Bintang Pos, Gresik – Ratusan pedagang kaki lima (PK5) melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Gresik. Aksi tersebut dilakukan karena Satpol PP dianggap melakukan penertiban paksa dan sewenang-wenang.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan pedagang kaki lima yang biasanya berdagang di Pasar Baru dan Pasar Krempyeng Gresik berlangsung tertib. Perwakilan pedagang kaki lima yang diterima Ketua Komisi D DPRD Gresik, Chumaidi Maun menyampaikan aspirasinya mengenai tindak perlakukan Satpol PP.
Dalam dialog pedagang kaki lima dengan anggota Komisi D. Salah satu pedagang bunga Zaenab (50) menuturkan, dirinya sebenarnya telah membayar retribusi ke oknum Dishub dan Satpol PP Gresik tapi kenapa ‘digaruk’ oleh petugas.
“Saya tiap bulan rutin bayar retribusi tapi masih ‘digaruk’ oleh petugas,” katanya tersedu-sedu di depan anggota dewan, Rabu (25/09/2013).
Ia menambahkan selain melakukan tindakan sewenang-wenang. Oknum petugas Satpol PP juga tidak pernah mengembalikan barang dagangan saat melakukan penertiban. Padahal, barangan dagangan tersebut merupakan nafkah pencarihan sehari-hari.
“Saya meminta agar saat melakukan penertiban oknum Satpol PP mengembalikan barang dagangan,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Gresik, Chumaidi Maun mengatakan, pada prinsipnya penertiban yang dilakukan Satpol PP dasarnya Perda nomor 25 Tahun 2004.
“Aspirasi pedagang kaki lima kami tampung. Sebab, ada persoalan penertiban yang sewenang-wenang oleh petugas Satpol PP dan permasalahan tersebut harus segera ada solusinya,” tuturnya. (bjt)
