Bintang Pos, Jakarta – Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi agaknya tidak punya pilihan lain untuk memuluskan rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, selain mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jika PKS tetap menolak mendukung kebijakan BBM itu, maka tidak ada pilihan lain selain memecatnya dari koalisi.
Sumber mengungkapkan, hari ini (Jumat, 6/7/2013), pimpinan Setgab akan menggelar rapat terbatas untuk memberi ultimatum kepada PKS agar menyetujui keputusan Setgab. “Jika sikap PKS tidak berubah, maka Setgab hari ini terpaksa memecat PKS dari koalisi,” ujarnya, Jumat.
Menurutnya, pertemuan itu akan dihadiri pimpinan partai politik peserta koalisi minus PKS. Dalam pertemuan itu, PKS akan dikeluarkan jika tidak bersedia mencabut penolakan atas kebijakan penaikan harga BBM. “Tempat pertemuannya saya tidak bisa sebutkan dulu, yang pasti di Jakarta Pusat,” tutur sumber tersebut.
Sumber yang dekat dengan kalangan Setgab itu menyebutkan, Setgab tidak punya pilihan lain selain memecat PKS. Sebab, bagaimana pun harga BBM bersubsidi harus dinaikkan tanpa ada penolakan dari koalisi. “Ini demi kelangsungan negara yang anggarannya akan defisit dan masuk ke era ekonomi krisis yang sudah melanda sejumlah negara.”
Menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan konsekuensi untuk mengurangi defisit APBN. Sebab, pemerintah sudah mengambil keputusan untuk tidak menutupi defisit dengan utang. “Ini konsekuensi kita tidak mau meminjam dana dari Bank Dunia dan IMF,” tegas sumber tersebut.
Tanpa utang, pemerintah berarti harus mengatur sendiri neraca keuangan negara yang menganut rezim neraca berimbang. “Cost sosialnya diobati sementara oleh BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang pembagiannya lebih transparan dari program BLT (Bantuan Langsung Tunai) terdahulu,” jelas sumber tersebut mengenai pertimbangan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sebagai konsekuensi pemecatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terpaksa memecat menteri-menteri yang berasal dari PKS. “Bagaimana pun mereka adalah representasi partai. Tidak elok bila di dalam kabinet ada menteri yang partainya menentang kebijakan pemerintah. Jadi menteri dari PKS juga harus dikeluarkan dari kabinet,” tandas sumber itu.
Sebagaimana diketahui, PKS adalah satu-satunya peserta koalisi yang menolak kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi. PKS bahkan secara terang-terangan menyatakan penolakan itu dengan memasang spanduk di area publik yang mengajak untuk menolak kebijakan tersebut.(brj)
