Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan pasukan pengamanan presiden (Paspampres) terkait pengamanan Wakil Presiden Boediono yang dijadwalkan bersaksi dalam persidangan kasus Century pada 9 Mei mendatang.
Boediono akan diperiksa di persidangan sebagai saksi bagi mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
“Polisi sebagai aparat pengamanan sudah melakukan koordinasi dengan Paspampres, jadi semuanya sudah beres, kita tinggal menunggu hari H-nya, tanggal 9 untuk mendengarkan keterangan Boediono sebagai saksi,” kata Ketua KPK Abraham Samad melalui pesan sigkat, Senin (5/5/2014).
Secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa pengamanan yang dilakukan pihak KPK akan menjadi satu kesatuan dengan pihak pengadilan dan Paspamres. Johan mengaku belum tahu detil berapa banyak petugas keamanan KPK yang akan dikerahkan untuk menjaga jalannya sidang dengan agenda pemeriksaan Boediono sebagai saksi tersebut.
Menurutnya, KPK telah melayangkan surat panggilan untuk Boediono menjadi saksi dalam persidangan Budi Mulya. KPK berharap Boediono bisa menyampaikan keterangan yang jujur di hadapan majelis hakim. Keterangan Boediono penting dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya ini.
KPK juga berharap majelis hakim memutuskan sidang berjalan dengan terbuka, seperti persidangan pada umumnya. Saat ditanya apakah Boediono akan mendapatkan fasilitas khusus selama bersaksi dalam persidangan, Johan mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kemungkinan itu.
Sebelumnya, Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat menyatakan bahwa Boediono akan hadir dalam persidangan. Boediono akan menyampaikan keterangan di hadapan majelis hakim mengenai duduk perkara pengambilalihan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menurut Yopie, Boediono berkomitmen membantu dan mendukung penegakan hukum atas bail out Rp 6,7 triliun Bank Century.
Dalam kasus ini, Budi Mulya selaku deputi gubernur Bank Indonesia didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Dia didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, Budi Rochadi, almarhum selaku Deputi Gubernur Bidang 7, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.kmp
