EKONOMI BINIS – Page 5 – DarulHikamAlFikri

Cak Thoriq Bupati Lumajang gelar operasi pasar minyak goreng

EKONOMI BINIS·February 19, 2022

Terasberita9.com, Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, akan menggelar operasi pasar bekerja sama dengan pemilik gudang minyak goreng untuk mengatasi kelangkaan komoditas bahan pokok tersebut di kabupaten setempat.

“Saya ingin adanya intervensi dari semua distributor agar barang yang dikirim ke toko-toko maupun minimarket salah satu prioritasnya adalah minyak goreng karena hampir semua toko-toko dan toko modern tidak punya stok minyak goreng di gudang,” kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Lumajang, Sabtu.

Ia akan melakukan kerja sama dengan pemilik gudang minyak goreng untuk melakukan operasi pasar, dengan harapan nantinya minyak goreng di pasaran Kabupaten Lumajang kembali normal.

“Upaya tersebut dilakukan merupakan bagian dari langkah dan upaya dalam pencegahan adanya penimbunan minyak goreng, mengingat saat ini warga Lumajang sudah mulai banyak yang mengeluhkan terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran,” tuturnya.

Bupati Lumajang yang biasa disapa Cak Thoriq itu sudah melakukan inspeksi mendadak ke beberapa gudang logistik minyak goreng dan minimarket yang ada di kabupaten setempat pada Jumat (18/2) sore.

“Kami ingin mengecek secara langsung stok minyak goreng di Kabupaten Lumajang apakah benar-benar kosong atau memang di gudang ada, tetapi tidak di distribusikan,” katanya.

Saat berada di lokasi, Bupati Lumajang bersama rombongan tidak menemukan adanya penimbunan karena terlihat beberapa gudang mulai kehabisan stok minyak goreng yang akan dikemas dengan ukuran 1 liter dan 2 liter.

“Saya berharap agar distribusi minyak goreng dari beberapa pabrik dan pergudangan yang ada di Surabaya dan Gresik segera dilakukan kepada toko-toko atau gudang yang ada di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Sementara salah seorang warga Lumajang Farida mengaku kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng baik di toko modern berjaringan maupun pasar tradisional dengan satu harga Rp14 ribu per liter sesuai dengan kebijakan pemerintah.

“Beberapa kali saya mau membeli minyak goreng di Alfamart dan Indomaret semuanya kosong, sehingga kami kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng karena barangnya langka,” katanya.(ant)

Transformasi belanja dengan program “JATIM BEJO”

EKONOMI BINIS·February 18, 2022February 19, 2022

darulhikamalfikri.com, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan transformasi belanja melalui program JATIM BEJO (JAwa TIMur BElanJa Online) untuk membangun kepercayaan atau trust dalam ekosistem pengadaan barang/jasa (PBJ).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, program JATIM BEJO salah satunya adalah optimalisasi pemanfaatan toko daring merupakan salah satu bagian dari e-marketplace, yang juga sangat cocok diterapkan dalam kondisi pandemi COVID-19

“Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan dan stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud,” ujar Khofifah melalui keterangannya, Jumat.

Sehingga, lanjut Khofifah, transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa lebih terjamin, sekaligus sebagai strategi dalam rangka memberikan stimulus kestabilan ekonomi daerah, melalui upaya peningkatan peran serta bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara daring.

Agar terjadi optimalisasi pembinaan pelaku usaha mikro, dalam pengadaan barang/jasa melalui toko daring ini lebih dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, maka Pemerintah provinsi Jawa Timur berkolaborasi dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama melakukan perubahan budaya kerja menuju digitaliasi proses pengadaan barang/jasa.

“Terutama pengadaan langsung yang bersifat nontransaksional. Untuk mempercepat transformasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan e marketplace,” ujar Khofifah.

Dalam pengadaan barang/jasa, maka setiap tahun sekali dilakukan penganugerahan penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota maupun pelaku usaha yang telah bertransaksi melalui JATIM BEJO.

Program JATIM BEJO ini, masih kata Khofifah, tidak sekedar memberikan manfaat bagi internal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi memberikan alternatif cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, cepat, dan mudah terhadap belanja pengadaan langsung.

“Ini juga memudahkan aparat pengawasan internal pemerintah untuk melaksanakan pengawasan, serta menunjang keberhasilan strategi nasional, dan pencegahan korupsi dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang/Jasa,” kata Khofifah.

Ia membeberkan, JATIM BEJO juga memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha, memajukan sektor perbankan, mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk daerah.

Tidak hanya itu, JATIM BEJO juga memberikan peningkatan kepada usaha mikro dan usaha kecil, serta memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pelayanan publik dan

Hingga saat ini, tercatat ada delapan kota dan 21 kabupaten yang menyatakan bergabung dengan program JATIM BEJO. Total, pelaku UMK yang bergabung berjumlah 1.947 penyedia, dengan jumlah komoditas 36.105 produk.

“Setiap tahun jumlah transaksi belanja langsung melalui program JATIM BEJO selalu meningkat, yang awalnya tahun 2020 hanya sebesar Rp180 juta, menjadi Rp47,2 miliar pada Tahun 2021, dan Tahun 2022 sampai dengan untuk bulan Februari saja telah mencapai Rp4,2 miliar,” ungkap Khofifah.

Dan capaian ini, berdasar data yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada pertengahan 2021, menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam transaksi pengadaan barang/jasa melalui toko daring yang tertinggi di seluruh Indonesia.

“Hal ini jelas sekali sebagai bukti nyata dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK KPK) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi antara lain terselenggaranya toko daring,” ucapnya.

Bukti ini keberhasilan ini, sekaligus merupakan wujud dari NAWA BHAKTI SATYA yaitu Jatim Amanah dan Jatim Berdaya yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa berkolaborasi dengan banyak stakeholder baik internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pihak eksternal menuju optimis JATIM BANGKIT melalui Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa.(ant)

Gubernur Khofifah siapkan 15 desa devisa di Jatim ke LPEI

EKONOMI BINIS·February 16, 2022

Terasberita9.com, Madiun – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan sebanyak 15 desa di wilayahnya yang memiliki potensi ekonomi kreatif untuk diusulkan sebagai desa devisa ke pemerintah pusat bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Tahun 2022 ini, Jawa Timur mendapat kuota sebanyak 15 desa untuk menjadi desa devisa. Saya meminta ke LPEI agar bisa diperluas menjadi 20 desa devisa,” ujar Gubernur Khofifah saat berkunjung di sentra batik Oemah Batik Candi di Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Selasa.

Menurut dia, Oemah Batik Candi di Desa Candimulyo Kabupaten Madiun layak untuk diusulkan menjadi satu dari 15 desa devisa karena selama ini sentra batik tersebut konsisten dengan produk batik tulisnya.

Pemprov Jawa Timur saat ini memang sedang mencari untuk menemukan desa-desa di wilayahnya yang memiliki potensial untuk dijadikan desa devisa.

Selain di Oemah Batik Candi di Desa Candimulyo Kabupaten Madiun, sebelumnya Gubernur Khofifah telah berkunjung ke Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang yang memiliki potensi sebagai penghasil manik-manik berbahan dasar limbah beling yang telah memiliki pasar ekspor.

Gubernur juga telah berkunjung ke Desa Margorejo dan Desa Kedung Rejo di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sebagai desa perajin batik tulis tenun gedog khasTuban.

Pihaknya menjelaskan saat ini di Jawa Timur telah ada tiga desa devisa, salah satunya adalah Desa Wedani di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang merupakan produsen sarung berkualitas dan dijuluki desa tenun.

“Saat ini tim LPEI sedang melakukan visitasi dan assement di beberapa desa yang kita usulkan menjadi desa devisa. Nantinya yang menentukan lolos menjadi desa devisa adalah LPEI dan diharapkan semua lolos sehingga bisa menjadi pendongkrak kesejahteraan masyarakat desa,” kata dia.

Adapun, desa devisa merupakan program pendampingan yang digagas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank berbasis pengembangan masyarakat atau komunitas.

Program desa dvisa memberi kesempatan bagi wilayah yang memiliki produk unggulan berorientasi ekspor untuk mengembangkan potensinya secara ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Terdapat sejumlah pertimbangan aspek dalam menentukan desa devisa. Yaitu produk, konsistensi dan keberlanjutan produksi, pemberdayaan masyarakat dan koordinasi antarpemangku kepentingan, produsen dan manajerial, infrastruktur, serta sarana penunjang lainnya. (atr)

INKA raih dua penghargaan K3 dari Disnaker dan transmigrasi jatim

EKONOMI BINIS·February 14, 2022February 15, 2022

Terasberita9.com, Madiun – PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero) meraih dua penghargaan sekaligus di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang diserahkan di Surabaya pada Senin, 14 Februari 2022.

Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko PT INKA (Persero) Andy Budiman mengatakan penghargaan tersebut berupa kategori pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja dan penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di tempat kerja dengan hasil pencapaian memuaskan.

“Penghargaan ini merupakan cambuk bagi kami untuk memperbaiki standar operasi, pola, prosedur, dan sebagainya. Karena kadang-kadang sesuatu yang sifatnya rutin kemudian menurun dan kemudian diabaikan, ini yang tidak boleh terjadi,” ujar Andy Budiman dalam keterangannya di Madiun, Senin.

Terkait prestasi tersebut, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Disnakertrans Jatim dan jajaran atas penghargaan yang telah diberikan kepada PT INKA (Persero) maupun kepada anak perusahaan dan afiliasi.

Andy berharap PT INKA (Persero) dapat selalu konsisten dalam menerapkan SOP dan disiplin untuk mempertahankan penghargaan terkait manajemen K3.

Dalam kesempatan itu, PT IMS dan PT Rekaindo Global Jasa yang merupakan anak perusahaan dan afiliasi PT INKA (Persero) juga berturut-turut mendapat penghargaan K3.

Adapun PT IMS mendapatkan penghargaan kategori Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di tempat kerja dan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau zero accident. Demikian juga, PT Rekaindo Global Jasa juga mendapatkan penghargaan yang sama, yakni Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau zero accident.

Sementara, Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo menyatakan apresiasinya kepada PT INKA (Persero) yang telah memberikan perlindungan luar biasa dalam hal manajemen K3 perusahaan beserta anak perusahaannya.

Pihaknya menilai, ketika manajemen K3 dilakukan, maka semua lini akan menjadi perhatian yang tentunya dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan.(atr)

SIG dukung pemerintah wujudkan “net zero carbon emission” melalui energi baru

EKONOMI BINIS·February 12, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung pemerintah mewujudkan komitmen Indonesia mencapai target net zero carbon emission pada 2060, salah satunya melalui penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).

“SIG sejak tahun 2021 telah melakukan beberapa program kerja utama yang merupakan bagian dari SIG Sustainability Initiatives untuk mendukung penurunan emisi karbon, di antaranya penurunan clinker factor, peningkatan pemakaian alternative fuel dan efisiensi energi (listrik dan thermal),” kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, upaya lain yang dilakukan SIG dalam mendukung penurunan emisi karbon adalah implementasi renewable energy berupa panel surya.

Komitmen SIG dalam mewujudkan Program Netral Karbon 2060 tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI), antara Direktur Utama SIG Donny Arsal dan Direktur Utama BKI Rudiyanto yang disaksikan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury.

Selain SIG, penandatanganan MoU juga dilakukan BKI dengan sejumlah BUMN di antaranya PT Pertamina, PT PLN, Perum Perhutani, PT Pupuk Indonesia, MIND ID, PTPN, dan PT EMI.

“SIG telah menyelesaikan pilot project solar panel 10 kW yang terpasang di beberapa plant yaitu Ghopo-Tuban, Semen Padang dan Semen Tonasa dan telah beroperasi dengan baik menghasilkan energi listrik yang dimanfaatkan pada peralatan pabrik,” kata Vita.

Perseroan melakukan pengendalian emisi yang dihasilkan pada proses produksi melalui pemanfaatan teknologi sistem electrostatic precipirator, conditioning tower, dan bag filter di pabrik untuk mengelola emisi debu.

SIG juga memanfaatkan panas gas buang dari proses pembakaran sebagai pembangkit listrik dengan teknologi waste heat recovery power generation (WHRPG) di Pabrik Tuban dan Indarung.

“SIG memanfaatkan sampah kota yang sebelumnya telah diolah menjadi refused derived fuel (RDF) sebagai energi alternatif pengganti batu bara di Pabrik Narogong dan Cilacap yang merupakan solusi untuk pengelolaan lingkungan masyarakat yang lebih baik,” ujar Vita. (atr)

Disperindag Tulungagung:”panic buying” picu kelangkaan minyak goreng

EKONOMI BINIS·February 11, 2022

Terasberita9.com, Tulungagung – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung menyebut kelangkaan komoditas minyak goreng di pasaran akhir-akhir ini dipicu adanya panic buying atau aksi borong yang dilakukan masyarakat untuk stok kebutuhan pribadi.

“Panic buying di masyarakat kita terlalu tinggi. Hal ini yang menyebabkan minyak goreng di pasaran (seperti) menghilang,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tulungagung Tri Hariadi di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis.

Ia menduga aksi borong melebihi kebutuhan itu didasarkan pada kekhawatiran bahwa harga minyak goreng akan terus melambung.

Untuk itu, begitu ada kebijakan pemerintah yang menetapkan satu harga minyak goreng, yang terjadi warga justru berlomba-lomba untuk membeli sebanyak mungkin.

Kendati pengetatan dan pembatasan telah dilakukan, lanjut Tri, berbagai upaya dilakukan, termasuk dengan menggunakan jasa orang lain dengan KTP berbeda KK.

“Panic buying ini tidak bagus. Akan sangat mempengaruhi distribusi minyak (di pasaran), dari hulu ke hilir,” katanya.

Menurut dia, dengan rentang subsidi selama enam bulan ini masyarakat seharusnya tak perlu panik sebab pasokan minyak goreng untuk wilayah Tulungagung tetap ada dan normal.

Tri berharap masyarakat membeli minyak goreng sesuai dengan kebutuhan. “Berapapun yang ada kalau masyarakat panic buying ya tidak mencukupi,” ucap Tri.

Kondisi berbeda di pasar tradisional. Stok minyak goreng masih ada, namun dengan harga lama.

Tri berdalih pedagang pasar tradisional menghabiskan stok lama yang dibeli sebelum dikeluarkan kebijakan satu harga.

“Makanya stok di pasar berkurangnya lambat, tapi di sisi lain (swalayan) habis,” katanya.

Pedagang di pasar rata-rata bermodal kecil. Jika menjual di bawah pembelian, kerugian yang diderita cukup banyak, sehingga diberi kesempatan untuk menghabiskan stok lama.

Ia juga menyampaikan pasokan minyak goreng ke Tulungagung dalam sehari mencapai 30 ribu liter. Volume ini dihitung berdasar kebutuhan penduduk.

Namun, di pasaran, termasuk di toko-toko modern, stok minyak goreng selalu kosong. Sediaan minyak goreng kemasan dengan harga normal hanya ada beberapa botol dalam sekali pengiriman yang akan habis dalam hitungan menit, bahkan detik. (atr)

Sri Mulyani: Sisa Tagihan Rp23 triliun untuk perawatan pasien COVID-19 tahun lalu

EKONOMI BINIS·February 10, 2022February 11, 2022

Terasberita9.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pada tahun ini masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien COVID-19 tahun lalu sebesar Rp23 triliun.

Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021, katanya dalam BRI Microfinance Outlook d Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menuturkan tagihan tersebut disebabkan karena adanya lonjakan kasus COVID-19 varian Delta yang menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit.

Ia menjelaskan kenaikan kasus COVID-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara karena untuk biaya perawatan pasien COVID-19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun.

Realisasi sementara belanja negara sendiri untuk tahun lalu mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun.

Ini sebagian sangat besar untuk kesehatan sebab belanja kesehatan akibat naiknya Delta karena perawatan kami mengeluarkan hampir Rp94 triliun, jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan COVID-19 sangat mahal hingga ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial.

Jadi kami bisa lihat bahwa COVID-19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi, tegasnya.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan.

Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp783,7 triliun atau 4,65 persen dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB sekaligus turun dari Rp947 triliun atau 6,14 persen PDB pada 2020.

Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN.

Ini menggambarkan APBN meski kerja extremely keras tapi kami mulai coba menyehatkan, ujarnya. (atr)

PTPN X bersama PT Petrokimia Gresik targetkan salurkan 15.693 ton pupuk program makmur

EKONOMI BINIS·February 9, 2022February 11, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menargetkan penyaluran 15.693 ton pupuk Program Makmur bersama PT Petrokimia Gresik pada 2022, dan diharapkan bisa dirasakan sebanyak 2.417 orang petani tebu binaan PTPN X.

Direktur PTPN X, Tuhu Bangun dalam siaran persnya di Surabaya, Rabu mengatakan, target itu diperuntukkan bagi 23.500 hektare (ha) lahan tebu yang tersebar di Jawa Timur.

Rencananya, kata Tuhu, pemenuhan pupuk bagi petani itu akan direalisasikan mulai April-Mei 2022, dan ditujukan untuk petani binaan di Pabrik Gula (PG) Kremboong Sidoarjo, PG Gempolkrep Mojokerto, PG Tjoekir Jombang, PG Meritjan Kediri, PG Pesantren Baru Kediri, dan PG Modjopanggoong Kediri.

“Kami selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi mitra strategisnya, khususnya petani. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan pendampingan intensif terkait pemenuhan kebutuhan sarana produksi melalui Program Makmur bersama PT Petrokmia Gresik sejak 2021,” kata Tuhu.

Pada 2021, PTPN X juga telah memenuhi kebutuhan pupuk untuk 1.475 orang petani tebu dengan jumlah total 3.554,37 ton.

Tuhu menjelaskan, program ini bertujuan mendorong peningkatan produktivitas tebu dengan pendampingan intensif kepada petani melalui budi daya tanaman dengan memberikan pasokan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian melalui skema kemitraan.

PTPN X, kata Tuhu, akan selalu berupaya melakukan evaluasi atas realisasi Program Makmur untuk perbaikan dan implementasi tahun berikutnya.

“Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah sinergi dengan lembaga keuangan, demplot pemupukan, direct distribution, dan kestabilan harga,” katanya.

Ia berharap, perbaikan yang dilakukan mampu mendukung kegiatan budi daya petani yang berdampak pada ketepatan pemupukan dan peningkatan produktivitas secara signifikan.

Sehingga PTPN X dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di sektor gula nasional. (atr)

Khofifah : Harapkan penanganan COVID-19 dan perputaran ekonomi seimbang

EKONOMI BINIS·February 8, 2022February 11, 2022

Terasberita9.com, Kota Batu – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya untuk terus menyeimbangkan langkah penanganan pandemi penyakit akibat penyebaran virus corona dan keberlangsungan perputaran ekonomi di wilayah tersebut.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kota Batu, Selasa, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkeinginan agar upaya penanganan COVID-19 bisa sejalan dengan perekonomian yang saat ini baru mulai menggeliat.

“Kita ingin antara ekonomi dan perlindungan kesehatan masyarakat itu beriringan,” kata Khofifah usai memimpin Rapat Penanganan COVID-19 se-Jawa Timur.

Khofifah menjelaskan dalam upaya untuk menyeimbangkan upaya penanganan COVID-19 dengan memutar roda perekonomian di wilayah Jawa Timur tersebut, salah satu kunci yang harus diterapkan adalah dengan memperkuat penerapan aplikasi PeduliLIndungi.

Menurutnya, penerapan aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat seperti perkantoran, tempat wisata, hotel, restoran termasuk sejumlah sektor bisnis perlu kembali ditingkatkan. Selain itu, pihak pengelola juga diminta untuk menyiapkan petugas yang mengawasi penggunaan aplikasi tersebut.

“Maka di berbagai area bisnis, wisata, hotel, restoran dan perkantoran, industri tolong semuanya menugaskan orang yang bisa dipercaya mengawasi PeduliLindungi di masing-masing titik,” ujarnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan termasuk penggunaan aplikasi PeduliLindungi, jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur juga telah meluncurkan Patroli Motor Penegakan Protokol Kesehatan (Pamor Keris).

“Dari Polda Jawa Timur sudah meluncurkan Pamor Keris pada Januari 2022, patroli bermotor dari tim Polda dan Kodam tentu akan bisa memberikan penguatan dari disiplin penggunaan PeduliLindungi dan protokol kesehatan,” katanya.

Dalam beberapa waktu terakhir, kasus konfirmasi positif COVID-19 di wilayah Jawa Timur mengalami lonjakan cukup tinggi. Tercatat, hingga 7 Februari 2022 ada sebanyak 6.052 kasus aktif yang ada di wilayah tersebut.

Jumlah kasus aktif tertinggi tercatat ada di wilayah Kota Surabaya dengan 1.426 kasus, diikuti Kabupaten Sidoarjo sebanyak 990 kasus, Kota Malang 811 kasus, Kabupaten Gresik 508 kasus dan Kabupaten Malang 474 kasus konfirmasi positif COVID-19.

Secara keseluruhan, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 412.987 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total kasus konfirmasi itu, sebanyak 377.138 orang dilaporkan telah sembuh dan 29.797 orang meninggal dunia. (atr)

Erick Menteri BUMN: target 10ribu pertashop guna bangun ekonomi rakyat

EKONOMI BINIS·February 7, 2022February 8, 2022

Terasberita.com, Madiun – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus mendorong pertumbuhan unit pengisian BBM kendaraan skala kecil atau Pertashop oleh PT Pertamina (Persero) untuk membangun perekonomian rakyat yang tangguh.

Dalam kegiatan sosialisasi program percepatan implementasi Pertashop kepada BUMDes/BUMDesma dan mitra strategis kementerian BUMN di wilayah regional Jawa Timur di Madiun, Minggu Erick Thohir mengatakan pihaknya menargetkan pembangunan 10 ribu unit Pertashop di seluruh Indonesia dalam tiga tahun ke depan dan diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 30 ribu orang.

“Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua sendi termasuk ekonomi. Karena itu, kami dari BUMN terus melakukan program-program yang membangun ekonomi rakyat, salah satunya dengan pertashop ini. Kami targetkan ada 10 ribu dan saat ini sudah ada 4.600 unit Pertashop yang beroperasi,” ujarnya.

Melalui Pertashop, menteri menginginkan perekonomian masyarakat di daerah yang terpuruk akibat pandemi dapat bangkit dan pulih. Karena itu, kemitraan Pertashop dari Pertamina dikhususkan menyasar kepada BUMNDes, pesantren, dan pengusaha daerah yang diharapkan bisa naik.

“Tentu ini bukan hanya bagi-bagi. Program ini akan diawasi oleh perbankan. Ada BRI, BNI, dan bank syariah yang memantaunya. Harapannya usaha ini bisa berjalan profesional, dipastikan baik, dan bukan menjadi bisnis macet yang membebani,” katanya.

Selain mendorong perekonomian rakyat dan UMKM, ia mengatakan Pertashop juga menjadi wujud sinergi BUMN. Dimana, Pertamina telah menggandeng sejumlah BUMN, seperti PT INKA sebagai pembuat dispenser BBM dan toilet serta BRI sebagai penyedia modal pinjaman bagi mitra yang berminat membuka Pertashop.

Sisi lain, Pertashop juga akan mendorong pertumbuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan mengurangi impor mengingat dispenser BBM yang digunakan merupakan produksi dalam negeri.

“BUMN terus mendorong agar program-program yang dilakukannya merupakan TKDN tinggi. Seperti pertashop Pertamina bersinergi dengan PT INKA ini TKDN sudah mencapai 80 persen,” katanya.

Seperti diketahui, Pertashop merupakan bagian dari program Pertamina One Village One Outlet (OVOO) untuk mewujudkan energi berkeadilan. Dengan kehadiran Pertashop diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas energi bagi masyarakat desa, sekaligus menggerakkan perekonomian di desa/daerah.

Dalam kesempatan itu, Menteri Erik Thohir juga menyerahkan sertifikat usaha Pertashop kepada sejumlah BUMDes, pesantren, dan pengusaha daerah yang menjadi mitra Pertamina.(atr)