Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengingatkan masyarakat agar tidak memilih calon anggota legislatif atau pun partai politik yang melakukan politik uang. Menurutnya, caleg atau partai yang melakukan politik uang berpotensi melakukan korupsi jika terpilih. “Karena menjadi wakil rakyat bukan panggilan hati mereka. Mereka hanya mencari kesempatan untuk kebutuhan penghasilan mereka sendiri. Karena itu modal money politic yang mereka keluarkan sebelum pemilihan, akan mereka cari gantinya lewat korupsi,” ujar Emrus,Selasa (8/4/2014) di Jakarta.
Menurut Emrus, sentra korupsi yang menggurita baik di pemerintahan atau legislatif saat ini, berawal dari pengelolaan partai politik yang tidak profesional.
“Oleh karena itu bagi mereka yang tidak cukup populer, politik uang satu-satunya cara agar bisa terpilih,” katanya.
Berbagai modus politik uang saat ini, menurut Emrus, telah merusak pola pikir dan tatanan hidup masyarakat dalam berpolitik. Seharusnya, ada sinergitas antara Badan Pengawas Pemilu dengan Polri untuk menangkap pelaku dan penerima uang terkait Pemilu 2014.
“Bawaslu itu anggotanya sedikit, dan polisi seharusnya tidak hanya mengamankan. Jadi keduanya perlu bekerja sama untuk memastikan mereka yang membayar untuk mendapatkan suara, tidak bisa duduk di parlemen. Karena apa yang mereka lakukan terhadap pemilu ini lebih berbahaya dari korupsi. Mereka mencederai demokrasi lima tahun ke depan,” papar Emrus.
Jika tidak ada peringatan dari Bawaslu dan Polri untuk memidanakan pelaku dan penerima uang dalam pemilihan, Emrus memprediksi ‘serangan fajar’ masih akan terjadi pada pagi hari menjelang pemungutan suara.
“Ada juga caleg yang menyarankan terima uangnya dari caleg atau partai lain, tapi pilih sesuai pilihan masyarakat. Ini pesan yang merusak dan mereka tidak pantas jadi wakil rakyat. Seharusnya mereka berikan pendidikan politik untuk menolak uang atau apapun bentuk money politic yang diberikan,” kata Emrus.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir 135 kasus politik uang yang terjadi di 15 daerah di Indonesia. Salah satu modus yang dilakukan kandidat adalah dengan memasang jaringan untuk memastikan suara dengan target tertentu. Di Riau, salah satu caleg membayar Rp 2.000.000 untuk 10 suara. Jaringan dan pemilih akan dibayar setelah pemilihan berlangsung (pascabayar).kom
