https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

bawaslu – DarulHikamAlFikri

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Bawaslu diam, Poster “Erick-Khofifah 2024” bertebaran di Jember

Bawaslu diam, Poster “Erick-Khofifah 2024” bertebaran di Jember

Terasberita9.com, Jember – Poster dan spanduk bergambar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertebaran di sejumlah lokasi di Kabupaten Jember menjelang Pemilu Presiden 2024.

Poster dan spanduk tersebut berwarna hijau dengan gambar Erick Thohir dan Khofifah Indar Parawansa mengenakan baju putih, kemudian ada tulisan berwarna putih “Erick-Khofifah 2024”.

“Memang benar banyak poster Erick-Khofifah yang bertuliskan 2024 bertebaran di mana-mana. Namun, kami tidak bisa menindaknya,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember Imam Thobrony Pusaka di Jember, Selasa.

Menurut dia, tahapan Pilpres 2024 belum diatur dan jadwal tahapan juga belum ada sehingga pihaknya tidak bisa menindak atau menertibkan poster yang bertebaran di sejumlah lokasi strategis itu.

“Kami tidak bisa berbuat banyak karena memang belum diatur regulasi tahapan Pilpres 2024,” tuturnya.

Saat ditanya apakah Bawaslu Jember menemukan poster selain Erick-Khofifah, Imam Thobrony mengaku belum melihat poster pasangan bakal calon presiden/wakil presiden lainnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat dikonfirmasi terkait hal itu malah menanggapinya dengan santai dan enggan berkomentar banyak atas poster yang bertebaran di Kabupaten Jember.

Wis ta Mbak (sudah ya Mbak), mandatku di Jawa Timur sehingga saya memaksimalkan mandat itu,” katanya singkat.

Saat dicecar terkait dengan persiapannya dan banyak poster pasangan Erick-Khofifah bertebaran di Jember, mantan Menteri Sosial itu hanya tersenyum dan tertawa sambil meninggalkan wartawan.

Khofifah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember pada hari Senin (14/2) untuk menyampaikan santunan kepada keluarga korban ritual yang berujung maut di Pantai Payangan.

Pantauan di lapangan, poster Erick-Khofifah berada di sejumlah lokasi strategis, di antaranya di pertigaan Pasar Sabtuan, samping gudang tembakau milik PTPN di Kecamatan Ajung dan Jalan Moh. Yamin yang padat dengan kawasan perumahan. (atr)

Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

Perlu Perhatian Keterwakilan Perempuan Oleh Komisioner KPU dan Bawaslu RI

Terasberita9.com, Jumlah keterwakilan perempuan dalam proses seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu RI dinilai tidak ideal. Proses di tahap seleksi selanjutnya diharapkan bisa memperhatikan aspek keterwakilan kaum hawa di lembaga penyelenggara.

Berdasar data yang dirilis tim seleksi (timsel), dari 629 calon yang lulus administrasi, hanya 167 yang perempuan. Terdiri atas 97 calon KPU (27,5 persen) dan 70 calon Bawaslu (25,3 persen) dari total calon di setiap lembaga.

Menurut Beni Telaumbanau, peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), jumlah perempuan yang mendaftar tahun ini naik dibanding lima tahun lalu. Namun, jumlah laki-laki yang mendaftar naik lebih signifikan, sehingga secara persentase partisipasi perempuan turun. Dari catatan puskapol, lima tahun lalu persentase calon perempuan KPU 29,2 persen dan Bawaslu 26,4 persen. ”Jumlah kandidat perempuan menunjukkan peningkatan. Walaupun secara persentase tidak berubah jauh, bahkan cenderung menurun,” ujarnya dalam diskusi kemarin (22/11).

Angka tersebut belum ideal. Pasalnya, ketersediaan calon perempuan yang tersisa sudah di bawah angka ideal 30 persen. Dia menambahkan, dari sisi kapasitas, calon penyelenggara perempuan terbilang kompeten. Dari hasil kajiannya, ada 16 orang yang berlatar belakang pendidikan doktoral dan 83 orang berlatar belakang magister.

Sementara itu, pegiat pemilu yang juga mantan komisioner Bawaslu Wahidah Suaib mengatakan, problem keterwakilan perempuan kerap terganjal saat fit and proper test di DPR. Sejumlah calon perempuan kerap kandas saat uji kelayakan dan kepatutan di dewan. ”Padahal DPR yang menyusun undang-undang, tapi mereka sendiri yang melanggar,” tuturnya.

Tahun ini, Beni berharap amanah UU Penyelenggara Pemilu itu bisa dipenuhi. Hal itu bisa dimulai di level timsel. Dia mengusulkan adanya kebijakan afirmasi. ”Sebanyak 30 persen dari 48 orang yang lolos tahap selanjutnya harus ada perempuan,” ucapnya. Jika berdasar ranking tidak memenuhi, timsel bisa mengambil kebijakan dengan mengambil 30 persen dari peringkat teratas calon perempuan. (jwp)