Bintang Pos, Surabaya – Kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah daerah semakin mengganggu aktivitas ekonomi, mulai dari transportasi, penangkapan ikan oleh nelayan, hingga pertanian. Hal itu disebabkan ketidakpastian kebijakan bahan bakar minyak bersubsidi.
Laporan dari sejumlah daerah yang dipantau wartawan Selasa (23/4/2013), menunjukkan kesulitan nelayan mendapatkan solar. Ini terjadi di Kabupaten Jember dan Banyuwangi di Jawa Timur, Kota Semarang di Jawa Tengah, Kabupaten Indramayu dan Cirebon di Jawa Barat, serta Kota Makassar di Sulawesi Selatan.
Di Tanjung Papuma, Kabupaten Jember, misalnya, nelayan terpaksa mengandalkan tangkapan ikan di dekat pantai. Bahkan, ada nelayan yang sama sekali tidak melaut. ”Hari ini saya tidak punya persediaan solar, jadi saya tidak melaut,” kata Heriyono, nelayan Tanjung Papuma.
Solar terakhir yang ia dapatkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum Ambulu, Jember, hari Minggu lalu sudah tak bersisa. ”Hari Minggu lalu saya hanya dapat 5 liter. Ya, sekali melaut langsung habis,” tutur Heriyono.
Di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi, perahu-perahu nelayan, terutama jenis slereg, tertambat memenuhi dermaga. Sebagian nelayan hanya membersihkan perahu dan memperbaiki jala. Suroso (45), nelayan Pantai Muncar, mengatakan, solar sulit didapatkan sejak sepekan terakhir. Di stasiun pengisian bahan bakar, nelayan harus antre sejak sore atau malam, dan kadang-kadang tidak kebagian.
Kesulitan mendapatkan solar juga dialami petani. Namun, petani di Malang, Jawa Timur, menyiasatinya dengan memodifikasi mesin pertanian agar hemat solar. ”Traktor tangan ini saya modifikasi agar hemat solar. Jika biasanya traktor tangan lain habis solar 10 liter per hari, traktor tangan saya ini hanya butuh 4 liter solar sehari,” ujar Suliono (30), petani asal Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, saat ditemui tengah membajak sawahnya dengan traktor tangan.
Junaidi (45), petani asal Kaliajar Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, menuturkan, sudah 10 hari ini ia kesulitan mendapatkan solar. Karena itu, sebagian petani kembali membajak sawah dengan kerbau atau sapi. ”Tapi, jumlah pemilik sapi pekerja di sini tidak lagi banyak,” ucapnya.
Angkutan mogok
Di sektor transportasi, Sekretaris Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Is Heru Permana menyatakan, mereka akan mogok bersama Organda Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Magelang, Wonosobo, dan Kabupaten Temanggung di Jawa Tengah, Rabu pagi ini. ”Ini menjadi puncak kegelisahan awak angkutan umum yang selama tiga pekan terakhir kesulitan mencari solar,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Bambang Harjo mengatakan, semua armada feri di Indonesia akan berhenti berlayar jika kelangkaan solar tak diatasi. ”Beberapa hari terakhir, tingkat keterisian penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni sudah turun 15 persen. Jika pasokan solar bersubsidi tidak ditambah, pergerakan truk dan bus pasti jauh berkurang,” ujar Bambang.
Gelar rapat solar
Di Jakarta, kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa langsung menggelar rapat koordinasi, membahas kelangkaan solar bersubsidi. Rapat tersebut dihadiri, antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan, dan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andy Noorsaman Sommeng.
Jero Wacik menyatakan, pemerintah akan menambah pasokan untuk mengatasi persoalan kelangkaan solar bersubsidi tersebut. Pertimbangannya, kelangkaan solar bisa berimbas ke sektor riil, bahkan dapat memicu inflasi.
Kuota bahan bakar minyak bersubsidi, Premium dan solar, tahun 2013 adalah 46 juta kiloliter. Secara alami, kuota pasti jebol mengingat realisasi tahun lalu sudah mencapai 45,2 juta kiloliter. Oleh sebab itu, pemerintah akan menambah kuota menjadi 48,5 juta kiloliter.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo menyatakan, kelangkaan solar bersubsidi terjadi lantaran kuota solar bersubsidi di sejumlah tempat telah habis.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya menyatakan, hingga triwulan I-2013, penyaluran solar bersubsidi di hampir seluruh provinsi telah melebihi kuota. Kelebihan kuota itu rata-rata secara nasional mencapai 5,2 persen. (kom-pgh)
