Bintang Pos, Surabaya – Tumbuhnya inflasi barang impor kini tidak dapat dicegah lagi. Hal tersebut berimbas pada estimasi harga komoditas pangan yang akhirnya menjadi naik.
Ichsanuddin Noorsy selaku Pengamat Ekonomi Politik angkat bicara mengenai hal itu. Menurutnya, fundamental ekonomi Makro di Indonesia kian hari kian rapuh, hingga masyarakatnya mengalami ‘Penyakit Kronis’
“Fundamental Ekonomi Makro di Indonesia ini sangat lemah sekali, bahkan mulai rapuh. Semua ini diakibatkan beberapa penyakit ‘kronis’ yang menimpa kita,” jelasnya dalam acara bertajuk “Bank Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat” di gedung BI Surabaya pekan lalu.
Lebih lanjut, rapuhnya fundamental tersebut dapat disiasati dengan menerapkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM). Terutama harus secara merata dan menyebar diberbagai wilayah di Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud ‘Penyakit Kronis’ adalah minimnya modal, keterampilan, pengetahuan produksi dan pemasaran yang dimiliki masyarakat Indonesia.
“Gimana gak rapuh kalau modalnya saja tidak ada, keterampilan yang serba terbatas karena kurangnya pengajarannya, produksi yang tidak sesuai, dan pemasaran yang tidak jelas,” tegasnya.
Hal tersebut disampaikan dalam perbincangannya yang juga dihadiri oleh Pejabat BI, Pejabat Perbankan, Akademisi, Pejabat Pemerintah Provinsi, serta Instansi yang terkait dengan dunia ekonomi. Ichsan sedikit menjabarkan pada audien, disinilah letak UMKM sebagai penyangga ‘Penyakit Kronis’ tersebut. Agar perkembangan perekonomian di Indonesia ini lebih bisa berkembang dan maju.
Namun, perlu lebih diatur sistematisnya. Bahwa data-data tentang berapa jumlah UMKM yang tumbuh, sektor apa saja yang digerakkan, dan bagaimana pertumbuhan. Begitu pula spesialisasi bidang UMKM apa saja harus ditata dengan baik.
Disamping itu, lembaga-lembaga keuangan juga wajib berperan dalam mendorong Financial Inclusion di Indonesia. Salah satunya yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketidakmerataan pendapatan dan sebagai salah satu strategi dalam memberantas kemiskinan.
Karena itu, implementasi Financial Inclusion di Indonesia saat ini bisa dikatakan sukses untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR tersebut telah diapresiasi oleh masyarakat dan menjadi Best Practise penanggulangan kemiskinan di negara-negara berkembang.
Total realisasi KUR per Desember 2012 mencapai sebesar Rp 34,23 triliun. Angka tersebut berhasil melampaui target sebelumnya yang dipatok sebesar Rp 30 triliun. KUR tersebut diterima oleh Industri Mikro sebesar 22 persen, sedangkan Industri Kecil sebesar 31 persen serta Industri Menengah sebesar 47 persen.
Sedangkan, kredit UMKM sendiri menyerap dana sebesar 19,6 persen dari total keseluruhan kredit. Sehingga dapat dikatakan Non Performing Loan (NPL) dari KUR sekitar 4,11 persen dan prosentase tersebut lebih rendah dari standar perbankan yang sebesar 5 persen.
Hal senada disampaikan Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi urusan Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank yang juga menghadiri acara tersebut. Bahwa penguatan Usaha Mikro dan Kecil serta penyaluran bantuan sosial melalui lembaga keuangan memang sangat diperlukan untuk menciptakan fundamental yang bagus dan financial inclusion yang efektif dan berkesinambungan.
“Dengan adanya perbincangan ini diharap mampu memperluas jangkauan lembaga keuangan terutama pada daerah yang minim lembaga keuangan dan terpencil,” tandasnya. Selebihnya harapan skema pembiayaan UMKM harus berbasis sektoral dan wilayah, dikarenakan perlu peran aktif Bank Pembangunan Daerah (BPD) disetiap provinsi di Indonesia. (bjt)
