https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

bpws – DarulHikamAlFikri

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Bertandang ke Kementerian PUPR, Pembangunan PUPR di Bangkalan Dapat Angin Segar

Bertandang ke Kementerian PUPR, Pembangunan PUPR di Bangkalan Dapat Angin Segar

Nusantara7.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron terus melakukan road show ke kementerian di Jakarta. Kali ini Bupati Ra Latif berserta rombongan berkunjung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (6/10/2021).

Ra Latif ditemui Sekjen Kementerian PUPR Ir. Mohammad Zainal Fatah. Pada kesempatan itu Ra Latif menyampaikan tentang pengelolaan aset BPWS yang kini diserahkan ke Kementerian PUPR seperti Tanean Suramadu dan SPAM (Sistem Penyedia Air Minum) sisi Madura. Menurut Ra Latif kedua aset yang dibangun oleh BPWS tersebut diserahkan ke Kementrian PUPR.

Selain menyampaikan dua aset itu, Bupati juga menyampaikan Rencana pembangunan jalan lingkar selatan yang menghubungkan antara Kecamatan Labang ke Kecamatan Sreseh, Sampang. Selanjutnya Bupati juga menyampaikan soal penanganan Sungai Blega dan abrasi di pesisir utara dan selatan wilayah Bangkalan.

“Kita sampaikan beberapa hal itu ke Pak Sekjen PUPR. Alhamdulillah ada respon positif,” kata Ra Latif.

Menurut Ra Latif tanggapan dan saran dari Sekjen PUPR khusus untuk Tanean Suramadu dapat di kelola bersama antar 4 kabupaten di Madura. Karena di wilayah tersebut ada bangunan yang menggambarkan 4 Kabupaten di Madura.

“Sedangkan untuk SPAM Tangkel akan dilakukan kajian pemanfaatan dan operasionalnya. Untuk jalan lintas selatan juga dilakukan kajian karena  sudah masuk di Perpres 80 Tahun 2019, dan diharapkan dimasukkan dalam  program strategis nasional,” imbuhnya.

Sementara untuk penanganan Sungai Blega dan abrasi di kawasan pesisir, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Timur. “Karena itu menjadi kewenangan Provinsi dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VIII,” tuturnya. (eko/igo)