Surabaya – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jatim melakukan sidak memantau harga sembako di Pasar Genteng dan Bendul Merisi Surabaya, Senin (1/7/2013).
Pihaknya mendesak Pemprov Jatim untuk terus melakukan operasi pasar menjelang bulan puasa dan lebaran di pasar-pasar tradisional kecil. Di sejumlah pasar saat ini telah terjadi kenaikan harga yang membuat daya beli masyarakat berkurang.
“Saatnya Pemprov Jatim melakukan operasi pasar sebelum bulan puasa dan hari raya,” kata Wakil Ketua F-PKS DPRD Jatim Yusuf Rohana kepada wartawan di sela-sela sidak di Pasar Bendul Merisi.
Kenaikan harga tersebut terjadi di Pasar Genteng. Bahan-bahan kebutuhan pokok, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, gula putih, daging sapi dan daging ayam naik dari harga normal. Sedangkan harga beras di Pasar Bendul Merisi juga mengalami kenaikan. Mulai harga termurah Rp 7 ribu-9 ribu.
“Naiknya sudah lama. Sebelum BBM naik. Kenaikan rata-rata Rp 500/Kg. Puasa Ramadhan nanti seharusnya naik. Tapi, pada Ramadhan nanti tidak akan naik, karena masa panen,” timpal Sudarno, pedagang beras di Pasar Bendul Merisi Surabaya.
Menurut Yusuf, harga beras di Pasar Bendul Merisi naik satu bulan sebelum pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM. Setelah BBM naik, tidak ada kenaikan harga lagi. “Tapi, untuk bahan kebutuhan lain di Pasar Genteng naik,” cetusnya.
Bagi dia, kenaikan bahan pokok itu menjadi perhatian buat Pemprov jatim, agar jangan sampai suplai kurang sehingga akan menimbulkan kenaikan harga lagi. “Kami mendatangi pasar, karena ingin tahu persis bagaimana kondisi di pasar, kondisi daya beli masyarakat, sehingga kita bisa memberi masukan tepat kepada pemerintah apa yang musti dilakukan,” tuturnya.
Rekomendasi pertama yang akan diberikan, lanjutnya, berkaitan dengan suplai. Menjelang puasa dan hari raya, suplai harus cukup. “Melihat kenaikan dan daya beli masyarakat karena pendapatan tidak naik, maka harus dibantu dengan operasi pasar,” tegasnya.
Operasi pasar, tambahnya, harus dilakukan secara merata. Selama ini, operasi pasar yang dilakukan Pemprov hanya simbolik. Hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu sehingga tidak kena sasaran.
“Selama ini keluhan masyarakat, operasi pasar tidak merata, sehingga membutuhkan tempat tertentu untuk memudahkan operasional. Operasi pasar harus dilakukan di pasar relatif kecil, itupun tidak bersamaan dan terus dilakukan secara bergilir,” pungkasnya. bjt
