Bintang pos – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mendukung langkah calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaporkan temuan kecurangan saat pelaksanaan Pilkada Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Gugatan sengketa Pilkada Jatim ke MK adalah hak konstitusional yang tidak bisa dihalangi secara hukum. Banyak yang mengatakan gugatan ini keliru karena selisih hitungan antara pasangan KarSa (Sukarwo-Saifullah Yusuf) dan BerKaH (Khofifah-Herman) 10 persen yang tidak mungkin dikejar dengan gugatan. Padahal MK bukan sekedar mahkamah kalkulasi yang dibatasi hitungan angka,” terang Kiai Hasyim, Jumat (13/9/2013).
Sekjen International Conference for Islamic Scholars (ICIS) ini membuktikannya dalam gugatan BP Migas oleh para tokoh nasional setahun lalu yang juga diprakarsainya. Keputusan untuk pembubaran BP Migas, dianggap penting karena lembaga tersebut dianggap sebagai sarang korupsi dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33.
“Maka, peran MK dalam Pilgub Jatim bukan sekedar hitung-hitungan angka, namun perlu ditelusuri ada atau tidak pencurian uang negara untuk ongkos pencurian suara. Kalau tidak ada, mengapa takut? Kalau ada, pasti diukur seberapa bahayanya untuk masyarakat Jawa Timur, masyarakat bangsa dan negara,” tegas Kiai Hasyim.
Dia pun sangat mengapresiasi perjuangan MK untuk menegakkan konstitusi. Serta berpesan agar seluruh gugatan Pilkada yang mengalir ke lembaga pimpinan Akil Mochtar itu hakikatnya tidak sekedar perebutan jabatan. Namun menjadi awal dari pembersihan ibu pertiwi dari penyalahgunaan kekuasaan atau uang negara yang digunakan untuk mengelabui masyarakat.
“Oleh karenanya masyarakat harus berani melaporkan kecurangan tersebut sebagai pelaksanaan nahi munkar. Karenanya, pembersihan ibu pertiwi dari kekotoran ini tidak boleh berhenti sekalipun misalnya gubernur telah dilantik,” cetus Kiai Hasyim.
Pengasuh Ponpes Al Hikam Malang dan Depok ini sangat yakin, proses penelusuran di MK juga bisa menjadi bahan berharga untuk dicermati BPK ataupun KPK. Lantaran pelaporan kubu penggugat disertai bukti yang sangat kuat, bukan berupa pembentukan opini.
“Seandainya tidak ada sidang DKPP yang lalu misalnya, masyarakat Jatim tentu tidak tahu apa yang terjadi dibalik pencoretan Khofifah, bertele-telenya sidang KPUD dan sebagainya, dan itu semua menjadi gamblang di pengadilan DKPP. Yang terpenting sekarang, masyarakat Jatim harus tahu dulu apa yang sesungguhnya terjadi di APBD Jatim,” papar Kiai Hasyim.(okz)
