POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 11

2 Posisi Sepi Peminat, Sementara 56 Orang Berebut 16 Posisi dalam Jabatan Pemprov

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·September 1, 2021October 23, 2021

nusantara7.com, Surabaya– Lowongnya 18 jabatan pimpinan tertinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemprov Jatim yang dibuka sejak 4 Agustus telah memasuki tahapan akhir. Hingga saat ini, tersisa 56 orang pendaftar dari 108 orang pendaftar.

“Dari 18 posisi jabatan yang dilakukan seleksi terbuka sejak awal Agustus, ada 108 yang mendaftar. Dan, dari jumlah itu ada 85 orang memenuhi syarat administrasi. Dari 18 posisi, ada dua posisi yang sepi peminat yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra dan Asisten II Ekonomi Pembangunan. Yang melamar di dua posisi itu hanya satu orang yang sama. Akhirnya, dua posisi itu ditunda atau dibatalkan, sedangkan 16 posisi dilanjutkan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Indah Wahyuni kepada wartawan di kantornya, Rabu (1/9/2021) Continue reading →

Jangan ada lagi rangkap jabatan di Pemkot Surabaya tegas DPD Golkar

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 30, 2021October 23, 2021

nusantara7.com.com, Surabaya – DPD Partai Golkar Surabaya mengharapkan tidak ada lagi rangkap jabatan di Pemerintah Kota Surabaya menyusul wali kota setempat, saat ini sudah bisa menggunakan kewenangannya untuk rotasi dan mutasi pejabat.

“Dilihat dari aspek apapun rangkap jabatan tersebut menghambat kinerja. Karena satu orang harus fokus pada dua lembaga. Itu tidak mudah,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin.

Selain itu, lanjut dia, rangkap jabatan ini menghambat regenerasi di lingkungan Pemkot Surabaya. Ada banyak pejabat fungsional yang sebenarnya sudah layak memimpin organisasi perangkat daerah (OPD). Tapi karena proses rangkap jabatan itu, membuat nilai- nilai manajerial yang bersangkutan menjadi tidak bermanfaat. Continue reading →

Pemkot Surabaya Matangkan Rencana PTM, Ini Pedomannya

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 28, 2021August 29, 2021

Madura9.com, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya terus mematangkan rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sesuai aturan, Kota Surabaya bisa menyelenggarakan PTM terbatas karena berstatus PPKM Level 3. Mesku begitu protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Supomo menuturkan, sesuai SKB 4 Menteri, kewenangan penyelenggara PTM adalah pemerintah daerah. Artinya, pembukaan PTM di Surabaya ditentukan oleh pemkot dengan melihat kondisi kasus Covid-19 dan kesiapan protokol kesehatan (prokes) dari pihak sekolah.

“Jadi tidak serta merta ketika kita (Surabaya) turun ke Level 3, kemudian kita langsung bisa membuka PTM dan langsung jalan. Karena di SKB 4 menteri, diatur juga kesiapan-kesiapan sekolah, kemudian apa yang harus dilengkapi dan segala macam itu harus dipenuhi,” kata Supomo, Jumat (27/8/2021). Dia melanjutkan, dalam SKB 4 Menteri tersebut, ada beberapa syarat kewajiban yang harus dipenuhi sekolah atau lembaga pendidikan sebelum menerapkan PTM, di antaranya, menyediakan wastafel atau tempat mencuci tangan, hand sanitizer, hingga thermogun untuk mengecek suhu tubuh siswa dan guru.

“Setelah kesiapan sekolah itu dipenuhi, kemudian sekolah harus mengisi data di Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Selanjutnya dilakukan asesmen oleh Satgas Covid-19 Surabaya untuk melihat benar tidaknya yang pihak sekolah sampaikan,” katanya. Supomo mencontohkan, pihak sekolah menyampaikan dalam Dapodik jika memiliki 10 unit wastafel. Namun, saat dilakukan asesmen, kenyataanya di lapangan hanya tersedia satu unit wastafel. “Sehingga kita perlu melakukan cek ke lapangan (sekolah) juga. Satgas Covid-19 turun melakukan asesment,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho menyatakan, setelah melalui proses asesmen, maka langkah selanjutnya yakni dilakukan simulasi PTM. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa selama pelaksanaan PTM, penerapan prokes tetap terkontrol. “Setelah asesmen kita lakukan simulasi dulu. Karena jangan sampai kemudian ketika langsung dijalankan PTM, ternyata prokes di sana (sekolah) tidak terkontrol. Karenanya dilakukan simulasi terlebih dahulu untuk melihat bagaimana mereka (pihak sekolah) menerapkan protokol itu,” kata Tri.

Aji menegaskan, kondisi ini tidak serta merta ketika PPKM di Surabaya turun ke Level 3, pembelajaran tatap muka langsung dibuka. Sebab, apabila mengacu pada SKB 4 Menteri, pihak sekolah juga harus memastikan kesiapannya. “Memang secara Inmendagri diizinkan PTM. Tapi, mengacu pada SKB 4 Menteri, pihak sekolah juga harus siap dulu. Dan siswanya yang boleh masuk pun yang telah diizinkan orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan PTM tidak masalah, anak itu bisa mengikuti daring,” katanya. Aji juga mendorong pihak sekolah atau lembaga pendidikan agar tetap menyiapkan pembelajaran melalui hybrid, yakni daring dan luring. Jangan sampai pihak sekolah hanya menyiapkan luring (PTM), sedangkan pembelajaran melalui daring tidak dilakukan. “Nah, ini kan fungsi dari simulasi juga untuk melihat kesiapan pembelajaran secara hybrid itu bagaimana,” ujarnya. Sejauh ini, Aji mengungkapkan, bahwa simulasi PTM di Surabaya sebelumnya pernah dilakukan oleh 15 lembaga pendidikan pada bulan Desember 2020. Menurutnya, secara persyaratan sekolah tersebut telah siap melaksanakan tatap muka. “Karena simulasi sudah dilakukan. Kemudian kesiapan juga sudah disiapkan semua. Sehingga kita tinggal final checking, untuk istilahnya kita cek lagi yang dulu sudah disiapkan masih ada atau tidak, maka akan kita cek ulang,” katanya.inj

Mendagri Janji Serius Pelototi APBD Pemda untuk Penurunan Stunting

NASIONAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 23, 2021

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap semua pemerintah daerah (pemda) serius untuk menangani masalah penurunan stunting. Hal itu bisa dilakukan dari pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program atasi masalah tersebut.

Tito mengatakan tiga daerah yang alokasi anggarannya tertinggi untuk program penurunan stunting yakni Kalimantan Tengah Rp 64,95 miliar, Jawa Tengah Rp 42,18 miliar, dan Papua Rp 31,48 miliar. Sementara yang alokasinya masih sangat rendah yaitu Papua Barat, DKI Jakarta dan Bengkulu.

“Papua Barat belum mengalokasikan anggaran spesifik tentang stunting. Kemudian DKI Jakarta Rp 0,25 miliar, kemungkinan problema stuntingnya juga memang tidak besar dan Bengkulu Rp 0,35 miliar,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional ‘Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting’ secara virtual, Senin (23/8/2021).

Tito memberikan apresiasi kepada Pemda yang telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung program nasional penanganan stunting dengan cara mengalokasikan anggaran penurunan stunting pada 2021. Bagi yang alokasi anggarannya rendah padahal angka stunting di daerahnya tinggi, dia mengaku akan ‘memelotinya’.

“Pemda yang belum mengalokasikan APBD-nya padahal ada masalah stunting yang serius di daerahnya, agar serius dan betul-betul menjadikan program ini prioritas. Masukkan dalam APBD dengan jumlah yang cukup dan kami dari Kemendagri akan melakukan review anggaran dan akan betul-betul memelototi APBD Bapak/Ibu sekalian agar betul-betul menganggarkan dan membuat program dalam rangka untuk penurunan stunting di daerah masing-masing,” tegasnya.

“Tanpa dukungan dan keseriusan dari Pemda maka program nasional ini tidak akan berjalan secara maksimal. Pemerintah Pusat tidak akan mampu bekerja sendiri, Pemda lah yang memahami situasi daerah masing-masing,” tambahnya.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menambahkan daerah yang angka stuntingnya melebihi rata-rata nasional yakni Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto 41,3% dan Kabupaten Bantaeng 21%, di Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa 38,6%, dan di Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan 57%.

“Hal yang menyebabkan stunting karena kurangnya asupan gizi kronis, kemudian rendahnya cakupan akses air bersih dan sanitasi penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas, rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita,” bebernya dalam kesempatan yang sama. (dtk)

Bantuan Paket Sembako dari PPP Jombang untuk PKL hingga Anak Yatim

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 21, 2021August 23, 2021

Jombang– PKL (pedagang kaki lima), anak yatim, fakir miskin, dan warga yang menjalani isoman (isolasi mandiri) menerima bantuan paket sembako yang disalurkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jombang, Jawa Timur.

Secara simbolis, penyaluran bantuan paket sembako sekaligus santunan anak yatim itu dilaksanakan di aula Pondok Pesantren Putri Al Lathifiyyah 2, Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jumat (20/8/2021).

Pembagian bansos tersebut merupakan gerakan sedekah Muharram sekaligus dalam rangka memperingati HUT Ke-76 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2021 dan peringatan tahun baru islam 1443 Hijriah.

Kegiatan itu juga diikuti secara virtual pengurus ranting dan anak cabang PPP se-Kabupaten Jombang, DPW PPP Jatim serta DPP PPP. Sedangkan yang hadir di lokasi acara di antaranya Ketua DPC PPP Jombang Hj Mundjidah Wahab, anggota DPRD Jatim dari PPP Silahudin Asyari, anggota DPR RI dari PPP Ema Umiyyatul Chusna serta anggota Farksi PPP DPRD Jombang dan sejumlah pengurus partai. Karena masih dalam situasi pandemi, protokol kesehatan diterapkan secara ketat dalam acara itu.

Ketua pelaksana kegiatan, Farid Alfarisi dalam laporannya menjelaskan, PPP Jombang menyalurkan ribuan paket sembako kepada PKL yang terdampak pandemi Covid-19, masyarakat yang isoman serta fakir miskin dan anak yatim. “Detailnya, 230 paket sembako untuk PKL, 230 paket sembako untuk yatim, 230 untuk isoman Covid-19, serta 2000 paket sembako untuk fakir miskin yang tedampak pandemi,” katanya.

Farid mengatakan, penyaluran paket sembako itu melibatkan anggota legislatif dari PPP mulai DPR RI Dapil VIII, DPRD Propinsi Dapil 10, dan Fraksi PPP DPRD Jombang, juga Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). “Kami saling menyemangati dan mendukung pemerintah dalam memutus penyebaran Covid-19, serta menggerakkan perekonomian, khususnya masyarakat menengah ke bawah,” ujar Farid.

Ketua PPP Jombang Hj Mundjidah Wahab menambahkan, kebijakan pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 23 Agustus 2021, tentu sangat berdampak bagi semua masyarakat terutama pelaku usaha kecil.

Oleh sebab itu, bantuan paket sembako tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Menurut Mundjidah, berbagai skema bantuan sosial sudah diberikan kepada warga terdampak pandemi COVID-19, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

“Selain bantuan dari pemerintah, peran serta masyarakat termasuk partai politik untuk ikut membantu meringankan beban warga kurang mampu,” kata perempuan yang juga menjabat sebagai Bupati Jombang ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arwani Thomafi yang hadir secara virtual menyampaikan gerakan peduli di bulan Muharram yang dilakukan DPC PPP Jombang bisa dijadikan contoh oleh kader PPP di daerah lain.

“Kami juga mengapresiasi kiprah dan perjuangan Bu Nyai Mundjidah Wahab yang berhasil membesarkan PPP di Jombang. Yakni yang sebelumnya hanya 4 kursi legislatif, kini bertambah menjadi 7 kursi di DPRD Jombang,” ujarnya.

(brj)

Ra Latif Blusukan Naik Dokar ke Desa Karang Entang

LENSA MADURA, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 20, 2021August 21, 2021

Madura9, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron blusukan menemui warganya. Kali ini giliran Desa Karang Entang, Kecamatan Kwanyar yang mendapat kesempatan dikunjungi Bupati Ra Latif, Jumat (20/8/2021). Bupati menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako. Bantuan yang diberikan langsung oleh Bupati dengan cara door-to-door itu membuat warga kaget sekaligus senang.

Bagaimana tidak, dengan menyusuri jalan-jalan perkampungan di wilayah Desa Karang Entang, Bupati mengendarai dokar dan menghampiri rumah-rumah warga membagikan Bansos. Tak sedikit warga yang merasa senang bercampur kaget dengan kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Bangkalan itu.

Salah seorang warga yang tengah berjualan rujak tak pernah menyangka bakal ditemui Bupati Bangkalan dan bahkan memberikan bantuan langsung berupa beras.

“Saya nggak nyangka ada Bupati lewat sini naik dokar, tak kira rombongan dari mana, tahu-tahunya ada Pak Bupati mau bagi-bagi beras, alhamdulillah rezeki buat kami,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan bahwa dampak PPKM level 4 ini memang cukup berat, sehingga ia harus mengecek sendiri kondisi masyarakat di lapangan. Banyak sekali masyarakat yang memang perlu dibantu untuk meringankan beban di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Tadi ada sekitar 950 beras kita bagikan ke masyarakat, di Desa Karang Entang. Masyarakat tadi banyak yang menyampaikan bahwa pandemi ini dampaknya sangat berat, sehingga pemerintah perlu hadir langsung untuk mereka,” kata Ra Latif.

Sementara Itu, Kepala Desa Karang Entang Syaiful menyampaikan terimakasih atas bansos yang diberikan. Menurutnya, warga sangat senang bertemu langsung Bupati Bangkalan. Bahkan pihaknya dan warga memiliki inisiatif menyediakan dokar.

“Kami disini dengan warga sangat gembira karena Bupati turun langsung untuk memberikan bantuan sembako. Bahkan kami sediakan dokar untuk Bupati berkeliling. Kami ucapkan terimakasih,” kata Syaiful. pemk

Pemkab Bangkalan sediakan dana Rp22,2 miliar untuk atasi bencana kekeringan

LENSA MADURA, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 20, 2021August 21, 2021

Madura9, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, tahun 2021 ini menyediakan dana Rp22,2 miliar untuk mengatasi bencana kekeringan dan kekurangan air bersih yang terjadi setiap musim kemarau di wilayah itu.

“Dana sebesar Rp22,2 miliar lebih ini, kami alokasikan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bangkalan untuk program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pamsimas,” kata Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Bangkalan, Jumat, saat menjelaskan upaya pemkab setempat dalam mengatasi bencana tahunan berupa kekeringan dan kekurangan air bersih di wilayah itu.

Memang, sambung bupati, program Pansimas ini, tidak akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan kekeringan dan air bersih pada kemarau tahun ini.

“Target pengurangan daerah terdampak kekeringan ini minimal tahun depan, setelah pelaksanaan programnya telah berjalan, karena tahun ini masih pelaksanaan,” kata dia.

Selain Pamsimas, program lain yang juga digelar tahun ini berupa program sistem penyediaan air minum (SPAN). Bentuk fisiknya berupa pengeboran sumber mata air di sejumlah titik di desa-desa yang dilanda kekeringan.

“Jadi, nilai anggaran sebesar Rp22,2 miliar tersebut untuk kedua program tersebut, dan saat ini sedang dalam proses pengerjaan melalui instansi teknis, yakni DPRKP dan dananya bersumber dari APBN dan APBD Pemkab Bangkalan 2021,” kata bupati.

Khusus program Pamsimas dan SPAM ini, sambung dia, pelaksanaannya difokuskan pada wilayah kecamatan yang memang menjadi daerah rawan kekeringan setiap kemarau, yakni di Kecamatan Blega, Arosbaya, Klampis, Modung, Sepulu dan Kecamatan Galis.

Sementara untuk mengatasi kekeringan dengan langkah cepat, pada kemarau kali ini pihaknya telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Bangkalan untuk melakukan distribusi bantuan air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan di Bangkalan.

Menurut Bupati, ada 37 desa yang tersebar di enam kecamatan di Bangkalan yang terdata mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih pada kemarau tahun ini. Antara lain di Kecamatan Klampis, Arosbaya dan Kecamatan Galis.

“Pendistribusian telah dilakukan sejak awal bulan ini, karena ke 37 desa di enam kecamatan yang dilanda kekeringan itu, kebutuhannya sangat mendesak dan tidak bisa menunggu realisasi program Pamsimas dan SPAM yang saat ini sedang berjalan,” kata bupati.

Sebelumnya Kepala BPBD Pemkab Bangkalan Rizal Moris mengatakan, berdasarkan data jumlah desa yang rawan mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih saat kemarau pada 2020 sebanyak 72 desa yang tersebar di 12 Kecamatan.

“Dari 12 kecamatan itu yang paling parah di enam kecamatan, yakni Kecamatan Blega, Arosbaya, Klampis, Modung, Sepulu dan Kecamatan Galis,” katanya, menjelaskan.

Jenis kekeringan dan kekurangan air bersih yang melanda enam kecamatan itu, termasuk pada jenis kekeringan kritis, sedangkan lainnya masuk jenis kekeringan langka.

“Kekeringan kritis ini terjadi karena pemenuhan air di dusun mencapai 10 liter lebih per orang per hari, dan jarak yang ditempuh masyarakat untuk mendapatkan ketersediaan air bersih sejauh tiga kilometer (km) bahkan lebih,” katanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kering langka, kebutuhan air di dusun itu di bawah 10 liter saja per orang, per hari. Jarak tempuh dari rumah warga ke sumber mata air terdekat sekitar 0,5 kilometer hingga tiga kilometer.

Anggaran yang disediakan Pemkab Bangkalan khusus untuk distribusi bantuan air bersih sebesar Rp100 juta. ant

Kota Mojokerto Bersama Empat Kabupaten/Kota Lain Raih Penghargaan Terbaik NIK

NASIONAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 20, 2021August 21, 2021

Mojokerto– Tepat di Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 76, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mendapatkan kado spesial dari Gubenur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawasa, Selasa (17/8/2021). Bersama empat Kabupaten/Kota, Kota Mojokerto meraih Penghargaan Terbaik NIK (Nomor Induk Koperasi).

Kota Mojokerto memperoleh capaian NIK terbaik di Jawa Timur. Penghargaan tersebut diberikan orang nomor satu di Jawa Timur kepada Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari didampingi Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Mojokerto, Ani Wijaya saat upacara penurunan bendera di Gedung Negara Grahadi Kota Surabaya.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, Kota Mojokerto memperoleh capaian NIK terbaik di Jawa Timur. “Penghargaan ini, saya terima langsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada saat upacara penurunan bendera. Kota Mojokerto memperoleh capaian NIK terbaik di Jawa Timur. Ada empat Kabupaten/Kota lain selain Kota Mojokerto,” ungkapnya.

Nomor Induk Koperasi (NIK) sebagai indikator koperasi aktif dengan data base koperasi yang ada di lapangan. Karena NIK merupakan alat konfirmasi status koperasi, dalam rangka sinkronisasi data koperasi dari data base dan melalui NIK inilah jumlah koperasi yg aktif secara database bisa terindentifikasi.

Maksud pemberian sertifikat NIK dan QR Code yakni untuk menertibkan administrasi badan hukum koperasi dan memudahkan pelayanan kebutuhan informasi pada badan hukum koperasi. Sementara tujuan pemberian sertifikat NIK dan QR code untuk mengidentifikasi nama nama dan usaha dalam memudahkan monitoring.

Evaluasi dan pengembangan koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan koperasi serta mendorong terwujudnya kemitraan dengan lembaga lainnya (BUMN, BUMD, Swasta) dengan prinsip saling percaya dan menguntungkan.

Fungsi dalam pemberian sertifikat NIK dan QR Code yakni memberikan kepastian keberadaan koperasi secara legal sebagai badan hukum dan memastikan koperasi tersebut masih aktif secara kelembagaan maupun usaha serta meningkatkan kepercayaan para pihak yg bermitra dengan koperasi.

Diskopukmperindag selaku pembina selalu update dalam memasukkan laporan perkembagan koperasi baik dari segi keorganisasian, kelembagaan dan laporan keuangan yg mencakup omset, asset, SHU, piutang dan ekuitas koperasi yang kita terima setiap bulanan dan tri bulanan, laporan pertanggungjawaban pengurus.

Dan pengawas sebagai bahan entri ke Online Data System (ODS). Kinerja OPD teknis yang mengelola ODS di daerah merepresentasikan pembinaan dan pengawasan koperasi di daerah. Penilaian kesehatan dari 186 koperasi tahun 2021 sebagai berikut, Koperasi Sehat 12, Koperasi Cukup Sehat 75, Koperasi dalam Pengawasan 32.

Koperasi dalam Pengawasan Khusus 44, Koperasi Retail, pontren 23. Koppontren Nurul Huda, Koppontren Manbaul Qur’an dan Koppontren Sabillul Muttaqin. Adapun lima Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan tersebut. Kelima Kabupaten/Kota tersebut yakni Kabupaten Lumajang, Kota mojokerto, Kabupaten Sampang, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Malang.

(brj)

Megawati: Mau Di-bully 1.000 Kali Tak Takut! Saya Tetap Dukung Pak Jokowi

NASIONAL, POLITIK DAN PEMERINTAHAN·August 19, 2021

Jakarta – Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri bercerita tentang dirinya menangis karena membela Presiden Joko Widodo (Jokowi). Megawati menyebut Jokowi terus memikirkan rakyatnya bahkan sampai badannya kurus.

Awalnya, Mega berbicara terkait dirinya pernah mengunjungi Indonesia hingga pelosok yang orang-orang jarang mendengar nama daerahnya. Dia pun menantang Jokowi untuk melakukan hal serupa.

“Saya sampe bilang ke presiden ‘bapak kita tarohan yo, bapak sudah pernah ke Dobo?’ beliau belom, makannya saya tagih janji, Dobo itu kecil di daerah Kepulauan Maluku itu, saya pernah ke Tobelo, Jailolo,” kata Megawati dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/8/2021).

Megawati melakukan blusukan ke daerah pelosok itu ketika memimpin Indonesia. Hal itu dilakukan Megawati karena sebagai pemimpin harus turun ke bawah melihat nasib rakyatnya.

Lalu, dia pun menyinggung soal Jokowi berbadan kurus. Megawati siap membela Jokowi sekalipun di-bully banyak orang.

“Seperti sekarang beliau, saya sampe Pak Jokowi saya tangisi kenapa? mikiri rakyat sampe badannya kurus, dan saya tidak terima bapak. Biar saja saya mau di bully saya nggak takut, saya bilang saya dukung Pak Jokowi, mau di-bully 1.000 kali saya nggak takut,” ucapnya.

Megawati Bicara soal Duta Pancasila Kaderisasi Politik

Megawati berbicara terkait para purnapaskibraka harusnya menjadi kader-kader bangsa terbaik yang Pancasilais. Dia menilai purnapaskibraka harus menjadi tameng.

“Karena kalau dipikir kalian akan menjadi kader-kader bangsa utama yang tahu benar apa arti Pancasila yang harus jadi tameng dari pada Pancasila itu tidak hanya digembar-gemborkan, tapi dilakukan dilaksanakan, itu lah mengapa kami dari BPIP untuk purnapaskibraka ini menjadi duta pancasila,” katanya.

Megawati menyebut dalam merekrut pemuda-pemudi menjadi duta Pancasila tak sembarangan. Ada sejumlah syarat yang mesti dimiliki para kader duta Pancasila, jika tidak bisa melaksanakannya diminta mundur lebih awal.

“Karena ndak mau karena mungkin ya ini kan hanya sebuah pekerjaan, ini kaderisasi politik, kalau ndak mau ya ndak popo, tapi mundur, tidak ikut duta Pancasila. Siapa mau daftar karena akan digembleng. Gemblengannya itu syaratnya adalah turun ke bawah ketemu sama rakyat, tanya penderitaannya,” ujarnya.

“Sanggupnya tapi jangan setengah hati, maka, kalau ndak sanggup sorry saya ndak siap mundur, monggo jangan jadi duta Pancasila. Ini bukan kerja gampang,” tambahnya.

Dia mengatakan tidak bisa nasib bangsa ini hanya dibiarkan tanpa ada perencanaan masa depan. Termasuk pemuda-pemudinya harus menjadi benteng negara.

“Kalian harus jadi duta Pancasila, jadi orang politik. Politik beneran, bukan politikus, orang yang hanya mau mejeng, tapi orang yang mau bener-bener bela negara, nggak gampang loh. Nah adek-adek mau ndak jadi duta Pancasila? kalau mau segera ketemu Pak Yudian,” katanya.

Minta Tak Asal Bikin Hoaks

Megawati juga bicara terkait pandemi Covid-19 yang membuat sikap gotong royong rakyat Indonesia terlihat kuat. Dia meminta agar sikap itu dipertahankan, jangan justru mengoceh menebar hoaks sana-sini.

“Saya lihat orang tua yang tinggal satu rumah lagi isoman, itu orang-orang di sekitaranya gantian memberikan makanan buat dia. Itu gotong royong, lalu mau dirobek-robek, mohon maaf ibu biar udah tua begini, ibu lawan orang kayak begituan, enak aja, kamu hidup dimana? kamu ikut berjuang? pasti akan bilang gitu. Mana perjuanganmu untuk Indonesia Raya ini, mana jelek-jelek saya masih ada. Jangan asal kecoak-kecoek bikin hoaks. Jadi jangan takut kalo dibuli, biarin aja,” pungkasnya.

(dtk)

Kemensos Aktivasi Fitur ‘Usul’ dan ‘Sanggah’ di Aplikasi Cek Bansos untuk Perbaikan Data Kemiskinan

POLITIK DAN PEMERINTAHAN, SEPUTAR JATIM·August 18, 2021

Malang– Menteri Sosial Tri Rismaharini terus mendorong perbaikan data kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Hari ini, Kemensos mengaktivasi fitur “usul” dan “sanggah” pada aplikasi Cek Bansos.

Menurut Mensos, aktivasi fitur “usul” dan “sanggah” sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat ( exclusion error-red), dan ada yang tidak berhak tapi mendapatkan bantuan ( inclusion error-red ).

“Dengan fitur ini, masyarakat bisa ikut mengontrol pembaruan data. Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah karena sesuai dengan UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data menjadi kewenangan pemerintah daerah,” kata Mensos Risma, dalam acara “Sosialisasi Virtual Aplikasi Cek Bansos” yang digelar secara virtual, Selasa (17/08/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Mensos berharap, dengan penambahan fitur tersebut tidak bermaksud meniadakan kewenangan pemerintah daerah. “Dengan fitur ini, bisa menjadi alat kontrol dari kemungkinan kekurangtepatan menetapkan penerima bantuan. Inilah yang dibutuhkan pemerintah daerah,” katanya.

Pada bagian lain, Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili menyatakan bahwa dalam UU No. 13/2011 warga tidak mampu berhak mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan. Fitur tersebut sebagai implementasi amanah UU supaya warga yang sebelumnya tidak bebas mengusulkan diri karena berbagai alasan, bisa terakomodasi.

Sebagai mandat dari undang-undang, maka partisipasi masyarakat adalah pilihan yang harus diambil dalam penyaluran bansos. Selain itu, juga karena besarnya data yang harus dikelola dan peran strategis data itu sendiri yang menjadi rujukan dari berbagai program dukungan untuk masyakat kurang mampu.

“Adapun bila terdapat sengketa dalam pembaruan data, ada tahapan _quality assurance_ yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi,” beber Suhadi.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin menambahkan fitur ini dibuat untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kemensos. Dalam mendukung perbaikan data, Kemensos memiliki program 3 tahap perbaikan.

Pertama, berupa pembenahan dan integrasi data yang sebelumnya terdiri dari empat pulau data. “Saat ini sudah berhasil disatukan 3 pulau data. Kemensos telah mengesahkan data secara periodik setiap bulan, yakni bulan Mei, Juni, dan Juli dalam penyelesaian,” ujarnya.

Yang kedua adalah inklusifitas. “Dengan adanya fitur itu, memungkinkan masyarakat dapat mengakses bantuan. Masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan haknya, kini mendapatkan kesempatan,” kata Agus Zainal.

Kemudian aspek ketiga adalah keterbukaan atau transparansi. Dengan aplikasi cek bansos dimungkinkan berjalannya pengawasan secara bersama-sama sehingga penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Agus menyampaikan apresiasi atas peran sejumlah daerah yang telah melakukan pembaruan data dan menyampaikan usulan baru bagi penerima bantuan. “Usulan daerah banyak yang masuk dan kami berterimakasih sekali. Pusdatin Kesos siap melakukan supervisi dengan datang ke daerah, bila terdapat kendala dalam penyampaian usulan,” pungkasnya. (brj)