Bintang Pos, Malang – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Walikota (Pilwali) pada 23 Mei mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang menagih dana termin kedua anggaran Pemilukada sebesar Rp 7 miliar sebagai biaya operasional pemilukada. Pada APBD tahun ini, dana yang dikucurkan untuk KPUD sebanyak Rp 18 miliar, namun dana yang telah cair baru termin pertama sebesar Rp 11 miliar.
“Kami memang mengajukan pencairan dana tahap kedua untuk operasional Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” ujar Ketua KPUD Kota Malang, Hendri ST, Selasa (7/5/2013).
Ia menjelaskan, dana sebesar Rp 7 miliar tersebut diantaranya untuk memberikan gaji petugas operasional pemiliu. Rinciannya Ketua PPK yang digaji Rp 1.250.000 per bulan dengan masa kerja tujuh bulan, anggota PPK dengan gaji Rp 1 juta per bulan, ketua PPS Rp 750 ribu, anggota PPS Rp 500 ribu, ketua KPPS Rp 350 ribu, dan anggota KPPS Rp 300 ribu. “Karena dana termin kedua belum cair, maka dua bulan terakhir ini belum ada honorarium bagi para petugas,” tuturnya.
Hendri berharap dana termin kedua bisa dicairkan sebelum tanggal 15 Mei mendatang. “Dana itu harus segera cair, karena Pilkada akan dilaksanakan akhir bulan ini. Bahkan kami sudah menyewa tenda, kursi untuk PPS dan PPK,” imbuhnya.
Ditanya mengenai penggunaan dana pada termin pertama sebesar Rp 11 miliar, Hendri mengaku jika dna tersebut telah digunakan untuk sosialisasi pemilu dan pengadaan barang-barang seperti surat suara. “Kami juga telah menggunakan dana termin pertama untuk pembelian buku petunjuk teknis Pilkada,” tandasnya.(brj-pgh)
