Bintang Pos, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pembenahan dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh pegawai. Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Surabaya melaporkan kinerja harian.
“Jadi PNS tiap hari melaporkan apa yang dilakukan, termasuk sopir,” kata Tri Rismaharini, Walikota Surabaya ketika menjadi pembicara dalam semiloka pencegahan korupsi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (2/10/2013).
Laporan kinerja ini, kata dia, akan berkaitan langsung dengan sistem poin yang diterapkan pemerintahannya. Dan jika poinya rendah, maka PNS tersebut tidak akan mendapatkan uang kinerja bulanan.
“Jadi uang kinerja bulanan akan kita stop jika kinerjanya tidak memenuhi poin yang telah ditentukan,” kata Tri Risma.
Selain PNS, seluruh kepala dinas, biro, dan badan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya juga harus menerima seluruh pengaduan dari masyarakat. Bahkan, Tri Risma juga memberikan batasan waktu maksimal 2×24 jam bagi kepala SKPD untuk segera merespon.
“Kami sudah memiliki sistem khusus menggunakan e-performance, sehingga jika tak segera direspon akan masuk ke HP saya dan Kepala SKPD pasti langsung saya tegur,” kata dia.
Sementara itu, terkait pengurangan potensi korupsi, Tri Risma juga telah menetapkan batas perizinan maksimal dua hari kerja. Bahkan perizinan yang tak mengharuskan amdal, maka bisa langsung keluar saat itu juga.
Perizinan sendiri juga bisa dilakukan melalui sistem online sehingga pemohon tidak perlu mendatangi kantor perizinan dan cukup masuk ke http://uptsa-timur.surabaya.go.id/. “Silahkan isi di sistem online dan nanti petugas kami yang akan mendatangi lokasi anda,” kata dia.
Seluruh sistem online ini, kata dia, telah dilaunching sejak Mei 2013 silam. Sistem online bahkan juga sudah menjangkau pada jaminan kesehatan bagi masyarakat. Artinya, masyarakat Surabaya yang ingin berobat saat ini tidak perlulagi membawa kartu berobat.
Dengan sistem ini, dokter yang melayani bisa memasukkan data penyakit si pasien sehingga jika berobat lagi maka dokter di rumah sakit bisa langsung mengakses riwayat kesehatan pasien. “Tapi ini tidak semua bisa mengakses, karena yang berhak mengetahui penyakit seseorang hanya dokter,” ujarnya. (sby)
