Bintang Pos, Surabaya – Belasan ribu pemilih se-Jawa Timur tak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada, atau Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Timur tahun 2013. Temuan data ini terangkum dalam Rapat koordinasi pengawasan DPT oleh Panwaslu kabupaten kota se-Jawa Timur, di Kantor Bawaslu Jawa Timur, Jalan Tanggulangin Surabaya, Minggu (18/8).
Dari laporan panwaslu kabupaten-kota, sebanyak 17.169 pemilih belum terdaftar di DPT Pemilukada Jawa Timur. Beberapa temuan lainya adalah, adanya 300 santri salah satu pondok pesantren di Kota Pasuruan yang tidak mau didaftar sebagai pemilih, dengan alasan akan pulang ke rumahnya masing-masing saat coblosan.
Temuan ini menjadi bahasan serius dalam rakor. Sebab, sebagaimana amanat undang-undang, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk menjaga terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara yang mempunyai hak pilih. “Hal rakor ini akan kami rekomendasikan kepada KPU Jawa Timur untuk menindaklanjutinya. Rekomendasi Bawaslu hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh KPU,” ujar Ketua Bawaslu Jawa Timur Sufyanto.
Tambah 25.503 PPL
Sementara itu, menjelang coblosan pemilukada Provinsi Jawa Timur, Bawaslu mendapat amunisi tambahan, tentang persetujuan penambahan pengawas pemilu lapangan (PPL) di TPS.
“Kita mendapat tambahan 25.503 PPL untuk disebar di seluruh desa dan kelurahan se Jatim. Masa kerja mereka hanya bulan Agustus dan September,” jelas Kandidat Doktor Ilmu Politik Unair ini.
Sebenarnya, tambah Sufyanto, PPL tambahan yang anggaranya berasal dari APBN adalah untuk mengawasi pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Namun karena bertepatan dengan pelaksanaan pemilukada, maka PPL tambahan itu juga akan mengawasi coblosan 29 Agustus 2013 mendatang.
“Semoga potensi-potensi pelanggaran bisa langsung terdeteksi dan cepat diproses, dengan semakin banyaknya anggota PPL. Selain coblosan, PPL juga akan mengawasi indikasi money politics dan black campaign dengan segala variasinya,” tambanya.(win)
