin atau tidak pakai masker dan seterusnya, malah bahaya. Bisa membikin outbreak baru,” ungkap Luhut.

Pembukaan kegiatan ekonomi sendiri sudah bertahap dilakukan oleh pemerintah sejak penerapan PPKM Darurat pada bulan Juli. Pembukaan paling banyak dilakukan bulan ini, mulai dari pembukaan kembali mal hingga izin dine in alias makan di tempat untuk rumah makan.

Ini 5 Penyakit dari Pandemi Jadi Endemi, Diprediksi Terjadi pada COVID-19

Ini 5 Penyakit dari Pandemi Jadi Endemi, Diprediksi Terjadi pada COVID-19

Jakarta – Pandemi COVID-19 masih belum selesai hingga hari ini. Berbagai pendapat pun mengungkapkan bahwa pandemi akibat virus Corona ini akan berubah menjadi penyakit endemi, salah satu prediksinya disebutkan terjadi, 2022 mendatang.

Istilah pandemi dan endemi dibedakan berdasarkan seberapa luas tingkat penyebaran penyakit tersebut.

Dikutip dari Medical Xpress, dalam istilah epidemiologi, pandemi diartikan sebagai penyakit yang mewabah di sebagian besar dunia dalam waktu bersamaan. Sementara pakar penyakit menular Dr Pritish Tosh dari Mayo Clinic menyebut endemi hanya terjadi di beberapa wilayah dalam rentang waktu tertentu.

“Dalam istilah epidemiologi, wabah mengacu pada sejumlah kasus yang melebihi apa yang diharapkan. Pandemi adalah ketika ada wabah yang menyerang sebagian besar dunia. Kami menggunakan istilah endemi ketika ada infeksi dalam lokasi geografis yang ada selamanya,” bebernya.

“Ketika kita berbicara tentang infeksi endemi, kita berbicara tentang virus, bakteri dan patogen yang ada di dalam suatu lokasi geografis,” kata Dr Tosh.

Baca juga: Pakar: Mustahil Corona Jadi Endemik 2022, RI Masih Akan Hadapi Puncak Kasus

Selain COVID-19, ada beberapa penyakit pandemi dan berubah menjadi endemi. Berikut 5 penyakit yang berubah dari pandemi menjadi endemi dari berbagai sumber.

1. Black Death

Black Death atau wabah pes merupakan salah satu pandemi yang mengakibatkan kematian sekitar 50 juta orang di seluruh dunia pada abad keempat belas. Menurut para ilmuwan, wabah tersebut disebabkan bakteri yang disebut pestis dan menjadi pandemi selama sekitar 4 tahun.

Dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), wabah tersebut sudah mudah diobati dengan antibiotik dan tindakan pencegahan standar untuk mencegah infeksi.

2. Flu Spanyol 1918

Pandemi influenza 1918 atau dikenal dengan flu spanyol juga menjadi salah satu pandemi yang paling parah dalam sejarah. Penyakit ini disebabkan virus H1N1 dengan gen yang berasal dari unggas.

Dikutip dari laman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), virus tersebut menyebar ke seluruh dunia selama 1918 hingga 1919. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi di Amerika Serikat.

Diperkirakan sekitar 500 juta orang atau sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi penyakit ini.

3. Flu Asia

Pada Februari 1957, virus influenza A (H2N2) muncul di Asia Timur dan memicu pandemi ‘Flu Asia’. Virus ini terdiri dari tiga gen berbeda dari virus flu burung A, termasuk gen H2 hemagglutinin dan N2 neuraminidase.

Dikutip dari CDC, penyakit ini pertama kali dilaporkan di Singapura pada Februari 1957, Hong Kong pada April 1957, dan di kota-kota di Amerika Serikat pada 1957. Perkiraan jumlah kematian akibat penyakit ini sekitar 1,1, juta orang di seluruh dunia.

4. Kolera

Dikutip dari Britannica, wabah kolera merebak secara global pada tahun 1817. Pada saat itu, wabah mematikan ini terjadi di Jessore, India, kemudian menyebar ke sebagian besar India, Burma (Myanmar), dan Ceylon (Sri Lanka).

Pada 1820, penyakit ini juga dilaporkan terjadi di Siam (Thailand), Indonesia (yang menewaskan lebih dari 100.000 orang di Pulau Jawa), dan di Filipina. Setelah itu kembali menyebar ke Eropa, hingga Arab.

Menurut WHO, kolera merupakan infeksi diare akut yang disebabkan oleh makanan atau air yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae. Para peneliti memperkirakan setiap tahun ada sekitar 1,3 hingga 4,0 juta kasus, dan 21.000 hingga 143.000 kematian di seluruh dunia karena penyakit ini.

5. HIV/AIDS

Di awal 1980-an, sebelum HIV diidentifikasi sebagai penyebab AIDS, infeksi ini diperkirakan hanya menyerang kelompok tertentu. Pada November 1983, WHO pun mengadakan pertemuan pertama untuk menilai situasi AIDS global dan memprakarsai pengawasan internasional.

Pada saat itulah komunitas kesehatan global akhirnya memahami HIV ini bisa menyebar di antara orang-orang heteroseksual. Penyebarannya bisa melalui transfusi darah dan ibu yang bisa menularkan penyakit tersebut pada anaknya. (dtk)

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah Tegas Nadiem

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah Tegas Nadiem

Jakarta – Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjelaskan bahwa kondisi yang mendukung pembukaan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah adalah level PPKM di setiap daerah. Nadiem mengatakan vaksinasi Corona bukanlah syarat untuk sekolah tatap muka.

“SKB 4 Menteri tidak pernah berubah kecuali satu saja, bahwa yang PPKM level 4, itu tidak boleh melakukan PTM, itu saja. Di level 1, 2, dan 3, di mana semakin banyak daerah yang turun dari 4 ke 3, apalagi di Jawa dan Bali karena angkanya sudah lumayan cepat turun. Untuk PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya itu SKB 4 Menteri masih berlaku,” kata Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR, Senin (23/8/2021).

Dalam penjabarannya, Nadiem mengatakan lebih dari separuh sekolah di Tanah Air saat ini berada di daerah PPKM level 1 hingga 3. Angka tersebut menurut Nadiem akan membesar, sebab daerah yang mengalami PPKM level 4 akan segera turun.

“Jadi karena PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya boleh melalukan PTM terbatas, sekitar 63% sekolah kita itu ada di level 1, 2, dan 3, dan angka 63% ini akan semakin membesar, karena banyak sekali daerah yang level 4 akan turun terutama di Jawa dan Bali, kalau di luar Jawa dan Bali lumayan masih meningkat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Nadiem mengatakan 63% sekolah yang berada di daerah PPKM level 1 hingga 3 bisa melaksanakan sekolah tatap muka secara terbatas, yakni melakukan protokol kesehatan dan hybrid.

“Jadi sekarang, bapak-ibu anggota Komisi X, 63% dari sekolah kita sudah bisa melaksanakan PTM. Ini suatu hal yang mungkin mengejutkan, tapi ini adalah hasil perjuangan kita bahwa pada saat angka-angka mulai menurun, kita bilang semua level 1 sampai 3 harus boleh melakukan tatap muka,” ucapnya.

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah

Selain itu, masih dalam penjabaran yang sama, Nadiem menegaskan bahwa vaksinasi bukan syarat untuk sekolah tatap muka. Syarat sekolah tatap muka adalah level PPKM di sebuah daerah.

“Vaksinasi itu bukan pra kondisi atau kriteria pembukaan sekolah. Saya ulangi sekali lagi, vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia adalah ada di level 1 sampai 3, itu saja. Level 1 dan 3, semua sekolah di level 1 dan 3 boleh melaksanakan tatap muka,” sebut Nadiem.

Vaksinasi guru ditegaskan Nadiem syarat untuk membuka sekolah tatap muka. Jika guru di daerah PPKM level 1 hingga 3 sudah divaksinasi, sekolah wajib melakukan sekolah tatap muka.

“Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi kewajiban membuka tatap muka. Jadi bukan vaksinasi dulu baru tatap muka, tapi gurunya sudah vaksinasi, dia wajib memberikan opsi tatap muka. Ini sangat berbeda, karena banyak di masyarakat banyak berpendapat ‘oh, berarti harus vaksinasi dulu’, tidak,” ucap Nadiem.

“Malah kalau sudah divaksinasi gurunya lengkap, itu diwajibkan, kalau di level 1 dan 3,” imbuhnya. (dtk)

Mendagri Janji Serius Pelototi APBD Pemda untuk Penurunan Stunting

Mendagri Janji Serius Pelototi APBD Pemda untuk Penurunan Stunting

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap semua pemerintah daerah (pemda) serius untuk menangani masalah penurunan stunting. Hal itu bisa dilakukan dari pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program atasi masalah tersebut.

Tito mengatakan tiga daerah yang alokasi anggarannya tertinggi untuk program penurunan stunting yakni Kalimantan Tengah Rp 64,95 miliar, Jawa Tengah Rp 42,18 miliar, dan Papua Rp 31,48 miliar. Sementara yang alokasinya masih sangat rendah yaitu Papua Barat, DKI Jakarta dan Bengkulu.

“Papua Barat belum mengalokasikan anggaran spesifik tentang stunting. Kemudian DKI Jakarta Rp 0,25 miliar, kemungkinan problema stuntingnya juga memang tidak besar dan Bengkulu Rp 0,35 miliar,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional ‘Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting’ secara virtual, Senin (23/8/2021).

Tito memberikan apresiasi kepada Pemda yang telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung program nasional penanganan stunting dengan cara mengalokasikan anggaran penurunan stunting pada 2021. Bagi yang alokasi anggarannya rendah padahal angka stunting di daerahnya tinggi, dia mengaku akan ‘memelotinya’.

“Pemda yang belum mengalokasikan APBD-nya padahal ada masalah stunting yang serius di daerahnya, agar serius dan betul-betul menjadikan program ini prioritas. Masukkan dalam APBD dengan jumlah yang cukup dan kami dari Kemendagri akan melakukan review anggaran dan akan betul-betul memelototi APBD Bapak/Ibu sekalian agar betul-betul menganggarkan dan membuat program dalam rangka untuk penurunan stunting di daerah masing-masing,” tegasnya.

“Tanpa dukungan dan keseriusan dari Pemda maka program nasional ini tidak akan berjalan secara maksimal. Pemerintah Pusat tidak akan mampu bekerja sendiri, Pemda lah yang memahami situasi daerah masing-masing,” tambahnya.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menambahkan daerah yang angka stuntingnya melebihi rata-rata nasional yakni Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto 41,3% dan Kabupaten Bantaeng 21%, di Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa 38,6%, dan di Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan 57%.

“Hal yang menyebabkan stunting karena kurangnya asupan gizi kronis, kemudian rendahnya cakupan akses air bersih dan sanitasi penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas, rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita,” bebernya dalam kesempatan yang sama. (dtk)