Jakarta – Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, kegagalan Bank Century bukan karena akibat krisis ekonomi global. Namun kegagalan lebih disebabkan karena adanya permasalahan struktural yang ada di Bank Century.
“Dimana ditemukan adanya berbagai penyimpangan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan,” kata Jaksa Pulung Rinandoro saat membacakan tanggapan atas keberatan penasehat hukum Budi Mulya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 20 Maret 2014.
Argumen itu diperkuat dengan pernyataan Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy yang menyatakan bahwa pada November 2008 Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi dan perbankan. Bahkan kata Ichsan, kondisi perbankan secara umum cukup sehat dalam mengalami gejolak nilai tukar.
Disamping itu, dalam rapat bidang ekonomi yang digelar di kantor Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada 20 November 2008 yang dihadiri Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Saat itu, Wapres Jusuf Kalla menanyakan kepada semua yang hadir ‘apa ada masalah di ekonomi kita yang serius?’.
“Pada saat itu Menteri Keuangan dan Gubernur BI tidak ada yang menyatakan ada masalah yang serius dalam ekonomi Indonesia,” ujar Jaksa Pulung.
Selain itu, penyebutan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, tim penasihat hukum terdakwa telah menghilangkan kata berupa ‘proses’. Padahal di dalam surat dakwaan disebutkan ‘proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik’
Menurutnya, penghilangan kata ‘proses’ penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sangat esensial karena maknanya akan menjadi berbeda.
Dengan menggunakan kata ‘proses’, lanjut Pulung, maka hal tersebut sudah menunjukkan bahwa Gubernur BI telah menyatakan Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik, yang kemudian diusulkan ke Ketua KSSK untuk ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.
“Dengan demikian penggunaan kalimat proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sudah menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum, atau penyalahgunaan wewenang terjadi pada saat penetapan sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik oleh BI,” terangnya. vns
