Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hasan Husairi Lubis yang merupakan pendukung Romi menganggap bahwa muktamar yang digelar oleh kubu Suryadharma Ali di Hotel Grand Sahid Jakarta tanggal 30 Oktober sampai 2 November di Hotel Sahid, Kuningan, Jakarta Selatan, adalah ilegal.
“DPP PPP hasil Muktamar Surabaya VIII di Surabaya sudah mendaftarkan ke Kemenkumham pada tanggal 17 Oktober 2014 dan memenuhi persyaratan beberapa hari sesudahnya,” kata Hasan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu, 2 November 2014.
Disampaikan Hasan, karena telah melapor kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka DPP PPP masa bakti 2014-2019 telah disahkan oleh Menkumham tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan DPP PPP.
“Apabila ada yang mengatasnamakan diri sebagai DPP PPP dinyatakan ilegal,” terang dia.
Hasan menambahkan, keputusan Menkumham tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 23 ayat (3) yang memberikan tenggat waktu tujuh hari bagi menteri untuk mengesahkan perubahan struktur kepengurusan hasil forum tertinggi partai politik.
Sehingga, kata Hasan, Muktamar tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Hotel Sahid, Jakarta, adalah muktamar abal-abal.
“Secara substansial abal-abal, bukan muktamar mahkamah atau majelis syariah, dan karenanya cacat hukum,” ucap dia.vns
