Bintang Pos, Surabaya – Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Timur meminta semua pihak untuk menghormati hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum terkait dukungan partai politik terhadap dua pasangan bakal calon gubernur.
“Percayakan sepenuhnya kepada lembaga-lembaga yang ditunjuk memiliki kewenangan, yaitu KPU dan Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur. Apapun hasilnya, mari dihormati dengan lapang dada,” ujar Komandan Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Timur (AMPJ) Ismail Marzuki ketika dikonfirmasi wartawan, Minggu.
KPU Jatim kini menggelar rapat pleno membahas persoalan dukungan ganda partai politik terhadap pasangan calon gubernur. Salah satu agenda utamanya, memutuskan persoalan Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) yang mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf, namun di sisi lain juga mendukung Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja.
Menurut dia, terjadinya dualisme dukungan tersebut sangat memprihatinkan. Meski hanya dua partai politik nonparlemen, namun suara yang dimiliki keduanya sangat dibutuhkan oleh salah satu bakal pasangan calon tertentu.
Suara yang dimiliki Partai Kedaulatan ketika Pemilu Legislatif 2009 di Jawa Timur yakni 0,50 persen, sedangkan PPNUI hanya 0,24 persen. Jika ditotal yakni 0,74 persen. Hal tersebut membuat salah satu pasangan, yakni Khofifah-Herman tersendat pencalonannya jika tidak ada dukungan dari kedua partai tersebut.
Pasangan Khofifah-Herman ketika mendaftar diusung PKB dan sejumlah partai nonparlemen seperti PKPI, PPKB, PMB, PK, dan PPNUI, dengan total suara 15,55 persen. Sehingga, jika berkurang 0,74 persen maka pasangan ini hanya memiliki 14,81 persen.
Artinya, jika tidak didukung oleh PK dan PPNUI, maka pasangan ini akan gagal menjadi peserta Pilkada Jatim karena KPU menetapkan syarat minimal dukungan partai politik sebesar 15 persen.
Karena itulah, menyikapi persoalan tersebut, APMJ meminta KPU tetap menjalankan tugasnya sesuai aturan dan mekanisme yang ada tanpa intervensi serta terpengaruh opini publik yang dibangun untuk kepentingan satu orang ataupun kelompok tertentu.
Pihaknya juga menyesalkan adanya surat terbuka dari tokoh kelas nasional, Rizal Ramli, kepada calon lainnya, yakni Soekarwo. Menurut dia, isi surat yang telah dibacanya dari berbagai media terindikasi menuduh Soekarwo menggunakan uang untuk menggagalkan partai-partai yang mengusung cagub Khofifah.
“Kami sangat menyesalkan pernyataan sikap dari seorang Rizal Ramli. Seharusnya dia bisa memberikan statemen yang membuat tentram masyarakat Jatim, bukan malah memperkeruh masalah. Apalagi masyarakat Jatim selama ini dikenal sangat harmonis dan tentram. Bahkan sudah mengerti politik,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Poros Pemuda Pantura yang mengungkapkan bahwa selama proses pelaksanaan pilkada terdapat masalah, hal itu sudah menjadi kewajaran dalam percaturan politik Indonesia.
“Biarkan masalah itu diurus yang memiliki kewenangan yaitu KPU dan Banwaslu, sesuai mekanisme dan peraturan yang ada. Bukan malah mengajarkan cara-cara yang bisa berekses pada ketidak percayaan masyarakat pada lembaga negara,” kata Koordinator Poros Pemuda Pantura, Hisan Muhammad.
Pihaknya meminta semua pihak untuk tenang dalam menyikapi permasalahan di Pilkada Jatim yang digelar 29 Agustus mendatang.
“Jatim selama ini sudah sangat kondusif. Kami berharap selama Pilkada berlangsung, mulai menjelang hingga pelatikan gubernur baru, tidak terjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti di daerah lain. Apalagi provinsi ini merupakan barometer Indonesia,” katanya.(ant)
