darulhikamalfikri.com, Lamongan – Persoalan PP 85 Tahun 2021 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menuai penolakan dari sejumlah pihak dan daerah. Salah satunya adalah sejumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan di Lamongan.
Melalui forum diskusi seputar nelayan yang dihimpun oleh Locus Pemuda Maritim dan DKC Garda Bangsa Lamongan bersama Ketua DPRD Lamongan ini, mereka menyepakati akan melayangkan nota keberatan yang kemudian dikirimkan ke Pemerintah Pusat melalui Ketua DPRD Lamongan, Kepala Pelabuhan setempat, dan Bupati Lamongan. Continue reading →