https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Kabupaten Bangkalan – DarulHikamAlFikri

https://kinganddukeatl.com

https://greenopportunities.org

https://www.bunzburgerz.com

https://www.depotbaltimore.com

https://eis.yru.ac.th/-/dragon222/

https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

Ra Latif Berpesan Segala Lapisan Masyarakat Tetap Patuhi Prokes, Meski PPKM Dilonggarkan

Ra Latif Berpesan Segala Lapisan Masyarakat Tetap Patuhi Prokes, Meski PPKM Dilonggarkan

Nusantara7.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten Bangkalan memutuskan untuk melonggarkan kegiatan masyarakat yang berskala besar. Meski begitu masyarakat tidak sepenuhnya bisa menggelar kegiatan tanpa ada pemberitahuan atau izin dari Satgas Covid-19.

Menurut Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron, Keputusan itu diambil sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi Bangkalan akibat dampak pandemi Covid-19.

Bupati berharap, semua lapisan masyarakat khususnya pelaku budaya dan seni sama-sama berkomitmen untuk selalu disiplin dalam menerapkan prokes (protokol kesehatan) terutama dalam melaksanakan kegiatan.

“Kalau ini bisa berjalan lancar, maka dengan sendirinya ekonomi Bangkalan akan cepat pulih. Untuk itu kami berharap masyarakat dan para tokoh berkomitmen untuk tetap menerapkan prokes dan percepatan vaksinasi,” ujarnya saat rapat koordinasi dan Silaturahmi seluruh tokoh Sandur, Budayawan, Pelaku Wisata, Seniman, Tokoh Karapan Sapi dengan Forkopimda Bangkalan di Pendopo Agung Bangkalan, Senin (27/09/2021).

Meski begitu, lanjut Bupati, masyarakat tidak bisa serta merta melaksanakan kegiatan berskala besar tanpa izin dari satgas Covid-19. Sebab setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang berskala besar harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Jadi harus ada pemberitahuan dulu ke satgas agar satgas bisa mengetahui siapa yang melaksanakan kegiatan dan dimana kegiatan itu dilaksanakan agar satgas juga bisa mengkroscek bagaimana penerapan protokol kesehatannya,” ungkap Bupati.

Bupati mengatakan, kategori kegiatan berskala besar yang dimaksud diantaranya adalah pagelaran kebudayaan seperti karapan sapi, hajatan yang mengundang orkes dan kegiatan yang menghadirkan banyak orang.

“Jadi harus benar-benar menerapkan prokes yang ketat, salah satunya adalah maksimal 50 persen dari kapasitas. Misalnya karapan sapi, panitia, peserta hingga penonton harus sudah divaksin kedua,” pungkasnya. (bkl)

Kasus beras bansos berkutu di Bangkalan segera diusut Polisi

Kasus beras bansos berkutu di Bangkalan segera diusut Polisi

Madura9, Bangkalan – Anggota DPRD Jawa Timur Mathur Husairi meminta polisi mengusut kasus temuan beras bercampur kutu dan tidak layak konsumsi untuk program bantuan sosial dari Kementerian Sosial bagi warga miskin dan kurang mampu di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

“Kasus di Bangkalan ini merusak citra Kemensos. Oleh karena itu, polisi perlu mengusut, perusahaan penyalur bantuan tersebut,” katanya dalam keterangan persnya kepada media di Bangkalan, Kamis.

Kasus temuan beras berkutu untuk bantuan sosial warga terdampak COVID-19 dari Kemensos itu merupakan kiriman dari salah satu perusahaan.


Mathur menjelaskan niat baik pemerintah telah ternodai dengan kasus beras berkutu itu, sehingga aparat perlu mengusut hal itu. Apalagi bantuan tersebut untuk warga yang memang sangat membutuhkan.

“Atas dasar itulah, kami meminta agar aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

Beras bantuan sosial yang ditemukan banyak kutu dan berbau apak itu rencananya didistribusikan untuk 3.000 keluarga penerima manfaat.

Beras itu tiba di kantor Dinas Sosial Bangkalan pada 31 Juli dan pada 4 Agustus 2021. Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak melakukan inspeksi mendadak ke Bangkalan setelah mendapat laporan soal temuan beras berkutu untuk bansos.

Kala itu, Wagub meminta agar pendistribusian beras bantuan tersebut ditahan dulu dan beras berkutu itu agar diganti dengan beras bagus dan layak konsumsi.

Mengenai permintaan anggota DPRD Jatim itu, Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan dengan meminta penjelasan dari sejumlah pihak yang terlibat. ant
 

Wagub Jatim minta segera diganti kualitas bagus, Saat temukan beras bansos berkutu

Wagub Jatim minta segera diganti kualitas bagus, Saat temukan beras bansos berkutu

Madura9, Bangkalan – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak minta beras berkutu untuk bantuan sosial dari Kementerian Sosial bagi masyarakat Bangkalan diganti dengan beras kualitas bagus.

“Saya mengapresiasi Pemkab Bangkalan dan saya berterima kasih kepada Pak Bupati dan Kadinsos atas kerja cepatnya. Pagi-pagi bangun saya diberi info dan saya langsung lapor Ibu Gubernur, dan Ibu Gubernur bilang untuk menindaklanjuti dengan segera,” katanya saat meninjau langsung kondisi beras bantuan sosial berkutu tersebut di Kabupaten Bangkalan, Rabu.

Bantuan sosial berupa beras sebanyak 3.000 paket tersebut merupakan program dari Kementerian Sosial RI.

Saat dilakukan pengecekan, beras yang dikemas dengan bertulis “Bantuan Beras PPKM Darurat Kemensos RI” tersebut berwarna kuning dan berkutu.

“Jadi tadi kita menemukan bahwa kualitas beras bantuan ini memang tidak baik, tetapi sebenarnya banyak juga program-program bantuan pemerintah yang kualitas berasnya baik, termasuk yang dari Bulog itu baik,” kata Wagub.

Saat melakukan pengecekan, Wagub Jatim itu didampingi Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Wibagio Suharta.

Saat itu, Wagub Emil meminta agar bantuan tersebut tidak didistribusikan terlebih dahulu.

Dalam beberapa hari ke depan, Emil memastikan beras pengganti akan segera dikirimkan untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

“Ini tadi saya telpon Pak Alwi (Kadinsos Jatim), artinya hitungan hari harus sudah sampai penggantinya, karena masyarakat sudah nunggu,” katanya, menerangkan.

Menurut Emil, permasalahan harus diatasi bersama. Peran dari pemerintah daerah sangat penting dalam membantu pengawalan program yang datang dari Pemerintah Pusat.

“Ini kerja bersama, Kemensos ngurusi seluruh Indonesia dan Kemensos pun akan senang, tau ada temuan ini. Kita temukan karena pemda memang diminta Kemensos untuk turut mengawal penyaluran bansos. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah penting, jadi mohon di maklumi bahwa pemerintah daerah harus bisa membantu Kemensos mengawal program ini,” tuturnya.

Mantan Bupati Trenggalek ini juga berharap kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di seluruh wilayah Jawa Timur.

Kasus beras berkutu di Bangkalan itu, hanya sebagian saja, karena di beberapa kabupaten lain kualitasnya bagus.

“Tolong diingat, dari seluruh Jatim yang bermasalah ada di beberapa daerah, jadi yang lainnya menerima beras dengan kualitas bagus. Tetapi yang sedikit tapi bermasalah ini harus segera ditindak cepat,” katanya.

“Kami yakin juga kalau ini ada kaitan dengan amanah dari pemasok yang tidak baik, Kemensos akan mengambil tindakan, saya yakin,” ujarnya.

Selain itu, Emil sangat mengapresiasi respon cepat dari Pemkab Bangkalan dan berharap komunikasi seperti ini akan terus berjalan dengan baik.

Terakhir, Emil pun mengatakan bahwa antisipasi harus dilakukan dalam melihat masalah yang terjadi karena operasi bantuan ini dibuat simultan dengan melibatkan berbagai sumber.

“Antisipasinya kita akan kumpulkan semua data ini dan pastikan pemasoknya, kalau memang bener masalahnya dari penyedia, ya, harus dapat sanksi agar tidak terulang kembali,” ujarnya. ant

Ra Latif  Kembali Beri Insentif 9.312 Guru Ngaji dan Madin Bangkalan

Ra Latif Kembali Beri Insentif 9.312 Guru Ngaji dan Madin Bangkalan

Madura9, Bangkalan  – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron kembali memberikan  insentif kepada ribuan guru ngaji dan madrasah diniyah (madin), Rabu (4/8). Secara simbolis realisasi program bupati dan wakil Bupati tersebut diberikan di Pendapa Agung, Rabu (4/8). 

Bupati yang akrab disapa Ra Latif itu menyampaikan, dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan insentif kepada guru ngaji dan madin.

”Insentif untuk guru ngaji dan madin ini program prioritas Pemkab Bangkalan yang sudah berjalan mulai 2018 lalu,” terangnya.

Insentif diberikan sebagai bentuk kepedulian Pemkab Bangkalan kepada guru ngaji dan madin. Karena, mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan keagamaan di Kota Salak. 

”Semoga pemberian insentif ini membantu dan dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan bagi guru ngaji dan madin serta meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat,” harap mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu. 

Menurutnya, dedikasi guru ngaji dan madin sangat besar. Mereka tidak hanya mencetak generasi yang bisa mengaji, tapi juga berkarakter religi. Atas nama Pemkab Bangkalan, pihaknya menyampaikan banyak terima kasih atas pengabdian guru ngaji dan madin. 

”Berapa pun insentif yang diberikan, tidak akan sebanding dengan jasa guru ngaji dan madin berikan. Semoga ke depan akan ada kenaikan sesuai dengan fiskal daerah sehingga bisa meningkatkan nilai insentifnya,” katanya. 

Menurut Ra Latif, ada 9.312 guru ngaji dan madin yang mendapat insentif. Besaran bantuannya Rp 200 ribu per bulan. *Sedangkan yang direalisasikan, Rabu (4/8)  untuk periode April hingga Juni*. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan Agus Zein mengatakan, insentif yang diberikan merupakan janji politik Bupati Ra Latif dan Wabup Mohni. Itu karena Pemkab Bangkalan menyadari peran guru ngaji dan madin yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan generasi muda. 

”Sudah selayaknya kalau mereka diapresiasi oleh Pemkab Bangkalan dengan pemberian insentif,” tandasnya. Ram

Bangkalan Siap Lakukan Kolaborasi dengan BNPB

Bangkalan Siap Lakukan Kolaborasi dengan BNPB

Madura9, Bangkalan –  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ganip Warsito membuka webinar Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kolaboratif dalam Mempercepat Penanganan Covid-19, Senin (02/08/2021). Acara yang bertujuam untuk meningkatkan alur koordinasi antar semua unsur dalam penanganan Covid-19 itu turut diikuti oleh Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron dan perangkat terkait.

Ra Latif mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan siap menjalin kolaborasi dengan pihak mana pun untuk pengendalian Covid-19.

“Kami berkomitmen untuk siap berkolaborasi dengan pihak mana pun dalam menekan laju Covid-19,” kata Ra Latif.

Sementara itu, Ganip Warsito menyebutkan bahwa kasus aktif di Indonesia hingga 25 Juli 2021 tercatat sejumlah 573.908 atau 18,2 persen dari total kumulatif.

“34 Provinsi di Indonesia tren kasus aktifnya meningkat. Sehingga perlu adanya penanganan kolaboratif antar berbagai pihak. Tercatat kasus positif baru sebesar 38.672 jiwa. Total kasus sembuh mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa dan jumlah kumulatif kematian sebanyak 83.279 jiwa,” jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya mengungkapkan bahwa penanganan berskala mikro dinilai efektif dalam menangani pandemi ini.

“Pengendalian di daerah sangat berperan dalam menekan kasus Covid-19 dengan melibatkan seluruh pihak dari tingkat Provinsi, Kabupaten Kota, Desa/Kelurahan, hingga ke RT/RW,” pungkasnya.Nuo

Bupati Bangkalan Serahkan Bantuan Sosial untuk Lembaga Non Pemerintah

Bupati Bangkalan Serahkan Bantuan Sosial untuk Lembaga Non Pemerintah

Madura9, Bangkalan – Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron menyerahkan secara simbolis Bantuan Sosial (Bansos) kepada lembaga non pemerintah. Penyerahan bantuan kepada 45 lembaga dengan total Rp 1.377.000.000 itu digelar di Pendopo Agung Bangkalan, Senin (02/08/2021).

Menurut Ra Latif, lembaga non pemerintah layak untuk mendapatkan bantuan tersebut karena memiliki fungsi dan peran strategis dalam menopang program Pemkab Bangkalan. 

“Maka dari itu, kami memberikan Bansos yang berupa uang kepada mereka sebagai respons Pemkab Bangkalan atas bantuan mereka selama ini,” kata Bupati Bangkalan.

Dirinya berharap, bantuan ini dapat menjadi stimulus utnuk merealisasikan program lembaga di tengah Covid-19.

“Kami berharap bantuan ini bisa dipertanggung jawabkan dengan sebenar-benarnya, serta lembaga bisa menggelar program yang telah disusun,” harapnya.

Terkait mekanisme pencairan, Ra Latif menjelaskan bahwa akan dilakukan secara bertahap melalui rekening masing-masing.

“Pada tahap awal, kami akan memberikan kepada 23 lembaga dengan total sejumlah Rp 750 juta. Dan sisanya akan dilakuakn bertahap,” pungkasnya. Nuo

Bangkalan Raih penghargaan KLA Pratama

Bangkalan Raih penghargaan KLA Pratama

Madura9, Bangkalan – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) mengumumkan hasil penilaian kabupaten layak anak (KLA) kemarin (30/7). Hasilnya, Bangkalan dinobatkan sebagai salah satu KLA dengan kategori pratama. Pengumuman KLA terhadap semua daerah di tanah air tersebut dilakukan secara virtual.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengatakan, penilaian dan penganugerahan KLA dilakukan setiap tahun oleh KP3A. Khusus tahun lalu, penilaian KLA ditiadakan oleh pemerintah pusat dengan alasan pandemi Covid-19. ”Alhamdulillah, tahun ini Bangkalan meraih KLA predikat pratama,” ucapnya.

Menurut dia, kategori pratama merupakan predikat terendah dalam penilaian KLA. Di atasnya ada predikat madya, nindya, dan utama. Penganugerahan itu akan dijadikan pelecut semangat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan untuk menaikkan grade predikat pada tahun-tahun berikutnya.

”Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi tambahan semangat bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi. Termasuk meningkatkan pelayanan, khususnya kepada anak, agar Bangkalan bisa sejajar dengan kabupaten lainnya,” tutur pria yang biasa dipanggil Ra Latif itu.

Dijelaskan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bangkalan untuk meningkatkan penilaian pada KLA 2022 mendatang. Salah satunya dengan membangun rumah singgah bagi anak atau perempuan yang menjadi korban kekerasan. Anggaran yang disiapkan Rp 900 juta. ”Mudah-mudahan bisa menjadi pendongkrak dalam penilaian KLA tahun depan,” kata Ra Latif.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Bangkalan Lanang Bara Muslim menyampaikan, ada tiga daerah di Jawa Timur yang tidak mendapatkan predikat KLA pada 2019 lalu. Salah satunya Kabupaten Bangkalan. Namun berkat komitmen dari berbagai lembaga dan dukungan dari kepala daerah, tahun ini Bangkalan dinobatkan sebagai KLA dengan predikat pratama.

”Untuk bisa meraih prestasi ini dibutuhkan sinkronisasi program antarlembaga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita hanya memberikan pembinaan kepada OPD lain yang memiliki program berkaitan dengan KLA,” pungkasnya. ram