Bintang Pos, Surabaya – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia(APKLI) meminta agar Pemerintah kota Surabaya memfokuskan pembinaan sebagai upaya penertiban yang saling menguntungkan.
Upaya penertiban dengan membuat sentra-sentra PKL di kecamatan, menurut APKLI, sering salah sasaran sebab bukan PKL yang masuk tetapi pihak lain yang memanfaatkan sentra tersebut.
“Akibatnya banyak sentra PKL yang saat ini mangkrak, bukan karena tidak ada yang menempatai tetapi dari hasil pantauan dan advokasi kami bukan PKL asli yang dimasukkan ke sentra-sentra tersebut namun masyarakat sekitar yang harus diakui semangat untuk berdagangnya tidak cukup besar,” terang ketua DPD APKLI Surabaya, Rumiati. Minggu(07/07/2013).
Menurut Rumiati, upaya Pemkot untuk memasukkan PKL ke berbagai sentra-sentra PKL di kecamatan memang usaha yang patut didukung. Namun demikian, lanjut perempuan yang membina seribu lebih PKL di kawasan Surabaya selatan ini, setelah sentra selesai dibangun bukan PKL yang sebelumnya ditetrtibkan yang masuk.
“Panitianya kan biasanya dari RT atau RW, nah mereka banyak yang memasukkan warganya sendiri yang sebelumnya bukan PKL untuk berdagang di sentra tersebut. Akhirnya karena satu dua minggu dagangan tidak laku, mereka mundur teratur, memang sangat beda orang yang sudah berniat berdagang dengan yang belum,” terang Rumiati yang hari Minggu kemarin juga dilantik sebagai ketua DPD APKLI Surabaya tersebut.
Untuk itu, lanjut Rumiati, dalam pembinaan PKl selanjutnya, pemerintah kota harus benar-benar mempunyai data-data akutrat soal PKL, sehingga saat dipindahkan dalam sentra-sentra PKL tidak akan siap-sia.
Sementara itu Wakil ketua DPD APKLI bidang hubungan antar lembaga, Hamadi menambahkan, pihak APKLI akan malkukan koordinasi yang intensif dengan berbagai lembaga dan Pemkot Surabaya dalam penanganan PKL. Saat ini, lanjutnya, sudah ada koordinasi antara APKLI dengan Satpol PP dan Dinas Koperasi dan UKM Surabaya.
“Untuk Satpol PP kita sudah berkoordinasi agar penertiban PKL dilakukan sehumanis mungkin sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal, sementar dari Dinas Koperasi dan UKM kita sudah difasilitasi untuk membentuk koperasi PKL di setiap kecamatan sehingga untuk pembinaan dan koordinasi lebih mudah.(brj)
