Bintang Pos, Surabaya – Komisi B DPRD Sumenep menyoroti tingginya tagihan listrik untuk penerangan jalan umum, hingga mencapai Rp 9,7 milyar untuk tahun 2012. Padahal pemasukan dari pajak penerangan jalan umum hanya sebesar Rp 7,5 milyar.
“Itu kan berarti Pemerintah Daerah ‘tekor’ Rp 2,2 milyar untuk membayar tagihan penerangan jalan umum. Angka itu cukup besar lho. Hampir sama dengan anggaran satu dinas,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Bambang Prayogi.
Karena itu, lanjut Bambang, pihaknya mengundang sejumlah pihak terkait dalam rapat koordinasi pada Rabu (27/03/13). Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Hery Koentjoro Pribadi, Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Abd Kahir, dan Manajer PLN Rayon Sumenep, Dasih Listyanto.
“Dalam rapat koordinasi tersebut, kami ingin mengetahui, mengapa tagihan penerangan jalan umum di Sumenep begitu tinggi, dan tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh dari pajak penerangan jalan,” ujar Bambang.
Ia menyatakan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama yang segera ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya. Ia berharap dalam rapat koordinasi berikutnya, sudah ada data riil jumlah lampu PJU se-Sumenep beserta lokasinya. “Ini tadi dari PLN kan belum membawa data tersebut. Kami ingin tahu data lengkap tentang penerangan jalan umum berikut dasar besarnya tagihan. Katanya kan sesuai meteran. Nah, kami juga perlu tahu itu,” terang Bambang.
Sementara Manager PLN rayon Sumenep, Dasih listyanto menjelaskan, tagihan penerangan jalan umum tersebut sesuai pemakaian yang tertera dalam meteran. Total ada 3.200 titik penerangan jalan umum yang menjadi beban Pemerintah Daerah.
“Ribuan penerangan jalan umum itu tersebar di 3 rayon PLN, yakni Sumenep, Ambunten, dan Pragraan. Rata-rata tagihan per bulan Rp 800 juta. Tagihan terbesar memang di rayon Sumenep,” terangnya.
Dasih memaparkan, rendahnya angka pemasukan pajak penerangan jalan umum ke pemerintah daerah disebabkan masih banyaknya tunggakan para pelanggan. “Dari sekitar 85 ribu pelanggan, 15 ribu diantaranya menunggak. Ini yang menyebabkan pemasukan dari pajak penerangan jalan tidak maksimal,” ungkapnya.(brj-pgh)
