JAKARTA– Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat II partai Golkar meminta dilibatkan dalam pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang sebentar lagi dihelat. Penolakan keterlibatan DPD II yang disuarakan DPP dinilai tak relevan.Menurut Ketua DPD II Golkar Padang Wahyu Irama Putera, kunci kemenangan partai ada di tangan pengurus daerah, bukan pengurus pusat. Sebab itu, ia mendorong keterlibatan DPD II dalam rapimnas. “Karena kita ini ada di akar rumput,” kata Wahyu, Selasa (12/11).
Usulan pelibatan DPD II dalam Rapimnas Golkar disuarakan oleh Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Golkar Akbar Tandjung. Terkait usulan itu, DPP Golkar menyatakan tegas menolak karena bertentangan dengan AD/ART partai. Terkait penolakan, Wahyu meyakini kemenangan partai hanya bisa diraih lewat komunikasi yang baik antara pengurus pusat dan daerah. Menurutnya, semakin sering pengurus daerah bertemu dengan pengurus pusat, hal itu semakin baik bagi Partai Golkar.
Ia menegaskan, keinginan DPD II Padang mengikuti rapimnas bukan untuk menggoyang pencapresan Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical). Wahyu menegaskan, keinginan mengikuti rapimnas murni karena ingin menguatkan soliditas dan menjaga kebesaran partai.
Wahyu mengatakan DPD II Padang menghormati keputusan partai mencapreskan Ical. Namun, dia juga mengingatkan agar partai tidak anti terhadap kritik yang dialamatkan kepada Ical. Sebab, menurutnya, kritik itulah yang justru akan menjadi masukan sekaligus modal kekuatan Partai Golkar memenangkan Pemilu 2014. “Perbedaan internal itu hal biasa. Kebijakan partai kita hormati,” katanya.
Sikap enggan DPP melibatkan DPD II di forum rapimnas, menurut Wahyu, patut dipertanyakan. Sebab, semakin DPP menghindari DPD II, maka Golkar akan semakin jauh dari kemenangan. “Kalau DPP ragu terhadap loyalitas DPD II, berarti ada yang perlu dipertanyakan. Kita jarang berkomunikasi makanya saling mencurigai,” ujarnya.
Wahyu tidak yakin suara Golkar akan optimal apabila DPP tidak melibatkan DPD II di rapimnas. Sebab, menurutnya, DPP perlu mendengar masukan dan saran dari DPD II untuk menentukan strategi pemenangan partai. Terlebih, soal elektabilitas di lapangan yang lebih mengetahui adalah jajaran DPD II. “Jangan samakan antara daerah satu dengan daerah lain. Padang dan Tanjung Karang itu beda meski sama-sama di Sumatra Barat,” katanya.
Pengurus Golkar Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, juga setuju dengan usulan melibatkan DPD II dalam forum rapimnas. Menurut mereka, DPP perlu mendapatkan pandangan langsung dari pengurus daerah soal kondisi Golkar di masing-masing daerah. “Kalau kawan-kawan berkehendak seperti itu, kami sama,” kata Ketua DPD Golkar Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Uking Djassa.
Uking menyadari rapimnas merupakan forum tinggi partai yang diperuntukan bagi pengurus DPD I. Namun, menurutnya, situasi rapimnas kali ini berbeda dengan rapimnas biasa. Rapimnas Golkar kali ini merupakan rapimnas terakhir Golkar sebelum menghadapi pemilu legislatif.
Meski demikian, Uking menjanjikan DPD II Golkar akan bekerja optimal memenangkan pemilu legislatif dan presiden 2014. Menurutnya, dengan atau tanpa dilibatkannya DPD II dalam forum rapimnas, kemenangan partai merupakan harga mati.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa, sebelumnya mengatakan bahwa usul pelibatan DPD II dalam rapimnas tidak relevan. “AD/ART Partai Golkar Pasal 27 sudah jelas diatur siapa saja peserta rapimnas,” kata Lalu Mara. Partai Golkar sebagai sebuah intitusi organisasi tidak mungkin melanggar aturan organisasi yang telah disepakati. Lalu Mara mengatakan tidak ada alasan apa pun yang bisa digunakan untuk melibatkan DPD II. “Tidak bisa. Namanya juga organisasi, ada aturan organisasi yang harus kita taati,” ujarnya.
Lalu Mara meyakini, Partai Golkar akan tetap solid meskipun DPD II tidak dilibatkan dalam rapimnas mendatang. Sebab, menurut Lalumara, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie rajin menyambangi kader-kader di berbagai daerah.rep
