Memiliki sejarah panjang di Indonesia, sektor hulu migas masih menjadi motor utama dalam menggerakkan pembangunan di tanah air. Sektor strategis ini memegang peranan vital dalam keberlanjutan pembangunan sejak Indonesia merdeka. Berbagai kegiatan pengeboran eksplorasi di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berhasil menemukan cadangan minyak dalam jumlah besar. Bahkan di tahun 1869, Pemerintah Hindia Belanda mencatat sedikitnya ada 53 tempat di mana minyak bumi merembes ke luar.
Setelah Indonesia merdeka, minyak tetap menjadi primadona. Di Tahun 1651, Pemerintah pun membentuk Panitia Negara Urusan Pertambangan yang bertugas memberi pertimbangan tentang sengketa tambang minyak, pembentukan ini bertujuan agar kegiatan usaha hulu migas lebih tertata. Langkah ini pun disusul dengan diterbitkannya UU Nomor 44 Tahun 1960 tentang perminyakan Indonesia pada 26 Oktober 1960.
Industri hulu migas nasional pun terus berkembang, berbagai aktivitas pengeboran dan eksplorasi berhasil menemukan berbagai sumber minyak dan gas bumi. Hingga 1977, jumlah cadangan minyak yang ditemukan mencapai 213 juta barel dan gas sebesar 766 miliar kaki kubik. Gairah pengembangan produksi migas juga meningkat. Antara 1967 sampai 1977 saja, jumlah kegiatan pengeboran mencapai 568 sumur. Selain minyak, aktivitas pengeboran dan eksplorasi menemukan cadangan gas dalam jumlah besar di Arun, Aceh dan Badak, Kalimantan Timur.
Perkembangan yang begitu pesat membuat industri hulu migas di tanah air memberikan sumbangan yang sangat besar bagi penerimaan Negara di era 1970-1980an. Selain itu, di tahun 1969 hingga 1994, kontribusi migas mencapai lebih dari 50 persen dari total pendapatan negara. Kontribusi tersebut menjadikan sektor hulu migas sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Pendapatan dari migas memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di saat yang sama, sektor non migas juga turut berkembang, terlihat dari makin besarnya kontribusi sektor ini bagi penerimaan negara. Hingga 1989, pendapatan negara dari sektor non migas, baik pajak maupun non pajak, masih di bawah 50 persen. Memasuki tahun 1990an, sumbangan sektor non migas bagi kas negara mencapai lebih dari 50 persen.
“Fakta ini membuktikan bahwa energi, terutama minyak dan gas bumi, memiliki peran sebagai motor penggerak pertumbuhan di Indonesia,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi.
Sejarah panjang industri hulu migas di tanah air memang menjadi bukti bahwa sektor ini memegang peranan vital dalam membesarkan bangsa. Meski produksi minyak mentah Indonesia merosot dalam beberapa tahun terakhir seiring menurunnya jumlah cadangan, migas masih menjadi kontributor utama bagi penerimaan negara. Bahkan saat memasuki tahun 2000an, sektor hulu migas masih mampu menyumbang lebih dari US$10 miliar ke kas negara.
Berkat kontribusi tersebut, Indonesia bisa melaksanakan program-program pembangunan untuk memajukan negara dan menyejahterakan rakyat. Keberadaan industri hulu migas juga mendorong pengembangan industri lainnya di tanah air. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan pemanfaatan komponen dalam negeri.
Sejak 2006 hingga sekarang, pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terus mengalami peningkatan. Sebagai informasi, pada 2006, pemanfaatan komponen dalam negeri di hulu migas mencapai 43 persen. Sementara untuk tahun 2015, penggunaan komponen dalam negeri hingga Juni mencapai 67,71 persen. Apabila melihat fakta tersebut, manfaat dari keberadaan industri hulu migas di tanah air bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Melihat ke depan, kontribusi sektor hulu migas masih sangat berpotensi untuk lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan lapangan-lapangan yang belum dikembangkan. Dukungan investasi yang kuat sangat dibutuhkan agar penemuan-penemuan cadangan migas baru yang komersial bisa lebih banyak. Makin banyaknya temuan cadangan berarti makin besar pula kontribusi yang bisa diberikan sektor hulu migas dalam menggerakkan roda perekonomian negara dan membesarkan bangsa. (kmp)
