Bintang Pos, Surabaya – Jelang pemilihan gubernur (Pilgub), atmosfer politik di Jawa Timur yang terus memanas. Hal itu membuat Khofifah Indar Parawansa gerah. Bahkan, ketua umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama itu menganggap demokrasi di Jatim dalam kondisi darurat. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Deklarasi sekaligus peluncuran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Jawa Timur, yang diusung PDIP, Sri Rahayu-Priyatmoko Oetomo (SR-MK) akan melibatkan sedikitnya 40 ribu warga kota itu. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur, menargetkan mendapatkan kursi minimal 25 dalam Pemilu Legislatif 2014. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Bangkalan, Madura, menargetkan menguasai parlemen pada Pemilu 2014, yakni sekitar 30 kursi di DPRD setempat.
Bintang Pos, Surabaya — Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menghentikan pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan kemungkinan tidak akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Jumat 12 April besok. Hal itu terjadi karena masih ada fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU Ormas tersebut. Menurut Sekretaris Fraksi PPP M Arwani Thomafi, alasan pihaknya meminta penundaan pengesahan RUU Ormas, karena masih ada penolakan dan kritik dari masyarakat terhadap RUU Ormas tersebut. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahidmenegaskan partainya sama sekali tidak mencalonkan artis sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2014. Ini dilakukan karena PKS lebih mengutamakan kader ketimbang calon dari luar partai. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengakui bergabungnya putri mantan Presiden KH Abdurahman Wahid, Yenny Wahid, akan mendapat tawaran posisi strategis di DPP Partai Demokrat. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Peraturan KPU Pasal 19 huruf i angka 4 menyatakan bahwa kepala daerah aktif dilarang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Hal ini yang dinilai diskriminatif, sebab pejabat setingkat menteri justru diperbolehkan mencalonkan diri sebagai caleg. Continue reading →
Bintang Pos, Surabaya – Pemkot Surabaya tetap berupaya tekan tingginya jumlah pendatang yang ingin menjadi penduduk Surabaya. Cara terkini yakni dengan melakukan konsolidasi nomor induk kependudukan (NIK) pada setiap orang yang mengajukan permohonan menjadi penduduk Surabaya. Jika pada data elektronik NIK bersangkutan tidak ada keterangan pindah dari daerah asal, permohonan secara otomatis ditolak. Continue reading →