POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 6

Gema Keadilan Jatim ajak anak muda ke parlemen untuk Sejahterkan rakyat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 26, 2021January 7, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera, Gerakan Muda Keadilan, mencari anak muda ker perlamen untuk memperjuangan kesejahteraan rakyat serta NKRI.

“Kami mencari pemuda yang mempunyai semangat juang untuk membela NKRI dan bisa menginspirasi pemuda lainnya,” ujar Ketua DPW Gema Keadilan Jawa Timur Ahmad Fuad Rahman di sela Rakerwil Gema Keadilan di Surabaya, Minggu.

Pihaknya berkomitmen mengajak anak-anak muda yang memiliki semangat membela NKRI untuk berjuang di parlemen karena sebagai tempat strategis memperjuangkan rakyat.

Gema Keadilan, kata dia, merupakan rumah pemuda sebagai tempat mengaktualisasikan diri berbuat nyata hingga belajar banyak hal.

“Siapa pun, semua anak muda bisa masuk. Di Gema Keadilan, pemuda bisa belajar kepemimpinan, pengembangan skill, belajar organisasi, bisnis dan seterusnya.Kami sudah menyiapkan semuanya,” kata politikus muda yang ujar juga anggota DPRD Kota Malang itu.

Sementara itu, Rakerwil digelar pada 25-26 Desember 2021 dan pada kesempatan sama dilakukan pelantikan terhadap 38 ketua DPD Gema Keadilan dari seluruh kabupaten/kota seluruh Jatim.

Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan berharap para pemuda yang tergabung dalam Gema Keadilan menjadi kekuatan dan dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

“Jika kaum mudanya sudah memaksimalkan potensi diri masing-masing maka bisa dipastikan masa depan masyarakatnya akan berubah. Itulah semangat muda memajukan bangsa,” tuturnya. (ant)

Komisi A sarankan Eri Cahyadi mutasi pejabat

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 20, 2021January 4, 2022

Terasberita9.com, Surabaya – Komisi A DPRD Kota Surabaya menyarankan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya yang sudah menduduki satu jabatan lebih dari lima tahun.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Senin, memberikan saran kepada wali kota yang akan menjalankan mutasi besar besaran di Pemkot Surabaya dalam waktu dekat ini, menyusul pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru pada Januari 2022.

“Untuk pejabat yang sudah menduduki satu jabatan lebih dari lima tahun, untuk sebaiknya diganti. Sebab dikhawatirkan pejabat yang terlalu lama duduk disuatu jabatan, akan merusak regenerasi dan berpotensi berada di zona nyaman sehingga tidak ada inovasi,” katanya.

Menurut dia, wali kota dipilih lima tahun sekali sehingga tidak elok jika sampai ada pejabat yang duduk dijabatannya hingga lebih dari lima tahun. Proses regenerasi di Pemkot Surabaya harus jalan.

“Proses regenerasi dengan jiwa baru ini ada semangat baru untuk membantu wali kota dan wakil wali kota,” kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.

Meski demikian, lanjut dia, mutasi adalah hak prerogratif wali kota dan wakil wali kota. Menurutnya, tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa ikut campur dalam penunjukan pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk dari jajaran legislatif.

“Kami di Komisi A DPRD Surabaya tidak pernah diajak komunikasi soal mutasi. Kami juga membatasi diri untuk urusan mutasi ini. Kami menghormati penunjukan wali kota dan wali kota yang telah mendapat mandat dari rakyat untuk memilih pejabat di Pemkot Surabaya. Kami sangat menghormati apa yang menjadi keputusan wali kota nantinya,” ujarnya.

Arif Fathoni mengatakan, yang bisa dilakukan legislatif adalah pascadilakukan sumpah dan pelantikan jabatan, pejabat yang ditunjuk wali kota. Apakah mereka bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota, mampu menciptakan inovasi atau tidak. Sebab apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Ia lantas memberikan apresiasi kepada wali kota, yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat di Pemkot Surabaya. Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang, Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya.

“Asesmen ini bisa meminimalisir adanya isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat dalam memilih pejabat yang ditunjuk. Sebab setiap ada mutasi, rasa kekecewaan puas atau tidak puas pasti akan muncul. Isu like and dislike atau dekat atau tidak dekat pasti akan dimunculkan orang yang merasa kecewa karena tidak ditunjuk menjabat pejabat,” katanya.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kecewa, ia mengingatkan, ASN telah terikat sumpah dan janji untuk selalu loyal terhadap pemerintah.

“Kami ingatkan kembali sumpah setia ASN. Mereka harus siap ditempatkan dimanapun. Apalagi wali kota telah memilih cara ilmiah untuk memilih pejabat yang diinginkan. Jadi tidak alasan untuk kecewa,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Toni, semua pihak harus menghormati keputusan wali kota, termasuk pihak legislatif. Karena tujuan dari mutasi itu adalah agar pelayanan di masyarakat berjalan semakin baik.

“Kami berharap, karena asesmen sudah dilakukan, suka atau tidak suka harus dijalankan asesmennya. Kami tidak punya hak untuk mendorong siapa jadi apa. Kami hanya mengapresiasi langkah wali kota,” katanya. (ant)

Kader PPP Baidowi Ingin Dorong Erick Thohir Jadi Capres di 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 17, 2021December 21, 2021

Terasberita9.com, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, saat di internal partainya ada dorongan dari kader terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk bisa diusung di Pilpres 2024 mendatang.

Baidowi mengaku aspirasi dari kader PPP pun ditampung dengan baik sebagai masukan internal dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.

“Di internal memang ada suara juga kalau Pak Erick diberikan kesempatan lewat PPP, ya namanya sebagai sebuah usulan dan aspirasi ya wajar-wajar aja kami terima,” ujar Baidowi kepada wartawan, Jumat (17/12).

Menurut Baidowi, adanya dorongan Erick Thohir untuk bisa diusung menjadi capres oleh PPP lantaran beberapa waktu lalu Menteri BUMN tersebut menjadi pembicara di workshop anggota DPRD PPP dari seluruh provinsi.

“Ada aspirasi dari masyarakat khususnya DPRD PPP ingin dengarkan paparan Erick Thohir dalm rangka meningkatkan perekonomian Indonesia dan tingkat kesejahteraan umat. Maka kami undang dan beliau hadir,” katanya.

Menurut Baidowi acara beberapa waktu lalu bukan untuk membicarakan Pilpres 2024 yang akan diusung PPP. Melainkan sebuah forum untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Sehingga dia mengaku usulan-usulan yang disampaikan oleh kader akan ditampung oleh internal PPP.

“Ada juga yang sampai mau mendorong tapi kami tahan karena kan enggak boleh karena bukan forumnya karena itu forumnya dengarkan gagasan-gagasan Erick Thohir tentang keindonesiaan, keislaman dan keanekaragaman,” pungkasnya. (jwp)

KSP Moeldoko Apresiasi Keputusan Baleg DPR RI soal RUU TPKS

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 12, 2021December 14, 2021

Terasberita9.com, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Moeldoko mengapresiasi keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang telah menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi inisiatif DPR.

“Baleg DPR telah berhasil menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat serta menerjemahkan realita dan data seputar kekerasan seksual kedalam komitmen yang kuat untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual,” kata Moeldoko sebagaimana keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (11/12).

Seperti diketahui, sebelumnya Rapat Pleno Baleg DPR RI menyetujui RUU TPKS menjadi inisiatif DPR, Rabu (8/12). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Baleg setelah mendengarkan pendapat sembilan fraksi.

Agar pembahasan RUU TPKS di DPR berlangsung efektif dan segera dapat diundangkan, KSP menginisiasi pembentukan gugus tugas lintas kementerian/lembaga percepatan RUU TPKS, yang beranggotakan KSP, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, dan Polri.

“Gugus tugas melibatkan stakeholders dari berbagai unsur, mulai masyarakat sipil, akademisi, hingga media. Semoga RUU TPKS ini dapat terus disetujui di langkah-langkah formil berikutnya dan menjadi harapan, jawaban, dan sandaran bagi para korban,” tutur Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani yang juga Wakil Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan pemerintah melalui Gugus Tugas akan mengawal pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang, dengan melakukan koordinasi di seluruh tingkat.

Sebagai informasi, RUU TPKS diusulkan sejak 2016. Namun karena terjadi pergulatan dan kekuatan yang tidak seimbang di DPR RI, maka RUU TPKS sempat mengambang hingga akhirnya masuk kembali Prolegnas pada Januari 2021. (jwp)

Pemda Harus Optimalkan SDM, Belanja Pegawai dalam APBD Dibatasi 30%

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 10, 2021December 14, 2021

Terasberita9.com, Pemerintah daerah harus memanfaatkan dengan baik masa transisi lima tahun yang ditentukan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Sembari menunggu aturan turunan UU tersebut, pemda harus menyiapkan rencana penganggaran belanja daerah.

Sebagaimana diberitakan, dalam UU HKPD ada sejumlah norma.

Di antaranya, alokasi belanja pegawai maksimal hanya 30 persen dari APBD. Selain itu, belanja infrastruktur yang termasuk dalam belanja modal minimum 40 persen dari APBD.

Ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen itu bukan hal mudah untuk diterapkan. Selama ini, alokasi di setiap daerah lebih dari angka tersebut. ”Coba teman-teman lihat sendiri yang kami anggarkan untuk belanja pegawai ada berapa persen (dari APBD)? Kalau 30 persen, ya berat,” kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta Yosca Herman Soedradjad menambahkan, kebijakan tersebut cukup baik untuk mengatur belanja yang berkualitas. Namun, penerapannya memang harus bertahap.

”Kalau 1–2 tahun diterapkan, bakal sulit. Tapi, kalau bertahap hingga 5 tahun ke depan, mungkin bisa. Aturan dari pusat kan juga bertahap 5 tahun. Arahan dari pusat seperti apa untuk strategi terbaik sementara ini masih dalam pembahasan,” kata dia. Pada 2022, misalnya, Pemkot Surakarta merealisasikan belanja pegawai hingga 40 persen dari APBD 2022.

Senada, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi juga menyatakan bahwa aturan itu tidak serta-merta bisa dilaksanakan dalam waktu cepat. Terlebih, APBD 2022 Kota Jogja sudah disahkan 30 November lalu Rp 1,9 triliun. Di dalamnya diatur porsi belanja pegawai 40 persen dan belanja modal 60 persen. ”Saya kira kalau dilaksanakan dalam waktu cepat, tidak akan mudah bagi pemda. Karena sekarang mungkin banyak daerah yang komposisinya malah lebih banyak belanja pegawainya daripada belanja modalnya,” ujarnya kepada Radar Jogja di ruang kerjanya kemarin.

Penyesuaian itu, kata dia, tidak mudah dilakukan dalam waktu dekat. Bukan hanya bagi Kota Jogja, melainkan juga kabupaten/kota lain. ”Karena ini akan menyangkut tentang status kepegawaian, administrasi, dan terutama adalah kinerja ASN,” ujarnya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya mendukung terbitnya UU HKPD. Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menyampaikan, regulasi itu akan memicu daerah untuk lebih produktif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan. ”Anggaran bisa dimaksimalkan untuk pelayanan publik,” kata Febri, sapaan Febriadhitya Prajatara.

Menurut dia, Pemkot Surabaya tidak pernah melampaui batas angka 30 persen dari total APBD untuk belanja pegawai. Tahun ini, misalnya, belanja pegawai berada di angka 28 persen dari total APBD 2021 sebesar Rp 8,9 triliun. Tahun depan belanja pegawai kembali ditekan menjadi 27 persen dari total APBD. Adapun APBD 2022 Surabaya diproyeksikan mencapai Rp 10,4 triliun.

Sementara itu, diberitakan Radar Banyuwangi, setelah UU HKPD diundangkan, Pemkab Banyuwangi bakal melakukan langkah-langkah tertentu agar belanja pegawai sesuai dengan ketentuan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi Cahyanto Hendri Wahyudi mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah penataan sumber daya manusia (SDM). Tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus dioptimalkan. ”Misalnya, dibuat analisis jabatan (anjab). SDM pada SKPD yang kelebihan tenaga bisa dialihkan ke SKPD lain yang kekurangan tenaga,” ujarnya kemarin.

Selain itu, pemkab menghitung jumlah pegawai yang purnatugas (pensiun) hingga lima tahun ke depan. ”Kami juga harus mengendalikan pengadaan pegawai. Lebih mengedepankan SDM yang ada untuk diberdayakan secara maksimal,” kata dia. Pemkab juga terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk menyokong kinerja pemerintah.

Pada bagian lain, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menuturkan, belanja yang berkualitas memang merupakan salah satu tujuan utama UU HKPD. Namun, Berly memberikan catatan.

”Perlu dikawal dalam APBD. Agar tidak banyak honor atau tunjangan yang dimasukkan dalam program-program pemda,” ujarnya. (jwp)

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Cari Kendaraan Politik untuk Pilpres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 9, 2021December 14, 2021

Terasberita9.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak menuntup kemungkinan untuk maju sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024. Dia mengaku, sampai saat ini masih mencari-cari partai sebagai kendaraannya untuk maju dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.

“Enggak bisa ditebak matematika begitu (nyapres). Mana aja takdir Tuhan ya,” kata Kang Emil, sapaan akrabnya usai menghadiri acara puncak Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/12).

Mantan Wali Kota Bandung ini tak memungkiri, saat ini tengah mempersiapkan untuk bergabung dengan partai politik (parpol). Hal ini penting demi rencananya untuk kembali mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di Indonesia.

“Pilihan itu (berpartai) kan paling realistis ya. Di luar kalau ada yang meminang memang ke pemimpin nasional ya juga posisinya juga lebih baik harus sudah berpartai. Mungkin di pertengahan tahun depan begitu,” ujarnya.

Di sisi lain, Kang Emil mengaku memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah petinggi parpol. Dia juga mengakui telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

“Semuanya baik-baik. Kemarin Pak Zul ke Bandung, Pak Airlangga dulu dan semuanya dijaga hubungan baik. Dalam politik hubungan baik itu penting,” tandas Kang Emil. (jwp)

Pilpres 2024, Suara Pemilih Jokowi Dulu Bakal Menyebar Kemana Ya?

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 8, 2021December 15, 2021

Terasberita9.com, Pada Pemilu 2019 Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin mendapat suara 55,5 persen atau 85,6 juta. Suara itu nantinya bakal menyebar ke pasangan calon presiden-wapres yang bertarung pada Pemilu 2024 mendatang. Lantas ke mana suara itu nanti melabuhkan pilihan?

Menjelang Pilpres 2024 sejumlah lembaga survei mulai membuat prediksi kontestasi. Berdasar survei Indikator Politik Indonesia, jika Prabowo Subianto maju sebagai capres, dalam survei itu suara menteri pertahanan itu 26,9 persen. Disusul Ganjar Pranowo 23,2 persen dan Sandiaga Uno hanya meraih 4,5 persen. Seluruh responden yang memilih ketiga tokoh itu dulunya adalah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019.

Menurut Pengamat komunikasi politik Cecep Handoko, Pilpres 2024 masih belum bisa keluar dari faktor primordial. Sosok dari Jawa tetap mendapat porsi suara. Buktinya Ganjar dan Prabowo mendapat suara yang sangat tinggi. Keduanya berasal dari Jawa. Diperkirakan pemilih Jokowi tidak bergeser pada dua tokoh itu. Sementara untuk Sandiaga Uno cuman mendapat 4,5 persen.

“Dukungan kecil terhadap Sandi boleh jadi karena belum ada rekam jejak keberhasilan di birokrasi. Ketika menjabat wakil gubernur DKI tidak tuntas. Bahkan memilih maju menjadi cawapres. Setelah kalah di Pilpres 2019, dia justru masuk istana,” kata Cecep Handoko kepada wartawan, Rabu (8/12).

Rekam jejak seperti itu akan membuat publik merasa tidak ada konsistensi dari Sandiaga Uno. Sehingga sedikit banyaknya akan berpengaruh pada elektabilitasnya pada Pilpres 2024.

Cecep menilai, pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 sangat beragam, multikultur, beragam etnis, dan cenderung mengedepankan keterbukaan. Mereka menginginkan kampanye non politik identitas. Hal itu membuat mereka bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya nanti pada Pilres 2024.

“Pemilih Jokowi kan beragam. Ada juga kelompok relawan. Pemilih Jokowi akan memilih yang sesuai dengan ideologi dan kriteria capres mereka. Apalagi, Jokowi pun kasih kebebasan buat menteri-menterinya nyapres, berarti tidak ada kekhususan arahan untuk pilih capres tertentu,” imbuhnya.

Mengutip data survei Indikator, Cecep tertarik melihat simulasi pasangan antara Ganjar Pranowo-Erick Thohir. Pasangan itu mendapat angka 31,1 persen. Angka itu lebih tinggi dari simulasi Anies Baswedan–Sandiaga Uno (30,8 persen). “Artinya kombinasi Ganjar Pranowo-Erick Thohir justru lebih diminati oleh masyarakat, termasuk di dalamnya pendukung Jokowi,” kata dia.

“Erick dan Ganjar menarik karena keduanya punya latar belakang berbeda baik secara primordial maupun profesi. Ganjar politisi tulen, sementara Erick seorang enterpreneur sukses,” kata Cecep.

Faktor primordial di Pilpres 2024 nanti, masih menjadi penentu. Ganjar merupakan orang Jawa, sementara Erick dari Sumatera. Ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi para pemilih.

Kata Cecep, elektabilitas tergantung dipasangkan dengan siapa. Bahkan, sejauh ini, Ganjar Pranowo merajai berbagai survei. Mamanya tetap unggul meski dipasangkan dengan nama-nama lain, selain Erick Thohir.

Namun begitu juga 2024 masih cukup lama artinya konstelasi masih mencair bisa jadi ada jagoan baru terutama dari latar belakang militer. Kata dia, selain Prabowo ataupun Gatot Nurmatyo boleh jadi akan ada tokoh lain berlatar bekalang militer yang punya kans besar untuk maju Pilpres. (jwp)

Paripurna Ketok 40 RUU Prolegnas 2022 Termasuk didalamnya RUU TPKS dan Revisi UU PDP

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 8, 2021December 15, 2021

Terasberita9.com, Daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022 akhirnya diketok DPR. Melalui pembahasan bersama badan legislasi, pemerintah, dan DPD, 40 RUU resmi masuk dalam daftar prolegnas tersebut.

Jumlah itu dinilai masih terlalu banyak. Sebab pada praktiknya, RUU dalam prolegnas yang disahkan setiap tahun bisa dihitung jari.

Wakil Ketua Baleg DPR Ibnu Multazam menyampaikan, ada 86 RUU usulan yang diterima. Dalam pembahasan Senin (6/11) malam, 40 RUU disepakati masuk dalam prolegnas prioritas 2022. ”Dengan perincian, 26 RUU diusulkan oleh DPR, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 2 RUU diusulkan oleh DPD,” jelasnya dalam rapat paripurna DPR kemarin (7/12).

Baleg, Kementerian Hukum dan HAM, serta panitia perancang UU DPD sepakat menggunakan empat parameter dalam menentukan daftar itu. Yakni, RUU yang telah memasuki pembahasan tingkat I, RUU yang tinggal menunggu surat presiden, RUU yang telah diharmonisasikan di baleg, serta RUU baru yang memenuhi urgensi tertentu.

Di dalamnya termasuk RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan Perubahan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain prolegnas prioritas 2022, baleg juga melaporkan perubahan terhadap daftar prolegnas 2020– 2024. ”Menetapkan prolegnas perubahan ketiga dalam 2020– 2024, yang semula berjumlah 247 RUU menjadi 254 RUU,” lanjut Ibnu. Terdapat dua RUU usulan yang ditarik pemerintah. Namun, kemudian ada penambahan sembilan RUU usulan.

Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku heran dengan daftar prolegnas tahun depan itu. Dewan seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. ”DPR terlihat cukup ambisius dan bombastis jika melihat capaian kinerja DPR dua tahun terakhir,” terangnya.

Tahun ini saja, DPR hanya mengesahkan 7 RUU dari target 37 RUU pada prolegnas prioritas 2021. Menurut Lucius, penambahan jumlah RUU dalam daftar prolegnas prioritas 2022 seolah tidak mengindahkan evaluasi pelaksanaan fungsi legislasi yang mandek pada tahun ini.

Di sisi lain, kata Lucius, hal yang perlu diapresiasi dari penetapan prolegnas prioritas 2022 adalah penghapusan revisi UU BPK dari daftar. Menurut dia, hal itu merupakan langkah positif. Sebab, banyak kritik terhadap rencana revisi UU BPK ketika diusulkan dalam daftar prolegnas prioritas 2022. (jwp)

Menko Polhukam Mahfud MD ingatkan Gubernur untuk membina reformasi birokrasi di daerah

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 6, 2021December 11, 2021

darulhikamalfikri.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan seluruh gubernur untuk membina kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi di daerah.

“Selaku Menko Polhukam, saya mengingatkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendorong dan membina kabupaten/kota yang belum melaksanakan birokrasi dan reformasi,” kata Mahfud dalam acara Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dan Penandatanganan Butir-Butir Komitmen Kepala Daerah yang ditayangkan di Youtube Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.

Tercatat ada sebanyak 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural.
“Artinya 59 kabupaten/kota ini belum menyampaikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga belum dapat dievaluasi Kemenpan RB,” ujarnya.

Sementara itu, enam kabupaten/kota telah menyampaikan penilaian mandiri terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada Tahun 2020. Namun, mereka tidak melakukan hal serupa pada 2021.

Mahfud mengapresiasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang sudah mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Mahfud meminta agar para gubernur bisa mengevaluasi kendala yang menyebabkan daerah belum melaksanakan reformasi birokrasi sehingga nantinya bisa dilaporkan kepada pemerintah pusat dan ditangani Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dilaporkan kepada pemerintah pusat secara teknis. Nanti ditangani oleh Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri untuk dicarikan solusinya secara bersama-sama dari waktu ke waktu,” tutur Mahfud. (ant)

Survei dari Indikator Politik Indonesia, Risma dan Sri Mulyani menteri terbaik di mata publik

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·December 5, 2021December 10, 2021

darulhikamalfikri.com, Jakarta – Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia bertajuk Kinerja Presiden, Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi dan Peta Elektoral Terkini, menempatkan Tri Rismaharini dan Sri Mulyani sebagai menteri dengan apresiasi positif atau terbaik di mata publik.

“Tri Rismaharini dan Sri Mulyani muncul sebagai menteri terbaik di mata publik,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, kedua nama menteri tersebut mendapat persentase masing-masing 12,5 persen dan 12,3 persen secara spontan dari 2.020 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut Burhanuddin, kedua menteri perempuan tersebut dianggap publik memiliki kinerja positif. Tri Rismaharini, misalnya, dianggap berkompeten memimpin Kementerian Sosial.

Sedangkan, nama Sri Mulyani semakin terangkat terkait upaya Pemerintah mengembalikan kerugian negara dari megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan membentuk Satgas BLBI.

Usaha Sri Mulyani dengan terus memburu aset BLBI kapasitasnya dalam Satgas BLBI berbuah kepercayaan publik.

“Melalui pertanyaan secara spontan, dengan mewawancarai 2.020 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, nama Tri Rismaharini dan Sri Mulyani mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Usai dikumulatifkan, apresiasi positif yang diberikan publik terhadap Tri Rismaharini mencapai 12,5 persen. Sedangkan Sri Mulyani sebesar 12,3 persen.

“Saya rasa ini modal berharga untuk kedua menteri menjalankan tugasnya ke depan,” ujarnya pula. (ant)