Surabaya – Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga Surabaya meminta pemerintah untuk tidak mengenakan pajak pada alat kedokteran atau bebas pajak, karena hal itu berdampak pada layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.
“Itu salah satu rekomendasi alumni FK Unair yang menjadi peserta pertemuan Satu Abad Pendidikan Dokter di Surabaya,” kata Dekan FK Unair Prof Dr dr Agung Pranoto MSc Sp.PD K-EMD FINASIM di auditorium fakultas setempat, Minggu.
Di sela-sela pertemuan alumni FK Unair selama empat hari (17-20/10) itu, ia menjelaskan pelayanan kesehatan yang berkualitas itu juga akan mencegah keluarnya masyarakat Indonesia yang mampu untuk berobat ke luar negeri, seperti ke Singapura atau Australia.
“Hal itu juga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada dokter sendiri, sehingga era pasar bebas dengan masuknya dokter asing ke Indonesia akan tidak menyebabkan kekhawatiran di kalangan para dokter,” katanya.
Menurut dia, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah menyanggupi untuk alat kedokteran yang masuk ke Surabaya akan bebas pajak. “Kami akan menyampaikan rekomendasi ke berbagai pihak di pusat agar tidak hanya Surabaya yang alat kedokterannya bebas pajak,” katanya.
Selain itu, peserta pertemuan juga merekomendasikan perlu penyesuaian harga obat di dalam negeri dengan di luar negeri. “Kalau harga obat di negeri jiran bisa murah karena pajaknya tidak mahal, maka pasien akan ke luar negeri,” katanya.
Dalam pertemuan yang juga diisi dengan seminar dan workshop itu, para alumni FK Unair juga membahas pembenahan Kurikulum Pendidikan Kedokteran, implementasi UU Pendidikan Kedokteran, SJSN, dan sebagainya.
“Yang jelas, masyarakat Indonesia sudah berubah dan perkembangan ilmu pengetahuan juga berubah, karena itu kami melakukan persiapan secara internal, sehingga kualitas layanan dan teknologi kesehatan juga akan mampu melompati hambatan dan ancaman yang ada,” katanya.
Perubahan internal itu antara lain pendidikan kedokteran yang mencetak dokter yang baik dan bukan dokter yang sukses. “Dokter yang sukses tapi tidak baik justru akan menghalalkan segala cara sehingga terjadi malapraktik yang justru akan merusak kepercayaan masyarakat,” katanya.
Terkait penataan distribusi dokter di Indonesia, katanya, peserta pertemuan mengusulkan perlunya Inpres untuk kerja di daerah seperti dulu. “Kalau ada Inpres, saya yakin distribusi dokter akan dapat ditata kembali. Jadi, kami akan menyampaikan berbagai rekomendasi pertemuan ke berbagai pihak di Jakarta,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia menambahkan pihaknya juga akan mengusulkan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa untuk Menteri BUMN Dahlan Iskan ke Rektor Unair. “Dekanat hanya mengusulkan gelar itu, tentu pihak Rektorat akan membahas dari berbagai aspek,” katanya. atr
