Bintang Pos, Surabaya: WASHINGTON DC — Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan menggelar pembicaraan dengan sejumlah kepala negara-negara sekutu AS di Timur Tengah untuk membahas masalah Suriah. Demikian pernyataan Gedung Putih, Jumat (5/4/2013).
Pembicaraan akan diawali dengan kunjungan Raja Jordania, Abdullah II, pada 26 April. Kedua pemimpin akan membicarakan masalah reformasi politik dan ekonomi Jordania, masalah kemanusiaan di Suriah, dan masalah-masalah kawasan lainnya.
Jordania adalah sekutu kunci AS di Timur Tengah dan merupakan salah satu negara yang memiliki perjanjian damai dengan Israel. Negeri ini selalu terlibat dalam upaya mewujudkan perdamaian Israel-Palestina.
Selanjutnya, giliran Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan yang akan berkunjung ke Gedung Putih pada 16 Mei. Tema pembicaraan masih seputar Suriah, kerja sama ekonomi, dan upaya memerangi terorisme.
“Sebagai teman dan sekutu NATO, AS dan Turki merupakan rekanan dalam menghadapi berbagai isu-isu penting global dan regional,” demikian pernyataan Gedung Putih.
Pertemuan dengan PM Erdogan ini adalah yang pertama bagi Obama sejak dia membantu memperbaiki hubungan Turki dan Israel dalam kunjungannya ke negara Yahudi itu bulan lalu.
Dalam kunjungannya itu, Obama berhasil meyakinkan PM Israel Benyamin Netanyahu untuk meminta maaf kepada Pemerintah Turki terkait serangan pasukan Israel ke kapal bantuan Mavi Marmara yang tengah menuju Gaza pada 2010. Serangan yang menewaskan sembilan aktivis Turki itu membuat hubungan kedua sekutu AS itu sempat merenggang.
Dalam masalah Suriah, baik Turki maupun Jordania sama-sama mendukung revolusi melawan rezim Presiden Bashar al-Assad. Selain itu, Turki dan Jordania sangat terpengaruh dengan situsi Suriah karena harus menampung pengungsi Suriah dalam jumlah yang cukup besar.
Obama juga akan menggelar pembicaraan dengan Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahayan dari Uni Emirat Arab pada 16 April dan Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani pada 23 April. Selanjutnya, pembicaraan soal Suriah akan diteruskan bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada 11 April.(kom-pgh)