Bintang Pos, Surabaya – Panglima Daerah Militer V/Brawijaya Mayor Jenderal R. Ediwan Prabowo meminta masyarakat bersedia melaporkan jika mengetahui prajurit terlibat atau bahkan aktif dalam politik, khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2013.
“Kami berharap bantuan dan kerja sama masyarakat. Jika mengetahui ada anggota TNI AD terlibat maka segera lapor dan tidak usah takut,” ujarnya kepada wartawan ketika ditemui di sela-sela mendampingi KSAD Jenderal TNI Moeldoko dalam kunjungannya di Surabaya, Sabtu.
Menjelang Pilkada Jatim yang digelar 29 Agustus 2013, pihaknya berharap anggota TNI untuk tetap netral dan tidak memihak siapapun, baik kandidat maupun partai politik. Apalagi, kata dia, dalam peraturan sudah ditegaskan bahwa prajurit aktif dilarang terjun ke dunia politik.
“Sudah menjadi penekanan dari Presiden RI dan KSAD, bahwa TNI harus netral. Bagi siapa saja yang melanggar, tentu ada aturan tegas dari TNI. Telah sangat jelas aturannya, siapa saja yang melanggar dipastikan disanksi,” kata lulusan Akademi Militer 1984 tersebut.
Jenderal bintang dua yang sejak Maret 2013 bertugas di Jatim itu juga menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan pencerahan ke pegawai negeri nasional (PNS) yang bertugas di lingkungan Kodam V/Brawijaya, istri dan anak prajurit yang telah memiliki hak pilih, untuk tidak terpengaruh dan memilih sesuai hati nurani masing-masing.
Tidak hanya itu saja, pihaknya juga segera melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembekalan komunikasi sosial ke masyarakat secara luas. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan menjelang maupun seusai Pilkada Jatim mendatang.
“Kami bekali warga agar tidak mudah terhasut dengan oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam menyikapi hasil Pilkada Jatim ke depan. Mari, siapapun pemenangnya didukung dan yang kalah menerima dengan lapang dada,” katanya.
Sementara itu, menyikapi anggaran untuk pengamanan, Ediwan terkejut mendengar angka Rp11 miliar yang memang diperuntukkan khusus bagi TNI. Menurut dia, angka tersebut dinilai terlalu besar untuk TNI dan akan mengeceknya, termasuk sudah dikucurkan atau belum.
Angka tersebut berbeda dengan anggaran Polda Jatim yang besarnya hingga Rp55 miliar. Hal ini karena, Polda Jatim berada di ring terdepan dalam pengamanan Pilkada Jatim. Prajurit TNI sebatas “back up” dan siap kapanpun diperlukan. Bahkan, anggota TNI juga tidak terlibat langsung dalam pengamanan khusus di tempat pemungutan suara.
“Teknis pengamanan utama ada di Polda Jatim. Kami sifatnya membantu dan siap diminta kapan saja. Intinya, kami sama-sama berharap agar pelaksanaan Pilkada Jatim aman dan terkendali. Mohon doa restu bagi semua masyarakat untuk membantu tertib dan lancarnya pesta demokrasi ini,” kata Ediwan.
Dalam rangka memperkuat dan memantabkan pengamanan, TNI bersama Polda Jatim akan segera melakukan simulasi atau latihan bersama dalam rangka pengamanan. Direncanakan, lanjut dia, latihan dilakukan dalam bulan ini.
Total, TNI AD mengerahkan sedikitnya 12 ribu personel untuk diperbantukan sewaktu-waktu. Pihaknya juga akan membantu Polda dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat jika ada isu yang berkaitan dengan keamanan. Pihaknya juga akan memberikan data intelijen ke Polri jika dibutuhkan. (ant)
