JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dan menelusuri dugaan korupsi melibatkan elite partai politik.
Salah satu kasus yang mencuat belakangan adalah dugaan keterlibatan petinggi Fraksi dan Partai Golkar di dalam kasus korupsi seperti Sekjen Golkar Idrus Marham dan Ketua Fraksinya Setya Novanto.
Menurut Melani, adalah tugas KPK memberantas korupsi dan MPR/DPR akan selalu mendukung apa yang mereka lakukan. “KPK kita dukung, korupsi tak ada ampun. Apalagi di Komisi III, apapun, di manapun, siapapun, harus ditindak tegas. Soal korupsi, tak ada bargaining. Harus tegas tidak pandang bulu, tidak tebang pilih,” tegas Melani saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Melani sendiri meyakini Partai Golkar tidak ada niat menghalangi KPK dalam menyidik dugaan keterlibatan Idrus Marham dan Setya Novanto dalam kasus korupsi. Dia juga meyakini KPK, dalam menyidik kasus diduga melibatkan kedua sosok itu, akan hati-hati dalam artian akan mencari minimal dua alat bukti terlebih dahulu. “Saya kira KPK ingin mencari bukti yang lebih akurat,” tuturnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa Politikus Partai Golkar Chairun Nisa bersaksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di KPK, bahwa ada pemberian uang Rp2 miliar dari Sekjen Golkar Idrus Marham kepada Akil Mochtar saat masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Nisa, uang itu sebagai sogokan terkait sengketa hasil Pilkada Palangkaraya.
Di persidangan, Chairun Nisa sempat hendak berkilah dan menyatakan itu hanya rumor. Namun oleh Jaksa, lantas dibacakan isi pesan pendek antara Chairun Nisa dengan Akil.
“Ibu menanyakan (ke Akil), wali kota Palangkaraya kan 2 ton. Kemudian jawab Pak Akil itu kan untuk perjuangan umat, diskon. Ini lebih kaya dari wakil Palangkaraya, tiga malah kurang lho,” kata jaksa Pulung Rinandoro soal isi pesan pendek itu.(okz)