SURABAYA – Penghadanagn fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya untuk menjegal mulusnya langkah Fraksi PDI Perjuangan dalam mengantarkan Wisnu Sakti Buana (WS) untuk menggantikan posisi Bambang DH (BDH) sebagai Wawali terus menguat. Setelah Fraksi Partai Demokrat, kini hadangan datang dari beberapa fraksi tidak menghendaki aklamasi melainkan mekanisme demokrasi yakni voting.
“Ini terkait kepentingan politik 1015. Kepentingan partai-partai untuk menghadapi pilwali,” kata sumber di internal DPRD Surabaya, Jumat (5/7).
Lebih lanjut sumber terpercaya diinternal dewan ini menuturkan semangat lintas partai ingin proses penetapan secara voting. Targetnya menjadikan Ketua Fraksi PDIP Syaifudin Zuhri sebagai wawali terpilih.
“Beberapa fraksi masih ingat betul kedekatan Whisnu Sakti dengan WW (Wishnu Wardhana, mantan ketua DPRD). Ini tidak bisa disepelekan. Ada trauma politik dikalangan anggota lintas fraksi, dan ajang politik balas dendam akan terjadi waktu proses penetapan aturan main dalam pemilihan nanti,” ujarnya.
WS masih kata sumber itu, diakui kapasitasnya sebagai politisi handal dan mampu mendampingi Bu Risma untuk memimpin Surabaya kedepannya. Namun perlu diingat beberapa anggota lintas fraksi masih trauma dengan manuver politik yang dilakukan WS waktu proses pelantikkan Mochammad Machmud menggantikan Wisnu Wardhana. Dengan mengulur waktu yang beralasan keluar negeri maupun harus melakukan konsultasi ke pihak-pihak terkait padahal aturannya sudah jelas.
” Kalau kualitas Syaifudin diketahui banyak pihak. Syaifudin dijamin tidak akan mumpuni menjabat wawali. Dampaknya, citra PDIP di mata publik Surabaya. Jika demikian, partai lain diuntungkan. Apalagi nama ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Demokrat, Moch Machmud disebut-sebut akan digandeng sebagai wakil Risma pada 2015, dan disisi lain para anggota fraksi selama ini syaifudin membangunan komunikasi poltik sangat baik dan tidak ada kekecewaan terrhadap Syaifudin” tegasnya.
Lain halnya jika Whisnu Sakti Buana yang terpilih. Dengan menjadi wawali, maka jalan anak mendiang mantan Sekjen PDIP Soetjipto ini akan mulus sebagai calon wali kota. Bakal calon wali kota dari PDIP.
“Dengan Whisnu Sakti menjadi wawali, dia akan banyak turun ke masyarakat. Mengatasnamakan wawali, Whisnu Sakti akan diuntungkan ketersediaan anggaran dan fasilitas pemkot,” tukasnya.
Dan hadangan akan semakin kuat karena lintas fraksi tidak menghendaki aklamasi seperti yang diutarakan Wakil ketua Fraksi PKB untuk penetapan WS sebagai Wawali harus berjalan secara demokratis, tidak langsung ditunjuk.
“ Tatibnya harus menunjukan secara demokratis sesuai dengan mekanisme demokrasi selama ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Dadik Risdaryanto menegaskan pihaknya tak akan menyoal penetapan Whisnu Sakti sebagai wawali. “Selama proses penetapan kader kami, Pak Machmud sebagai ketua dewan, Demokrat sudah dibantu PDIP. Ada komitmen pelantikan ketua dewan dan Pak Whisnu sebagai wawali adalah satu paket,” jelas Dadik.
Mantan Wakil Kabid OKK DPD Partai Demokrat Jatim ini mengaku mewanti Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya untuk tidak mempersulit penetapan Whisnu. “Pelantikan ketua dewan dan penetapan wawali waktu itu sudah satu paket. Lintas fraksi juga menyetujui,” imbuhnya.
Kendati demikian, Dadik sebatas bisa menjamin komitmen fraksi yang menjadi kepanjangan partai yang dipimpinnya. “Soal sikap teman-teman fraksi lainnya, kami tak bisa menjamin. Bisa saja mereka menghendaki voting untuk menentukan wawali,” pungkas Dadik.
Terpisah, Ketua Fraksi PDIP Syaifudin Zuhri mengingatkan anggota dewan dari lintas fraksi untuk memegang komitmen awal. Komitmen memuluskan Whisnu menjadi wawali, bagian paket pelantikan ketua dewan.
“Komunikasi dengan teman-teman lintas fraksi sudah dilakukan lama. Ini yang harus diingat. Jika ada suara-suara yang menghendaki voting, itu hanya berdasar opini pribadi teman-teman di fraksi-fraksi. Sebagai ketua fraksi, saya akan berada di garda depan menjadikan Whisnu Sakti sebagai wawali,” pungkas. – sp
