https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

EKONOMI BINIS – Page 11 – DarulHikamAlFikri

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Tol Bertingkat Harbour Road II RI Kelar 2024, Pengeboran Pertama Dimulai

Tol Bertingkat Harbour Road II RI Kelar 2024, Pengeboran Pertama Dimulai

Jakarta – PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) melakukan pengeboran pertama Ruas Jalan Tol Ancol Timur-Pluit (Harbour Road II) di Jl. RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Proyek tol bertingkat ini pembangunannya telah dimulai pada 19 April 2021.

Pembangunan Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc Section Harbour Road II rencananya akan dimulai dari Ancol Timur hingga Pluit dengan panjang 9.6 kilometer (km). Tol ini akan terintegrasi dengan Akses Tanjung Priok (ATP) dan Tol Ir Sedyatmo atau Tol Bandara Soekarno-Hatta.

“Tol ini akan berkontribusi membentuk lingkar penuh dari jalan tol JORR 1 dan interkoneksi dengan Tol JIUT”, ucap Direktur Utama CMNP Fitria.

Konsep pembangunan Jalan Tol HBR II yaitu jalan tol layang (elevated) yang bertujuan untuk mengoptimalkan kebutuhan lahan. Struktur jalan tol ini rencananya akan menggunakan PC Box Girder yang merupakan struktur perkembangan dari struktur konvensional yang digunakan pada jalan tol HBR I (Tanjung Priok-Jembatan Tiga/Pluit).

“Dengan penuh komitmen kami berupaya dan berharap ruas jalan Tol HBR II dapat terselesaikan pada tahun 2024,” ucap Fitria.

Pembangunan tol ini merupakan bagian dari kemitraan pihak swasta dengan pemerintah menggandeng PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana rancang bangun proyek Pengembangan Jalan Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc Section Harbour Road II, sebagaimana Kontrak Pekerjaan Design & Build (rancang & bangun) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2021 dan PT Girder Indonesia sebagai sub kontraktor.

CMNP juga bekerjasama dengan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dengan konsorsium konsultan Internasional KE Asia (Katahira & Engineers Asia) dan tiga konsultan nasional, yaitu: Indotek, Cipta Strada, dan Diantama Rekanusa dalam hal skema pekerjaan jasa konstruksi rancang dan bangun.

Total investasi untuk membangun Tol HBR II mencapai sekitar Rp 15,8 triliun untuk pembebasan lahan dan biaya konstruksi jalan tol. Saat ini proyek HBR II masih dalam tahap persiapan dan pendetailan rencana teknik akhir.

Lokasi lajur Proyek jalan Tol HBR II sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 terkait Rencana Struktur dan Pola Ruang. Keberadaan jalan Tol HBR II diharapkan dapat meningkatkan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok dalam efisiensi jalur logistik laut. (dtk)

Saham-saham Teknologi China Berguguran

Saham-saham Teknologi China Berguguran

Jakarta – Regulator pasar China mengeluarkan rancangan aturan baru. Tujuannya untuk menghentikan persaingan tidak sehat di internet, karena Pemerintah China terus melakukan tindakan keras terhadap sektor teknologi negara itu.

Melansir CNBC, Selasa (17/8/2021) aturan yang diterbitkan oleh State Administration for Market Regulation (SAMR) itu mencakup berbagai bidang mulai dari larangan tentang cara perusahaan dapat menggunakan data hingga menghapus ulasan produk palsu.

Kebijakan itu akhirnya berdampak pada saham teknologi China yang terdaftar di pasar modal Hong Kong turun tajam. Misalnya saham perusahaan raksasa game Tencent turun 3,5% di akhir perdagangan pagi, sementara raksasa e-commerce Alibaba turun 2,5%.

Aturan terbaru SAMR sendiri merupakan lanjutan dari serangan regulasi Beijing terhadap raksasa teknologi China.

Berikut adalah beberapa aturan utama lainnya yang diuraikan:

– Operator tidak boleh memberikan data palsu, seperti jumlah klik pada suatu konten.

– Operator tidak boleh menyembunyikan ulasan negatif dan hanya mempromosikan ulasan positif.

– Platform internet tidak boleh menggunakan data, algoritme, dan sarana teknis lainnya untuk memengaruhi pilihan pengguna, atau metode lain untuk melakukan apa yang disebut pembajakan lalu lintas. Di sinilah perusahaan mencari untuk mengarahkan pengguna ke situs web atau layanan mereka sendiri saat mereka menjelajahi yang lain.

– Operator tidak boleh menggunakan data dan algoritme untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi perdagangan pesaing.

SAMR mengatakan dapat mempekerjakan lembaga pihak ketiga untuk mengaudit data jika operator melanggar aturan tersebut

Regulator sedang mencari opini publik tentang aturan baru hingga 15 September. Aturan itu belum berlaku. Namun, rancangan aturan SAMR menyoroti dorongan regulator pasar untuk memperketat undang-undang seputar antimonopoli dan persaingan. Awal tahun ini, otoritas tersebut mengumumkan pedoman antimonopoli untuk apa yang disebut ekonomi platform. (dtk)

Bantuan Subsidi Upah Tahap II Meluncur! Siap Cek Rekening

Bantuan Subsidi Upah Tahap II Meluncur! Siap Cek Rekening

Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahap II ke Kementerian Ketenagakerjaan kemarin. Jumlah yang diserahkan sebanyak 1,25 juta data.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan total keseluruhan data yang telah diserahkan hingga saat ini sebanyak 2,25 juta data, dari target bantuan subsidi gaji yang menyasar 8,7 juta lebih pekerja.

“Penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan distribusi BSU,” katanya.

Anggoro menjelaskan pada tahap I sudah ada 947.669 pekerja yang menerima bantuan subsidi gaji Rp 1 juta, dari yang diserahkan 1.000.200 data. Sisanya terdapat 42.153 pekerja dinyatakan tidak lolos verifikasi karena tercatat sebagai penerima bansos lain, serta 10.378 lainnya dinyatakan gagal transfer karena rekening pekerja yang berstatus dormant atau tidak valid.

“Khusus untuk yang gagal transfer selanjutnya akan dilakukan pembukaan rekening secara kolektif,” bebernya.

Seperti diketahui, bantuan subsidi gaji Rp 1 juta disalurkan melalui Bank Himbara (Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN). Calon penerima yang belum memiliki rekening di atas akan dilakukan pembukaan rekening secara kolektif.

Para pemberi kerja (perusahaan) dan tenaga kerja diharapkan segera menyampaikan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam proses pembukaan rekening kolektif tersebut. Kelengkapan data tersebut disampaikan HRD perusahaan melalui menu Pelaporan Data Perusahaan di website resmi BPJAMSOSTEK (www.bpjsketenagakerjaan.go.id) atau berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJAMSOSTEK setempat.

Data mandatory yang dibutuhkan sebagai berikut :

  1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    2. Nama Lengkap
    3. Tanggal Lahir
    4. Alamat Pemberi Kerja
    5. Nama Ibu Kandung
    6. Nomor Telepon Selular
    7. Alamat Email

“Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja terlindungi dari risiko kerja, dan juga mendapatkan nilai tambah seperti BSU. Pastikan kepesertaan tertib melalui aplikasi BPJSTKU dan cek di HRD masing-masing,” tegas Anggoro.

Untuk mengetahui apakah kamu berhak atas bantuan subsidi gaji Rp 1 juta atau tidak, BPJAMSOSTEK telah menyediakan kanal informasi bagi peserta guna mengakses informasi terkait eligibilitas dalam memperoleh dana.

Terdapat beberapa kanal yang disediakan oleh BPJAMSOSTEK terkait informasi bantuan subsidi gaji Rp 1 juta antara lain melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau jika sudah memiliki akun aplikasi BPJSTKU dapat melakukan akses melalui situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Juga terdapat layanan Whatsapp di nomor 081380070175 dan juga call center Layanan Masyarakat 175. (dtk)

PPKM Level 4 Diperpanjang sampai 23 Agustus di Jawa-Bali

PPKM Level 4 Diperpanjang sampai 23 Agustus di Jawa-Bali

Jakarta – Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021. Keputusan ini berlaku bagi daerah yang menerapkan PPKM level 4, 3, dan 2.

Keputusan itu disampaikan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparan media yang digelar virtual, Senin (16/8/2021).

“Maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 23 Agustus,” kata Luhut dalam kesempatan tersebut.

Seperti diketahui, pada perpanjangan PPKM level 4 pada 9 Agustus kemarin, ada pelonggaran di berbagai sektor. Salah satunya pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal dengan kapasitas 25 persen.

Selain itu, syarat untuk kunjungan ke mal diwajibkan melakukan vaksinasi terlebih dulu, dengan minimal dosis pertama.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjelaskan bed occupancy rate selama PPKM ini berlangsung. Jokowi menyebut BOR nasional ada pada angka 48 persen.

“Alhamdulillah BOR di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4 persen, di Jawa Barat 32 persen, di Jawa Tengah 38,3 persen, di Jawa Timur 52,3 persen,” kata Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8).

“Di Banten 33,4 persen, di DIY 54,7 persen juga BOR di Wisma Atlet yang juga sudah turun di angka 19,64 persen,” tutur dia.

(dtk)

Ahok Bongkar Rencana Pertamina Usai ‘Rebut’ Blok Rokan

Ahok Bongkar Rencana Pertamina Usai ‘Rebut’ Blok Rokan

Jakarta – Pengelolaan Blok Rokan resmi diambil alih PT Pertamina (Persero), melalui PT Pertamina Hulu Rokan. Blok kaya migas ini sebelumnya dikelola Chevron.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkap rencana Pertamina setelah mengambil alih Blok Rokan.

“Akan cari 2 strategic partner yang kuasai teknologi atau berpengalaman dalam mengelola sumur dengan karakter seperti di Rokan,” kata dia, Senin (9/8/2021).

Akan tetapi, belum jelas siapa calon perusahaan yang akan dirangkul Pertamina dalam mengelola Blok Rokan.

“Kemarin belum banyak yang minat karena datanya belum Pertamina pegang semua. Begitu kata direksi,” ungkapnya.

Sebagai informasi per 9 Agustus 2021, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) resmi mengambil alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Indonesia yang telah memegang 97 tahun wilayah migas besar itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan alih kelola Wilayah Kerja Rokan diberikan kepada PHR hingga 20 tahun ke depan dengan participating interest 100%. Namun harus memberikan hak partisipasi itu sebesar 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Sesuai keputusan Kementerian ESDM nomor 1923 tahun 2018 6 agustus 2018 pemerintah telah memutuskan PT Pertamina melalui afiliasinya PT Pertamina Hulu Rokan sebagai pengelola wilayah kerja rokan pasca 8 Agustus 2021 dengan participating interest 100% termasuk 10% yang akan diberikan kepada BUMN,” jelas dia dalam Serah Terima WK Rokan secara virtual Minggu malam.

(dtk)

Digunakan Kejahatan, Hati-hati Data Bocor saat Cetak Kartu Vaksin!

Digunakan Kejahatan, Hati-hati Data Bocor saat Cetak Kartu Vaksin!

Jakarta – Mencegah kebocoran data masyarakat, pemerintah memblokir 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin. Hal itu dilakukan oleh Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono mengungkap jasa cetak kartu vaksin berisiko adanya kebocoran data karena masyarakat diminta memberikan tautan untuk membuka sertifikat vaksinasi COVID-19. Di mana itu memuat data pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau informasi pribadi lainnya.

“Oleh karena penyerahan tautan pesan singkat kepada pelaku usaha pencetak kartu sudah vaksin Covid-19 akan berisiko terhadap perlindungan data pribadi konsumen,” tegas Veri.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengungkap bahaya jika data pribadi bocor kepada pihak yang salah. Kebocoran data bisa berisiko disalahgunakan untuk pemalsuan identitas, dari KTP palsu hingga digunakan untuk penipuan pinjaman online (pinjol).

“Sertifikat bocor ya NIK kita bocor, kalau NIK kan lengkap ada tanggal lahir, alamat, pekerjaan sebagaimana ada di KTP. Dan ini bisa digunakan kejahatan lainnya seperti pembuatan KTP palsu, yang bisa dipakai buka rekening bank, penipuan pinjol atau kejahatan siber lainnya,” kata dia, Sabtu (14/8/2021).

Selain itu, kebocoran data itu juga berisiko digunakan pembuatan sertifikat vaksin palsu. Mengingat sekarang sertifikat vaksin COVID-19 menjadi syarat masuk mal, penerbangan, hingga transportasi darat.

“Kalau sebelumnya tren adalah hasil swab antigen atau swab PCR palsu, ke depan akan ramai penggunaan sertifikat vaksin palsu karena dipakai sebagai akses untuk bermacam kegiatan, masuk mal, penerbangan, dan lainnya,” lanjutnya.

Dia mengimbau masyarakat untuk waspada agar sertifikat vaksin COVID-19 tidak digunakan oleh orang lain. Untuk itu, dia menyarankan agar masyarakat jangan mencetak sertifikat vaksin.

“Sebaiknya jangan dilakukan pencetakan sertifikat pada pihak lain. Kalau mau cetak sendiri atau tetap saja versi digital,” ujarnya.

Ia menganggap kebijakan soal sertifikat vaksin yang digunakan untuk akses banyak fasilitas umum, dinilai mendadak. Pemerintah juga dinilai kurang sosialisasi cara penggunaan sertifikat vaksin COVID-19.

“Ada yang cukup scan lewat Aplikasi PeduliLindungi, ada yang harus cetak dan ada yang versi digital dari sertifikat vaksin,”

“Kalau cuma dilihat saja, baik cetak atau versi digital, itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau sertifikat vaksin diminta, disimpan di aplikasi atau kita cetak ke pihak lain, potensi data bocor dan disalahgunakan besar,” pungkasnya. (dtk)

2.453 Produk dan Jasa Cetak Kartu Vaksin Diblokir untuk Cegah Kebocoran Data

2.453 Produk dan Jasa Cetak Kartu Vaksin Diblokir untuk Cegah Kebocoran Data

Jakarta – Kementerian Perdagangan menertibkan perdagangan jasa cetak kartu vaksin COVID-19. Bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) pemerintah telah memblokir 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin.

“Sejauh ini sudah dilakukan pemblokiran sebanyak 137 kata kunci (keywords) dan 2.453 produk dan jasa pencetakan kartu vaksin,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono, dalam keterangannya, Sabtu (14/8/2021).

Hal itu dilakukan untuk mencegah kebocoran data pribadi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi COVID-19. Sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Kemendag mengajak konsumen lebih hati-hati dalam bertransaksi elektronik, khususnya dalam mempercayakan data pribadi untuk mencetak kartu vaksin demi keamanan konsumen itu sendiri,” lanjutnya.

Veri mengungkap mengapa percetakan kartu vaksin itu berisiko kebocoran data pribadi masyarakat, karena masyarakat akan diminta memberikan pesan singkat yang berisikan tautan untuk membuka sertifikat vaksinasi Covid-19.

“Oleh karena penyerahan tautan pesan singkat kepada pelaku usaha pencetak kartu sudah vaksin Covid-19 akan berisiko terhadap perlindungan data pribadi konsumen,” tegas Veri.

Veri berharap masyarakat sebagai konsumen memperhatikan kelayakan dari pelaku usaha yang melakukan pencetakan kartu sudah vaksin Covid-19, khususnya untuk menjaga keamanan dan mengelola data pribadi.

Jika ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan data pribadi oleh pelaku pencetakan kartu vaksin COVID-19, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata sesuai Pasal 26, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Penawaran pelaku usaha percetakan kartu sudah vaksin Covid-19, yang tidak menyebutkan risiko terhadap pembukaan data pribadi dapat dikategorikan penawaran yang menyesatkan dan mengakibatkan konsumen menyerahkan data pribadi tanpa mengetahui risiko yang dapat timbul,” jelasnya.

Pencetakan kartu vaksin memungkinkan melanggar hak konsumen. Cek halaman berikutnya.

Untuk itu, kegiatan pencetakan kartu vaksin memungkinkan melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf a, Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Selain itu, juga tertuang dalam Pasal 10 huruf c UUPK yang melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ivan Fithriyanto berharap idEA dapat konsisten menjamin perlindungan konsumen dengan memastikan legalitas seluruh pedagang pada platform lokapasar dan produk yang dijual sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah disampaikan pada Surat Edaran Ditjen PKTN kepada idEA.

“Kemendag meminta pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah. Apabila ditemukan penggunaan data pribadi konsumen yang tidak sesuai, Ditjen PKTN tidak segan untuk menindak sesuai ketentuan,”pungkas Ivan

(dtk)

Jokowi: Produktivitas Blok Rokan Turun, Jangan Sampai!

Jokowi: Produktivitas Blok Rokan Turun, Jangan Sampai!

Jakarta – Proses serah terima Wilayah Kerja Rokan (Blok Rokan) dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan diteruskan kepada Pertamina Hulu Rokan selaku anak usaha PT Pertamina (Persero) telah berlangsung pada 9 Agustus 2021.

Pertamina Hulu Rokan langsung tancap gas untuk melaksanakan amanah dari Pemerintah untuk melanjutkan pengelolaan Blok Rokan dan memastikan proses operasional tidak mengalami kendala serta dapat menjaga level produksi seluruh lapangan Migas di wilayah kerja tersebut.

Presiden Joko Widodo menyambut baik proses alih kelola Blok Rokan dan memberikan ucapan selamat kepada Pertamina. Setelah lebih dari 90 tahun pengelolaannya dilakukan oleh Chevron, dan sejak tanggal 9 Agustus 2021 satu kekayaan alam Bumi Lancang Kuning berada di tangan BUMN yakni Pertamina.

“Selamat atas kembalinya pengelolaan Blok Rokan ini ke pangkuan Ibu Pertiwi dan selamat bekerja untuk seluruh tim dari Pertamina,” ucap Presiden Jokowi dalam video berdurasi 1 menit sehari setelah proses alih kelola Blok Rokan, dikutip dari keterangan tertulis Pertamina, Rabu (11/8/2021).

Presiden Jokowi juga menyemangati seluruh tim Pertamina dan meminta untuk bekerja keras, agar dapat menjaga keberlanjutan blok Rokan ini sebagai penopang produksi minyak nasional serta meningkatkan kemanfaatan untuk daerah.

“Saya percaya bahwa Pertamina mampu mengelola Blok Rokan ini,” imbuh Presiden.

Namun Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa proses pengalihan pengelolaan ini merupakan sebuah tantangan bagi Pertamina.

“Kita ditantang untuk membuktikan kemampuan kita, jangan sampai produktivitas Blok Rokan menurun justru setelah kita kelola sendiri,” tandas Presiden Jokowi.

Berdasarkan data saat ini, Pertamina melalui Pertamina Hulu Rokan mengelola wilayah kerja dengan luasan sekitar 6,453 km2 dengan 10 Lapangan utama yaitu Minas, Duri, Bangko, Bekasap, Balam South, Kotabatak, Petani, Pematang, Petapahan, Pager. Blok Rokan membentang di 5 (lima) Kabupaten Provinsi Riau yakni Kabupaten Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Blok minyak strategis ini, merupakan terbesar kedua di Indonesia dengan target produksi minyak tahun 2021 sekitar 165.000 barel per hari atau sekitar 24% dari produksi nasional.

Sebelumnya, Pertamina menyampaikan komitmennya untuk mempertahankan produksi pasca alih kelola dengan melakukan pengeboran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Agustus – Desember 2021 sebanyak 161 sumur yang terdiri dari 84 sumur baru dan 77 sumur eks Chevron. Selanjutnya pada tahun 2022 direncanakan akan ada tambahan kurang lebih sebanyak 500 sumur. (dtk)

Dahlan Iskan Singgung Proyek Tol Trans Sumatera Terkait Ambisi Besar

Dahlan Iskan Singgung Proyek Tol Trans Sumatera Terkait Ambisi Besar

Jakarta – Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan bicara soal ambisi besar. Dia pun menyinggung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Menurutnya proyek ini butuh dana sangat besar, meski begitu diharapkan menopang pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera.

Hal itu disampaikan Dahlan dalam tulisannya di website disway.id. Dahlan mengawali tulisannya dengan perandaian orang keuangan, menurutnya dalam sebuah proyek orang keuangan akan sangat hati-hati memperhatikan visibilitas proyek.

Segala sesuatu menurutnya harus diperhitungkan dengan matang, dan perencanaan dibuat sangat hati-hati. Masalah biaya proyek pun jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dari situ dia beranggapan, ide pembuatan Jalan Tol Trans Sumatera tidak akan mungkin diawali oleh orang keuangan.

“Proyek Jalan Tol Sumatera itu, dari Lampung sampai Aceh, tidak akan mungkin ide seperti itu lahir dari orang keuangan,” tegas Dahlan dalam tulisannya, dikutip Rabu (11/8/2021).

Kata Dahlan, sebetulnya orang keuangan pasti akan menolak mentah-mentah ide soal tol Trans Sumatera. Alasannya juga beragam, tidak visibel, tidak ada uang, pemborosan, tingkat lalu lintasnya rendah, dan lain sebagainya.

Namun, tidak ada kata penolakan dari orang keuangan untuk ikut memikirkan proyek ini. Apalagi kalau yang meminta proyek ini berjalan adalah presiden, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Maka orang keuangan wajib ikut mencarikan jalan agar tol ini bisa digarap.

“Termasuk kalau pun jalan tol sepanjang lebih dari 3.000 km itu harus selesai pada 2024. Itulah keputusan politiknya. Maka inilah pelajaran ‘pemikiran keuangan’ untuk mencapai ambisi besar,” ujar Dahlan.

Dahlan juga membuat hitung-hitungan kasar soal proyek ini. Menurutnya, proyek tol Sumatera memiliki target pembangunan sepanjang 1.100 km. Dia memperkirakan dananya sebesar Rp 130 triliun. Namun, dana yang dikucurkan untuk Hutama Karya selaku yang bertugas membangun tol ini cuma ada Rp 25 triliun.

“Sampai hari ini ‘orang keuangan’ baru keluarkan dana Rp 25 triliun,” ungkap Dahlan.

Nah proyek masih butuh Rp 105 triliun lagi, Dahlan mengatakan Hutama Karya juga sudah berkorban untuk berutang sekitar Rp 42 triliun dengan sistem pinjaman komersial. Bahkan, dengan tambahan dana PMN pun menurutnya Hutama Karya juga masih kekurangan Rp 45 triliun.

“Masih kurang dana Rp 70 triliun. Tahun ini Hutama Karya dapat janji PMN baru, Rp 25 triliun. Masih kurang lagi Rp 45 triliun. Belum tahu akan dapat dari mana,” ungkap Dahlan.

Boro-boro menutup kekurangan proyek, Dahlan mengatakan justru Hutama Karya akan kelimpungan membayar utang Rp 42 triliun. Apalagi pendapatan jalan tol Sumatera tak bisa diharapkan sampai beberapa tahun ke depan.

Soal kekurangan dana proyek juga makin sulit didapat, apalagi masih ada pandemi COVID-19. Dahlan menyebut sumber-sumber keuangan sedang kering di mana-mana. Satu-satunya harapan meminjam ke bank pemerintah, tapi hal itu juga sulit dilakukan. Bank pemerintah menurutnya harus pasti dapat untung.

“Mengharap dari bank-bank tersebut (bank pemerintah) tidak mungkin lagi. Mereka punya ideologi sendiri: uang harus melahirkan uang,” tutur mantan Dirut PLN itu.

Ujungnya, kekurangan anggaran akan ditutup pakai PMN kata Dahlan. Apalagi, ada namanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran alias SILPA, yang jumlahnya bisa sampai Rp 254 triliun di 2020.

“Politikus akan langsung melihat itu, namanya saja sisa anggaran. Lebih baik dipakai daripada jadi sisa,” kata Dahlan.

Tapi SILPA juga sudah diikat ke APBN tahun 2021, uangnya jadi bukan uang ‘nganggur’. Ada hambatan untuk penggunaannya. Maka dari itu harapan mendapatkan dana segar adalah dari Indonesia Investment Authority (INA), lembaga Sovereign Wealfh Fund alias dana abadi yang baru dibentuk.

Tapi lagi lagi, SWF tetap lah ‘binatang keuangan’ bagi Dahlan. Jadi tak mudah begitu saja untuk mendapatkan bantuan, bantuan membeli tol yang sudah jadi misalnya.

“Hitung-hitungan bisnisnya harus masuk akal, akal mereka,” kata Dahlan.

Misalnya saja, Dahlan menyebutkan Hutama Karya sudah menawarkan lima ruas jalan tolnya ke INA. Tapi belum tentu proyek itu akan dilirik. Apalagi kalau IRR-nya di bawah 12-13, standar lembaga keuangan di manapun ada di level tersebut menurut Dahlan.

“IRR lima ruas tol itu masih rendah, yang tertinggi mungkin 10-11 saja. Bahkan ada ruas yang IRR-nya 7, tidak mustahil ada yang 5,” terang Dahlan.

Dahlan memaparkan kini Jalan Tol Sumatera sudah terbangun dan beroperasi 530 km. Mulai dari ruas Bakauheni-Palembang, Medan-Binjai, Medan-Tebing Tinggi, hingga Pekanbaru-Dumai.

Meski sedikit pesimis, Dahlan mengaku masih punya secercah harapan untuk tol Trans Sumatera. Apalagi Pulau Sumatera memiliki tanda-tanda untuk menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru.

Jumlah penduduk, sumber daya alamnya, hingga letak geografisnya yang dekat dengan negara tetangga jadi syarat pertumbuhan baru.

“Memang sekarang masih besar pasak daripada tiang. Tapi, tiang di situ ibarat pohon, kian lama kian besar dan akan melebihi pasaknya,” tuturnya. (dtk)

24 Mal di Surabaya Kembali Buka Meskipun Perpanjangan PPKM Level 4

24 Mal di Surabaya Kembali Buka Meskipun Perpanjangan PPKM Level 4

Surabaya , Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 16 Agustus 2021. Kabar baiknya, sejumlah mal di Kota Surabaya akhirnya diperbolehkan beroperasi kembali.

Mal tersebut adalah Tunjungan Plaza, Pakuwon city mall, Royal Plaza, Pakuwon Mall, Galaxy Mall, Plasa Marina, WT, ITC Surabaya, Lenmarc Mall, Kaza Mall, CIty of Tomorrow, Ciputra World Surabaya.

Lalu Pasar Atom Mall, Darmo Trade Center, Plaza Surabaya, Maspion Square, BG Junction, Lagoon Avenue Mall, Food Junction, Jembatan Merah Plasa/JMP, Pusat Grosir Surabaya/PGS, PTC, Grand city dan Spazio.

Diwawancarai media, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomo mengatakan, setidaknya ada 24 mal di Surabaya yang diizinkan buka. Namun hal itu harus diiringi dengan sejumlah aturan ketat.

Yang pertama, yakni semua pekerja dan pengunjung mal haruslah sudah menjalani vaksinasi Covid-19, minimal telah mendapatkan dosis pertama. Setiap orang yang hendak masuk ke mal haruslah mendownload aplikasi Peduli Lindungi.

Melalui aplikasi itu pengunjung diminta untuk memindai QR code yang ada di tiap pintu masuk mal. “Semua pengunjung dan pekerja di 24 mal wajib mendownload aplikasi Peduli Lindungi,” kata Sutandi, Selasa (10/8/2021).

Jika pengunjung telah menjalani vaksinasi dan memenuhi sejumlah syarat lain, maka scan QRcode berhasil dan yang bersangkutan diizinkan masuk. Jika tidak, laman PeduliLindungi akan menampilkan indikator warna bahwa pengunjung tak memenuhi syarat dan tak bisa masuk ke mal.

“Di setiap pintu masuk mal, termasuk dari pintu masuk parkiran, disediakan QR code tanpa terkecuali,” tambahnya.

Menurutnya, aplikasi PeduliLindungi ini sudah diatur oleh pemerintah dan terintegrasi dengan data vaksinasi nasional. Pihaknya pun menolak bukti fisik sertifikat vaksin.

Tak berlakunya bukti fisik sertifikat vaksin ini, kata Sutandi juga untuk mengantisipasi adanya kartu yang palsu. Hal itu juga untuk menghindari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. “Bukti fisik kartu vaksin tidak berlaku untuk menghindari adanya pemalsuan. Jadi mudah tinggal download aplikasi PeduliLindungi lalu scan QR codenya,” kata dia.

Sementara itu pantauan beritajatim.com di WTC Surabaya sejumlah tenant yang tak masuk dalam sektor esensial dan kritikal, yakni toko-toko elektronik dan handphone kembali beroperasi. Sedangkan tenant yang menjual makanan bisa buka meski tak melayani dine in.

“Akhirnya bisa kembali kerja mas, setelah sebulan tutup, gak ada kerjaan. Ya bersyukur, semoga bisa buka terus,” kata Arif Rahman salah satu pegawai di Mal WTC Surabaya. (brj)