POLITIK DAN PEMERINTAHAN – Page 8

PPKM Level 3, sebanyak 143 desa di Madiun gelar pilkades serentak

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 18, 2021November 19, 2021

darulhikamalfikri.com, Madiun – Sebanyak 143 desa yang ada di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, siap menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 20 Desember 2021.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami mengatakan bahwa tahapan gelaran pilkades serentak sempat tertunda sejak Juli lalu karena status level PPKM daerah setempat pada level 4.

“Penundaan itu karena adanya peningkatan kasus COVID-19 yang masuk level 4 dan Surat Edaran Mendagri tentang Penundaan Tahapan Pilkades Serentak pada Masa Pandemi,” kata Bupati Ahmad Dawami di Madiun, Jumat.

Menurut dia, berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 141/4251/SJ perihal penundaan tahapan pilkades serentak tersebut, yang boleh melaksanakan pilkades serentak adalah daerah yang status PPKM levelnya ada di level 1, 2, dan 3. Sementara itu, pada level 4 tidak diperbolehkan.

“Alhamdulillah, Kabupaten Madiun saat ini level 3 sehingga tahapan pilkades serentak untuk 143 desa bisa dilanjutkan hingga pemungutan suara pada tanggal 20 Desember mendatang,” katanya.

Karena tahapan kembali berlanjut, pihaknya memprediksi mobilitas masyarakat bakal meningkat.

Untuk itu, Bupati meminta warga setempat tetapi disiplin dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat guna menekan penyebaran COVID-19.

“Jadi, semua tergantung pada kondisi COVID-19 di Kabupaten Madiun. Karena aturannya sudah jelas, bisa mundur kalau COVID-19 levelnya naik ke-4. Ini otomatis. Makanya, mari jaga agar level di daerah ini bisa turun sehingga penentuan tanggal pilkades serentak sekali saja dan tidak tertunda,” kata Bupati.

Selain meminta warga lebih disiplin dalam prokes, Bupati juga terus mengejar pelaksanaan vaksinasi di wilayahnya.

Sesuai dengan data, hingga pertengahan Oktober 2021, capaian vaksinasi di daerah ini lebih dari 50 persen untuk dosis pertama.

Ia megakui terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan vaksin, terutama untuk sasaran kaum lanjut usia atau lansia.

“Vaksinasi lansia ini banyak yang dijadwalkan ulang. Hal itu karena ketika diskrining awal, ternyata belum siap divaksin, seperti tekanan darah sedang tinggi dan lain sebagainya,” katanya.

Oleh karena itu, untuk menggenjot pelaksanaan vaksin COVID-19, pemkab setempat juga melakukan vaksin dengan sistem “jemput bola”, yakni petugas mendatangi sasaran dari rumah ke rumah.

“Tak kalah penting, Saya juga mengimbau masyarakat, utamanya calon kades untuk terus menjaga prokes. Diharapkan upaya itu akan diikuti oleh warganya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun Joko Lelono mengatakan bahwa para calon kades dapat mengurus persyaratan pendaftaran di Pengadlan Negeri Kabupaten Madiun secara daring melalui aplikasi Eraterang guna menghindari kerumunan.

Dengan aplikasi itu, kata dia, calon kades tidak perlu datang ke Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengurus surat permohonan yang mereka butuhkan.

“Para calon kepala desa nanti tidak perlu ramai-ramai datang ke pengadilan untuk mengurus surat permohonan di PN. Cara mengurusya tinggal buka dan klik saja di aplikasi Eraterang. Nanti sudah keluar di situ syarat-syaratnya apa saja,” katanya.

Setelah mendaftarkan diri untuk permohonan berkas secara daring, lanjut dia, calon peserta pilkades bisa datang ke kantor PN setempat untuk mengambil berkasnya pada jadwal yang ditentukan.

“Karena pelaksanaan pilkades ini masih dalam masa pandemi, setiap tahapannya memperhatikan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19,” katanya. (ant)

DPP PPP Awiek: Duet Airlangga Ketum Golkar dan Suharso Ketum PPP, Duet Komplet Pilpres 2024

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 17, 2021November 30, 2021

darulhikamalfikri.com – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, PPP terbuka berkoalisi dengan Partai Golkar. Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bisa menjadi pasangan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Pilpres 2024.

“Bagi PPP berkoalisi dengan partai Golkar terbuka saja, bahkan kemarin sempat ada wacana Airlangga Hartarto dengan Suharso Monoarfa Ketum Golkar dengan Ketum PPP, ya bisa saja sebab syarat koalisi kursi memenuhi,” ujar politikus yang akrab disapa Awiek ini dalam diskusi di DPR RI, Kamis (14/10).

Awiek menilai, dengan memasangkan Suharso dengan Airlangga, maka menjadikan pasangan yang komplet. PPP dan Suharso dari partai religius akan melengkapi Golkar sebagai partai nasionalis. Juga, Suharso akan melengkapi konfigurasi tokoh dari luar Jawa dengan Airlangga yang berasal dari tanah Jawa.

“Syarat konfigurasi nasionalis Islamnya sudah terpenuhi dan Jawa luar Jawanya sudah terpenuhi, itu salah satu opsi,” ujarnya.

Meski begitu, Awiek mengatakan belum ada pembicaraan resmi terkait wacana poros Golkar-PPP tersebut. PPP menghormati dinamika dan strategi partai politik lain dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Kami menghormati apa yang terjadi di partai Golkar dan partai lainnya juga kami di PPP memiliki langkah langkah tersendiri,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

Dalam kesempatan sama, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Partai Golkar hanya butuh satu partai untuk berkoalisi mengusung pasangan calon presiden. Ace mengatakan, siapa tokoh yang akan menemani Airlangga tergantung dinamika dan komunikasi dengan partai politik lain.

“Partai Golkar sendiri hanya butuh satu partai untuk bisa mencalonkan Pak Airlangga dan nanti capresnya dengan siapa, ya tergantung dari proses dinamika dari komunikasi komunikasi politik yang dilakukan dengan partai-partai yang lain,” ujarnya. (jwp)

Emil Optimistis Merit Sistem Wujudkan Birokrasi Pemprov Kelas Dunia

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 13, 2021November 30, 2021

Terasberita9.com, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak mengaku optimistis bahwa Merit Sistem bisa mewujudkan birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim menuju kelas dunia.

Hal tersebut didasarkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki kekuatan 45.968 PNS dan ditambah dengan PTT dan GTT, dengan total 75.100 PNS.

“Kita mendapatkan predikat sangat baik untuk penerapan Merit Sistem bagi birokrasi di Jatim. Jadi, saya terus mendiskusikan kenapa kita layak mendapatkan predikat terbaik sistem manajemen kepegawaian,” tuturnya dalam Seminar Nasional Penguatan Sistem Merit Menuju Birokrasi Kelas Dunia 2024, Selasa, (12/10/2021).

Mantan Bupati Trenggalek tersebut menyebut Pemprov Jatim memiliki program aplikasi E-Master yang memberikan sebuah platform untuk setiap pegawai yang ada di Pemprov bisa mengaksesnya.

Orang nomor dua di Jawa Timur tersebut berbicara mewakili atas Provinsi Jatim yang mendapatkan predikat sangat baik oleh KASN.

“Segala hal berkaitan dengan cuti, berkaitan dengan kenaikan pangkat, izin pendidikan bisa dilakukan secara online. Ini dibarengi dengan penerapan tunjangan kinerja yang awalnya memang 60-70 persen adalah kehadiran. Tetapi kita mulai geser menuju ke kinerja,” ungkapnya.

Wagub Emil menyebut tantangannya ada pada manajemen ASN. Menurutnya, ada kompetensi Mismatch karena pada kenyataannya ada senioritas. “Untuk itu kita menjaga dinas-dinas semaksimal mungkin ada kompetensi. Kemudian ini kita sikapi dengan merumuskan dari mulai planing, rekrutmen, capacity building hingga memperbaiki welfare,” tegasnya.

Wagub Emil menyampaikan tantangan saat ini yakni menerapkan meritokrasi yaitu bagaimana saat menilai proses birokrasi berjalan dengan baik dan terukur.

Menurutnya saat menilai sasaran kinerja itu seperti Copy paste. Tidak ada sasaran kualitatif.

“Misalnya bikin event yang grand, bisa menarik sponsor, melebihi dari kontribusi APBD itu kalau didalam dokumen satu kegiatan. Effort kualitatifnya sulit. Kemudian budaya ewuh pakewuh itu juga terjadi dari atas ke bawah. Pimpinan tidak enak memberikan nilai yang jelek. Sehingga, memang kita perlu namanya kualitatif target,” pungkasnya. (brj)

Sesuai Keppres No.120 Mendagri Tito Umumkan 11 Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 12, 2021November 30, 2021

Terasberita9.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk masa periode 2022-2027. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027.

“Ini Keppres diterbitkan 8 Oktober 2021. Keppres ini terbit karena memang ada dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu masa jabatan anggota KPU 2017-2022 dan anggota Bawaslu masa jabatan 2017-2022 berakhir 11 April 2022,” kata Tito dalam konferensi pers daring, Senin (11/10).

Tito menyampaikan, aturan itu terkait pembentukan tim seleksi Anggota KPU dan Bawaslu yang masa baktinya akan berakhir pada 2022 mendatang. Karena dalam aturannya, tim seleksi dibentuk sebelum enam bulan masa jabatan berakhir pada April 2022.

“Masa jabatannya 11 April 2022, sehingga paling lambat sebelum 11 Oktober ini harus ada keputusan pembentukan tim seleksi. Maka terpilih tanggal 8 Oktober 2021 Keppres ini,” papar Tito.

Mantan Kapolri ini menuturkan, dalam Keppres tersebut juga sudah termuat tim pansel. Mereka berjumlah 11 orang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pansel.

Lebih jauh, Tito mengungkapkan dalam Keppres Nomor 120/P Tahun 2021 juga telah tercantum kerja-kerja tim seleksi calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Dia akan menyerahkan Keppres ini kepada para anggota tim seleksi.

Sudah sah ada Keppres ini tim seleksi KPU-Bawaslu ini untuk masa jabatan 2022 sampai dengan 2027, dan nanti akan bekerja seperti apa pekerjaanya, yang penting Keppresnya sudah kita terima, nanti kita serahkan kepada seluruh yang ditunjuk tadi,” pungkas Tito.

Adapun daftar lengkap Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu yakni:

Ketua merangkap anggota, Juri Ardiantoro
Wakil Ketua merangkap anggota, Chandra M Hamzah
3. Sekretaris merangkap anggota, Bahtiar (pihak Kemendagri)
4. Edward Omar Sharif Hiariej (Wamenkumham)
5. Airlangga Pribadi Kusuma
6. Hamdi Muluk
7. Endang Sulastri
8. I Dewa Gede Palguna
9. Abdul Ghaffar Rozin
10. Betti Alisjahbana
11. Poengky Indarty

(jwp)

MPR RI Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Bilateral antara Indonesia-Australia

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 12, 2021November 30, 2021

Terasberita9.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan kerjasama Australia-UK-US (AUKUS) yang diumumkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 15 September 2021, jangan sampai meningkatkan ketegangan di kawasan Indo Pasifik maupun dunia pada umumnya.

AUKUS yang fokus pada peningkatan kapasitas Angkatan Laut Australia (RAN) selama 18 bulan di bidang pembuatan kapal selam bertenaga nuklir serta ‘additional undersea capabilities’, jangan sampai mendorong berkembangnya perlombaan senjata dan meningkatkan tren ‘pamer’ kekuatan militer antar berbagai negara dunia.

“Duta Besar Australia untuk Indonesia, H.E. Ms. Penny Williams, menjelaskan propeller kapal selam yang ditingkatkan Australia melalui AUKUS menggunakan kekuatan nuklir, bukan kapal selam yang akan membawa senjata nuklir. AUKUS bukanlah sebuah perjanjian (treaty) atau pakta (pact) tetapi pengelolaan keamanan (security arrangement). Sehingga, AUKUS bukanlah untuk membangun kemampuan nuklir sipil. Australia tetap mendukung perjanjian non-proliferasi nuklir, serta tetap berkomitmen menjaga perdamaian kawasan. Sebagai tetangga terdekat, kita sangat mengapresiasi komitmen tersebut, dan berharap bisa diimplementasikan dengan baik,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia H.E. Ms. Penny Williams, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (11/10).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Australia juga mendukung kedaulatan Indonesia, termasuk terhadap keberadaan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengingat hubungan kedua negara yang senantiasa dilandasi asas saling menghormati dan saling mendukung kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah, sebagaimana tertuang dalam Agreement between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation/Lombok Treaty yang ditandatangani pada 13 November 2006.

“Selain kerjasama di bidang politik dan pertahanan, kita juga memiliki kerjasama di bidang ekonomi, yang diimplementasikan melalui IA CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership). Diberlakukan pada 5 Juli 2020, untuk memperluas pasar produk Indonesia, kerja sama investasi dan penempatan tenaga kerja terampil Indonesia,” jelas mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan KADIN Indonesia ini juga menekankan pentingnya peningkatan ekspor sawit Indonesia ke Australia. Sekaligus menyoroti masih adanya beberapa hambatan perdagangan produk Indonesia ke Australia. Antara lain, hambatan non tarif seperti tingginya standar karantina, tuduhan dumping untuk komoditas kertas dan baja, failed products yang dikenakan terhadap beberapa produk ekspor Indonesia ke Australia, dan persyaratan packaging serta labeling lainnya.

“Melalui IA-CEPA, kita harap berbagai hambatan tersebut bisa diatasi. Sekaligus meningkatkan investasi Australia di Indonesia. Australia merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Di tahun 2018, jumlah investasinya mencapai USD 597,43 juta yang tersebar di 1.066 proyek. Di tahun 2019 mencapai USD 348,27 juta yang tersebar di 1.378 proyek. Sementara di tahun 2020, investasinya tercatat mencapai USD 348,55 juta yang tersebar di 1.665 proyek. Sedangkan di Q1-Q2 2021, nilai investasinya tercatat sudah mencapai USD 100,66 juta yang tersebar di 803 proyek. Kita harap kedepannya jumlah tersebut bisa semakin ditingkatkan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyambut baik kehadiran kampus Monash University Indonesia di Green Office Park 9, Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Selatan. Sebagai bentuk kerjasama peningkatan pendidikan antara Australia dengan Indonesia, yang dapat berkontribusi bagi peningkatan pembangunan sosial dan teknologi.

“Monash University Indonesia yang fokus pada empat jurusan di program pascasarjana, yakni Sains Data (Data Science), Kebijakan Publik (Public Policy), Desain Perkotaan (Urban Design) dan Inovasi Bisnis (Business Innovation), juga harus bisa bekerjasama dengan kampus negeri di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga ada kolaborasi antara kampus negeri dengan kampus asing, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan hasil peserta didik Indonesia,” pungkas Bamsoet.

(jwp)

Kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Capai 82,8 Persen dilihat Tingkat Kepuasan Warga Jatim

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 11, 2021October 13, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Tingkat kepuasan masyarakat Jawa Timur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 82,8 persen.

Angka kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Gubernur Jawa Timur tersebut berdasarkan hasil survei The Republic Institute yang dirilis Senin (11/10/2021).

Survei yang dilakukan pada masyarakat Jawa Timur dengan responden sebanyak 1.225 orang itu menyasar kriteria inklusi responden yang memiliki hak pilih pada Pemilu tahun 2018 lalu.

Survei ini dilakukan pada periode tanggal 1 hingga 13 September 2021 dengan metode multistage random sampling dengan margin error 2,8 persen.

Sufiyanto, Direktur Republic Institute menyampaikan, bahwa dalam survei ini menghasilkan sejumlah temuan hasil survei. Yang salah satunya adalah evaluasi kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi Jawa Timur.

“Dari hasil survei kami, kepuasan masyarakat Jatim terhadap kinerja Gubernurnya yaitu Ibu Khofifah adalah 82,8 persen. Kepuasan itu menyangkut apa yang dirasakan masyarakat dari kinerja pemerintah. Jadi, tak cukup hanya melihat tapi dirasakan. Dan ternyata nilainya tinggi,” kata Sufiyanto.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa tingkat kepuasan kinerja tersebut dilihat dari beberapa indikator. Tingkat kepuasan tertinggi masyarakat dari kinerja Pemprov tersaji dalam data evaluasi pembangunan terbaik.

Masyarakat Jatim menilai bahwa pembangunan pendidikan di kepemimpinan Gubernur Khofifah adalah yang terbaik yaitu 20,4 persen. Selanjutnya yang juga dinilai memuaskan dan terbaik adalah pembangunan di bidang kesehatan sebesar 16,4 persen, dan yang terbaik ketiga adalah pembangunan di bidang infrastruktur sebesar 16,1 persen.

“Yang kita lihat di sini, masyarakat menilai bahwa pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Jatim sangat bisa dirasakan. Misalnya untuk pendidikan, pembangunan akses pendidikan di beberapa lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren, fasilitasnya itu sangat dirasakan masyarakat,” tegas Sufiyanto.

Begitu juga di bidang pembangunan kesehatan. Menurutnya orang memaknai pembangunan kesehatan di Jatim terutama terkait infrastruktur kesehatan. Yang di era pandemi masyarakat banyak memanfaatkan akses kesehatan juga. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur yang dinilai masyarakat Jatim adalah yang terbaik.

Di sisi lain, dari hasil survei yang dilakukan The Republic Institute, masyarakat Jatim juga memiliki masukan terkait pembangunan yang masih harus mendapatkan perhatian ke depan.

Yaitu yang pertama adalah sektor kesempatan kerja sebesar 22,5 persen, perbaikan harga produk komoditas 13,7 persen, dan pelayanan kesehatan sebesar 12,7 persen.

“Jika dilihat secara keseluruhan dimana kepuasan masyarakat Jatim nilainya 82, kalau kuliah itu sudah nilai A. Ya nilainya sangat baik,” tegasnya.

Selain itu, survei kali ini juga memotret peluang-peluang para tokoh dalam bursa calon presiden tahun 2024 mendatang. Para responden menilai bahwa capres dengan popularitas terkuat adalah Prabowo Subianto dengan hasil survei 98,8 persen. Dan diurutan kedua tercatat ada nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan angka popularitas 97,8 persen.

“Namun jika dilihat antara Prabowo dan Khofifah, tingkat liketabilitasnya lebih besar Khofifah. Liketabilitas Khofifah 81,2 persen sedangkan Prabowo 57,1 persen, sebagai capres,” tegasnya. [brj]

Said Iqbal dilantik sebagai Presiden Partai Buruh periode 2021-2026

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 7, 2021October 8, 2021

Nusantara7.com, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal resmi menjabat sebagai Presiden Partai Buruh periode 2021—2026 setelah pelantikannya pada Kongres Nasional IV Partai Buruh di Jakarta, Selasa.

Pelantikan Said Iqbal bersama pengurus pusat Partai Buruh berlangsung singkat setelah menerima surat keputusan/mandat dari ketua umum partai yang lama, Sony Pudjisasono.

Usai menerima mandat itu, pimpinan Sidang Kongres Nasional Partai Buruh Mirah Sumirat melantik Said Iqbal bersama jajaran pengurus pusat lainnya, yaitu Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi dan Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli.

Bendahara Umum Luthano Budyanto, Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat) Sonny Pudjisasono, Ketua Majelis Nasional Agus Ruli Ardiansyah, dan Ketua Mahkamah Partai Riden Hatam Azis, turut dilantik oleh pimpinan sidang dalam kongres nasional itu.

Said Iqbal, pada jumpa pers yang berlangsung di lokasi kongres, turut menerangkan struktur kepengurusan Partai Buruh.

Ia menyebutkan Badan Pendiri atau Majelis Rakyat Partai Buruh terdiri atas 11 organisasi, yakni partai buruh yang lama, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

Selain itu, Organisasi Rakyat Indonesia, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP-KEP), Federasi Serikat Pekerja Farmasi, dan Kesehatan Reformasi (FSP-Farkes R).

Badan pendiri lainnya, yaitu Forum Guru Honorer Tenaga Honorer dan Guru Swasta (FPTHSI) serta Gerakan Perempuan Indonesia.

“Partai Buruh bukan partai dinasti. Pemiliknya bukan Sony atau Iqbal,” kata Said Iqbal saat jumpa pers.

Nantinya, Said Iqbal lanjut menjelaskan bahwa Majelis Rakyat sebagai Badan Pendiri itu yang dapat mengajukan penyelenggaraan kongres dan kongres luar biasa.

Kongres, kata Said Iqbal, memberi mandat kepada Komite Eksekutif (Exco) yang kepengurusannya berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai ke komisariat di tingkat kelurahan dan RT/RW.

Di samping Komite Eksekutif, ada Majelis Nasional yang terdiri atas Dewan Auditor, Dewan Kebijakan Pembangunan Nasional, Dewan Pakar, Dewan Penasihat, dan Dewan Pembina.

Struktur lainnya yang sejajar dengan Majelis Nasional dan Komite Eksekutif adalah Mahkamah Partai.

Mahkamah Partai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, akan mengurusi perselisihan internal partai.

(ant)

Partai Solidaritas Indonesia Surabaya Dilaporkan Terkait Dana Banpol

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 7, 2021October 8, 2021

Nusantara7.com – Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya memasuki proses penyelidikan. Para terlapor dan pelapor Dino Wijaya telah dipanggil ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim).

Sebelumnya, terlapor Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng dan pengurus lainnya sempat meminta penundaan sekitar dua pekan saat dipanggil. Namun DPD PSI Surabaya akan dilaporkan kembali oleh kadernya sendiri Dino Wijaya. Kali ini, laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan politik (banpol).

“Kami juga akan melapor ada dugaan korupsi sesuai dengan arahan pihak kepolisian Makanya dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan ke Tipikor (tindak pidana korupsi) Polda Jatim juga,” ujar Feldo Keppy, pengacara Dino Wijaya kepada wartawan, Selasa (5/10).

“Pelapornya masih sama Pak Dino, klien kami yang sekarang masih kader PSI menjabat Ketua DPC PSI Sambikerep, tetapi dapat ancaman untuk dipecat,” sambungnya.

Menurut Feldo, dugaan kasus korupsi yang dimaksud adalah pencairan dana banpol. Ia menyebut dugaan korupsi itu masih satu rangkaian dengan pemalsuan tanda tangan yang sudah dilaporkan.

“Terkait banpol. Diduga ada korupsinya dalam pencairan dan penggunaan oleh DPD PSI Surabaya. Masih satu rangkaian di kasus pemalsuan tanda tangan. Kan di kasus itu ada titik terang yang ada dugaan korupsi pencairan dana banpol. Jadi kalau berapa yang dikorupsi kami tidak tahu,” tambahnya.

Kasus pelaporan PSI Surabaya oleh kadernya sendiri ini mendapat perhatian advokat di Surabaya.

“Ada banyak advokat yang segera bergabung untuk menjadi kuasa hukum klien kami, tentu dengan senang hati kami membuka pintu,” tutup Feldo.

Dikonfirmasi terkait rencana laporan dugaan korupsi ini, Ketua PSI Kota Surabaya Yusuf Lakaseng enggan memberikan komentar.

“Saya tidak ada komentar apapun ya,” tegasnya, seperti dikutip Selasa (5/10).

Sebelumnya, DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya dilaporkan kadernya sendiri ke Polda Jatim. PSI Surabaya diduga telah memalsukan tanda tangan kadernya bernama Dino Wijaya demi mencairkan bantuan dana.

Menurut Feldo, DPD PSI Surabaya dilaporkan karena diduga memalsukan tanda tangan daftar kliennya. Pemalsuan itu terkait dengan agenda pendidikan partai untuk mencairkan dana bantuan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemerintah Kota Surabaya. (jwp)

Eri Cahayadi Kumpulkan Camat, Lurah, dan Sekcam yang Baru Dilantik Sebagai Pioner Perubahan

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 7, 2021October 8, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan dan memberi pengarahan khusus bagi para camat, lurah, dan Sekretaris Kecamatan yang baru dilantik pada Jum’at (1/10/2021) lalu.

Eri mengaku sengaja mengumpulkan Camat, Lurah, dan Sekcam yang baru dilantik itu supaya mereka bisa mengikuti perubah-perubahan yang sangat cepat yang ada di wilayah mereka masing-masing. Makanya, ia pun meminta para pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan itu untuk langsung bekerja mulai hari ini.

“Saya ingin panjenengan semua bekerja dengan hati, bukan karena perintah saya, tolong cintai pekerjaan panjenengan, sehingga empati nanti akan muncul dengan sendirinya. Tolong selalu dekat dengan warga untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Eri saat memberi pengarahan khusus di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Senin (4/10/2021).

Ia juga memastikan bahwa saat ini di kelurahan dan kecamatan itu bukan orang-orang buangan, tapi mereka adalah orang-orang pilihan yang memang dalam hasil asesmennya memungkinkan untuk menjabat Camat, Lurah dan Sekcam. Ia juga yakin bahwa pejabat yang baru dilantik itu akan menunjukkan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ke depannya.

“Saya berharap panjenengan bisa menjadi pioner-pioner perubahan. Panjenengan harus bisa membuktikan bahwa saat ini kelurahan dan kecamatan adalah kumpulan orang-orang hebat,” ujarnya.

Oleh karena itu, ketika di awal-awal bekerja di kelurahan atau kecamatan, Eri meminta untuk menginventarisir berbagai masalah yang ada di wilayah itu, mulai dari masalah stunting, genangan air, dan berbagai masalah lainnya. Selanjutnya, ia meminta untuk segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

“Pelajari masalah-masalah itu lalu tolong segera selesaikan,” tegasnya.

Apabila menemukan kendala dalam menyelesaikan masalah itu, Wali Kota Eri meminta untuk berdiskusi dengan sesama lurah, jika tidak bisa lagi maka harus meminta pertolongan dan saran dari camatnya. Namun, jika tidak bisa diselesaikan lagi, ia meminta untuk segera berkoordinasi dengan Kabag Pemerintah, kepala dinas, hingga para asisten, supaya didampingi pula oleh jajaran samping.

“Nah, beginilah sistem birokrasi yang sebenarnya. Ke depan, saya ingin seperti itu, sehingga semua masalah bisa segera diselesaikan,” imbuhnya.

Eri juga berkali-kali meminta kepada camat, lurah dan sekcam yang baru dilantik itu untuk selalu turun ke masyarakat dan menemui masyarakat. Bahkan, kalau posisinya sebagai lurah, ia meminta untuk sering-sering turun ke RW-RW di wilayahnya masing-masing. Hal ini penting untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Surabaya.

“Insyallah nanti saya akan ngantor di kelurahan lagi. Kalau saya ngantor di kelurahan berarti Pak Lurah harus sudah tahu berbagai masalah di setiap RW di wilayahnya. Jadi, ayo turun, dekat dengan masyarakat. Jangan biasakan menjadi pejabat yang hanya duduk di belakang meja,” tegasnya.

Apalagi, ke depan ia memastikan bahwa semua pelayanan harus sudah berhenti di tingkat kelurahan. Bahkan, ia juga meminta beberapa dinas untuk segera menerjunkan stafnya di tingkat kelurahan, supaya pelayanan kepada masyarakat bisa segera berhenti di tingkat kelurahan.

“Jadi, tolong segera dicari apa saja yang dibutuhkan untuk bisa melakukan percepatan-percepatan, lalu segera usulkan,” kata dia.

Di samping itu, Eri juga mengaku pada malam hari masih terbiasa keliling di berbagai sudut Kota Surabaya. Pada saat keliling itu, ia mengaku masih menemui ada beberapa pedagang dan warga yang tidak jaga jarak dan kurang mematuhi protokol kesehatan.

“Nah, kalau ada yang seperti itu, tolong jangan diobrak, tapi diedukasi dan diberi tahu supaya selalu menjaga protokol kesehatan, karena saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir. Mari bersama-sama menyejahterakan warga Kota Surabaya,” tandasnya. [brj]

Dewan Energi Nasional dan Wagub Emil Rumuskan Strategi Energi Terbarukan di Jatim

POLITIK DAN PEMERINTAHAN·October 7, 2021October 8, 2021

Nusantara7.com, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan kerja Dewan Energi Nasional (DEN) dan Komisi VII DPR RI di Gedung Negara Grahadi, Senin (4/10/2021).

Adapun pembahasan dalam kunjungan tersebut ialah dalam upaya peningkatan kontribusi Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Jawa Timur dalam rangka pencapaian paling sedikit 25 persen dalam Bauran Energi Nasional pada tahun 2025.

“Kami berterima kasih kepada Dewan Energi Nasional yang telah berkunjung di Jawa Timur. Dalam hal ini kami mewakili Ibu Gubernur yang kebetulan sedang berada di Papua dalam agenda PON XX, jadi kami yang menerima,” kata Emil.

Wakil Gubernur yang juga pernah berkarier di World Bank ini menuturkan bahwa sebenarnya terdapat payung hukum untuk memfasilitasi penanganan krisis dan darurat energi.

“Sebenarnya ada payung hukum untuk krisis dan darurat energi. Mungkin kalau krisis itu situasi besar ya, tapi kalau darurat sering terjadi loh. Misalnya saat ada gangguan suplai BBM, ada gangguan tertentu yang sangat berdampak kepada ketersediaan pasokan energi di masyarakat,” ungkapnya.

Ia menyampaikan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) terkait Energi Baru Terbarukan agar bisa lebih efektif dan diprioritaskan. “Untuk Rencana Umum Energi Daerah, intinya bagaimana kita bisa lebih efektif lagi mencapai target dalam kaitan dengan bauran energi, supaya energi baru terbarukan bisa diprioritaskan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya. “Banyak tantangannya, tadi detail kita bahas dan akan kita tindaklanjuti bersama-sama baik dari sisi harga. Kita bagi tiga, ada yang di jaringan PLN, ada yang di luar jaringan PLN dan transportasi. Inilah kemudian yang coba kita petakan termasuk kaitannya dengan memperkokoh daya saing industri di Jawa Timur,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yudha, menjelaskan terkait kategori krisis energi atau darurat energi. “Tadi saya sampaikan apa saja yang harus dilakukan dan tata urutannya kalau misalkan kondisi daerah dinyatakan krisis energi atau kondisi daerah dinyatakan darurat energi,” ungkapnya.

“Kalau misalkan infrastrukturnya terganggu itu kan berarti darurat. Paling tidak kita sama di dalam pemahaman ini, sehingga kami yakin nanti ke depan akan baik untuk Jawa Timur, dan ini fungsi daripada Dewan Energi Nasional yang diketuai oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.

Terakhir, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2014-2018 ini menyampaikan Dewan Energi Nasional akan lebih dekat dengan daerah terutama dalam implementasi Rencana Umum Energi Daerah.

“Dengan demikian kita mengetahui progresnya dan capaiannya, karena ini adalah turunan dari Rencana Umum Energi Nasional. Jadi, apa yang pemerintah pusat dalam hal ini Dewan Energi Nasional bisa membantu mengakselerasi daripada program-program energi tersebut di daerah,” pungkasnya. [brj]